Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce meminta tambahan waktu untuk mematuhi aturan PP Tunas, khususnya dalam menjalankan fitur verifikasi di platform e-commerce.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, untuk mematuhi PP Tunas dengan menghadirkan fitur mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal. Tenggat waktu yang diberikan adalah hingga 27 Maret 2027. Namun, waktu tersebut dinilai belum cukup memadai untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Budi Primawan, mengatakan penerapan fitur-fitur yang mendukung PP Tunas memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan saat ini masih belum cukup.

“Sebenernya sih tidak cukup, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, untuk mengikuti aturan PP Tunas, Budi mengatakan pihaknya masih mempelajari pengaturan yang tepat serta melakukan sejumlah penyesuaian dari sisi bisnis. Dia menjelaskan platform-platform e-commerce tengah sibuk melakukan assessment sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka implementasi PP Tunas.

Tidak hanya itu, Budi juga menjelaskan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung implementasi PP Tunas, salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pencantuman batas usia minimum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform.

Beberapa platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna. Tujuannya adalah mencegah anak-anak menggunakan layanan e-commerce secara bebas.

Namun demikian, dia mengakui hingga saat ini belum ada penerapan KYC (Know Your Customer) secara ketat untuk pengguna biasa atau pembeli.

“Yang jadi kami perketat itu biasanya sekarang penjual. Jadi penjual itu misalnya mau jadi jual harus punya nama yang sesuai KTP dan rekeningnya harus sama KTP. Jadi kita beranggapan bahwa bank juga sudah melakukan KYC juga,” ujar Budi.

Selain itu, platform e-commerce disebut telah memiliki tombol pengaduan yang tersedia di setiap halaman produk. Mekanisme ini memungkinkan pengguna melaporkan barang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai aturan. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak platform.

E-commerce juga mengandalkan sistem pengembalian barang atau retur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jika ada transaksi yang ternyata dilakukan anak menggunakan akun orang tua, barang yang dibeli masih dapat dikembalikan.

“Malah return-nya itu berbagai, e-commerce itu berbeda-beda. Sampai tiga bulan malah ada ini.”

Budi juga menjelaskan adanya kerja sama dengan regulator seperti Komdigi, Kementerian Perdagangan, dan Badan POM dalam mengawasi produk yang beredar. Platform memiliki negative list atau daftar barang terlarang yang bersumber dari regulator maupun hasil identifikasi internal. Produk seperti obat keras otomatis tidak dapat diunggah ke marketplace. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan terhadap transaksi digital yang dilakukan oleh anak dalam ekosistem e-commerce. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyediakan fitur persetujuan orang tua bagi setiap transaksi pengguna kategori anak. Ketentuan ini mencakup aktivitas belanja di marketplace hingga pengisian saldo dompet digital untuk bermain gim yang marak dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan mekanisme persetujuan ini bertujuan memastikan orang tua memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas ekonomi anak di ruang digital. Langkah ini krusial mengingat banyak anak belum sepenuhnya memahami nilai uang dalam transaksi non-tunai.

“Kalau anak bertransaksi, orang tua harus tahu dan memberikan persetujuan. Karena orang tua yang mengeluarkan dana sebenarnya,” ujar Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Dalam implementasinya, PP Tunas membagi mekanisme persetujuan berdasarkan jenjang usia. Untuk anak di bawah usia 17 tahun, platform wajib memastikan adanya izin dari orang tua sebelum transaksi diproses. Platform e-commerce harus memverifikasi pihak wali mengetahui aktivitas keuangan tersebut guna memberikan kendali penuh terhadap pengeluaran anak.

Sementara itu, bagi kelompok usia 17 tahun, pemerintah menerapkan mekanisme ‘opt-out’. Pertimbangannya, remaja pada usia tersebut umumnya telah memiliki identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada mekanisme ini, platform akan mengirimkan notifikasi kepada orang tua mengenai transaksi yang dilakukan. Jika dalam kurun waktu tertentu orang tua tidak menyatakan keberatan, maka transaksi dianggap mendapatkan persetujuan secara otomatis.

Mediodecci menjelaskan remaja usia 17 tahun dianggap memiliki kemampuan mewakili diri sendiri dalam batas tertentu. Namun, fungsi pengawasan orang tua tetap difasilitasi melalui sistem notifikasi tersebut.

Selain mengatur izin transaksi, PP Tunas melarang platform melakukan pemrofilan (profiling) terhadap pengguna anak. PSE dilarang memberikan iklan yang dipersonalisasi kepada anak karena keterbatasan kognitif serta emosional mereka.

Regulasi ini mendorong akuntabilitas platform dalam melindungi hak anak dan keamanan data pribadi. Pelaku industri e-commerce dituntut menyesuaikan model bisnis dengan standar perlindungan yang lebih ketat.

Pemerintah memberikan masa transisi bagi PSE untuk menyesuaikan fitur keamanan hingga 27 Maret 2027. Tenggat waktu ini disediakan agar industri memiliki ruang melakukan penyesuaian teknis yang diperlukan.

Setelah masa transisi berakhir, Komdigi akan melakukan pengawasan penuh terhadap kepatuhan PSE. Platform yang melanggar ketentuan akan dijatuhi sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan tegas berupa pemutusan akses atau blokir platform. Pemerintah berharap aturan ini menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan masa peralihan bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, hingga 27 Maret 2027 untuk mematuhi tata kelola perlindungan anak di ruang digital.

Jika setelah tenggat tersebut platform belum menyediakan mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal, pemerintah akan masuk ke mode pengawasan penuh dan dapat menjatuhkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pemutusan akses layanan sementara.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi RI Mediodecci Lustarini mengatakan dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, platform digital di Indonesia dapat berinovasi untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Masih ada waktu untuk tata kelola PSE. Apa yang harus diubah kalau memang perlu diubah, apa yang harus diperkuat apabila memang ada yang harus diperkuat,” ujar Lustarini di acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (7/5/2026).

Kewajiban ini ditegaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Regulasi ini mewajibkan seluruh platform perdagangan elektronik (e-commerce) menyediakan fitur persetujuan orang tua atau wali bagi pengguna anak di bawah umur.

Lustarini juga menambahkan mekanisme persetujuan ini bertujuan untuk memastikan orang tua memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas ekonomi anak di ruang digital.

Secara teknis, setiap transaksi yang diinisiasi oleh anak harus mendapatkan validasi dari wali legal sebelum diproses oleh sistem platform. Lustarini mengungkapkan urgensi aturan ini didasari oleh maraknya kasus transaksi yang merugikan secara finansial akibat kelalaian pengawasan.

Salah satu fenomena yang disoroti adalah insiden anak yang tidak sengaja melakukan pemesanan belanja daring hingga puluhan paket COD karena menganggap belanja melalui ponsel tidak memerlukan uang nyata.

Terlebih, saat ini anak-anak telah menjadi pelaku transaksi digital aktif, mulai dari pengisian dompet digital (top-up) hingga pembelian dalam aplikasi (in-app purchase).

Komdigi pun mendorong platform e-commerce untuk mengembangkan sistem deteksi anomali transaksi. Jika terdapat aktivitas mencurigakan, seperti pemesanan puluhan barang secara bersamaan, platform diharapkan memberikan notifikasi atau peringatan kepada orang tua untuk melakukan peninjauan ulang.

Bagi anak yang sudah menginjak usia 17 tahun dan telah memiliki KTP, regulasi memberikan sedikit kelonggaran. Platform tetap wajib mengirimkan notifikasi kepada orang tua, namun jika tidak ada respons dalam waktu tertentu, transaksi dianggap disetujui karena anak usia tersebut dianggap sudah memiliki kemampuan dasar untuk mewakili dirinya sendiri dalam kontrak.

Selain mekanisme persetujuan transaksi, Komdigi juga mendorong optimalisasi teknologi parental control yang sebenarnya sudah tersedia di sistem operasi populer. Lustarini menjelaskan baik sistem iOS maupun Google telah memiliki pengaturan kendali orang tua yang dapat memitigasi akses anak.

Fitur ini memungkinkan gawai anak terhubung dengan gawai orang tua untuk mengontrol aplikasi yang diunduh dan konten yang dilihat.

“Teknologi itu sebenarnya sudah tersedia, cuma memang belum banyak orang tua yang paham," kata Lustarini menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena pacaran di kalangan generasi muda sering dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika melibatkan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua.

Kesadaran akan perlindungan anak membuat tindakan yang semula dianggap urusan pribadi kini diperhatikan secara hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua merupakan tindak pidana yang melanggar kemerdekaan dan hak anak.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 452 hingga Pasal 454 KUHP, yang menegaskan bahwa anak belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk menentukan penguasaan atas dirinya sendiri, sehingga persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana.

Pasal 452 KUHP mengatur perbuatan menarik anak dari kekuasaan atau pengawasan orang tua, wali, atau pihak yang berhak. Dalam pasal ini, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

“Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, pidana dapat meningkat hingga 8 tahun penjara,” tertulis dalam Pasal 452 ayat (2) KUHP.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana dapat menjadi lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Selain itu, KUHP juga mengatur secara khusus mengenai perbuatan melarikan anak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 454 KUHP yang menegaskan bahwa membawa pergi anak di bawah umur tanpa izin orang tua tetap dipidana, meskipun anak tersebut menyatakan persetujuannya.

Ancaman pidana dalam Pasal 454 KUHP dapat mencapai 7 tahun penjara. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan anak tidak menghapus unsur pidana karena kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas hukum.

Namun, tidak semua ketentuan dalam pasal tersebut dapat langsung diproses tanpa laporan. Sebagian ketentuan dalam Pasal 454 KUHP bersifat delik aduan, sehingga proses hukum baru dapat berjalan jika ada pengaduan dari korban, orang tua, wali, atau pihak yang berhak.

KUHP juga mengatur kondisi khusus apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan perkawinan. Pasal 454 ayat (5) KUHP menyebutkan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan.

Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak dan hak pengasuhan orang tua melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, yang diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus mencegah praktik yang merugikan anak di bawah umur. (Angel Rinella)