Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi saham kepada 71 perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

Sebelumnya BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta namun hingga hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu, emiten yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.

“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juni 2026 terdapat 71 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut,” tulis BEI dalam pengumumannya Selasa (30/6/2026).

Atas dasar hal tersebut di atas, otoritas Bursa memutuskan untuk melakukan suspensi efek terhadap 16 perusahaan tercatat di pasar reguler dan tunai sejak sesi I tanggal 30 Juni 2026 dan tetap melakukan suspensi perdagangan efek untuk 55 perusahaan tercatat.

Berikut Daftar 71 Emiten yang Disuspensi BEI Akibat Belum Setor Laporan Keuangan:

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan relaksasi kartu kredit berupa batas minimum pembayaran dan nilai denda keterlambatan hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat kelas menengah.

Kebijakan pelonggaran yang diperpanjang mencakup batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan, serta ketentuan nilai denda keterlambatan maksimal 1% dari total tagihan atau tidak melebihi Rp100.000. Sedianya, kebijakan ini akan berakhir pada akhir bulan ini, yaitu 30 Juni 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa perpanjangan relaksasi kartu kredit ini merupakan langkah antisipatif bank sentral dalam merespons tekanan daya beli masyarakat yang berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita tahu bahwa dengan adanya tekanan daya beli masyarakat, ini tentunya berdampak pada pertumbuhan. Kita melihat bahwa kita perlu mendukung pertumbuhan, karena kebijakan sistem pembayaran ini pro-growth, jadi ini perlu untuk kita lanjutkan," paparnya dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Filianingsih mengungkapkan data otoritas moneter menunjukkan fasilitas kelonggaran ini terbukti dimanfaatkan secara optimal oleh nasabah seperti yang tercermin dari tren transaksi kartu kredit yang terus mencatatkan pertumbuhan positif, baik dari sisi volume maupun nominal.

Data BI mengungkapkan, volume transaksi kartu kredit tercatat mencapai 45,4 juta transaksi atau tumbuh 8,6% secara tahunan (year on year/YoY) hingga pertengahan Juni 2026. Sejalan, nominal transaksi juga mencatatkan kenaikan dua digit sebesar 13,4% YoY, menembus angka Rp42,9 triliun.

"Pelonggaran ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya untuk level menengah, digunakan sebagai buffer untuk melakukan consumption smoothing," jelasnya.

Lebih lanjut, Filianingsih berharap perpanjangan masa berlaku kebijakan ini dapat terus memfasilitasi kelancaran pembayaran nasabah kartu kredit, yang akhirnya akan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan kredit secara agregat.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap sejumlah pihak sepanjang tahun berjalan hingga Mei 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari denda senilai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 1 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembatalan STTD, 6 sanksi pembekuan izin, 7 sanksi peringatan tertulis, hingga 9 perintah tertulis. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK.

”Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK, hingga Mei 2026 secara year to date, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp85,04 miliar rupiah kepada 97 pihak,” kata Hasan dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai mencapai Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, 66 sanksi peringatan tertulis, dan 71 sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Dengan kata lain, sepanjang tahun berjalan 2026, OJK telah menjatuhkan denda senilai Rp138,94 miliar kepada setidaknya 329 pihak. Aksi ini diklaim menjadi upaya OJK menjaga penegakan hukum di bidang pasar modal.

Terlebih, OJK turut mencatat jumlah investor yang bertambah kendati kondisi pasar modal RI tengah dalam tekanan. Data OJK menyebut bahwa terdapat kenaikan 1,26 juta investor baru pada Mei 2026.

Dengan begitu, sepanjang tahun berjalan 2026, jumlah investor di pasar modal telah tumbuh 36,27% menjadi 27,75 juta investor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif.

Kebijakan ini tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026, yang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda dan bunga bagi wajib pajak yang melapor maupun membayar pajak setelah batas normal 31 Maret hingga akhir April 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memberi ruang bagi masyarakat di tengah masa transisi sistem administrasi perpajakan yang baru.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Tak hanya membebaskan sanksi keterlambatan, DJP juga akan menghapus denda yang sudah telanjur diterbitkan melalui surat tagihan pajak secara jabatan.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode relaksasi ini tidak akan memengaruhi status wajib pajak.

Kebijakan ini sekaligus merespons kendala teknis yang masih dihadapi dalam implementasi sistem Coretax, yang mulai digunakan pada 2026.

Bimo menjelaskan, sistem baru tersebut membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena setiap data wajib pajak harus diverifikasi dengan berbagai basis data lain.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding, seperti data kependudukan dan perizinan usaha. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” jelasnya.

Ia mengakui, sejumlah wajib pajak masih mengalami kendala seperti sistem yang lambat atau buffering. Namun, kondisi tersebut dinilai sebagai bagian dari proses adaptasi.

“Ini sistem baru, ibarat bayi baru lahir. Ada learning curve, baik dari pengguna maupun dari kami,” kata Bimo.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman Coretax Direktorat Jenderal Pajak. DJP Pajak. DJP Online. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Pelaporan SPT Tahunan di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi. Batas lapor SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan, DJP telah meningkatkan kapasitas sistem hingga mampu menampung sekitar 390.000 SPT per hari.

Hingga 26 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 9.131.427.

Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.196.513, disusul nonkaryawan 924.443, serta badan usaha sekitar 190.000.

Di sisi lain, aktivasi akun Coretax juga terus meningkat dengan total 16.963.643 wajib pajak telah mengaktifkan akun, didominasi oleh wajib pajak orang pribadi.

Meski demikian, DJP mencatat masih ada sekitar 5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujarnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti.

Sebagai tambahan, DJP tetap membuka layanan di sejumlah daerah selama libur Lebaran, termasuk di wilayah Papua dan Maluku, guna membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan relaksasi ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pelaporan di tengah penyesuaian sistem baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerintahkan 97 perusahaan pinjaman online alias pinjol menyerahkan jaminan bank sebesar 20% jika mengajukan keberatan atas putusan bersalah terkait menetapkan suku bunga 0,8% bersama-sama.

KPPU menyatakan sebanyak 97 perusahaan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Memerintahkan kepada Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi usai membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Rhido juga memerintahkan seluruh Terlapor membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda.

Terlapor yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan berkas ke Pengadilan Niaga, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan.

"Keberatan diajukan paling lambat 14 hari kalender setelah pembacaan putusan jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal penerimaan pemberitahuan putusan jika Terlapor tidak hadir," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Para Anggota Majelis Komisi telah memutuskan 97 perusahaan pinjol dikenakan sanksi pembayaran denda yang totalnya mencapai Rp755 miliar. Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan bahwa perpanjangan kebijakan pembayaran minimum kartu kredit 5% dan pembatasan denda keterlambatan dapat berkontribusi pada meningkatnya transaksi konsumsi.

Kendati begitu, dampaknya lebih kuat sebagai penyangga kelancaran arus kas rumah tangga daripada sebagai pendorong konsumsi baru yang besar.

Josua menyampaikan, pembayaran minimum yang lebih ringan memberi ruang likuiditas jangka pendek, sehingga sebagian nasabah tidak perlu menahan belanja ketika pendapatan sedang tidak mulus.

“Pada saat yang sama pembatasan denda mengurangi kejutan biaya yang sering memicu tunggakan,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Menurut Josua, bila porsi pembayaran minimum terlalu kecil, sebagian nasabah bisa menumpuk saldo bergulir lebih lama dan beban bunga meningkat. Pada akhirnya, lanjut dia, kondisi ini justru menekan daya beli pada bulan-bulan berikutnya.

Oleh karena itu, Josua menyebut bahwa dampak bersih terhadap konsumsi biasanya tidak otomatis besar dan sangat tergantung profil nasabah, kondisi pendapatan, serta kebijakan manajemen risiko bank.

Josua mengungkapkan, data transaksi kartu kredit pada kuartal III/2025 mencapai Rp118 triliun, didominasi oleh transaksi belanja. Kendati begitu, secara struktur sistem pembayaran, dorongan konsumsi harian kini lebih banyak tersalurkan lewat instrumen lain yang lebih masif, terutama uang elektronik dan pembayaran berbasis aplikasi.

“...sehingga pengaruh kebijakan kartu kredit ke konsumsi agregat cenderung terbatas dibandingkan gelombang digitalisasi yang lebih luas,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua menilai tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang murah pada dasarnya efektif sebagai pengungkit adopsi transaksi nontunai, terutama untuk transaksi rutin yang sensitif terhadap biaya seperti transfer antarbank bernilai kecil–menengah, pembayaran tagihan, pembayaran pemasok, hingga penyaluran dana usaha harian.

“Mekanismenya sederhana, ketika biaya turun dan kepastian biaya meningkat, hambatan untuk bertransaksi ikut turun, frekuensi transaksi cenderung naik, dan pelaku usaha kecil lebih berani memindahkan arus kas dari tunai ke rekening,” tuturnya.

Adapun data transaksi SKN menunjukkan bahwa pada kuartal III/2025 volume transaksi SKN mencapai 36,87 juta dan nominal sekitar Rp1.295 triliun. Capaian itu, kata dia, meningkat baik dari sisi volume maupun nominal dari periode yang sama tahun lalu.

Namun, lanjut Josua, efektivitas tarif murah ini tetap punya batas yakni penguatan transaksi nontunai sehari-hari tidak hanya ditentukan biaya, tetapi juga kecepatan, kenyamanan di aplikasi, jangkauan penerima, dan kepastian layanan.

Untuk itu, kanal ritel yang semakin digemari masyarakat biasanya adalah yang memberi kemudahan transaksi cepat, mudah, dan murah sehingga memperluas transaksi harian serta inklusi keuangan.

“Dalam konteks ini, kanal ritel lain seperti BI-FAST juga menjadi pembanding penting karena biaya ke nasabah dibatasi dan volumenya sudah sangat besar,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK), seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Dalam catatan Bisnis, kebijakan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Terbaru, otoritas moneter kembali mengumumkan perpanjangan kedua kebijakan ini hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK) hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Langkah ini merupakan bagian dari arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Perpanjangan kebijakan Kartu Kredit (KK) dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 30 Juni 2026,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Perry menuturkan, perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Untuk diketahui, kebijakan perpanjangan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Perry mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Adapun perpanjangan kebijakan ini meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah.

Selain itu, kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Jakarta, CNBC Indonesia - Skema iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Hingga saat ini, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diketahui menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini akan menggantikan sistem kelas yang saat ini terdiri dari kelas 1, 2, dan 3.

Meski demikian, iuran BPJS Kesehatan hingga saat ini masih tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.