JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas.

"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

BPDP Lokomotif Pelatihan dan Pengembangan SDM Sawit Nasional

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

PENAS ini menjadi salah satu cara untuk menggairahkan ekonomi masyarakat

Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan secara luas oleh masyarakat, mulai dari pelaku usaha perhotelan hingga pedagang kecil dan pengemudi bentor.

"Kalau ekonomi masyarakat bergairah, pendapatan masyarakat juga bisa meningkat. Dan itu merata. Sampai tukang bentor, orang jualan kecil-kecilan juga dapat manfaat," kata Gusnar di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, geliat ekonomi selama pelaksanaan PENAS XVII terlihat dari meningkatnya aktivitas usaha di berbagai sektor, terutama di Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi utama kegiatan dan daerah sekitarnya.

Ia menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, tetapi juga menjangkau masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan dan jasa sehari-hari.

"Secara kasat mata terjadi geliat ekonomi yang sangat signifikan karena banyak kegiatan yang ditampilkan pada PENAS ini. Apalagi PENAS bersifat nasional sehingga diliput berbagai media dan informasinya sampai kepada masyarakat luas," ujarnya.

Gusnar mengatakan tingginya jumlah peserta dan tamu yang datang ke Gorontalo turut meningkatkan tingkat hunian hotel dan penginapan serta mendorong pertumbuhan usaha kuliner dan transportasi.

Ia menyebut sejumlah hotel dan penginapan di Gorontalo terisi penuh selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Kondisi serupa juga terlihat pada rumah makan dan berbagai usaha jasa yang melayani kebutuhan peserta.

Selain berdampak pada sektor usaha, tingginya mobilitas peserta PENAS juga memicu peningkatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju lokasi kegiatan.

Menurut Gusnar, manfaat lain dari PENAS XVII adalah semakin dikenalnya Gorontalo di tingkat nasional melalui kehadiran peserta dari berbagai daerah dan pemberitaan media yang meliput kegiatan tersebut.

Ia berharap momentum itu dapat menjadi sarana promosi daerah sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisata ke Gorontalo pada masa mendatang.

"Dengan PENAS ini kita harus bergaul secara nasional agar masyarakat di berbagai penjuru Indonesia mengenal Gorontalo dan sering datang ke sini, apalagi kita memiliki objek-objek wisata yang menarik," katanya.

Gusnar mencontohkan destinasi wisata hiu paus di kawasan Botubarani Whale Shark Tourism yang mengalami peningkatan kunjungan selama rangkaian kegiatan PENAS berlangsung.

Ia mengatakan sekitar 500 orang telah mengunjungi lokasi wisata tersebut hingga hari ini, yang pada akhirnya turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

"PENAS ini menjadi salah satu cara untuk menggairahkan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi bergerak, maka pendapatan masyarakat juga meningkat," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggulirkan insentif berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Program keringanan ini bisa dinikmati oleh wajib pajak yang melunasi pembayaran mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta merancang proses pemberian diskon agar praktis dan mudah didapat. Potongan harga akan langsung diterapkan secara otomatis di dalam sistem saat transaksi. Lewat kemudahan ini, wajib pajak tidak perlu repot mengajukan permohonan tertulis atau mengurus berkas administrasi tambahan ke kantor pajak.

Terkait teknis pembayaran, Bapenda meminta masyarakat tak bingung jika melihat ada perbedaan angka. Nominal tagihan yang tertera di sistem pembayaran bisa saja lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang tertulis pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Hal itu disebut wajar, karena sistem akan langsung memotong tagihan sebesar 7,5 persen. Terlebih, beberapa kanal pembayaran memang tidak memunculkan detail rincian potongan tersebut secara terpisah. Tagihan wajib pajak yang mendadak lebih murah dari SPPT menandakan bahwa insentif sudah berhasil masuk.

Inisiatif Pemprov DKI ini bertujuan meringankan beban finansial, serta memotivasi para wajib pajak. Dengan membayar lebih cepat, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomis dari diskon yang diberikan, juga terhindar dari risiko penumpukan tagihan pajak di akhir tahun.

Selain diskon untuk tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus seluruh sanksi administratif atau denda bagi warga yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya. Program pemutihan denda ini mencakup masa pajak dari tahun 2021 sampai 2025, dan tetap berlaku bagi wajib pajak yang menggunakan metode pembayaran angsuran.

Lewat kebijakan pembebasan denda ini, wajib pajak hanya perlu melunasi nilai pokok pajak, tanpa perlu membayar biaya keterlambatan sepeser pun. Masa berlaku untuk penghapusan denda tunggakan ini dibuka mulai dari 1 April sampai 31 Desember 2026.

Bapenda DKI mengingatkan, setiap rupiah pajak daerah yang disetorkan oleh masyarakat akan mengalir kembali ke hilir pembangunan kota. Dana itu menjadi motor penggerak berbagai fasilitas publik, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sarana umum, hingga sokongan untuk sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, Bapenda DKI berharap warga Jakarta dapat memanfaatkan keringanan secara maksimal. Kontribusi aktif lewat pembayaran pajak yang tepat waktu merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan kota Jakarta agar menjadi hunian yang semakin nyaman, aman, dan inklusif.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggratiskan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada 27-28 Juni 2026.

Selain transportasi umum, Pemprov DKI juga menggratiskan tiket masuk lokasi wisata yang dikelolanya pada periode itu. Hal ini diberlakukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta pada 22 Juni 2026 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tempat wisata yang digratiskan, yakni Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan, Ancol di Jakarta Utara, serta museum-museum yang dikelola Pemprov DKI.

"Secara khusus, nanti, untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni kita akan membebaskan transportasi umum. Kemudian, kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) dikutip Antara.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bakal meresmikan sejumlah proyek dan fasilitas publik menjelang perayaan HUT ke-499 Jakarta.

Pramono menyampaikan salah satu proyek yang akan diresmikan adalah kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang kini dalam tahap penataan.

Ia menjelaskan kawasan tersebut telah direvitalisasi menjadi koridor yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum melalui penataan halte serta peningkatan konektivitas antarmoda transportasi. Kemudian, Rasuna Said juga dijadikan sebagai penambahan ruang hijau.

Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta pun akan meresmikan stasiun KRL yang melayani kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara sehingga diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat menuju lokasi tersebut.

Proyek lain yang akan diresmikan adalah jembatan penghubung antara JIS dan Ancol yang dibangun untuk menyatukan kedua kawasan wisata tersebut sehingga memudahkan mobilitas pengunjung.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membuka 2.843 lowongan kerja. Besaran upah yang ditawarkan setara upah minimum UMP Jakarta yang tahun ini ditetapkan Rp5,72 juta per bulan.

Lantas, apa syaratnya?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan untuk mendaftar lowongan itu pihaknya menetapkan syarat utama yakni harus memiliki KTP Jakarta.

"Membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (5/6).

Kendati belum merinci lebih lanjut posisi yang disiapkan, Pramono memastikan lowongan itu dibuka melalui program padat karya.

Menurut Pramono, program tersebut diharapkan bisa menjadi bantalan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang tengah ditanggung masyarakat.

Lowongan kerja itu diharapkan bisa membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.

"Supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Mereka digaji setara dengan UMP(Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta ini," ungkapnya.

Pramono mengatakan skema pembukaan lowongan itu akan diberlakukan selama tiga bulan di Jakarta. Namun, kapan pastinya pendaftaran dibuka belum dirinci.

Nantinya, apabila dibutuhkan, Pramono pun tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang skema tersebut.

"Yang paling penting tadi, untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan langkah itu merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat ibu kota di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 333.860 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 6,03 persen.

[Gambas:Youtube]

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan tidak lagi menggunakan metode uji sampel (sampling), melainkan memeriksa seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh.

"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Dedi mengatakan, walau dari hasil audit BPK Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali secara berturut-turut, pemeriksaan populasi secara penuh oleh lembaga itu sangat krusial guna menyisir kelemahan administratif yang belum terjangkau, salah satunya pada tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ucap dia.

Selain perluasan cakupan audit, Dedi menaruh harapan besar agar BPK dapat mengambil peran sebagai fasilitator rekonsiliasi finansial antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.

Langkah ini mendesak dilakukan akibat terhambatnya arus kas daerah yang dipicu oleh keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025.

"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," kata dia.

Menurut KDM, ketidakpastian transfer pusat berimbas pada penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor di daerah. Padahal, dari sisi realisasi pendapatan asli daerah, Jabar dinilai relatif memenuhi target.

"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," tuturnya.

Menanggapi harapan dan catatan fiskal tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung penuh komitmen Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi, termasuk pembenahan tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS.

"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," ucap Bobby.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka 2.843 lowongan kerja melalui skema padat karya. Besaran upah yang ditawarkan setara UMP Jakarta yang tahun ini ditetapkan Rp5,72 juta per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan program itu untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang tengah ditanggung masyarakat.

"Supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Mereka digaji setara dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta ini," ungkap Pramono di Balai Kota, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (5/6).

Menurut Pramono, lowongan kerja itu dibuka untuk membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.

Pramono mengatakan skema pembukaan lowongan itu akan diberlakukan selama tiga bulan di Jakarta. Nantinya, apabila dibutuhkan, Pramono pun tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang skema tersebut.

"Yang paling penting tadi, untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja. Membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan langkah itu merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat ibu kota di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 333.860 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 6,03 persen.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Keringanan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan, potongan tersebut diberikan secara otomatis saat pembayaran dilakukan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan ataupun mengurus administrasi tambahan untuk memperoleh insentif tersebut.

Bapenda juga mengingatkan masyarakat bahwa nilai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bisa berbeda dengan nominal tagihan yang muncul saat proses pembayaran. Perbedaan ini terjadi karena potongan 7,5% diterapkan secara otomatis pada sistem pembayaran.

Pada sejumlah kanal pembayaran, informasi mengenai potongan tersebut tidak selalu ditampilkan secara terpisah.

Karena itu, apabila nominal tagihan yang muncul lebih rendah dibandingkan nilai yang tercantum dalam SPPT, wajib pajak tidak perlu khawatir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa insentif telah diterapkan dalam sistem pembayaran.

Kebijakan ini dihadirkan sebagai upaya memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Selain memperoleh potongan pembayaran, wajib pajak juga dapat menghindari penumpukan kewajiban pajak dengan melunasi PBB-P2 lebih awal.

Tak hanya memberikan diskon 7,5% untuk PBB-P2 tahun pajak 2026, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya.

Program ini berlaku untuk pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025, termasuk pembayaran dengan skema angsuran.

Melalui pembebasan sanksi administratif tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Periode pembebasan sanksi administratif berlangsung mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kedua insentif ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan lebih ringan. Wajib pajak yang membayar lebih awal dapat memperoleh manfaat potongan, sekaligus menghindari penumpukan kewajiban pajak di kemudian hari.

Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pembangunan kota lainnya.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode insentif PBB-P2 yang masih berlangsung. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak hanya mendapatkan keringanan, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan maju.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan. Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni-31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Warga yang terlambat membayar PKB maupun BBNKB sebelumnya dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi.

Pembebasan sanksi itu akan terproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode program. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif turut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Pada saat bersamaan, dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berkontribusi dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penerimaan yang kemudian digunakan membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan melunasi pokok pajak kendaraan selama periode ditentuka, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan lebih ringan, serta ikut ambil peran bagi kemajuan Jakarta.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak tepat waktu dan menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. Kemudahan yang diberikan turut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelayanan pajak semakin sederhana, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepmen Nomor 71 Tahun 2026 menetapkan 97 blok WPR, termasuk 10 blok yang sudah memiliki kelengkapan dokumen

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo mempercepat pengurusan dokumen blok prioritas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 97 blok WPR.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo di Gorontalo, Jumat, mengatakan percepatan dilakukan untuk mendukung pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambang lokal.

“Atas instruksi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, kami membentuk tim percepatan pertambangan untuk mempercepat penyelesaian dokumen pada blok-blok prioritas,” ujar Wardoyo pada konferensi pers di Kantor Dinas Naker ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Ia menjelaskan Provinsi Gorontalo pertama kali mendapatkan penetapan 63 blok WPR pada tahun 2022 dan bertambah menjadi 97 blok pada tahun 2026.

Namun dari jumlah tersebut, baru 10 blok di Kabupaten Pohuwato yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi berupa dokumen pengelolaan WPR, pengesahan dokumen WPR, serta dokumen reklamasi dan pascatambang sehingga dapat digunakan untuk pengurusan IPR.

“IPR yang terbit untuk Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo merupakan produk bawaan dari 2022. Dokumennya sudah disusun oleh Kementerian ESDM pada 2024, disahkan tahun 2025, kemudian kami melengkapi dokumen reklamasi dan pascatambang,” katanya.

Sementara itu, sebanyak 87 blok lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen karena adanya perubahan regulasi terkait kewenangan pengelolaan WPR.

Menurut Wardoyo, berdasarkan regulasi terbaru, pemerintah provinsi kini memiliki kewenangan menyusun dokumen pengelolaan WPR sebelum disahkan oleh Kementerian ESDM, termasuk penyusunan dokumen reklamasi dan pascatambang.

“Kepmen Nomor 71 Tahun 2026 menetapkan 97 blok WPR, termasuk 10 blok yang sudah memiliki kelengkapan dokumen. Artinya masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi untuk menyusun dokumen pengelolaan WPR dan dokumen reklamasi pascatambang,” katanya.

Pemprov Gorontalo memprioritaskan pengurusan dokumen pada wilayah yang memiliki jumlah penambang terbanyak dan berpotensi segera mengajukan IPR.

Wardoyo menambahkan proses penyusunan dokumen untuk satu blok diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat tiga bulan karena melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pada tahun 2026, pemerintah provinsi memprioritaskan pengurusan dokumen reklamasi dan pascatambang untuk 14 blok WPR, terdiri atas 11 blok di Kabupaten Bone Bolango, dua blok di Kabupaten Gorontalo, dan satu blok di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah mitigasi terkait penyebaran Hantavirus . Ia juga meminta agar edukasi virus tersebut diperkuat agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kekhawatiran warga mulai meningkat setelah beredarnya berbagai informasi mengenai Hantavirus di media sosial (medsos). "Masyarakat sekarang banyak takut setelah melihat informasi di medsos. Pemerintah harus hadir memberikan edukasi yang jelas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," ujar Yudha dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/5/2025).

Yudha mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem penanganan apabila kasus Hantavirus berkembang lebih luas. "Harapannya tentu tidak sampai meluas. Tapi pemerintah tetap harus siap mengantisipasi kemungkinan terburuk," ucap Yudha.

Menurut Yudha, potensi penyebaran Hantavirus tidak boleh dianggap remeh. Untuk itu, pemerintah diminta segera menyiapkan langkah antisipasi secara serius.

Yudha mengingatkan, pengalaman Covid-19 harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah lebih sigap menghadapi ancaman penyakit menular baru. Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI bersama pemerintah pusat segera melakukan kajian mendalam terkait potensi penyebaran virus tersebut.

"Nah, ini harus ada kajian khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat. Intinya harus siap sedia payung sebelum hujan, belajar dari pengalaman Covid-19," pungkas Yudha.

Diberitakan sebelumnya, kasus hantavirus dikabarkan sudah mulai terdeteksi di DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa kasus hantavirus yang ditemukan di DKI Jakarta saat ini masih dalam kondisi terkendali.

Pemerintah juga telah melakukan penanganan dan pemantauan terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh kontak erat pasien kini sedang menjalani pemantauan kesehatan selama 14 hari. "Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman," ujar Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggandeng Danantara untuk membangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) baru guna menuntaskan persoalan sampah di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama untuk menyasar dua titik utama pengelolaan sampah ibu kota.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Danantara untuk dua lokasi pembangkit listrik tenaga sampah. Satu di Bantargebang dan satunya di Tunjungan, di Kamal Muara," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia menegaskan proyek infrastruktur ini akan melengkapi fasilitas pengolahan yang sudah ada, sehingga Jakarta nantinya memiliki total tiga mesin PLTSa yang terintegrasi.

"Sebagai komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun PLTSa termasuk yang ada di Sunter, sehingga dengan demikian DKI Jakarta akan ada 3 pembangkit listrik tenaga sampah, ditambah dengan RDF Rorotan yang sekarang ini sebenarnya sudah beroperasi," ujar Pramono.

Sebagai langkah pelengkap agar mesin pengolahan bekerja maksimal, Pemprov DKI juga menerbitkan regulasi khusus untuk menggerakkan warga memilah sampah secara mandiri.

"Saya sudah menandatangani instruksi gubernur untuk proses pemilahan dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan kementerian lingkungan hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono meyakini kebijakan baru tersebut telah diuji coba dan berjalan di beberapa kawasan Jakarta Utara.

"Karena ingub-nya (instruksi gubernur) sudah saya tandatangani, itu merupakan gerakan bersama dan sebagai percontohan sebenarnya sudah dimulai di Rorotan, di Cilincing dan sebagainya," ucap Pramono.

Ia juga menargetkan gerakan kesadaran lingkungan ini akan segera dieksekusi secara menyeluruh dan serentak di seluruh wilayah.

"Mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

[Gambas:Youtube]