Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatoutstandingpembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol di industri multifinance per Maret 2026 ini mencapai Rp101,03 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 26,25%.

Jika dibandingkan secara bulanan ataumonth-to-month(MtM),outstandingpembiayaan naik sebesar 0,34% dari Rp100,69 triliun. Sementara itu,tingkat wanprestasi 90 hari(TWP90) secara agregat berada di posisi 4,52%.

Lebih lanjut, terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, Agusman memaparkan bahwa terdapat 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar. Selain itu, 11 dari 94 penyelenggara pindar juga belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal istor oleh pemegang saham existing mencariinvestor strategistdan atau merger,” jelas Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dia juga menambahkan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama April 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 66 perusahaan pembiayaan, 11 perusahaan modal ventura, dan 15 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Lebih lanjut,Agusman menyampaikan bahwa pada tanggal 2 April 2026, OJK juga telah menegakkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit laporan keuangan tahunan audited atau LKTA tahun 2024 PT. Dana Syariah Indonesia. Sanksi ini diberikan karena belum menerapkan 12 standar audit secara memadai sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf C POJK nomor 9 tahun 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan, risiko kredit di industri pindar diprediksi menghadapi tantangan besar pada tahun ini. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang melonjak sehingga berpotensi mendorong risiko gagal bayar ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, TWP90 naik karena beban bunga tinggi dan tekanan mental peminjam (borrower), terutama di sektor konsumtif yang masih dominan.

“Kualitas penyaluran jelek karena UMKM rentan dan persaingan antar-platform makin brutal dengan pinjamanonline[pinjol] ilegal yang tidak terbendung,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Dengan itu, dia menekankan otoritas memiliki tugas atau PR untuk menangani akar masalah seperti data borrower yang buruk. Baginya, jika ini tidak diatasi dengan segera, maka industri bisa kolaps karena kasus gagal bayar menyeruak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para penyelenggara pindar harus fokus dan secara ketat melakukan penilaian kredit, memprioritaskan sektor produktif seperti UMKM, dan memitigasi risiko dengan asuransi serta monitoring dinamis.(Putri Astrian Surahman)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026. Nilai tersebut tumbuh 25,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan angka tersebut juga meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang mencapai Rp96,62 triliun.

"Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52 persen year on year dengan nominal sebesar Rp98,54 triliun," ujar Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Namun di sisi lain, rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau indikator kredit macet fintech peer to peer landing (P2P) turut meningkat. Per Januari 2026, TWP90 tercatat sebesar 4,38 persen.

Angka tersebut naik signifikan dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 2,52 persen. Meski demikian, posisi TWP90 masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 5 persen.

"Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38 persen," katanya.

Selain pinjaman daring, OJK juga mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pergadaian. Penyaluran pembiayaan per Januari 2026 mencapai Rp143,14 triliun atau melonjak 60,05 persen secara tahunan.

"Pada industri pegadaian, penyaluran pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh sebesar 60,05 persen year-on-year menjadi Rp143,14 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga," ujar Agusman.

Sejalan dengan itu, nilai aset industri pergadaian juga meningkat dari Rp107,90 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp171,07 triliun per Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran pinjaman fintechP2P lending pada Ramadan 2026 diperkirakan tetap tumbuh seperti periode bulan puasa dua tahun ke belakang. Namun, pertumbuhan pinjaman secara bulanan pada Ramadan tahun ini diperkirakan melambat.

Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berpandangan bahwa pertumbuhan bisnis pinjaman online (pinjol) itu akan lebih moderat dibandingkan tahun-tahun tertentu.

“Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, pola konsumsi musiman, dan likuiditas industri, diperkirakan pertumbuhan berada di kisaran 3%—7% [month to month/MtM], bergantung pada segmentasi pembiayaan dan permintaan masyarakat,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, secara historis penyaluran dana pinjaman daring (pindar) pada periode Ramadan, cenderung didominasi oleh pembiayaan konsumtif, terutama untuk kebutuhan hari raya, belanja rumah tangga, dan kebutuhan keagamaan.

Namun, lanjutnya, porsi pembiayaan untuk produktif juga tetap ada. Khususnya bagi UMKM yang memanfaatkan momentum peningkatan aktivitas ekonomi untuk dijual saat Ramadan menjelang Idul Fitri atau lebaran saat banyak orang yang mudik.

Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa lonjakan permintaan yang cepat berpotensi menciptakan moral hazard dan keterbatasan likuiditas.

“Untuk menghadapinya, perusahaan harus memperkuat perencanaan likuiditas, meningkatkan selektivitas penyaluran, serta memanfaatkan data alternatif dan teknologi untuk penilaian risiko yang lebih akurat,” sebut Heru.

Dia mengimbau agar perusahaan pindar memperketat asesmen kredit atau credit scoring, meningkatkan pemantauan dini, memperbaiki manajemen portofolio, serta melakukan penagihan yang proaktif namun persuasif.

Kemudian, diversifikasi portofolio dan penguatan manajemen risiko juga krusial untuk menjaga tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) tetap terkendali. Kemudian, manajemen risiko yang prudent dan mitigasi berbasis data sangat penting dilakukan.

“Karena ⁠potensi peningkatan risiko kredit tetap ada, mengingat daya beli yang beragam. Risiko ini perlu diantisipasi terutama adalah keterlambatan pembayaran dari segmen konsumtif dan tekanan arus kas pada UMKM, dan posisi krisis ekonomi global dan nasional,” jelas Heru.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan biasanya pada periode Ramadan, penyaluran pendanaan pindar cenderung menunjukkan peningkatan.

“Secara historis, pada periode Ramadan tahun 2024 [Maret 2024], penyaluran pendanaan tumbuh 8,90% [MtM], sementara periode Ramadan tahun 2025 [Maret 2025] penyaluran pendanaan meningkat 3,80% [MtM],” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, tren tersebut menunjukkan bahwa Ramadan dapat menjadi salah satu momentum meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Agusman turut mengatakan penyaluran pendanaan pindar saat ini masih didominasi pendanaan konsumtif. Pada November 2025, outstanding pendanaan konsumtif mencapai Rp63,63 triliun dengan porsi 67,09% dari total outstanding industri Pindar.

“Dengan demikian, sektor produktif mencakup 32,91% dari total outstanding industri pindar,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA-PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI resmi menyandang status BUMN pada akhir 2025 lalu. Naiknya status bank syariah terbesar di Tanah Air itu membuat saham BRIS menarik untuk dicermati.

Pasalnya, para analis memasang target tinggi untuk saham BRIS. Saat ini saham BRIS dihargai Rp2.110 per lembar (13/1), turun 5,36% sejak perdagangan perdana 2026.