IDXChannel - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan komitmennya untuk menghormati kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk platform marketplace besar sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 digital per 1 Juli 2026.

Ketua Umum idEA, Budi Primawan mengatakan, pasca-menerima surat penunjukan resmi dari pemerintah, fokus utama asosiasi saat ini adalah mengawal kesiapan teknis para pengelola e-commerce.

"Kami memahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pengendaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace. Fokus kami saat ini adalah memastikan implementasi dapat berjalan secara efektif, memberi kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para seller," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Budi, marketplace memiliki waktu jeda selama satu bulan untuk melakukan integrasi sistem teknologi, pengujian alur bisnis, serta sosialisasi masif sebelum pemotongan pajak perdana resmi ditarik secara massal pada 1 Agustus 2026 mendatang.

"Kami sudah menerima penunjukan pemungut pada tanggal 1 Juli 2026, yang mana berarti kami punya satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian penyebutan proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum mulai ditarik pada 1 Agustus tahun 2026. Kami mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dengan Direktorat Jenderal Pajak," jelas Budi.

Adapun idEA berharap DJP memberikan dukungan penuh dalam penyediaan kanal informasi operasional seperti help desk maupun panduan teknis yang jelas demi menghindari kegaduhan di tingkat pedagang (seller).

Dukungan senada juga disuarakan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Ketua Komite Perpajakan APINDO, Siddhi Widyaprathama, menggarisbawahi empat dampak positif dari pemberlakuan aturan ini.

Kehadiran PMK 37/2025 dinilai berhasil menciptakan kesetaraan hukum dan arena bermain yang adil (level playing field) antara pelaku usaha daring dan toko fisik (offline) agar dapat berkompetisi secara sehat dengan beban kewajiban negara yang setara.

"Apindo menyoroti ada 4 poin penting dalam pemberlakuan PMK 37 tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, adanya persaingan yang adil atau level playing field," ungkap Siddhi.

APINDO menilai kebijakan ini sangat strategis karena mampu mengoptimalkan pendapatan kas negara tanpa harus menaikkan tarif pajak yang dapat memberatkan pasar.

Selain itu, regulasi ini dinilai ramah terhadap pelaku industri kecil karena tetap mempertahankan batas bebas pajak bagi omzet di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga modal kerja para pelaku UMKM dipastikan aman.

Ditambah lagi, mekanisme pemotongan otomatis oleh platform dinilai membebaskan para pelaku usaha dari kerumitan birokrasi pembukuan bulanan.

"Keempat, adanya kemudahan operasional. Sistem pemotongan otomatis di marketplace membebaskan pedagang dari kerumitan administrasi bulanan. Efisiensi ini membuat pelaku usaha bisa lebih fokus untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sehingga Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyambut baik pemberlakuan PMK no. 37 tahun 2025. Kebijakan ini adalah langkah maju menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih adil dan efisien di Indonesia," kata Siddhi.

Sebagai catatan untuk menjaga kelancaran masa transisi, APINDO mengingatkan pemerintah, pelaku marketplace, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat sistem keamanan siber guna melindungi kerahasiaan data transaksi perdagangan masyarakat.

Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga stabilitas infrastruktur digital serta gencar melakukan sosialisasi agar tidak menimbulkan kebingungan taktis bagi para pelaku usaha di lapangan.

(Febrina Ratna Iskana)

asosiasi pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan masih menunggu keputusan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memuat hasil pembahasan bersama platform digital mengenai teknis pelaksanaan pemungutan pajak platform lokapasar (marketplace).

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan asosiasi pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Saat ini, idEA terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kami berharap mekanisme administrasi yang diterapkan dapat efektif, sederhana dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, platform digital, maupun para penjual (seller)," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Budi menerangkan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, platform marketplace diperkirakan diberikan waktu sekitar satu bulan sejak aturan pelaksanaan ditetapkan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum mulai menjalankan mekanisme pemungutan pajak. Namun, masa penyesuaian tersebut masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah.

Selain itu, idEA juga menunggu komunikasi dan sosialisasi dari DJP kepada para penjual agar memahami mekanisme yang akan diterapkan dan bisa mempersiapkan diri.

"Kami meyakini bahwa koordinasi yang erat, petunjuk teknis yang jelas, dan sosialisasi yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui platform marketplace dapat mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, ia menegaskan waktu pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan DJP.

"Marketplace enggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (29/6).

Menkeu menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan penegasan atas kewajiban perpajakan yang selama ini dinilai belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih setara setelah adanya masukan dari pelaku usaha luring yang selama ini merasa menanggung kewajiban PPN, sementara pedagang di platform digital dinilai belum diperlakukan sama.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa omzet penjual dari berbagai marketplace akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya juga melaporkan data transaksi penjual kepada DJP.

Ia menambahkan penjual dengan omzet usaha di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh platform telah melampaui Rp500 juta dalam setahun, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berjualan di platform e-commerce atau marketplace untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menuai sorotan dari pelaku usaha, asosiasi, hingga pengamat ekonomi digital.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Beleid anyar yang mulai berlaku pada 17 Juni 2026 itu mewajibkan UMK yang ingin memperoleh pelindungan pemerintah untuk memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial nasional.

Dalam beleid itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku usaha yang mendapatkan pelindungan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial nasional.

“Memastikan pegawai/pekerja ikut serta secara aktif dalam program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf g.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pelindungan UMK dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dalam aturan itu, UMK berhak atas sejumlah fasilitas perlindungan, termasuk perjanjian Kemitraan Berbasis Digital (KBD) yang adil, transparan, dan tidak merugikan, serta jaminan keamanan data dan transaksi.

UMK juga berhak terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memperoleh penyuluhan, konsultasi, bantuan, dan pendampingan hukum serta mediasi, serta mendapatkan informasi yang jelas sebelum melakukan KBD dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), termasuk mengenai skema biaya layanan, potongan, dan mekanisme kerja.

Pemerintah juga mengakui hak UMK atas pelindungan dari pemutusan kemitraan secara sepihak tanpa alasan yang sah, perlindungan dari diskriminasi algoritma atau kebijakan promosi yang menghambat akses pasar, serta kepastian terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati. UMK juga memperoleh jaminan pelindungan jaminan sosial bagi pekerja, serta berhak atas insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,14 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 96,94% merupakan usaha mikro dengan total 54,42 juta unit usaha dan omzet tahunan hingga Rp2 miliar.

Sementara itu, usaha kecil mencapai sekitar 956.154 unit atau 1,7% dari total UMKM dengan omzet tahunan di atas Rp2 miliar hingga Rp15 miliar. Adapun usaha menengah tercatat sebanyak 763.243 unit atau sekitar 1,36% dengan omzet tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.

Perlu Transisi

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kebijakan anyar tersebut diperlukan masa transisi dalam penerapan kewajiban tersebut, mengingat besarnya jumlah pelaku UMKM yang harus melakukan penyesuaian administrasi dan kepesertaan BPJS.

“Perlu tenggat waktu, minimal di tahun ini. Diberikan kesempatan untuk mendaftar atau mendaftarkan karyawannya menjadi pemegang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan paling lambat 31 Desember 2026, atau kalau perlu triwulan II/2027,” kata Edy, Selasa (23/6/2026).

Edy menilai kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara mendadak tanpa masa adaptasi yang memadai bagi pelaku UMKM. Selain itu, menurutnya diperlukan sosialisasi yang masif agar pelaku UMKM memahami manfaat program jaminan sosial sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan regulasi baru.

Di samping itu, dia berpandangan dukungan kebijakan lain dari pemerintah diperlukan agar implementasi aturan tersebut berjalan seimbang, terutama terkait akses permodalan bagi UMKM.

Meski demikian, Akumindo melihat kebijakan tersebut pada prinsipnya memiliki tujuan positif dalam meningkatkan perlindungan pekerja di Indonesia. Menurutnya, besaran iuran BPJS juga relatif kecil sehingga pelaku UMKM masih mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Lebih lanjut, Edy mengemukakan kewajiban tersebut juga bukan sebagai beban tambahan, melainkan bagian dari biaya tenaga kerja yang memang harus ditanggung pelaku usaha.

“Kalau potensi menjadi beban, bukan beban lah. Memang harus dikeluarkan sebagai cost untuk biaya kepegawaian, biaya karyawan,” ujarnya.

Karakteristik Beragam

Tantangan lain muncul dari karakteristik pelaku usaha digital yang tidak seragam. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan banyak pelaku usaha di marketplace masih dikelola sendiri atau bersama anggota keluarga tanpa mempekerjakan karyawan formal.

“Perlu diingat bahwa karakteristik UMKM sangat beragam. Banyak usaha mikro yang masih dikelola sendiri atau bersama anggota keluarga, sementara sebagian lainnya sudah memiliki pekerja. Karena itu, implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan serta disertai sosialisasi dan pendampingan yang memadai,” kata Budi ketika dihubungi.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pelaku UMKM memahami kewajiban sekaligus manfaat dari program BPJS. Kemudahan proses administrasi dan kepesertaan juga dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi aturan tersebut.

Dari sisi platform, idEA menyebut marketplace dapat berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada para penjual. Namun, mekanisme teknis verifikasi dan implementasi masih perlu dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

“Dari sisi marketplace, platform pada prinsipnya dapat membantu melalui edukasi dan sosialisasi kepada seller. Sementara detail mekanisme verifikasi dan implementasinya masih perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah,” ujarnya.

Terpisah, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha melihat kebijakan tersebut memiliki manfaat dari sisi perlindungan sosial. Namun, di saat yang sama, aturan itu berpotensi menambah biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.

Menurut dia, tambahan kewajiban pembayaran kontribusi BPJS dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki modal terbatas.

“Hal tersebut juga berpotensi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha karena terdapat kontribusi pengusaha yang harus dibayarkan kepada BPJS. Dengan adanya beban tambahan baru seperti ini, pelaku usaha mikro dan kecil di marketplace akan menanggung beban yang lebih berat dan berpotensi keluar dari ekosistem marketplace. Sebab, mereka memiliki keterbatasan kapasitas, misalnya dari aspek permodalan,” kata Izzudin kepadaBisnis.

Indef menilai perlu adanya masa transisi agar implementasi kebijakan tidak mengganggu keberlangsungan UMK di ekosistem digital.

“Pemerintah harus membuat masa transisi agar UMK di marketplace bisa lebih siap dalam menerapkan kebijakan ini sehingga mereka tetap berada di marketplace dan bisa tetap punya harapan untuk naik kelas,” tutupnya.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai praktik promosi seperti flash sale dan hitung mundur (countdown timer) tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai dark patterns atau pola desain manipulatif yang merugikan konsumen. Hal ini menjadi sorotan dalam kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Menurut idEA, perlu ada pembedaan yang jelas antara praktik yang benar-benar menyesatkan dengan strategi promosi yang lazim digunakan dalam kegiatan perdagangan. Dalam policy brief berjudul "Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital", LPEM UI menempatkan flash sale dan countdown timer sebagai salah satu bentuk dark patterns yang dinilai dapat mendorong pembelian impulsif.

“Kami berpandangan perlu ada pembedaan yang jelas antara praktik yang benar-benar menyesatkan konsumen dengan strategi promosi yang lazim digunakan dalam perdagangan,” kata Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan kepada Katadata.co.id.

Ia mengatakan diskon terbatas, promo musiman, maupun penawaran yang dibatasi waktu merupakan strategi pemasaran yang umum digunakan untuk menarik minat konsumen. Menurutnya dark patterns terjadi apabila informasi yang diberikan tidak akurat atau sengaja dibuat menyesatkan.

Budi mengatakan perlindungan konsumen di ruang digital membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut pemerintah dan berbagai lembaga negara memiliki peran penting dalam menyiapkan regulasi dan pengawasan.

Sementara platform, pedagang, konsumen, civil society, dan akademisi juga memiliki kontribusi masing-masing dalam membangun ekosistem yang sehat.

“Pendekatan kolaboratif seperti ini menurut kami akan lebih efektif untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjaga inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ujarnya.

Rekomendasi LPEM UI

Laporan LPEM FEB UI sebelumnya menyebutkan platform sebagai arsitek informasi memanfaatkan desain antarmuka untuk mengarahkan keputusan pengguna. Dark patterns adalah pola desain antarmuka yang memaksa, mengarahkan, atau memanipulasi pengguna dalam pengambilan keputusan, melalui batas waktu, klaim kelangkaan stok, opsi pra-centang, bahasa konfirmasi yang menyudutkan, serta proses pembatalan layanan yang dipersulit.

Studi terkait dark patterns di e-commerce Indonesia mengidentifikasi penggunaan flash sale dengan perhitungan mundur dan klaim kelangkaan stok marak digunakan. Hal ini digunakan untuk memicu kepanikan dan mendorong pembelian impulsive.

Karena itu, LPEM FEB UI merekomendasikan agar pemerintah bisa membuat platform lebih transparan dan adil. Selama platform tidak diakui sebagai aktor dengan tanggung jawab tersendiri, dark patterns dan ulasan palsu tidak dilarang secara konkret, data internal tertutup dari pengawasan, UU Perindungan Data Pribadi (PDP) belum dapat ditegakkan, dan platform gatekeeper tidak diatur secara khusus, konsumen akan terus menerima informasi yang telah dimanipulasi sejak desain arsitektur platform.

Pada jangka pendek, kajian LPEM UI merekomendasikan Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerbitkan regulasi tentang pedoman dark patterns dan praktik manipulatif daring.

“Daftar awal sebaiknya mencakup 13 praktik yang telah terdokumentasi internasional, yaitu false urgency, basket sneaking, confirm shaming, forced action, subscription trap, interface interference, bait and switch, drip pricing, disguised advertisements, nagging, trick wording, SaaS billing, dan rogue malwares,” kata LPEM UI dalam laporan tersebut.

Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA menilai kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang menyoroti potensi pengaruh algoritma platform digital terhadap perilaku belanja konsumen merupakan masukan penting. Khususnya, bagi penguatan perlindungan konsumen di era digital.

Dalam kajian yang dirilis LPEM FEB UI, algoritma disebut berpotensi membentuk pilihan konsumen melalui sistem rekomendasi, pemeringkatan produk, hingga personalisasi informasi. Menanggapi hal itu, idEA mengingatkan bahwa ekosistem perdagangan digital Indonesia sangat beragam dan tidak hanya terdiri atas marketplace.

Selain itu, ada pula model bisnis lain seperti online retail, classified ads, social commerce, hingga transaksi yang berlangsung melalui aplikasi percakapan.

"Ketika membahas algoritma, rekomendasi produk, maupun perlindungan konsumen, pendekatannya perlu mempertimbangkan keragaman model bisnis tersebut agar tidak terjadi generalisasi yang terlalu luas," kata Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan kepada Katadata.co.id, Rabu (17/6).

Ia mengatakan algoritma pada dasarnya digunakan hampir seluruh layanan digital. Ini untuk membantu pengguna menemukan produk, layanan, atau informasi yang relevan di tengah banyaknya pilihan yang tersedia.

Algoritma memang dapat memengaruhi apa yang dilihat pengguna, tetapi juga memiliki fungsi penting. Khususnya dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu konsumen menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Karena itu, diskusinya bukan sekadar apakah algoritma digunakan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan transparansi yang memadai dan tetap memberikan pilihan kepada konsumen," ujarnya.

idEA mengingatkan agar berbagai kesimpulan dalam kajian tersebut diuji lebih lanjut dengan data yang lebih luas dan spesifik terhadap kondisi Indonesia.

Namun, ia menilai kajian LPEM FEB Ui juga menarik karena mengangkat isu yang juga menjadi perhatian banyak negara yakni bagaimana algoritma, data, dan desain platform dapat memengaruhi pengalaman konsumen di ruang digital.

Belum Ada Perbandingan Antarplatform

Meski demikian, ia menilai kajian tersebut lebih banyak mengulas potensi risiko berdasarkan literatur akademik dan perkembangan regulasi di berbagai negara. Menurutnya, penelitian tersebut belum melakukan perbandingan langsung antarplatform maupun pengukuran empiris terhadap model bisnis perdagangan digital yang berkembang di Indonesia.

"Karena itu, beberapa kesimpulan dan rekomendasinya menurut kami masih perlu diuji lebih lanjut dengan data yang lebih luas dan spesifik terhadap kondisi Indonesia,” katanya.

Dalam policy brief berjudul "Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital" disebutkan dengan menguasai data dan algoritma, platform dapat membentuk informasi yang diterima serta keputusan yang diambil konsumen.

Algoritma Mendorong Rekomendasi Produk Tertentu

Berdasarkan sumber yang dikelola LPEM FEB UI, algoritma platform kerap digunakan untuk mendorong rekomendasi produk atau konten yang menguntungkan pihak tertentu secara finansial, bukan semata mata berdasarkan kualitas atau relevansinya bagi konsumen.

Self-preferencing merupakan kecenderungan platform untuk memberikan posisi yang lebih menguntungkan kepada produk atau penjual tertentu. Hal ini sebagaimana ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024, Shopee sebelumnya pernah memanfaatkan algoritma untuk memprioritaskan jasa kurir afiliasinya dan menghilangkan opsi pemilihan kurir dan ongkos kirim.

LPEM FEB UI menemukan sejumlah celah dari sejumlah regulasi terkait di Indonesia. Salah satu celah yang muncul adalah regulasi yang ada di Indonesia belum menetapkan standar yang jelas mengenai bagaimana platform menampilkan produk, mengelola algoritma rekomendasi, dan merancang antarmuka pengguna.

“Kekosongan ini membuat berbagai praktik manipulatif khas digital masih sulit dikategorikan sebagai pelanggaran. Mulai dari iklan terselubung tanpa label sponsor, ulasan berbayar, urutan produk yang ditentukan oleh kontribusi finansial penjual kepada platform, personalisasi harga, hambatan untuk beralih ke layanan lain, hingga pop-up yang menyamarkan tombol tidak,” kata LPEM FEB UI dalam laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pendidikan dan pelatihan PT IDea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA) menargetkan sebanyak 70% peserta pelatihan dapat ditempatkan bekerja di luar negeri sepanjang 2026 seiring dengan ekspansi bisnis penempatan tenaga kerja internasional.

Direktur Utama IDEA, Eko Desriyanto, mengatakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri akan menjadi salah satu fokus utama perseroan pada tahun ini karena dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang besar di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara.

Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan meningkatkan kapasitas pelatihan, memperkuat kompetensi bahasa asing peserta, memperluas sertifikasi profesi, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan dan lembaga pengguna tenaga kerja di berbagai negara tujuan.

Manajemen menilai bisnis penempatan tenaga kerja internasional berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru bagi perseroan dalam beberapa tahun mendatang. Selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan laba, program tersebut juga mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, IDEA membukukan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sepanjang 2025. Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp2,77 miliar, melonjak 231% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang sebesar Rp835 juta.

Peningkatan profitabilitas tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, optimalisasi kapasitas pelatihan, serta pengembangan unit usaha yang memiliki margin lebih tinggi.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi yang kami jalankan telah berada pada jalur yang tepat. Pertumbuhan laba menjadi fondasi penting bagi perseroan untuk melanjutkan ekspansi usaha dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” ujar Eko.

Eko Desriyanto optimistis kombinasi pertumbuhan bisnis pendidikan dan pelatihan, penguatan layanan berbasis kebutuhan industri, serta ekspansi penempatan kerja internasional akan menjadi pendorong utama peningkatan kinerja pada 2026.

Melalui strategi tersebut, IDEA menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisinya sebagai perusahaan pengembangan sumber daya manusia terintegrasi di Indonesia.

IDEA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja. Perseroan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri domestik maupun internasional.

IDXChannel - PT IDea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) optimistis dengan prospek kinerja pada tahun ini. Perseroan menargetkan kinerja 2026 bisa melanjutkan tren positif yang terjadi pada tahun lalu dengan fokus pada ekspansi penempatan kerja di luar negeri.

Direktur Utama IDEA, Eko Desriyanto mengatakan, kinerja pada 2025 menunjukkan peningkatan profitabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba tersebut merupakan hasil dari strategi efisiensi operasional, optimalisasi kapasitas pelatihan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengembangan unit-unit usaha yang memiliki margin lebih tinggi.

Sepanjang 2025, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp25 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp22 miliar. Laba bersih juga naik tajam menjadi Rp3 miliar. Pencapaian ini menjadi fondasi yang kuat bagi IDEA untuk melanjutkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

"Peningkatan laba yang berhasil kami catat mencerminkan efektivitas strategi yang dijalankan Perseroan sepanjang tahun 2025. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja operasional sekaligus memperluas sumber pendapatan baru yang berkelanjutan," ujarnya dalam Public Expose melalui keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Eko menambahkan, salah satu fokus utama pengembangan usaha pada tahun 2026, yaitu memperkuat bisnis penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan sangat besar seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara.

IDEA menargetkan peningkatan jumlah peserta pelatihan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional, khususnya di kawasan Eropa Timur dan negara-negara yang mengalami kekurangan tenaga kerja produktif. Untuk mendukung target tersebut, perseroan terus memperkuat kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri global, meningkatkan kompetensi bahasa asing peserta, serta memperluas kerja sama dengan mitra dan pengguna tenaga kerja di luar negeri.

Dia meyakini bahwa bisnis penempatan kerja luar negeri akan menjadi salah satu pilar pertumbuhan utama Perseroan dalam beberapa tahun mendatang. Selain memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan, ekspansi ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia.

"Melalui strategi pertumbuhan yang terukur, penguatan fundamental bisnis, dan pengembangan pasar kerja internasional, IDEA optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih baik pada tahun 2026 serta meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Karawang: Industri elektronik rumah tangga di Indonesia kembali mendapat suntikan investasi besar. Midea Electronics Indonesia resmi membuka pabrik kulkas terbesar di Indonesia yang berlokasi di kawasan industri Suryacipta, Karawang, Jawa Barat.

Pabrik terbaru tersebut menjadi tonggak penting bagi Midea setelah sebelumnya menghadirkan pabrik air conditioner (AC) pada 2024 dan pabrik mesin cuci pada 2025.

Menariknya, fasilitas ini menjadi pabrik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mampu memproduksi side-by-side refrigerator dan chest freezer dalam satu kawasan produksi terintegrasi.

Jadi pabrik kulkas terbesar di Indonesia

Pabrik kulkas terbaru ini dibangun di atas lahan seluas lebih dari 150.000 meter persegi dengan kapasitas produksi tahunan yang direncanakan mencapai lebih dari 2 juta unit per tahun.

Pabrik ini diproyeksikan menjadi salah satu basis produksi kulkas utama Midea dalam memenuhi kebutuhan domestik yang terus berkembang sekaligus pasar ekspor ke berbagai negara.

Dengan skala produksi dan kapasitas yang dimiliki, hal ini menjadikan pabrik kulkas Midea sebagai pabrik kulkas terbesar di Indonesia.

Kehadiran pabrik ini turut memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, dengan membuka ribuan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar Karawang dan sekitarnya, baik di sektor produksi, operasional, maupun rantai pasok pendukung lainnya.

Selain mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Midea dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pengembangan industri manufaktur berteknologi modern.

Investasi ini sekaligus menunjukkan dukungan Midea terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan investasi asing, penguatan industri manufaktur nasional, serta percepatan penggunaan produk dalam negeri.

Komitmen jangka panjang Midea di Indonesia

President Director PT Midea Electronics Indonesia, Jack Ding mengatakan pembangunan fasilitas produksi ini merupakan wujud keseriusan Midea untuk terus tumbuh bersama mitra bisnis dan konsumen di Indonesia.

“Pabrik ini menjadi simbol komitmen jangka panjang Midea di Indonesia. Kami ingin menghadirkan produk berkualitas lebih baik, pengiriman yang lebih fleksibel, layanan yang lebih cepat, serta fitur-fitur yang semakin relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia,” ujar Jack Ding, saat peresmian pabrik di Karawang, dikutip pada Selasa, 26 Mei 2026.

Melalui penguatan fasilitas manufaktur lokal, Midea juga berupaya meningkatkan efisiensi rantai pasok, mempercepat distribusi produk, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung pengembangan ekosistem industri nasional dan peningkatan tingkat kandungan lokal.

Pabrik kulkas Midea akan memproduksi berbagai kategori produk, mulai dari side-by-side refrigerator, double door, single door, hingga chest freezer.

Midea juga menghadirkan inovasi chest freezer inverter yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dengan efisiensi energi yang lebih optimal.

Peluang ekspor ke Asia Tenggara

Vice President PT Midea Electronics Indonesia, Michael Adisuhanto menyampaikan bahwa investasi berkelanjutan ini merupakan bagian dari visi Midea untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi strategis di Asia Tenggara.

“Dengan penguatan produksi lokal, kami tidak hanya mendukung kebutuhan pasar domestik tetapi juga membuka peluang untuk mendukung operasional ekspor di kawasan Asia Tenggara. Kami percaya kolaborasi yang kuat dengan para dealer dan mitra akan menjadi fondasi pertumbuhan bersama ke depan,” ujar Michael.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengkhawatirkan aspek privasi dan keamanan data terkait rencana integrasi platform SAPA UMKM yang tengah dikembangkan oleh Kementerian UMKM dengan ekosistem marketplace.

Industri meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur siber dan sinkronisasi regulasi tata kelola data guna menghindari kebocoran informasi krusial milik pelaku usaha maupun konsumen.

Apabila nantinya sistem SAPA UMKM diintegrasikan dengan pemegang pasar digital besar seperti Shopee dan TikTok Shop, pemerintah perlu melakukan tahap uji coba serta pengujian teknis bersama platform agar implementasi dapat berjalan aman.

Sinergi ini dinilai penting untuk mengukur keandalan sistem sebelum pertukaran data dilakukan secara massal.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan pelaku industri ekonomi digital pada dasarnya terbuka untuk mendukung program pemerintah selama implementasinya tetap memperhatikan aspek teknis, perlindungan privasi, keamanan data, serta kepastian regulasi. Kolaborasi dinilai memerlukan pelibatan intensif dari otoritas keamanan siber nasional.

“Untuk implementasi Sapa UMKM, menurut kami juga perlu dipastikan lebih lanjut koordinasi dan kesiapan dari sisi Kementerian Komunikasi dan Digital maupun BSSN, terutama terkait keamanan sistem dan tata kelola data,” ujar Budi kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Budi menjelaskan data yang relevan untuk diintegrasikan seharusnya berupa data agregat atau data yang memang dibutuhkan untuk kepentingan kebijakan publik dan pemberdayaan UMKM. Struktur pertukaran data wajib dikurasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi maupun kerahasiaan bisnis merchant dan konsumen.

Dari sisi industri, idEA menilai interkoneksi sistem berskala besar ini berpotensi menambah biaya kepatuhan (compliance cost) serta kebutuhan penyesuaian teknologi yang signifikan bagi penyedia platform digital.

“Karena itu penting agar implementasinya dilakukan bertahap, memiliki kejelasan standar, dan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform,” tambahnya.

Standardisasi data, interoperabilitas sistem, hingga kendali akses (access control) menjadi tantangan teknis utama yang harus diselesaikan mengingat tiap-tiap marketplace memiliki arsitektur teknologi berbeda.

Pelaku industri memiliki komitmen besar terhadap perlindungan data pengguna, sehingga kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar dalam setiap proses integrasi. Kejelasan payung hukum dinilai krusial untuk memberikan kepastian bagi pemerintah, platform, mitra dagang, hingga pembeli.

Melihat rencana ini, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai fungsi SAPA UMKM berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha. Namun, dia mengingatkan platform tersebut memiliki batasan fungsi dan tidak akan serta-merta mampu mengintervensi transparansi biaya operasional maupun penataan algoritma di dalam marketplace.

Oleh karena itu, penyelarasan regulasi dan pengawasan pasar digital disarankan tetap berjalan lintas sektoral, melibatkan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital guna menciptakan ruang usaha yang berkeadilan.

Senada, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemerintah perlu mengambil peran sebagai penengah yang adil. Fokus kebijakan diharapkan tidak sekadar bertumpu pada aspek pengawasan normatif, melainkan mampu menjembatani ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha mikro dengan raksasa penyedia platform lewat solusi kerja sama yang saling menguntungkan.

SAPA UMKM

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan platform Sapa UMKM disiapkan sebagai sistem data dinamis yang mampu memperbarui aktivitas UMKM secara harian, berbeda dengan sistem data tunggal sebelumnya yang bersifat statis.

“Sapa UMKM adalah sistem yang akan terus melakukan updating data day by day terkait aktivitas seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,88 miliar untuk pembangunan SAPA UMKM atau sekitar 10,4% dari pagu anggaran Sekretariat Kementerian UMKM tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp258,44 miliar.

Maman menjelaskan selama ini pemerintah memiliki sekitar 30 juta data UMKM. Namun, data tersebut dinilai tidak lagi relevan karena tidak diperbarui secara berkala. Melalui Sapa UMKM, pemerintah ingin menghadirkan sistem pelayanan satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mempermudah akses layanan yang lebih terintegrasi, mulai dari pembiayaan, sertifikasi halal, pengurusan nomor induk berusaha (NIB), pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan usaha.

Maman mengakui selama ini pemerintah tidak mungkin menjangkau 57 juta UMKM di Indonesia dengan metode konvensional karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.

“Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Kementerian UMKM mampu mengurusi 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, saya harus bilang bohong itu,” katanya.

Saat ini, Sapa UMKM telah memasuki tahap uji coba terbatas di Bandung, Makassar, dan Bali. Melalui sistem tersebut, UMKM nantinya dapat langsung terhubung dengan bank penyalur KUR, pembiayaan non-KUR, venture capital, hingga perusahaan financial technology non-bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce meminta tambahan waktu untuk mematuhi aturan PP Tunas, khususnya dalam menjalankan fitur verifikasi di platform e-commerce.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, untuk mematuhi PP Tunas dengan menghadirkan fitur mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal. Tenggat waktu yang diberikan adalah hingga 27 Maret 2027. Namun, waktu tersebut dinilai belum cukup memadai untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Budi Primawan, mengatakan penerapan fitur-fitur yang mendukung PP Tunas memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan saat ini masih belum cukup.

“Sebenernya sih tidak cukup, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, untuk mengikuti aturan PP Tunas, Budi mengatakan pihaknya masih mempelajari pengaturan yang tepat serta melakukan sejumlah penyesuaian dari sisi bisnis. Dia menjelaskan platform-platform e-commerce tengah sibuk melakukan assessment sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka implementasi PP Tunas.

Tidak hanya itu, Budi juga menjelaskan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung implementasi PP Tunas, salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pencantuman batas usia minimum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform.

Beberapa platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna. Tujuannya adalah mencegah anak-anak menggunakan layanan e-commerce secara bebas.

Namun demikian, dia mengakui hingga saat ini belum ada penerapan KYC (Know Your Customer) secara ketat untuk pengguna biasa atau pembeli.

“Yang jadi kami perketat itu biasanya sekarang penjual. Jadi penjual itu misalnya mau jadi jual harus punya nama yang sesuai KTP dan rekeningnya harus sama KTP. Jadi kita beranggapan bahwa bank juga sudah melakukan KYC juga,” ujar Budi.

Selain itu, platform e-commerce disebut telah memiliki tombol pengaduan yang tersedia di setiap halaman produk. Mekanisme ini memungkinkan pengguna melaporkan barang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai aturan. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak platform.

E-commerce juga mengandalkan sistem pengembalian barang atau retur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jika ada transaksi yang ternyata dilakukan anak menggunakan akun orang tua, barang yang dibeli masih dapat dikembalikan.

“Malah return-nya itu berbagai, e-commerce itu berbeda-beda. Sampai tiga bulan malah ada ini.”

Budi juga menjelaskan adanya kerja sama dengan regulator seperti Komdigi, Kementerian Perdagangan, dan Badan POM dalam mengawasi produk yang beredar. Platform memiliki negative list atau daftar barang terlarang yang bersumber dari regulator maupun hasil identifikasi internal. Produk seperti obat keras otomatis tidak dapat diunggah ke marketplace. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai kenaikan biaya logistik di sejumlah platform e-commerce dipicu oleh meningkatnya ongkos operasional distribusi serta mulai berkurangnya subsidi dari platform demi menjaga keberlanjutan bisnis.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan penyesuaian ongkir pada dasarnya merupakan kombinasi dari kenaikan biaya logistik di lapangan, terutama BBM, distribusi, dan operasional, serta mulai dikuranginya subsidi oleh platform agar model bisnis lebih berkelanjutan.

“Jadi bukan semata keputusan sepihak platform,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, perubahan biaya tersebut juga berkaitan erat dengan mitra logistik. Tarif yang diterapkan kepada seller mencerminkan struktur biaya logistik sekaligus cara platform mengatur subsidi dan promosi. Karena itu, ketika salah satu komponen berubah, dampaknya akan langsung terasa.

Budi menuturkan penyesuaian biaya tersebut mulai memberi tekanan terhadap margin penjual, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski demikian, respons seller masih beragam dan belum seluruhnya meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

“Ada yang efisiensi, ada yang adjust harga, ada juga yang masih menyerap sebagian biaya. Jadi belum bisa dibilang semua langsung naikkan harga,” katanya.

Lebih lanjut, dia memandang kondisi ini sebagai bagian dari fase industri e-commerce yang semakin matang. Menurutnya, hal terpenting saat ini ialah transparansi dan ruang adaptasi bagi seller. Sementara itu, peran pemerintah dinilai lebih tepat difokuskan pada peningkatan efisiensi logistik dan dukungan terhadap UMKM, bukan intervensi harga secara langsung.

“Kami juga terus berdiskusi dan memberi masukan agar keseimbangannya tetap terjaga,” tutur Budi.

Adapun penyesuaian biaya layanan logistik mulai diterapkan sejumlah platform e-commerce besar pada kuartal II/2026. Tokopedia bersama TikTok, misalnya, mulai memberlakukan Biaya Layanan Logistik untuk seluruh pesanan baru sejak 1 Mei 2026.

Dalam penjelasannya kepada penjual, biaya tersebut dikenakan untuk berbagai layanan terkait logistik, mulai dari pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan masalah distribusi, hingga insentif pengiriman dasar. Besaran biaya dihitung berdasarkan berat paket dan rute pengiriman.

Platform menyebut kebijakan itu dilakukan agar perusahaan dapat terus menjaga jaringan logistik yang dinilai berkualitas dan berkelanjutan di tengah perubahan kondisi global. Biaya tambahan tersebut dibebankan kepada penjual dan tidak ditampilkan kepada pembeli saat checkout.

Dokumen rincian tarif yang beredar menunjukkan biaya tambahan berbeda berdasarkan wilayah pengiriman dan jenis layanan. Untuk layanan standar di wilayah Jawa, biaya tambahan paket 0–1 kilogram berkisar mulai Rp690 untuk pengiriman Jakarta ke Jakarta. Sementara itu, untuk pengiriman antarpulau, nilainya mencapai lebih dari Rp5.000 per pesanan. Tarif juga meningkat seiring kenaikan berat paket dan jarak distribusi.

Selain itu, Shopee juga mengumumkan penyesuaian Biaya Layanan Program Opsional Gratis Ongkir XTRA mulai 2 Mei 2026 untuk produk ukuran biasa maupun ukuran khusus.

Shopee menjelaskan produk ukuran biasa merupakan barang dengan berat di bawah 5 kilogram serta memiliki dimensi tertentu. Sementara itu, produk ukuran khusus mencakup barang dengan berat minimal 5 kilogram atau berdimensi besar.

Penyesuaian biaya dari berbagai platform tersebut diperkirakan menambah tekanan biaya operasional seller, terutama UMKM yang selama ini mengandalkan program subsidi ongkir untuk menjaga daya saing harga dan meningkatkan volume transaksi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menegaskan perlindungan anak di ekosistem digital, khususnya e-commerce, tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara penyelenggara platform, orang tua, produsen perangkat, hingga pemerintah untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) secara efektif.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan, sebagai wadah lebih dari 150 perusahaan ekosistem digital, idEA berkomitmen mendukung perlindungan anak di ruang digital. Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam memverifikasi usia pengguna secara akurat.

“Hambatan utama yang paling tidak bisa dilakukan adalah verifikasi umur. Karena kalau hanya data yang punya KTP berarti 17 tahun ke atas, yang 16 tahun ke bawah itu tidak ada cara bagaimana kita memverifikasi,” ujar Budi dalam forum diskusi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Meski menghadapi kendala verifikasi, Budi menjelaskan platform e-commerce telah menerapkan sejumlah langkah preventif. Salah satunya melalui syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang menetapkan batas usia minimal pengguna, mulai dari 13 tahun hingga 18 tahun.

“Kita saat ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku itu batasan usia untuk pengguna e-commerce. Itu ada antara 13 tahun, 18 tahun. Kita tidak mau anak kecil boleh memakai dan bisa mengakses e-commerce,” ujarnya.

Selain itu, platform juga menyediakan tombol pengaduan pada setiap produk untuk melaporkan konten yang tidak layak.

Budi turut menyoroti fitur retur atau pengembalian barang sebagai jaring pengaman terakhir jika terjadi penyalahgunaan akun oleh anak.

“Jika ada anak yang menggunakan akun orang tua untuk membeli barang tanpa izin, orang tua bisa menggunakan mekanisme retur. Fitur ini tersedia di berbagai marketplace dengan durasi yang beragam,” jelasnya.