Bisnis.com, JAKARTA — Seiring dengan naiknya target penerimaan negara 2027, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mengintensifkan penerimaan pajak dari sejumlah sektor yang selama ini masih sulit disentuh otoritas. Namun, keinginan ini dibayangi oleh rendahnya potensi penerimaan dan tingginya overhead cost.

Untuk diketahui, DPR dan pemerintah telah menyetujui rentang target penerimaan negara pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Rentang target yang awalnya diajukan Presiden Prabowo Subianto di DPR Mei 2026 lalu, yakni 11,82% sampai 12,40% disepakati naik ke 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB.

Artinya, baik pihak eksekutif dan legislatif menyepakati untuk mengejar target minimal penerimaan negara 0,19% lebih tinggi tahun depan. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mengejar target defisit 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

Adapun pajak tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kontribusinya ke penerimaan negara secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 70%.

Pada 2027, DJP mengatakan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tetap dilakukan dengan dibekali Coretax. Beberapa sektor yang bakal lebih intensif untuk digali potensi penerimaan pajaknya meliputi shadow economy maupun underground economy, serta ekonomi digital.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat merespons berbagai pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR, pada rapat dengar pendapat (RDP), Senin (15/6/2026). Sejalan dengan pengajuan pagu indikatif anggaran DJP Rp5,4 triliun, tertinggi di seluruh unit Kemenkeu, otoritas pajak diminta DPR untuk lebih mengintensifkan pengejaran pajak terhadap sektor-sektor ekonomi tersebut.

Khususnya ihwal ekonomi digital, anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional yang banyak bergerak di ekonomi digital berkelit dari kewajiban pajak dengan rezim permanent establishment alias bentuk usaha tetap (BUT).

Masalahnya, rezim dimaksud sudah tak lagi relevan dengan kehadiran kelompok perusahaan big tech seperti Google, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify dan masih banyak lagi. Perusahaan bermarkas di Amerika Serikat (AS) ini beraktivitas dan meraup keuntungan dari masyarakat Indonesia tanpa harus hadir secara fisik di Tanah Air.

Akan tetapi, otoritas sampai saat ini belum bisa memungut pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan teknologi ini.

"Di banyak negara sudah menerapkan pajak atas perusahaan-perusahaan ini seperti di Prancis, Italia, Inggris, bahkan Turki juga sudah menerapkan pajak. Jangan sampai bahwa kita hanya memajaki perusahaan-perusahaan dalam negeri saja. Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak punya keberanian untuk mendobrak keadilan pajak," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam forum tersebut.

Bimo pun mengamini keresahan mitra kerjanya dari cabang kekuaan legislatif ini. Untuk itu, menurutnya PR ke depan otoritas pajak adalah untuk mengejar penerimaan pajak dari sederet raksasa teknologi tersebut.

Saat ini, dia mengakui otoritas baru memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias PPN PMSE dari perusahaan-perusahaan big tech. Dengan demikian, beban pajak baru dipikul oleh konsumen alih-alih produsen (perusahaan).

Berdasarkan data DJP sampai kuartal I/2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital keseluruhan mencapai Rp50,51 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun yang dipungut melalui 262 pelaku PMSE.

Amazon, Google, Spotify, TikTok, Walt Disney, Meta, Microsoft, Alibaba dan lain-lain termasuk dalam pemungut PPN PMSE. Ke depan, dengan rezim pajak minimum global (GMT) yang kini sudah berlaku, Bimo menyebut bakal mengintensifkan penerimaan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

Perusahaan-perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan melebihi 750 juta euro akan bisa dipajaki oleh yurisdiksi tempat mereka beroperasi, seperti Indonesia, dengan tarif efektif minimal 15%.

"Kami akan intensifkan mulai 2026 ke 2027, hak pemajakan global minimum tax. Nah, yang mana masih menjadi PR kami adalah bagaimana seperti kasus Google yang pada saat itu ditetapkan BUT-nya di dalam tax treaty, juga bisa diperkuat bahwa kami bisa menetapkan BUT berdasarkan faktor produksi yang ada di Indonesia," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara ini juga menjamin bahwa sederet pemain global di sektor ekonomi digital sudah mulai terpantau oleh otoritas pajak. Dengan demikian, dia menyebut negara tidak akan kehilangan potensi pemungutan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

"Pemain-pemain global di bidang digital economy juga sudah tercatat sebagai wajib pajak di KPP Badora [Kantor Pelayanan ajak Badan dan Orang Asing], di KPP PMA [Penanaman Modal Asing] kami, jadi tidak serta-merta kami kehilangan potensi PPh-nya," terangnya.

Wajib Pajak Baru

Di sisi lain, Bimo turut memastikan pihaknya juga bakal fokus untuk menggali potensi penerimaan pajak dari underground economy dan shadow economy.

Menurutnya, sistem Coretax yang sudah lebih optimal turut mendorong penambahan WP baru. Integrasi data WP dengan pihak ketiga mendorong ekstensifikasi sehingga mendorong penambahan sekitar 50.000 WP baru. Di luar itu, terdapat penambahan sebanyak 24.672 WP sampai dengan 12 Juni 2026 yang bersumber dari reaktivasi WP dormant atau nonefektif.

Sampai dengan 12 Juni 2026 pula, Bimo mencatat ada penambahan 1,84 juta WP secara sukarela atau voluntary.

Terkait dengan reaktivasi WP yang sebelumnya dormant, Bimo menyebut hal ini merupakan langkah intensifikasi penerimaan pajak. Akan tetapi, langkah pengawasan yang dilakukan seirama dengan pengumpulan data basis pajak baru sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya ekstensifikasi.

"Tambahan wajib pajak baru 2026 ini menjadi basis yang baik untuk 2027," paparnya.

Bimo lalu menyebut ada tambahan penerimaan sekitar total Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak berdasarkan data hingga 31 Mei 2026. Perinciannya, Rp912,9 miliar dari WP baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta Rp20,63 triliun dari reaktivasi WP yang sebelumnya dormant.

Meski demikian, Kepala Riset Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada dua hal lain yang lebih menentukan keberhasilan DJP dalam mendorong ekstensifikasi daripada Coretax semata. Pertama, pengoperasian Coretax tanpa adanya data pihak ketiga yang mencukupi dinilai tidak akan mampu mendorong ekstensifikasi.

"Ibarat mobil tanpa bahan bakar. Kalau tidak ada bahan bakarnya, mobil tersebut tidak akan jalan," terangnya kepada Bisnis.

Kedua, masalah basis pajak. Fajry menilai upaya menggenjot ekstensifikasi akan menjadi percuma ketika pendapatan masyarakat masih rendah. Hal ini pun turut memicu rendahnya tax ratio Indonesia, yang terakhir bertengger hanya di 9,31% terhadap PDB pada 2025.

Dari tren tax ratio yang melandai, penambahan signifikan jumlah WP tidak dibarengi dengan tambahan penerimaan. Tren ini terlihat sejak 2016, ketika dilakukannya reformasi perpajakan. Kemudian, selepas periode kenaikan harga komoditas pada 2022, tax ratio juga kian menurun.

"Ekstensifikasi sebetulnya sudah digalakkan ketika Tax Amnesty 2016-2017, namun realitanya? Penambahan WP baru tidak bisa mengerek tax ratio atau penerimaan pajak kita," ujarnya.

Mengenai dua fokus DJP pada 2027, Fajry menilai keduanya menghadapi tantangan yang berbeda. Untuk penerapan pajak minimum global, tantangannya dinilai minim karena cakupannya sangat terbatas.

Berdasarkan data DJP sebelumnya, ada sekitar 46 grup perusahaan multinasional yang memenuhi syarat kewajiban pelaporan GMT ke Indonesia berdasarkan laporan country-by-country 2021-2024. Otoritas pun mengakui potensinya juga tidak besar, yakni hanya total Rp4,49 triliun dari mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT).

Di sisi lain, terkait dengan shadow economy atau underground economy, Fajry menilai keinginan ini sampai sekarang terbatas hanya wacana. Padahal, ini sudah masuk ke dalam janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kala Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Contohnya, belum ada informasi mengenai jumlah WP sektor tambang dan perkebunan ilegal yang sudah masuk ke dalam sistem pajak maupun hasil penerimaannya. Hal yang dilakukan pemerintah justru masih 'berburu di kebun binatang' dengan menyebarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) maupun menahan restitusi.

"Sektor tambang ataupun perkebunan ilegal pasti akan sulit karena pasti punya beking dan sulit secara geografis. Selama sektor ini belum ditertibkan secara hukum maka sulit untuk digarap oleh DJP," tuturnya.

Tantangan terbesar yang bakal dihadapi pemerintah dalam menggarap shadow maupun underground economy, lanjut Fajry, adalah tingginya biaya administrasi. Bentuknya dapat berupa biaya kepatuhan dari sisi WP maupun biaya administrasi bagi DJP.

Sebab mayoritas pelaku ekonomi 'informal' ini adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Dia memprakirakan pemajakan sektor tersebut bakal sulit tanpa disertai terobosan administrasi.

Hal ini kendati DJP menyebut ongkos pemungutan pajak (cost of tax collection) Indonesia sebesar 0,84% pada 2026. Rasio anggaran terhadap penerimaan pajak ini mengalami tren penurunan dari 2021, dan masih lebih rendah dari China, Filipina dan India pada kisaran 0,9% sampai 1,9%.

"Nyatanya, 'overhead cost' tersebut lebih besar dibandingkan pajak yang dibayarkan atau penerimaan yang didapatkan. Banyak pelaku UMKM komplain ke saya, bahwa biaya mereka untuk comply jauh lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan. Inilah kenapa sektor ini disebut sebagai sektor yang 'hard-to-tax' (HTT). Dari sudut kebijakan publik memang tidak ideal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan aturan teknis implementasi Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion/GloBE) di Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Beleid ini menjadi panduan teknis bagi korporasi multinasional dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan guna menangkal pengalihan laba ke yurisdiksi berpajak rendah. Aturan ini merupakan turunan langsung dari PMK No. 136/2024 yang mengadopsi kesepakatan Pilar 2 OECD/G20 Inclusive Framework tentang Pajak Minimum Global.

Terdapat sejumlah poin penting dalam PER-6/PJ/2026. Pertama, otoritas pajak menegaskan bahwa aturan ini hanya menyasar grup perusahaan multinasional (Grup PMN) kakap.

Pasal 3 menjelaskan kriteria utamanya adalah memiliki peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro dalam laporan keuangan entitas induk utama. Ambang batas ini harus dipenuhi setidaknya dalam 2 dari 4 tahun terakhir.

Bagi entitas yang memenuhi syarat, Pasal 4 mewajibkan penyampaian permohonan penambahan status sebagai Wajib Pajak (WP) GloBE secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Batas waktu pendaftaran ini adalah 9 bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE pertama.

Kedua, Pasal 7 menjelaskan WP GloBE wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE yang mencakup tiga instrumen utama: Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rule (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Jangka waktu penyampaian SPT ini diatur dalam Pasal 11, yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Otoritas memberikan relaksasi perpanjangan hingga 2 bulan untuk tahun pertama implementasi.

Selain SPT, korporasi juga dibebani kewajiban penyampaian GloBE Information Return (GIR). Berdasarkan Pasal 12, GIR harus memuat informasi komprehensif mulai dari struktur grup hingga penghitungan tarif pajak efektif tiap yurisdiksi.

Batas waktu penyampaiannya, menurut Pasal 13, adalah 15 bulan (atau 18 bulan untuk tahun pertama) setelah tahun pengenaan berakhir.

Ketiga, terkait setoran ke kas negara, Pasal 20 menetapkan bahwa pajak tambahan (IIR, DMTT, dan UTPR) harus dilunasi paling lambat pada akhir tahun pajak GloBE. DJP telah menyediakan kode akun pajak khusus 411618 dengan kode jenis setoran (KJS) yang spesifik untuk masing-masing instrumen pajak tambahan tersebut.

Apabila terdapat koreksi pajak di masa mendatang, Pasal 21 mengatur mekanisme penyesuaian. Jika terdapat penurunan pajak tercakup yang material (lebih dari 1 juta euro) maka wajib pajak harus melakukan penghitungan ulang berdasarkan ketentuan Additional Current Top-Up Tax.

Keempat, guna memastikan kepatuhan, DJP tetap memegang wewenang pengawasan dan pemeriksaan. Pasal 23 memberikan mandat kepada otoritas untuk melakukan penelitian data, permintaan penjelasan, hingga kunjungan (visit).

Sementara itu, Pasal 24 menegaskan kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pilar minimum global ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa otoritas fiskal masih menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau tax holiday.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu memastikan bahwa tax holiday akan diperpanjang setelah sebelumnya berakhir pada Desember 2025 lalu. Keputusan ini diambil di tengah pertimbangan kondisi perekonomian saat ini.

Aturan ini sebelumnya sudah diperpanjang sekali melalui PMK No.69/2024 dari awalnya berakhir pada 8 Oktober 2024 ke 31 Desember 2025.

"Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini, masih dibutuhkan dukungan pemerintah, termasuk melalui pemberian insentif pajak, sebagai salah satu upaya meningkatkan investasi di Indonesia," terang Direktur Strategi Perpajakan DJSEF Kemenkeu Pande Putu Oka Kusumawardhani melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Pandek tak memerinci lebih lanjut ihwal proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait dengan tax holiday yang baru itu. Namun, dia memastikan pembahasan dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian insentif tax holiday, dengan melakukan revisi PMK 130/2020. Saat ini, RPMK dimaksud masih dalam proses penyusunan serta penetapan sesuai dengan prosedur yang berlaku," terangnya.

Kemenko Perekonomian sebelumnya juga mengakui selama ini pemerintah mengandalkan tax holiday dan tax allowance untuk bisa menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Kini, dengan sudah berlakunya pajak minimum global, pria yang akrab disapa Susi itu menyebut berbagai skema insentif kini perlu disesuaikan.

"Sekarang eranya sudah mulai bergeser bagaimana penerapan GMT, Global Minimum Tax, kami akan menyesuaikan, kan di PMK-nya kemarin masih diperpanjang, sekarang kan di review lagi," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi menyebut penyesuaian insentif ini merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global. Dia menyampaikan, pemerintah perlu juga menyesuaikan antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan perpajakan di dalam negeri.

Adapun pada awal April 2026, pemerintah telah menyelenggarakan rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) terkait dengan permohonan pengharmonisasian ulang RPMK No.130/PMK.010/2020.

Berdasarkan naskah urgensi RPMK itu, pemerintah mengaku bahwa pemberian fasilitas tax holiday menjadi kurang efektif sejalan dengan adanya kebijakan internasional, yaitu pajak minimum global. Pemerintah pun sudah memberlakukan GMT sejak 2025 berdasarkan PMK No.136/2024.

Dengan tarif minimum GMT 15%, efektivitas tax holiday dinilai berpotensi turun lantaran kini pemerintah tak bisa lagi menawarkan 'gula-gula' pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% selama periode 5-20 tahun.

Sebagaimana diketahui, inisiatif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu pada intinya mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 euro untuk membayar pajak minimum global 15% di setiap yurisdiksi di mana mereka beroperasi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah meracik skema insentif baru yang selaras dengan ketentuan global, namun tetap bisa menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

"Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema insentif yang selaras dengan penerapan pajak minimum global, termasuk berbagai opsi Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau bentuk lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20," dikutip dari laman resmi DJPP Kemenkum, Rabu (15/4/2026).

Untuk diketahui, Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan kredit pajak yang refundable atau dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau transferable (dapat dialihkan), dan dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules diperlakukan sebagai income alih-alih pajak yang ditanggung.

Dengan demikian, QRTC berbeda dengan tax holiday atau tax allowance yang prinsipnya menurunkan tarif efektif pajak.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini dibayarkan dalam jangka waktu empat tahun sejak tanggal entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit tersebut. Contoh umumnya adalah kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan catatan pemerintah, otoritas fiskal menggelontorkan Rp7,1 triliun untuk tax holiday dan tax allowance. Selama periode 2020 sampai dengan Februari 2026, tax holiday diklaim berhasil menarik realisasi investasi sebesar Rp590 triliun, sedangkan tax allowance menarik investasi Rp42 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yaknitax holidayakan segera ditetapkan. Aturan baru yang disesuaikan sebab adanya pajak minimum global ini tinggal ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menkeu Purbaya.

"Saat ini proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur mengenai tax holiday telah selesai dilaksanakan. Setelah proses penetapannya selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Adapun Kemenko Perekonomian, yang ikut merumuskan aturan baru guna menarik investor itu menyatakan seluruh insentif memang secara umum sedang dikaji ulang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, selama ini pemerintah mengandalkan tax holiday dan tax allowance untuk bisa menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Kini, dengan sudah berlakunya pajak minimum global, pria yang akrab disapa Susi itu menyebut berbagai skema insentif kini perlu disesuaikan.

"Sekarang eranya sudah mulai bergeser bagaimana penerapan GMT, Global Minimum Tax, kami akan nyesuaikan, kan di PMK-nya kemarin masih diperpanjang, sekarang kan di-review lagi," ujarnya saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi menyebut penyesuaian insentif ini merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global. Dia menyampaikan, pemerintah perlu juga menyesuaikan antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan perpajakan di dalam negeri.

Adapun pada awal April 2026, pemerintah telah menyelenggarakan rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) terkait dengan permohonan pengharmonisasian ulang RPMK No.130/PMK.010/2020.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan bakal memperpanjang periode pemberian tax holiday setelah berakhir masa berlakunya di penghujung 2025. Aturan ini sudah diperpanjang sekali melalui PMK No.69/2024 dari awalnya berakhir pada 8 Oktober 2024 ke 31 Desember 2025.

Berdasarkan naskah urgensi RPMK itu, pemerintah mengaku pemberian fasilitas tax holiday menjadi kurang efektif sejalan dengan adanya kebijakan internasional yaitu pajak minimum global. Pemerintah pun sudah memberlakukan GMT sejak 2025 berdasarkan PMK No.136/2024.

Dengan tarif minimum GMT 15%, efektivitas tax holiday dinilai berpotensi turun lantaran kini pemerintah tak bisa lagi menawarkan 'gula-gula' pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% selama periode 5-20 tahun.

Sebagaimana diketahui, inisiatif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu pada intinya mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 euro untuk membayar pajak minimum global 15% di setiap yurisdiksi mereka beroperasi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah meracik skema insentif baru yang selaras dengan ketentuan global namun tetap bisa menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

"Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema insentif yang selaras dengan penerapan pajak minimum global, termasuk berbagai opsi Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau bentuk lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20," dikutip dari laman resmi DJPP Kemenkum, Rabu (15/4/2026).

Untuk diketahui, Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan kredit pajak yang refundable atau dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau transferable (dapat dialihkan), dan dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules diperlakukan sebagai income alih-alih pajak yang ditanggung.

Dengan demikian, QRTC berbeda dengan tax holiday atau tax allowance yang prinsipnya menurunkan tarif efektif pajak.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini dibayarkan dalam jangka waktu empat tahun sejak tanggal entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit tersebut. Contoh umumnya adalah kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengubah skema insentif pajak mengenai tax holiday. Dengan bergantinya skema insentif akibat pemberlakuan pajak minimum global, pemerintah harus berusaha lebih keras dalam memperbaiki iklim investasi guna tetap dilirik investor.

Pada awal April 2026, pemerintah telah menyelenggarakan rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) terkait dengan permohonan pengharmonisasian ulang RPMK No.130/PMK.010/2020.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan bakal memperpanjang periode pemberian tax holiday setelah berakhir masa berlakunya di penghujung 2025. Aturan ini sudah diperpanjang sekali melalui PMK No.69/2024 dari awalnya berakhir pada 8 Oktober 2024 ke 31 Desember 2025.

Berdasarkan naskah urgensi RPMK itu, pemerintah mengaku pemberian fasilitas tax holiday menjadi kurang efektif sejalan dengan adanya kebijakan internasional yaitu pajak minimum global. Pemerintah pun sudah memberlakukan GMT sejak 2025 berdasarkan PMK No.136/2024.

Dengan tarif minimum GMT 15%, efektivitas tax holiday dinilai berpotensi turun lantaran kini pemerintah tak bisa lagi menawarkan 'gula-gula' pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% selama periode 5-20 tahun.

Sebagaimana diketahui, inisiatif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu pada intinya mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 euro untuk membayar pajak minimum global 15% di setiap yurisdiksi mereka beroperasi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah meracik skema insentif baru yang selaras dengan ketentuan global namun tetap bisa menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

"Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema insentif yang selaras dengan penerapan pajak minimum global, termasuk berbagai opsi Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau bentuk lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20," dikutip dari laman resmi DJPP Kemenkum, Rabu (15/4/2026).

Saat dimintai konfirmasi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses harmonisasi sudah tuntas dan naskah beleid tinggal ditandatangani.

"Saat ini proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur mengenai tax holiday telah selesai dilaksanakan. Setelah proses penetapannya selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain Kemenko Perekonomian, selaku lembaga pemerintah yang ikut menyusun pengharmonian RPMK tersebut, menyatakan seluruh insentif memang secara umum sedang dikaji ulang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, selama ini pemerintah mengandalkan tax holiday dan tax allowance untuk bisa menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya GMT, pria yang akrab disapa Susi itu menyebut berbagai skema insentif kini perlu disesuaikan.

"Sekarang eranya sudah mulai bergeser bagaimana penerapan GMT, Global Minimum Tax, kami akan nyesuaikan, kan di PMK-nya kemarin masih diperpanjang, sekarang kan di review lagi," ujarnya saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi menyebut penyesuaian insentif ini merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global. Dia menyampaikan, pemerintah perlu juga menyesuaikan antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan perpajakan di dalam negeri.

Berbeda dari Tax Holiday

Untuk diketahui, Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan kredit pajak yang refundable atau dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau transferable (dapat dialihkan), dan dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules diperlakukan sebagai income alih-alih pajak yang ditanggung.

Dengan demikian, QRTC berbeda dengan tax holiday atau tax allowance yang prinsipnya menurunkan tarif efektif pajak.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini dibayarkan dalam jangka waktu empat tahun sejak tanggal entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit tersebut. Contoh umumnya adalah kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut negara-negara adidaya sekalipun sebenarnya tetap mengandalkan insentif pajak untuk menarik investor masuk.

Akan tetapi, Fajry dalam hal ini turut merekomendasikan opsi QRTC oleh OECD ini. Dia mengatakan bahwa negara-negara maju, termasuk tetangga sekawasan Asean yakni Singapura, sudah dahulu mengimplementasikan insentif tersebut.

Insentif ini dapat menyelaraskan dengan Pilar II meskipun dari segi besaran manfaat pajaknya tidak sebesar 'income-based tax incentive' seperti tax holiday.

Oleh sebab itu, sebagai gantinya, PR pemerintah adalah untuk memperbaiki aspek non-pajak yang dapat meningkatkan investasi seperti kepastian hukum, infrastruktur, dan lainnya.

"Bagi wajib pajak, tentu kita ingin insentif pajak yang secara administratif memberikan kemudahan dan kepastian. Jangan seperti dahulu, insentifnya ada tapi untuk mendapatkannya sulit sekali," terang Fajru kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Fajry menekankan bahwa wajib pajak tentu menginginkan regulasi yang memberikan kepastikan karena investasi yang ditanamkan bersifat jangka panjang.

"Jangan kemudian, di tengah jalan, insentif yang telah diberikan mudah dicabut atau dibatalkan," tuturnya.

Adapun ekonom Center of Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan tidak memungkiri kemungkinan skema insentif pajak baru ini bisa menggerus minat investor.

Sebab, ketika masih menggunakan skema tax holiday, kekurangan-kekurangan di Indonesia seperti kepastian hukum masih bisa dikompensasi.

Dengan adanya pajak minimum global, Deni melihat investor pun akan melihat aspek lain di luar insentif pajak dalam menentukan keputusan penanaman modal. Masalahnya, apabila Indonesia juga masih kurang dalam aspek lain seperti regulasi hingga kepastian hukum, maka penurunan daya saing bisa menjadi keniscayaan.

"Artinya investor akan melihat hal lain di luar tax holiday itu. Nah kalau di hal lain kita kalah, nah minat investor itu jadi lebih sedikit," jelasnya kepada Bisnis.

Menurut Deni, insentif fiskal bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan investor. Misalnya, perusahaan otomotif dan ekosistem penghiliran nikel memiliki perspektif berbeda dalam menentukan lokasi investas. Dia menyebut faktor insentif fiskal sangat berpengaruh dalam investasi penghiliran nikel.

"Jepang naruh produksi mobil yang untuk keluarga di Indonesia sementara sedan di Thailand. Itu kan masalah supply chain dia. Yang umum lebih ditentukan kepastian berusaha, iklim investasi dan biaya logistiknya termasuk juga perburuhan," ucapnya.

Kepastian regulasi oleh pemerintah ini setidaknya sudah disoroti oleh Lembaga pemeringkat internasional. Misalnya, Fitch dan Moody’s yang sudah menurunkan prospek kredit Indonesia dari positif ke negatif menyoroti hal yang sama.

Menurut kedua Lembaga pemeringkat itu, prediktabilitas dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tergerus turut memengaruhi penurunan prospek utang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun.

"Ada sekitar mungkin 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah terdaftar, sudah kami berikan hak untuk memotong dan memungut pajak dengan revenue performance sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun per tahun," terangnya, dikutip Jumat (30/1/2026).

Bimo mengatakan, otoritas pajak bakal meningkatkan jumlah penunjukan platform digital luar negeri itu agar bisa mengoptimalkan potensi penerimaan transaksi digital. Selanjutnya, dia bakal memperluas penunjukannya terhadap platform dalam negeri.

"Kami berharap mudah-mudahan di tahun 2026 platform digital dalam negeri juga nantinya akan kami wajibkan untuk memungut pajak sesuai dengan kondisi dari merchant-merchant yang ada di platform digital tersebut," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun otoritas fiskal tidak hanya menggunakan metode penunjukkan PMSE dalam memperluas basis penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini juga sejak 2025 telah menerapkan pajak minimum global (global minimum tax).

Penerapan pajak minimum global itu memungkinkan pemerintah memajaki perusahaan asing yang menjalankan usahanya di negara tersebut, dengan laba konsolidasi sebesar 750 juta euro per tahun.

"Kami bisa mulai meng-exercise hak pemajakan kami terhadap investasi-investasi yang selama ini mendapatkan tax holiday di Indonesia sepanjang konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun. Kami akan bisa mengambil hak pemajakan 15% dari 22% rate untuk corporate income tax yang selama ini kami bebaskan," terang Bimo.

Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 lalu sebesar Rp1.917,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kesepakatan skema side-by-side antara Amerika Serikat (AS) dan OECD/G20 Inclusive Framework tidak akan menggerus hak pemajakan Indonesia atas aktivitas ekonomi perusahaan multinasional.

Pernyataan ini merespons klaim Departemen Keuangan AS (US Treasury) yang menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan 145 negara untuk mengecualikan perusahaan multinasional AS dari penerapan Pajak Minimum Global 15% melalui mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Undertaxed Payment Rule (UTPR).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan bahwa otoritas pajak mencermati dinamika tersebut. Kendati demikian, dia menekankan bahwa pengaturan side-by-side tersebut tidak dimaknai sebagai pengecualian pajak minimum global secara menyeluruh.

"Dalam skema side-by-side, negara tempat kegiatan usaha dilakukan tetap memiliki hak untuk mengenakan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax [QDMTT] apabila tarif pajak efektif atas laba di yurisdiksi tersebut berada di bawah 15%," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Artinya, Indonesia tetap bisa memajaki penghasilan (PPh Badan) perusahaan multinasional asal AS yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Microsoft, dan lainnya lewat skema QDMTT. Kendati demikian, Indonesia tak bisa gunakan skema IIR dan UTPR.

Adapun, IIR dan UTPR adalah mekanisme pemajakan top-up yang dilakukan oleh negara domisili induk perusahaan (ultimate parent entity) atau negara lain apabila pajak di negara sumber kurang dari 15%. Sementara itu, QDMTT adalah hak prioritas negara sumber (dalam hal ini Indonesia) untuk memungut kekurangan pajak tersebut sebelum diambil oleh negara lain.

Oleh karena itu, Rosmauli memastikan perkembangan ini tidak mengubah peta jalan implementasi pajak minimum global 15% di Indonesia yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Beleid tersebut tetap menjadi landasan bagi Indonesia untuk menerapkan QDMTT demi mengamankan basis pajak nasional.

"Indonesia tetap menerapkan ketentuan pajak minimum global, khususnya melalui QDMTT, untuk melindungi hak pemajakan atas aktivitas ekonomi yang dilakukan di wilayah Indonesia," tegasnya.

DJP memastikan akan terus memantau perkembangan teknis dalam forum internasional guna memastikan beleid ini berjalan konsisten. Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan nasional di tengah dinamisnya arsitektur perpajakan global.

"Meskipun terdapat penyesuaian pada level internasional terkait penerapan IIR dan UTPR terhadap grup tertentu, hak pemajakan Indonesia atas laba yang dihasilkan dari kegiatan usaha di Indonesia tetap terjaga," jelas Rosmauli.

Pengecualian AS

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa kesepakatan pajak minimum global atau Pilar Dua OECD/G20 tidak akan berlaku bagi perusahaan multinasional asal Negeri Paman Sam usai mencapai kesepakatan multilateral.

Bessent menyatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Eksekutif Hari Pertama (Day One Executive Orders) Presiden AS Donald Trump yang secara tegas menganulir kesepakatan Pilar Dua OECD/G20 yang sebelumnya diajukan oleh pemerintahan presiden sebelumnya, Joe Biden. Menurutnya, proposal era Biden tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum bagi AS.

"Hari ini, Pemerintahan [Trump] memenuhi janji tersebut. Melalui koordinasi erat dengan Kongres, Kementerian Keuangan bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan lebih dari 145 negara dalam OECD/G20 Inclusive Framework," ungkap Bessent dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Bessent menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut, perusahaan yang berkantor pusat di AS akan tetap tunduk hanya pada pajak minimum global AS, sekaligus mendapatkan pengecualian dari ketentuan Pillar Dua OECD/G20.

Kesepakatan yang bertajuk "side-by-side agreement" ini dinilai mengakui kedaulatan pajak AS atas operasi perusahaan AS di seluruh dunia, sekaligus menghormati kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di dalam batas wilayah mereka masing-masing.

Lebih lanjut, Bessent menyoroti bahwa kesepakatan ini penting untuk melindungi nilai kredit penelitian dan pengembangan (R&D) AS serta insentif investasi lainnya yang telah disetujui Kongres. Perkembangan tersebut dinilai krusial untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, sejalan dengan visi AS untuk memimpin inovasi dan kemajuan teknologi.

"Kesepakatan ini merupakan kemenangan bersejarah dalam menjaga kedaulatan AS dan melindungi pekerja serta bisnis Amerika dari jangkauan ekstrateritorial yang berlebihan," katanya.

Ke depan, Kementerian Keuangan AS berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan negara-negara asing guna memastikan implementasi penuh dari kesepakatan ini. Selain itu, sambung Bessent, AS akan berupaya membangun stabilitas pajak internasional serta bergerak menuju dialog konstruktif terkait perpajakan ekonomi digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema perpajakan side-by-side oleh Amerika Serikat yang menggantikan Global Minimum Tax (GMT) dinilai tidak akan menganggu skema perpajakan global maupun menggerus potensi penerimaan negara Indonesia.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa mekanisme Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) yang telah diadopsi Indonesia tetap berlaku efektif, meski AS mendapatkan pengecualian dari pajak minimum global/Pilar Dua OECD.

Skema perpajakan side-by-side, sambungnya, memang tidak lagi mematuhi mekanisme Income Inclusion Rules (IIR) dan Undertaxed Payment Rule (UTPR) dalam pajak minimum global. Hanya saja, skema side-by-side tetap sejalan dengan mekanisme QDMTT.

"Pemerintah Indonesia masih bisa mengenakan pajak tambahan jika perusahaan asal AS memiliki tarif efektif kurang dari 15% [lewat mekanisme QDMTT]. Jadi, kita tidak perlu takut akan kebocoran basis pajak, hal itu tidak terjadi," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Fajry menjelaskan bahwa skema side-by-side justru membuktikan komitmen AS untuk menjaga eksistensi pajak minimum global. Instrumen ini dinilai tetap ampuh mencegah praktik penghindaran pajak ke yurisdiksi bertarif rendah serta menahan laju penurunan tarif pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) atau race to the bottom seperti tujuan skema pajak global OECD.

Oleh sebab itu, dia melihat pengecualian perusahaan multinasional asal AS tidak akan mengubah Negeri Paman Sam menjadi surga pajak (tax haven). Pasalnya, meski tidak tunduk pada IIR ataupun UTPR, korporasi AS tetap terikat aturan domestik yang ketat.

Fajry menjelaskan mekanisme Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) yang kini bertransformasi menjadi Non-Continental Taxable Income (NCTI) dalam rancangan undang-undang One Big Beautiful Bill (OBBA).

"Sebaliknya, tarif efektif dari NCTI jauh lebih besar dibandingkan tarif efektif dari GMT," tambahnya.

Dari sisi geopolitik, Fajry menganalisis manuver Kementerian Keuangan AS ini sebagai upaya penyelarasan insentif fiskal, khususnya terkait riset dan pengembangan (R&D). Langkah ini dinilai wajar mengingat AS tengah berkompetisi ketat dengan China dalam supremasi teknologi, seperti artificial intelligence atau akal imitasi (AI).

Langkah serupa, menurutnya, juga terlihat pada kebijakan insentif fiskal era pemerintahan Joe Biden lewat Inflation Reduction Act (IRA) maupun CHIPS Act.

Bagi Indonesia, dia menilai perkembangan ini tidak mengganggu peta jalan implementasi pajak internasional yang telah disusun.

"Kita masih on-track dengan timeline [peta jalan] yang sudah ada. Sampai sekarang saya belum melihat ancaman besar dari hal tersebut bagi Pemerintah Indonesia," tutup Fajry.

AS Berhasil Hindari Pajak Minimum Global

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menegaskan bahwa kesepakatan pajak minimum global atau Pilar Dua OECD/G20 tidak akan berlaku bagi perusahaan multinasional asal Negeri Paman Sam usai mencapai kesepakatan multilateral.

Bessent menyatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Eksekutif Hari Pertama (Day One Executive Orders) Presiden AS Donald Trump yang secara tegas menganulir kesepakatan Pilar Dua OECD/G20 yang sebelumnya diajukan oleh pemerintahan presiden sebelumnya, Joe Biden. Menurutnya, proposal era Biden tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum bagi AS.

"Hari ini, Pemerintahan [Trump] memenuhi janji tersebut. Melalui koordinasi erat dengan Kongres, Kementerian Keuangan bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan lebih dari 145 negara dalam OECD/G20 Inclusive Framework," ungkap Bessent dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Bessent menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut, perusahaan yang berkantor pusat di AS akan tetap tunduk hanya pada pajak minimum global AS, sekaligus mendapatkan pengecualian dari ketentuan Pillar Dua OECD/G20.

Kesepakatan yang bertajuk "side-by-side agreement" ini dinilai mengakui kedaulatan pajak AS atas operasi perusahaan AS di seluruh dunia, sekaligus menghormati kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di dalam batas wilayah mereka masing-masing.

Lebih lanjut, Bessent menyoroti bahwa kesepakatan ini penting untuk melindungi nilai kredit penelitian dan pengembangan (R&D) AS serta insentif investasi lainnya yang telah disetujui Kongres. Perkembangan tersebut dinilai krusial untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, sejalan dengan visi AS untuk memimpin inovasi dan kemajuan teknologi.

"Kesepakatan ini merupakan kemenangan bersejarah dalam menjaga kedaulatan AS dan melindungi pekerja serta bisnis Amerika dari jangkauan ekstrateritorial yang berlebihan," katanya.

Ke depan, Kementerian Keuangan AS berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan negara-negara asing guna memastikan implementasi penuh dari kesepakatan ini. Selain itu, sambung Bessent, AS akan berupaya membangun stabilitas pajak internasional serta bergerak menuju dialog konstruktif terkait perpajakan ekonomi digital.

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) berhasil mengamankan kesepakatan pengecualian dari penerapan pajak minimum global atau Pilar Dua OECD/G20. Sebagai gantinya, AS sepakat menerapkan skema perpajakan side-by-side atas perusahaan multinasionalnya.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto menilai bahwa kesepakatan skema side-by-side yang diperjuangkan Negeri Paman Sam tersebut tidak akan memengaruhi hak Indonesia untuk memajaki perusahaan multinasional AS yang beroperasi di Tanah Air.

Alasannya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024 yang menjadi dasar hukum penerapan pajak minimum global 15% di Indonesia, ditetapkan tiga skema perpajakan yaitu Qualified Domestic Minimum Top Up Tax (QDMTT), Income Inclusion Rules (IIR), dan Undertaxed Payment Rule (UTPR).

Wahyu menjelaskan bahwa secara teknis, skema side-by-side yang ditawarkan AS hanya mencegah penerapan ketentuan IIR dan UTPR oleh negara lain terhadap perusahaan AS. Kendati demikian, ketentuan tersebut tidak menganulir hak negara sumber untuk menerapkan pajak minimum domestik atau DMTT.

"Indonesia masih tetap bisa mengenakan top-up tax [QDMTT] kepada perusahaan multinasional asal AS yang berada di Indonesia," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Artinya, Indonesia tetap bisa memajaki penghasilan (PPh Badan) perusahaan multinasional asal AS yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Microsoft, dan lainnya lewat skema QDMTT. Kendati demikian, Indonesia tak bisa gunakan skema IIR dan UTPR.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan skema side-by-side merupakan mekanisme kompromi agar ketentuan Global Intangible Low Taxed Income (GILTI) milik AS bisa berjalan berdampingan dengan rezim pajak minimum global yang diusung OECD/G20.

Dia memaparkan bahwa GILTI adalah mekanisme pajak minimum yang lebih dulu diterapkan AS dengan tarif 10%–13% dan hanya menyasar transaksi harta tak berwujud (intangible asset). GILTI berbeda dengan pajak minimum global yang mematok tarif 15% dan berlaku untuk keseluruhan entitas bisnis.

Menurutnya, AS mendesak pengecualian ini karena khawatir korporasi mereka bakal terbebani pajak berganda (double taxation) apabila GILTI dan GMT diterapkan bersamaan.

"Berdasarkan permohonan AS itulah G7 mengakomodirnya dengan memberlakukan side-by-side system," jelas Wahyu.

AS Berhasil Hindari Pajak Minimum Global

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menegaskan bahwa kesepakatan pajak minimum global atau Pilar Dua OECD/G20 tidak akan berlaku bagi perusahaan multinasional asal Negeri Paman Sam usai mencapai kesepakatan multilateral.

Bessent menyatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Eksekutif Hari Pertama (Day One Executive Orders) Presiden AS Donald Trump yang secara tegas menganulir kesepakatan Pilar Dua OECD/G20 yang sebelumnya diajukan oleh pemerintahan presiden sebelumnya, Joe Biden. Menurutnya, proposal era Biden tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum bagi AS.

"Hari ini, Pemerintahan [Trump] memenuhi janji tersebut. Melalui koordinasi erat dengan Kongres, Kementerian Keuangan bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan lebih dari 145 negara dalam OECD/G20 Inclusive Framework," ungkap Bessent dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Bessent menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut, perusahaan yang berkantor pusat di AS akan tetap tunduk hanya pada pajak minimum global AS, sekaligus mendapatkan pengecualian dari ketentuan Pillar Dua OECD/G20.

Kesepakatan yang bertajuk "side-by-side agreement" ini dinilai mengakui kedaulatan pajak AS atas operasi perusahaan AS di seluruh dunia, sekaligus menghormati kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di dalam batas wilayah mereka masing-masing.

Lebih lanjut, Bessent menyoroti bahwa kesepakatan ini penting untuk melindungi nilai kredit penelitian dan pengembangan (R&D) AS serta insentif investasi lainnya yang telah disetujui Kongres. Perkembangan tersebut dinilai krusial untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, sejalan dengan visi AS untuk memimpin inovasi dan kemajuan teknologi.

"Kesepakatan ini merupakan kemenangan bersejarah dalam menjaga kedaulatan AS dan melindungi pekerja serta bisnis Amerika dari jangkauan ekstrateritorial yang berlebihan," katanya.

Ke depan, Kementerian Keuangan AS berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan negara-negara asing guna memastikan implementasi penuh dari kesepakatan ini. Selain itu, sambung Bessent, AS akan berupaya membangun stabilitas pajak internasional serta bergerak menuju dialog konstruktif terkait perpajakan ekonomi digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat dan lebih dari 100 negara OECD menyepakati pengecualian pengenaan pilar 2 dan pajak minimum global 15% terhadap perusahaan multinasional asal AS.

Keputusan ini adalah anti-klimaks dalam upaya global untuk mewujudkan keadilan perpajakan bagi negara-negara berkembang.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dalam keterangan resminya menekankan bahwa Perintah Eksekutif Hari Pertama Presiden Donald Trump memperjelas bahwa kesepakatan Pilar Dua OECD yang diusulkan oleh Pemerintahan Biden tidak akan memiliki kekuatan atau pengaruh apa pun bagi Amerika Serikat.

"Hari ini, Pemerintah menepati janji tersebut. Dalam koordinasi erat dengan Kongres, Departemen Keuangan berupaya mencapai kesepakatan dengan lebih dari 145 negara dalam Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 agar perusahaan yang berkantor pusat di AS tetap hanya dikenakan pajak minimum global AS, sambil mengecualikan mereka dari Pilar Dua," katanya, Senin kemarin.

Kesepakatan ini, kata Bessent, mempertegas kedaulatan pajak Amerika Serikat atas operasi perusahaan AS di seluruh dunia dan kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di dalam perbatasan mereka sendiri.

"Selain itu, perjanjian ini melindungi nilai kredit R&D AS dan insentif lain yang disetujui Kongres untuk investasi dan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat, memenuhi tujuan bersama kepemimpinan AS dalam inovasi dan kemajuan teknologi."

Arahan Donald Trump

Sekadar catatan, Presiden Donald Trump pada tahun lalu menarik AS dari kerangka implementasi pajak tersebut yang sebelumnya dinegosiasikan pada era Presiden Joe Biden.

Melalui perjanjian ini, negara-negara lain secara efektif dibatasi untuk mengenakan pajak tambahan atas anak usaha luar negeri perusahaan multinasional AS guna menutup celah keuntungan yang dinilai kurang dikenai pajak di yurisdiksi lain.

“Perjanjian berdampingan ini mengakui kedaulatan pajak Amerika Serikat atas operasi global perusahaan AS, sekaligus kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di wilayahnya masing-masing,” ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pernyataannya.

Bessent sebelumnya mengamankan persetujuan negara-negara anggota G7 pada Juni lalu untuk memberikan pengecualian bagi perusahaan AS, dengan imbalan komitmen melobi Partai Republik di Kongres agar mencabut ketentuan “revenge tax” dari draf undang-undang pajak Trump bertajuk One Big, Beautiful yang disahkan pada 2025.

Pejabat AS berargumen bahwa perusahaan Amerika sejatinya sudah menghadapi rezim pajak minimum, baik melalui pajak minimum korporasi federal sebesar 15% bagi perusahaan dengan laba sedikitnya US$1 miliar, maupun rezim pajak internasional AS yang mengenakan tarif antara 12,6% hingga 14% atas laba luar negeri.

“Dalam koordinasi erat dengan Kongres, Departemen Keuangan mencapai kesepakatan dengan lebih dari 145 negara dalam Kerangka Inklusif OECD/G20 agar perusahaan yang berkantor pusat di AS tetap hanya tunduk pada pajak minimum global versi AS dan dikecualikan dari Pilar Dua,” kata Bessent.

Kesepakatan ini dicapai di tengah meningkatnya ketegangan terkait pajak digital, yang diberlakukan Uni Eropa dan sejumlah negara lain untuk menargetkan perusahaan teknologi. Pemerintah AS menilai perusahaan seperti Alphabet Inc. (Google), Meta Platforms Inc., dan Amazon.com Inc. menjadi sasaran yang tidak adil.

Bessent menyatakan Departemen Keuangan akan bergerak menuju dialog konstruktif terkait perpajakan ekonomi digital.

Aturan Pajak Minimum Global

Pajak minimum global dirancang untuk mencegah perusahaan multinasional menghindari kewajiban pajak dengan memindahkan operasi dan pencatatan pendapatan ke negara bertarif pajak rendah. Skema OECD menetapkan tarif efektif minimum 15% bagi perusahaan dengan pendapatan setidaknya €750 juta.

Sekitar 60 negara telah menerapkan versi lokal dari kerangka tersebut, termasuk mayoritas negara Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan.

OECD memperkirakan program ini berpotensi menghasilkan pendapatan global hingga US$220 miliar bagi pemerintah di seluruh dunia.

Kerangka tersebut mengharuskan perusahaan membayar pajak minimal 15% di setiap negara tempat mereka beroperasi. Aturan penegakannya memungkinkan negara lain memungut pajak tambahan jika yurisdiksi asal perusahaan tidak mengenakan tarif minimum tersebut.

Pengecualian bagi perusahaan AS juga meredam ancaman Partai Republik di Kongres untuk menghidupkan kembali skema revenge tax, yang memungkinkan AS menaikkan pajak atas perusahaan dari negara yang dianggap memberlakukan pajak diskriminatif terhadap entitas Amerika.

Ketua Komite Ways and Means DPR Jason Smith dan Ketua Komite Keuangan Senat Mike Crapo dalam pernyataan bersama menyatakan sepakat mencabut langkah balasan tersebut setelah G7 secara terbuka berkomitmen menghormati kedaulatan pajak AS.

“Kami menegaskan saat itu bahwa kami siap menghidupkan kembali langkah balasan jika pihak lain menghambat implementasi kesepakatan ini. Peringatan itu tetap berlaku seiring dimulainya tahap implementasi tonggak penting ini," ujarnya.

Rencana revenge tax tersebut sebelumnya menuai penolakan luas di Wall Street, dengan para pengkritik memperingatkan dampak negatifnya terhadap arus investasi asing ke Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melanjutkan kebijakan insentif pajak berupa tax holiday pada 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah menyiapkan regulasi untuk melanjutkan insentif pajak itu.

Untuk diketahui, aturan pemberian tax holiday itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.69/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan regulasi untuk keberlanjutan tax holiday.

"Lanjut, lanjut. Jadi PMK tax holiday itu sedang kami proses untuk dilanjutkan 2026," ungkap Febrio kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Akan tetapi, Febrio menyebut aturan baru tax holiday tahun depan bukan hanya memperpanjang periode pemberlakuannya. Penerapannya akan mengacu kepada rezim pajak minimum global (global minimum tax) sebesar 15%.

"Karena dengan adanya global minimum tax, kami boleh memberikan tax holiday itu kan jadinya sampai 15% yang minimum. Jadi berarti 22% dikurang 15% berarti kan 7%," jelas Febrio.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyebut, sebagaimana rezim global minimum tax yang diusung forum G20, tax holiday dengan persentase penuh bisa memicu base erosion profit shifting (BEPS).

Dengan demikian, konsep pembebasan tarif pajak bagi investor tidak lagi 100% atau seluruh tarif pajak penghasilan (PPh) badan 22% full dihilangkan.

"Karena kalau kami berikan tax holiday full, itu artinya dia akan bayar pajak 15% nya ke negara asalnya dia. Itu sama saja kami mensubsidi APBN negara lain, nah itu kami enggak mau. Sedang kami rumuskan PMK untuk tax holiday-nya sudah sedang diperpanjang. Nanti yang 2026-nya itu tetap berlanjut," pungkas Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Group of Twenty atau G20 kembali mengeluarkan Leaders' Declaration sebelum penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang tahun ini diselenggarakan di Afrika Selatan. Pada deklarasi itu, negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia masih menyoroti berbagai masalah dalam rencana penerapan pajak minimum global (global minimum tax).

Untuk diketahui, pajak minimum global sebesar 15% termasuk dalam Pilar 2 pajak global yang ditawarkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta G20. Aturan itu mengharuskan penerapan pajak sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro.

Dengan demikian, dunia bisa mengurangi persaingan antarnegara untuk menetapkan tarif pajak rendah (race to the bottom) demi menarik investasi. Belakangan, lebih dari 49 negara, termasuk Indonesia yang merupakan anggota G20, sudah mulai menerapkan Pilar 2 pajak global itu di peraturan perundang-undangannya.

Pada G20 South Africa Summit: Leaders' Declaration, khususnya di bagian sistem perpajakan internasional, para negara anggota menyatakan bakal terus terlibat secara konstruktif untuk menangani kekhawatiran terkait dengan Pilar 2 pajak minimum global.

Tujuan bersama negara-negara G20 ke depan adalah untuk mencari solusi yang seimbang dan praktis serta diterima oleh seluruh pihak sesegera mungkin. Solusi penerapan global minimum tax (GMT) itu dinilai perlu mencakup komitmen untuk memastikan setiap risiko substansial yang mungkin teridentifikasi terkait dengan kesetaraan.

"Termasuk pembahasan tentang perlakuan yang adil terhadap insentif pajak berbasis substansi, dan risiko erosi basis pajak dan pengalihan laba (BEPS), ditangani dan akan memfasilitasi kemajuan lebih lanjut untuk menstabilkan sistem perpajakan internasional, termasuk dialog konstruktif tentang tantangan perpajakan yang timbul dari digitalisasi ekonomi," bunyi Leaders' Declaration G20 Afrika Selatan, dikutip Bisnis, Minggu (23/11/2025).

Sebagaimana Deklarasi G20 tahun lalu yang dipimpin Brasil, upaya-upaya penerapan pajak minimum global juga akan dibahas antara negara-negara anggota, serta mempertahankan kedaulatan pajak masing-masing negara.

Masih merujuk pada G20 Brasil, khususnya pada Deklarasi Tingkat Menteri atas Kerja Sama Perpajakan Internasional, negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu tahun ini juga memutuskan untuk tetap menyambut keputusan Inclusive Framework (IF) dalam mengadopsi pendekatan secara bertahap dan berbasis bukti. Tujuannya yakni untuk melihat mobilitas global serta untuk memahami interaksi antara kebijakan pajak, ketimpangan serta pertumbuhan.

Negara-negara G20 juga menyoroti langkah serupa oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation. Mereka menyatakan bakal tetap bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, dengan memastikan agar tidak ada upaya-upaya yang terduplikasi.

Di sisi lain, negara-negara anggota turut menyambut laporan inventarisasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD dan G20. Laporan ini menunjukkan bahwa kemajuan signifikan dapat dicapai melalui kerja sama.

"Terdapat peluang untuk memperluas pencapaian ini dengan kerangka kerja OECD baru yang akan memungkinkan yurisdiksi yang berkepentingan untuk memperkuat transparansi perpajakan internasional atas properti tidak bergerak secara sukarela," bunyi deklarasi tersebut.

Tidak hanya itu, negara-negara G20 juga menggarisbawahi ihwal Domestic Resource Mobilization (DRM) sebagai tujuan bersama. Di bawah Presiden Afrika Selatan, DRM dipandang sebagai sumber pendanaan paling efektif. Tidak hanya itu, administrasi penerimaan juga dinilai sebagai pilar esensial bagi sistem perpajakan.

"Koordinasi dan kolaborasi di antara penyedia pembangunan kapasitas adalah penting, serta pendekatan terstruktur terhadap reformasi—yang dimiliki negara, dipimpin oleh negara, yang memenuhi kontrak sosial dengan wajib pajak–sangatlah berharga. Kami menantikan Konferensi Platform untuk Kolaborasi Pajak (PCT) tentang Pajak dan Pembangunan DRM di Tokyo tahun depan," pungkasnya.

Adapun dalam catatan Bisnis pada deklarasi G20 Brasil tahun lalu, usulan pengenaan pajak minimum untuk orang super kaya alias high net worthindividual (HNWI) juga belum disepakati sepenuhnya oleh negara-negara anggota.

Berdasarkan hasil Leaders' Declaration Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Brasil Hari Pertama, G20 menyatakan bahwa akan menghargai setiap kedaulatan perpajakan setiap negara. Untuk diketahui, individu dengan kekayaan sangat tinggi atau HNWI adalah orang yang memiliki aset likuid setidaknya US$1 juta setelah memperhitungkan kewajiban mereka.

Forum hanya akan memastikan bakal terlibat secara kooperatif agar memastikan para individu dengan kekayaan sangat tinggi atau high net worth individual (HNWI) dipajaki secara efektif.

"Dengan penghormatan penuh terhadap kedaulatan pajak, kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan individu dengan kekayaan sangat tinggi dipajaki secara efektif," bunyi dokumen Leaders' Declaration KTT G20 Brasil Hari Pertama, yang diterbitkan pada Senin (18/11/2024).