Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan oleh industri pinjaman online alias pinjol mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan outstanding pinjaman itu tumbuh 25,52% (year on year/YoY).

“Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38%,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Di lain sisi, Agusman menuturkan bahwa hingga saat ini masih ada 9 dari 95 penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang masih belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah pemenuhan kewajiban antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang sahameksisting, mencari investor strategis dan/atau upaya merger,” ucapnya.

Selain itu, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, pihaknya telah mengenakan sanksi administratif terhadap 22 penyelenggara pindar.

“Atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan,” sebut Agusman.

Dalam catatan Bisnis, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis bahwa industri pinjaman daring alias pindar pada 2026 masih akan mencatat pertumbuhan positif.

AFPI optimis bahwa pada 2026 industri masih akan mencatat pertumbuhan positif, terutama didorong pembiayaan produktif dan UMKM, seiring penguatan regulasi dan peningkatan kualitas penyaluran,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Meski begitu, Entjik tidak menampik industri pindar masih harus menghadapi tantangan utama, seperti menekan angka gagal bayar (galbay), termasuk dari galbay yang tidak bertanggung jawab.

“Serta memperkuat pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap industri resmi,” bebernya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Regulasi keuangan daerah secara tegas melarang pemerintah daerah menggunakan pinjaman jangka pendek semata-mata untuk menutup defisit anggaran.

Larangan ini menjadi sorotan ketika sejumlah daerah terjepit akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang terjadi secara mendadak di awal periode anggaran.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman menyatakan skema pinjaman daerah memiliki koridor yang ketat dan tidak boleh disalahgunakan.

"Pinjaman jangka pendek hanya diperbolehkan jika sudah direncanakan sejak awal untuk membiayai proyek pembangunan tertentu, bukan sekadar untuk menambal defisit yang muncul mendadak," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (16/01/2026).

Lebih lanjut, Parjiman menjelaskan setiap usulan pinjaman daerah harus mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah melalui proses verifikasi yang ketat.

Sebagaimana diketahui, persoalan muncul ke permukaan ketika TKD dipotong secara tiba-tiba, sementara berbagai proyek infrastruktur telah memasuki tahap lelang dan sedang berjalan. Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi dilema seperti, ancaman proyek terhambat karena keterlambatan pembayaran.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah berpikir keras mencari solusi alternatif dalam koridor regulasi yang ada.

Pria yang akrab disapa Jimmy ini mencontohkan, beberapa daerah mencoba mengoptimalkan serapan anggaran dari program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan harapan sisa anggaran dapat direalokasi untuk menutupi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, proyeksi TKD untuk anggaran 2026 sempat menunjukkan tren penurunan, meskipun realisasi akhirnya akan bergantung pada pola penyerapan anggaran di berbagai sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memperkuat industri fintechP2P lending atau pinjaman daring (pindar) melalui berbagai SEOJK dan POJK.

Hal tersebut disampaikan kala menanggapi sederet masalah yang terus terjadi di industri pindar, misalnya saja kasus gagal bayar PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan yang teranyar adalah PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut untuk terus memperkuat industri tersebut, salah satunya melalui SEOJK 19/2025.

“Yang menegaskan pencairan dana dilakukan langsung kepada penerima dana (borrower) melalui penggunaan escrow account agar alur pembayaran dapat ditelusuri dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Rabu (14/1/2026).

Selain itu, imbuhnya, penguatan juga difokuskan pada peningkatan kualitas credit scoring dan manajemen risiko, termasuk memastikan borrower tidak memperoleh pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara.

“Dengan langkah-langkah tersebut, pembiayaan pindar dinilai masih memiliki peran penting dan prospek yang relevan dalam 2–3 tahun ke depan,” tegas Agusman.

Dia melanjutkan, dalam upaya pencegahan fraud, OJK telah menerbitkan POJK 12/2024 yang mendorong LJK termasuk pindar untuk menerapkan strategi antifraud.

“Selain itu, penyempurnaan ketentuan pindar terus diperkuat guna mencegah terulangnya kasus fraud dan menjaga keberlanjutan industri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pindar pada November 2025 meningkat 25,45% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun. Sementara itu, TWP90 melonjak menjadi 4,33%.

Adapun, per November 2025 terdapat 24 pindar yang tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) di atas 5%.