Bandung (ANTARA) - Kereta Cepat Whoosh menjadi pintu masuk dan magnet baru yang signifikan bagi pergerakan warga negara asing menuju Jawa Barat (Jabar) sepanjang lima bulan pertama 2026 dengan membawa hampir 70 ribu turis asing, menurut BPS.

"Selama periode Januari-Mei 2026, tercatat akumulasi sebanyak 69.874 kedatangan WNA ke Jawa Barat melalui Stasiun Whoosh. Khusus pada Mei 2026, kedatangan WNA melonjak 27,32 persen (month-to-month/mtm) menjadi 17.523 kunjungan, dengan Stasiun Padalarang menjadi pintu keluar paling dominan sebesar 86,62 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Rabu.

Ari memaparkan, selain via kereta cepat, kunjungan wisatawan mancanegara langsung lewat Bandara Internasional Kertajati pada Mei 2026 mencapai 241 kunjungan atau tumbuh 11,06 persen secara bulanan, yang didominasi oleh warga negara Singapura sebesar 48,96 persen dan Malaysia sebesar 12,45 persen.

Atas keadaan tersebut, geliat pariwisata kian kokoh didorong oleh masifnya mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) di Jabar yang menembus 19,52 juta perjalanan pada Mei 2026, sehingga total akumulasi perjalanan wisnus Januari-Mei 2026 menyentuh 93,45 juta perjalanan atau naik 5,78 persen secara tahunan.

"Wilayah yang selalu menjadi favorit utama perjalanan wisnus yaitu Kabupaten Bogor sebesar 15,70 persen, dan Kota Bandung sebesar 10,88 persen," ujar Ari.

Ia mengatakan melonjaknya arus kunjungan pelancong berimbas positif pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang yang naik 1,95 poin menjadi 48,21 persen dengan TPK tertinggi di Kabupaten Purwakarta sebesar 66,83 persen, serta TPK hotel non-bintang yang merangkak naik 2,18 poin ke level 26,19 persen.

Di sektor transportasi publik, volume pengguna Kereta Cepat Whoosh secara total tumbuh 5,23 persen dan penumpang kereta api konvensional naik 6,95 persen secara bulanan.

Kendati demikian, lanjutnya, lonjakan paling fantastis justru terjadi pada kinerja angkutan udara internasional di Bandara Kertajati yang melesat hingga 93,98 persen akibat terpicu oleh musim haji.

"Lonjakan drastis pada rute penerbangan luar negeri ini disebabkan oleh momentum pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Dan ini berimbas juga ke sektor kargo udara internasional yang ikut terkerek melesat naik sebesar 107,90 persen (mtm)," kata Ari.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan siap membantu proses pemulangan Ai Juariah (43), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur yang kini berada di Libya dan diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus Ai menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya menangis dan meminta bantuan agar dipulangkan ke Indonesia viral di media sosial.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Ai berangkat ke Libya melalui jalur nonprosedural atau di luar mekanisme penempatan resmi.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Pentatrans) Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti.

"Intinya, saudari Ai ditempatkan di Benghazi, Libya Timur, sejak Maret 2025 oleh sebuah agensi. Berdasarkan keterangannya, luka di wajahnya terjadi akibat terpeleset saat bekerja," katanya, Rabu (1/7/2026).

Hendra mengatakan, berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, kondisi Ai saat ini dalam keadaan baik. Namun, proses pemulangannya masih terkendala sejumlah persoalan administratif.

Menurut dia, kendala tersebut muncul bukan karena Ai diberhentikan oleh pemberi kerja, melainkan karena memutuskan mengakhiri kontrak kerja sebelum masa perjanjian berakhir.

"Ai Juariah memutuskan pulang ke Indonesia secara sepihak. Jadi bukan karena dipecat, tetapi memang keinginannya sendiri untuk pulang," ujarnya.

Akibat keputusan tersebut, Ai diwajibkan menyelesaikan sejumlah kewajiban sesuai kontrak kerja yang masih berlaku.

Kewajiban itu meliputi pembayaran kompensasi kepada agensi penyalur, pajak tenaga kerja asing sekitar 75 dinar Libya, denda overstay, biaya exit visa, hingga tiket kepulangan yang harus ditanggung sendiri.

"Jadi dalam konteks ini, sebetulnya Bu Ai memang secara sepihak ingin pulang sehingga melanggar kontrak," katanya.

Meski demikian, Hendra tidak menampik adanya dugaan kekerasan yang dialami Ai selama bekerja di Libya. Informasi tersebut diperoleh dari pengakuan Ai kepada petugas KBRI di Tripoli. "Pengakuan dari Bu Ai ke petugas KBRI di sana memang seperti itu," ucapnya.

Saat ini Pemprov Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, BP3MI, serta pihak terkait lainnya agar seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan.

"Nanti kalau kami sudah menerima pemberitahuan resmi bahwa proses di sana selesai, seluruh pembayaran dan kewajiban Bu Ai telah dipenuhi, kami siap menjemput," ujar Hendra.

Meski terdapat persoalan wanprestasi dalam kontrak kerja, Pemprov Jawa Barat membuka kemungkinan memberikan bantuan pembiayaan apabila Ai mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Namun, keputusan tersebut masih menunggu arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Apabila ada keberatan dari Bu Ai atau kasus seperti ini, biasanya kami upayakan bantuan pembiayaan. Tapi kami masih menunggu arahan pimpinan," katanya.

Menurut Hendra, pemerintah daerah tetap berupaya membantu warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri, tanpa memandang status keberangkatannya.

Ia juga mengungkapkan, sebelum kasus Ai mencuat, Pemprov Jabar telah membantu pemulangan 2 PMI bermasalah dari Libya yang berasal dari Kota Cimahi dan Kabupaten Karawang.

"Pengalaman kami, pengaduan lebih banyak berasal dari PMI nonprosedural. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri.

Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal karena risikonya sangat besar.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar berulang kali harus mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membantu pemulangan warga yang bermasalah di luar negeri.

"Kemarin sudah pulang satu, satu lagi dari Karawang sudah ditransfer uang untuk kembali, kita tolong. Tetapi nanti jangan terlalu banyak yang pergi ke luar negeri, pulangnya Pemprov Jabar harus mengeluarkan Rp150 juta," kata Dedi.

Ia menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih produktif apabila kasus serupa tidak terus berulang.

"Pada siapa pun, jangan ilegal. Saya bertanggung jawab mengembalikan warga Jawa Barat yang bermasalah di luar negeri, tetapi saya harapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sayang uangnya terbuang. Rp150 juta untuk memulangkan dari Vietnam, Rp150 juta dari Kamboja, dari Libya. Kalau uang itu digunakan untuk modal kerja tentu lebih baik," ujarnya.

Ai Juariah menjadi perhatian publik setelah video berdurasi 59 detik yang memperlihatkan dirinya menangis sambil meminta pertolongan beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, perempuan asal Cianjur itu tampak mengalami luka di wajah dan meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dapat dipulangkan ke Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyalurkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) secara bertahap mulai Juli 2026.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat ruang fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Kepala Bapenda Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan kepastian penyaluran DBH menjadi angin segar bagi perencanaan anggaran di daerah. Menurutnya, tambahan dana tersebut akan membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program prioritas.

Di sisi lain, Asep mengaku memahami kondisi fiskal pemerintah pusat yang tengah menghadapi tekanan akibat tingginya beban subsidi energi serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Kami di daerah memahami betul situasi makroekonomi nasional saat ini. Langkah efisiensi belanja yang diambil pemerintah pusat tentu didasarkan pada skala prioritas yang mendesak, terutama untuk menopang kebutuhan subsidi energi masyarakat luas," ujarnya di Bandung, Senin (29/6/2026).

Bapenda Jabar menyambut positif komitmen Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang tengah menyiapkan skema pembayaran bertahap DBH yang masih menjadi hak daerah, termasuk untuk 2 tahun sebelumnya.

"Kami akan memastikan koordinasi dengan Kemenkeu terus ditingkatkan. Mudah-mudahan semua lancar, karena ini bisa memperkuat ruang fiskal daerah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan mulai menyalurkan tambahan DBH tahun berjalan secara bertahap mulai Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu. "2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan penyesuaian DBH maupun pagu Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun sebelumnya tidak terlepas dari langkah efisiensi belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga Mei 2026, belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun. Tekanan terhadap APBN juga dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia secara year-to-date yang sempat menyentuh US$100 per barel.

Meski demikian, menurut Purbaya, ruang fiskal pemerintah berpotensi membaik apabila harga minyak dunia turun ke kisaran US$75-80 per barel.

"Jadi Pak Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa anggaran. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembayaran bertahap untuk DBH yang masih menjadi hak pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH untuk dua tahun ke belakang," kata Askolani.

BANDUNG - Peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Bandung harus ditegakkan secara optimal. Peran stakeholders sangat penting dalam mendukung dan menegakkan aturan tersebut.

Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Diciptabintar Pemkot Bandung Rita Shafira mengatakan, perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

"Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama," kata, Senin (29/7/2026).

Rita mengaku, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, dirinya bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya. Saat menunaikan tugasnya itu dirinya menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

"Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada," kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita mengaku harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung. Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko.

Lihat video: Bandung Dikepung Macet! Ribuan Wisatawan Serbu Kota Kembang Jelang Libur Panjang



”Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya," kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan. Karena itu, Rita mengatakan konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perizinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung. "Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah," kata Rita.

Saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, Rita mengaku menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Wali Kota Bandung dan berharap ke depannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

"Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, di mana pun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi " kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

“Satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif,” ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat kini konsisten menembus Rp20 miliar per hari.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut capaian tersebut merupakan dampak dari berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Dedi, sejak diterbitkannya kebijakan yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan, penerimaan daerah dari sektor PKB terus menunjukkan tren positif.

"Jadi setelah edaran yang saya lakukan, pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat cenderung terus meningkat, stabil dan meningkat, tidak pernah di bawah Rp20 miliar per hari," katanya, dikutip Minggu (28/6/2026).

Capaian tersebut ditopang oleh sejumlah inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Selain memperluas layanan digital melalui New Sambara, Samsat Digital Mandiri, Arjuna, chatbot WhatsApp, dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB, Bapenda juga memperkuat layanan jemput bola melalui Samsat Keliling hingga ke desa-desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 47/IKU.03.02/BAPENDA yang memungkinkan pembayaran PKB tahunan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahkan pemilik kendaraan bekas yang selama ini terkendala saat membayar pajak.

Kemudahan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, sedangkan pembayaran pajak lima tahunan tetap memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK asli dan KTP asli pemilik kendaraan saat ini untuk proses verifikasi data.

Berdasarkan data Bapenda Jawa Barat, rata-rata penerimaan PKB pada Mei 2026 mencapai Rp20,13 miliar per hari. Angka tersebut kembali meningkat pada Juni 2026 menjadi sekitar Rp20,74 miliar per hari, memperlihatkan tren penerimaan yang stabil di atas Rp20 miliar setiap hari.

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli mendorong pemerataan investasi di kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang guna mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah Jabodetabek.

Menurut Romli, realisasi investasi di kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp36,68 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 hingga April, nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.

“Dilihat dari investasi yang masuk, Sumedang dan wilayah Rebana memang menjanjikan bagi para investor sekaligus menjadi upaya pemerataan untuk menghindari disparitas yang tinggi antardaerah, terutama dengan Jabodetabek,” kata Romli di Bandung, Minggu.

Ia mengatakan DPRD Jabar akan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan Rebana maupun wilayah selatan Jawa Barat, termasuk pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka yang didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Romli menegaskan fokus DPRD bukan semata mengejar target nilai investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

"Kalau dari sisi capaian saya lihat sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana investasi yang masuk berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Itu harus dilindungi Pemprov Jabar,” katanya.

Ia menambahkan DPRD Jabar juga aktif menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta dengan mempromosikan potensi daerah di Jawa Barat, termasuk kemudahan akses infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kami jelaskan banyak daerah di Jabar yang bagus untuk berinvestasi, aksesnya sudah baik dan mudah dijangkau, termasuk soal tenaga kerja, agar mereka mau berinvestasi di Jawa Barat,” kata Romli.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat mempercepat penanganan insiden kandasnya Tongkang Nautica 22 di perairan Pantai Tanjung Cemara, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi potensi dampak tumpahan sekitar 8.100 ton batu bara terhadap ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir.

Kepala DKP Jawa Barat Rinny Cempaka mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan sekaligus menyusun langkah penanganan pascakejadian.

Tongkang berbobot kotor 3.816 gross tonnage (GT) tersebut merupakan bagian dari operasional kapal tunda KM Titan 33 yang dinakhodai Nur Alamsyah.

Rinny menjelaskan, tim DKP telah berada di lokasi sejak 17 Juni 2026 untuk melakukan investigasi awal serta memetakan tingkat kerawanan lingkungan akibat kandasnya tongkang.

"Kami memanggil pihak perusahaan pemilik kapal, PT Trans Logistik Perkasa, untuk menyepakati langkah penanganan jangka pendek. Perwakilan manajemen telah berkomitmen segera melakukan perbaikan fisik tongkang serta membersihkan material batu bara yang mencemari kawasan pantai," kata Rinny dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Sebagai tindak lanjut, DKP bersama DLH menggelar rapat koordinasi guna menyusun skema pemantauan lingkungan.

Salah satu langkah yang disepakati adalah pengujian berkala terhadap kualitas air laut di sekitar lokasi tongkang kandas untuk mengidentifikasi potensi pencemaran yang dapat mengganggu biota perairan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan DLH yang akan mengecek kualitas air di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan dampak pencemaran terhadap ekosistem laut," ujarnya.

Selain itu, DKP bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan DLH akan melakukan pemetaan wilayah terdampak menggunakan pesawat nirawak (drone).

Pemetaan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran sebaran material batu bara sekaligus mendukung analisis laboratorium.

"Kami bersama KLH dan DLH melakukan pemetaan udara dengan drone untuk memperoleh gambaran spasial wilayah terdampak," katanya.

Rinny menambahkan, pengambilan sampel air dan biota laut akan dilakukan di enam lokasi strategis, meliputi kawasan budidaya perikanan milik masyarakat, kawasan konservasi penyu, Cagar Alam Pangandaran, Pantai Batu Karas, Pantai Batu Hiu, serta perairan di sekitarnya.

DKP juga akan melakukan survei lapangan dan wawancara dengan nelayan serta masyarakat pesisir untuk mengidentifikasi dampak yang dirasakan terhadap aktivitas perikanan maupun kondisi lingkungan.

"Kami akan melakukan survei dan wawancara dengan nelayan serta masyarakat sekitar untuk menggali informasi langsung terkait dampak yang mereka rasakan," tutur Rinny.

Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera.

Garut (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat menyatakan, lembaga yang berwenang harus membuat efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, agar tidak terus-menerus merugikan negara karena peredarannya tanpa cukai.

"Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera," kata Aten, di Kabupaten Garut, Sabtu.

Ia menuturkan, selama ini pemerintah daerah melalui Satpol PP maupun Bea Cukai terus gencar melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal yang beredar di masyarakat wilayah Jabar.

Seperti pemusnahan yang dilakukan di Alun-alun Garut, Rabu (24/6), kata dia lagi, jumlahnya cukup banyak sekitar empat jutaan batang rokok, temuan kasus itu harus ditelusuri sampai ke pelaku pembuatannya diproses hukum.

"Kami DPRD Daerah Pemilihan Garut mengapresiasi adanya hukuman terhadap pemusnahan rokok ilegal," katanya lagi.

Namun persoalan rokok ilegal tersebut, katanya pula, jangan terus muncul lagi, kemudian dirazia lagi, lalu dimusnahkan lagi, tapi harus bisa tuntas penindakannya sampai ke pabrik atau pihak yang membuat rokok tersebut secara ilegal.

Ia mengatakan, informasi yang diterima bahwa rokok ilegal yang beredar di Jabar itu ternyata dipasok dari luar daerah, dan selama ini daerah Jabar bukan pemasok melainkan hanya menjadi sasaran pasarnya.

"Penindakan itu, agar jangan sampai barangnya terus dibawa ke Jawa Barat," katanya lagi.

Dia menambahkan, petugas berwenang di wilayah Jabar tidak hanya cukup memusnahkan barang bukti rokok ilegal, tapi juga berkoordinasi dengan instansi penegak hukum di daerah lain untuk menindak tegas pembuat rokok ilegal.

"Enggak ada salahnya kalau misalkan koordinasi sama aparat pemerintah yang ada di daerah lain untuk penindakan lebih lanjut," katanya pula.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Sebuah era baru layanan transportasi umum di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) dimulai setelah Terminal Cicaheum ditutup, Jumat (26/6).

Per hari itu terminal yang sudah beroperasi sejak 1975 itu resmi menghentikan seluruh layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Lahan bekas terminal Cicaheum bakal disulap sebagai bagian dari penataan kawasan dan persiapan pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT).

Dalam budaya populer, terminal Cicaheum ini dikenal sebagai salah satu tempat pengambilan gambar untuk serial televisi 'Preman Pensiun'. Beberapa titik ikonik dari terminal tersebut di serial televisi yang dulu digawangi dua almarhum aktor kawakan Didi Petet dan Epy Kusnandar itu di antaranya adalah kawasan warung, parkir bus, serta tempat ngetem angkutan kota alias angkot.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung kini mengalihkan seluruh operasional rute tersebut ke Terminal Leuwipanjang yang berjarak sekitar 9 kilometer dari Terminal Cicaheum. Masih ada saja bus yang transit untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, namun secara keseluruhan kawasan dalam terminal itu sudah lengang.

Mengutip dari detikJabar, para pedagang juga terlihat masih tetap bertahan di lapak mereka.

Salah satunya, Roroh, pemilik warung makan di dalam terminal itu. Dia dan kawan-kawan sesama pedagang di sana mengaku sudah mengetahui kebijakan penutupan layanan bus tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan lokasi.

Namun hingga saat ini mereka asih bertahan karena belum menerima kompensasi dari Pemerintah Kota Bandung.

"Ya tahu (Terminal Cicaheum tak beroperasi), masih diperbolehkan jualan karena belum diberikan konpensasi," kata Roroh, Jumat (26/6) sore kemarin.

Perempuan asal Tasikmalaya itu telah lama menetap di Bandung, dan sudah 15 tahun berjualan di Terminal Cicaheum. Lokasi itu telah menjadi sumber penghidupan utamanya.

"Jualan sudah 15 tahun di sini, bareng anak saja," ujar Roroh.

Roroh mengaku akan tetap bertahan di kiosnya hingga proyek pembangunan Depo BRT resmi dimulai.

"Sampai pembanguan dimulai saja mungkin," tambahnya.

Keresahan serupa juga dirasakan Nurjaman, pedagang batagor yang sudah 20 tahun menggantungkan hidup di Terminal Cicaheum. Menurutnya sebagai warga hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah  terkait pengalihan fungsi terminal tersebut.

"Tahu, ya gimana lagi (sudah kebijakan pemerintah)," ujar Nurjaman.

Mengenai kelanjutan usahanya, Nurjaman mengaku belum memiliki tujuan pasti.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian, menjelaskan bahwa para pedagang memang masih diizinkan beraktivitas di area terminal meskipun layanan angkutan telah dialihkan sepenuhnya ke Terminal Leuwipanjang.

"Pedagang masih boleh jualan karena belum diberi kompensasi," ujarnya.

Rasdian menambahkan bahwa urusan kompensasi merupakan tanggung jawab Pemkot Bandung dan saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.

"Pembahasannya masih ada yang perlu diselesaikan dulu, ada yang dihitung oleh konsultan, draf sudah dibuat," katanya.

Baca berita lengkapnya di sini.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan Rp 1 miliar untuk biaya pengobatan Yuvita Tri Rezeki, korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan Taufik Hidayat. Korban saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan bantuan bagi keluarga yang mendampingi korban selama proses pengobatan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tindakan penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan tersangka merupakan kejahatan sistematis yang melampaui batas kemanusiaan. Karena itu, seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban akan ditanggung hingga pulih.

"Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, dibutuhkan sekitar Rp 1 miliar untuk dua pekan ke depan dan kami sudah menyiapkannya. Tidak usah lagi mencari donasi ke sana kemari," ujar Dedi di Mapolda Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan masyarakat yang ingin berdonasi dipersilakan membantu kebutuhan keluarga korban. Pemprov Jabar juga akan menanggung biaya operasional keluarga korban yang harus berhenti bekerja untuk mendampingi korban selama menjalani perawatan.

Dedi menambahkan, uang sayembara sebesar Rp 250 juta akan diserahkan kepada Polda Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap Yuvita berlangsung selama dua tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Korban diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari dipukul dengan tangan kosong, dipukul menggunakan helm, hingga diserang menggunakan benda tajam.

"Dalam kurun waktu Mei 2024 hingga Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat. Pelaku melakukan kekerasan dengan menyundut tubuh korban menggunakan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah, kepala, mulut, dan telinga menggunakan helm secara berulang-ulang, memukul menggunakan meja kecil, serta pemantik korek api berbentuk pistol sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat," ujar Rudi dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Selain itu, pelaku diduga menyekap korban dengan mengunci korban di dalam kamar dan meninggalkannya dalam kondisi tidak berdaya.

Rudi mengatakan korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi Tinder pada 2024."Mereka berkenalan, merasa dekat, kemudian menjalin hubungan dan tinggal bersama di sebuah rumah kos. Selama hubungan tersebut, mereka beberapa kali berpindah tempat tinggal dari Mei 2024 hingga Juni 2026," katanya.

Ia mengatakan terdapat empat lokasi tempat tinggal yang pernah dihuni korban dan pelaku, dan seluruhnya telah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Lokasi pertama berada di kawasan Cicaheum, Kota Bandung, yang dihuni sejak 15 Mei hingga 15 September 2024."Dari keterangan sejumlah saksi, termasuk korban, serta pengakuan tersangka, di lokasi ini korban mengalami kekerasan berupa pemukulan dan penyundutan dengan rokok," ujar Rudi.

JAKARTA - Nama Taufik Hidayat saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat diduga melakukan penyekapan selama tiga tahun dan penganiayaan terhadap pacarnya YTR di Bandung hingga menyebabkan luka fisik yang signifikan di sekujur tubuh. Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada Selasa, 23 Juni 2026.

Kasus tersebut pun viral dan mendapat kecamatan dari banyak pihak bahkan netizen. Viralnya kasus tersebut membuat banyak netizen dan publik bertanya-tanya siapa sebetulnya Taufik Hidayat hingga akhirnya beberapa fakta pun terungkap.

Dalam video yang diunggah di channel YouTube Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Kusnaedi menuturkan Taufik Hidayat memiliki riwayat perilaku bermasalah sejak kecil atau usia muda.

“Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga sudah ada kembang-kembang kenakalan. Kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya kalau ngaji juga suka makan obat,” kata Kusnaedi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Tidak hanya itu, Kusnaedi juga mengungkapkan Taufik Hidayat pernah tersandung kasus penganiayaan dan penggelapan sepeda motor hingga mendapat pidana penjara selama 1,5 tahun. Kusnaedi pun mengaku pernah membantu mengurusi kasus yang mengandung Taufik Hidayat saat itu.

“Pernah, kasus penganiayaan sama penggelapan motor saya yang ngurusinnya. Motor orang Garut, pernah ditahan di Polsek Rancaekek langsung terus ke pengadilan setahun setengah,” ucap dia.

Namun, setelah itu Kusnaedi tidak pernah bertemu lagi dengan Taufik Hidayat. “Setelah itu nggak tahu lagi. 10 tahun nggak ketemu sama orang itu,” tambahnya.

Lihat video: LAKNAT! Taufik Hidayat Kini Akui Aniaya YTR Hingga Buta



Tidak hanya itu, Kusnaedi juga menjelaskan Taufik Hidayat kerap dimanja oleh orang tuanya. Saat bermasalah dengan tetangga, Taufik Hidayat selalu dibela oleh orang tua.

Bahkan menurut Kusnaedi, sikap agresif dan brutal dari Taufik Hidayat itu sudah terlihat sejak kecil. “Janten upami pasea Jeung tatangga sok dipangmeunangkeun ku Ramana (ayahnya) dipikanyaah pak kesayangan,” jelas dia.

Bahkan, saat Taufik beranjak dewasa dia tidak memiliki teman sama sekali karena banyak orang yang takut atas sikap brutalnya yang sudah terlihat sejak kecil. “Janten saatosna ageung mah teu aya temena pak. Takut lah orangnya brutal pak udah keliatan dari kecilnya juga pak,” pungkas dia.

Taufik Hidayat ditangkap oleh Polda Jawa Barat di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung pada Selasa, 23 Juni 2026 kemarin. Saat ini ia ditahan di sel isolasi di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR yang merupakan sang pacar di sebuah kos di kawasan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Kasus ini terungkap setelah keluarga mendapat kabar bahwa YTR dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dimana ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya bahkan mengalami kebutaan akibat dugaan penganiayaan yang dialami selama tiga tahun disekap.

(Niko Prayoga)