Bisnis.com, PEKANBARU - Produksi beras di Provinsi Riau hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri.

Dari total kebutuhan beras sekitar 436.000 ton per tahun, produksi beras Riau pada 2025 baru mencukupi sekitar 27% atau sebesar 133.000 ton.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah, meskipun produksi padi lokal terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa, kebutuhan beras Riau mencapai 436.000 ton per tahun. Sementara produksi beras kita baru sekitar 133.000 ton, sehingga hanya mampu mencukupi sekitar 27% kebutuhan,” ujar Syahrial Abdi, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan data produksi, padi di Provinsi Riau menunjukkan tren pertumbuhan positif. Dalam dua tahun terakhir, produksi padi meningkat sebesar 12,7%, dari 205.973 ton menjadi 232.071 ton. Peningkatan ini turut berdampak pada kenaikan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk.

Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras Riau pada 2025 tercatat tumbuh 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Syahrial menyebutkan, peningkatan produksi ini menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan strategi jangka menengah dan panjang yang konsisten.

“Peningkatan produksi padi dan beras ini tentu memperkuat ketahanan pangan daerah. Tetapi kita harus realistis, karena jarak antara produksi dan kebutuhan masih cukup besar,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah pembangunan pangan hingga tahun 2029 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut difokuskan pada empat prioritas utama.

Pertama, meningkatkan ketersediaan dan produksi pangan daerah, khususnya komoditas strategis seperti padi dan jagung, yang dijadikan sebagai baseline atau titik acuan kinerja pembangunan pangan daerah.

Kedua, mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah secara bertahap, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal.

Ketiga, meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan lahan pertanian melalui berbagai upaya, antara lain optimasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian.

Keempat, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong regenerasi petani melalui penguatan peran petani milenial agar sektor pertanian tetap berkelanjutan di masa depan.

“Kita juga berfokus pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan regenerasi petani, termasuk memperkuat peran petani milenial sebagai tulang punggung pertanian ke depan,” pungkas Syahrial.

Pemprov Riau berharap, dengan implementasi kebijakan tersebut secara konsisten, produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pesantren Darul Huda di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, menjadi contoh nyata bagaimana kemandirian ekonomi bisa tumbuh dari ketekunan, inovasi, dan dukungan berkelanjutan.

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda, KH Yanto Nurhamzah mengatakan sejak 2020, pondok pesantren ini mengembangkan budidaya cabai secara serius melalui bantuan greenhouse dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau. Kini, hasilnya tak hanya mampu memenuhi kebutuhan dapur pondok, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran dan pemberdayaan bagi ratusan santri.

“Awalnya kami menanam cabai di lahan terbuka sejak 2018. Tapi sejak mendapat bantuan greenhouse dari BI pada 2020, hasilnya semakin optimal dan berkelanjutan,” ujarnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Pesantren ini memiliki lahan tanam cabai seluas 8x40 meter atau sekitar 320 m² di dalam greenhouse serta tambahan lahan 40x40 meter di luar ruangan yang menampung sekitar 1.500 batang cabai.

Dari lahan tersebut, panen bisa mencapai lebih dari 100 kilogram sekali panen, bahkan sebagian hasilnya pernah dijual langsung kepada masyarakat.

Menariknya, sistem tanam cabai diatur bergiliran agar produksi bisa berlangsung sepanjang tahun. Hasil panen yang melimpah disimpan dalam freezer, sehingga pasokan cabai pondok tetap terjaga tanpa harus membeli dari luar.

“Kebutuhan cabai kami sekitar 500 gram hingga 1,5 kilogram per hari untuk 328 santri. Sebelumnya, setiap minggu kami belanja sekitar Rp3,5 juta untuk kebutuhan dapur. Sekarang cukup Rp1 juta saja, hemat Rp2,5 juta setiap minggu atau sekitar Rp10 juta per bulan,” ungkap KH Yanto.

Keberhasilan itu membuat BI Riau kembali memberikan dukungan pada 2023 berupa alat produksi sambal. Bantuan tersebut merupakan bentuk apresiasi karena Pesantren Darul Huda mewakili Sumatra dan meraih juara 1 di ajang Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2022 kategori ketahanan pangan.

“Dengan alat itu, kami bisa mengolah hasil panen cabai menjadi sambal kemasan. Jadi dari hulu ke hilir, semuanya terintegrasi. Tidak hanya menanam, tapi juga mengolah dan menjual produk,” ujarnya.

Meskipun pemasaran sambal masih menghadapi tantangan karena masyarakat umumnya lebih suka membuat sambal sendiri, KH Yanto menilai program ini sudah memberikan dampak besar terhadap kemandirian pesantren. Selain menghemat biaya dapur, santri juga memperoleh keterampilan wirausaha dan pengolahan hasil pertanian.

Seiring perkembangan, Pesantren Darul Huda kini memperluas budidaya ke komoditas lain seperti terong, kangkung, bayam, dan sawi. Hasilnya tak hanya untuk konsumsi pondok, tapi juga diolah menjadi produk turunan seperti stik sayur dan camilan sehat kemasan.

Untuk memperkuat program tersebut, pesantren membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Darul Huda yang fokus pada jurusan agrobisnis hortikultura dan pengolahan hasil pertanian.

“Alhamdulillah, beberapa alumni sudah bekerja di berbagai perusahaan, bahkan ada yang sampai ke Malaysia di bidang pengolahan pangan,” tutur KH Yanto.

Dia menegaskan, dukungan BI Riau melalui pendampingan dan edukasi telah membuka jalan bagi pesantren untuk menjadi model kemandirian ekonomi berbasis ketahanan pangan.

“Kami berterima kasih kepada BI Riau atas kepercayaan dan bimbingannya. Ke depan, kami ingin memperkuat fasilitas pertanian dan pengolahan agar pesantren bisa mandiri sepenuhnya dalam kebutuhan pangan,” ujarnya.

Kepala BI Riau, Panji Achmad, menyampaikan bahwa BI sangat mendukung upaya pesantren dalam menjaga stabilitas pangan melalui ketahanan pangan lokal.

"Kami berterima kasih kepada Pesantren Darul Huda atas peran serta mereka dalam menjaga suplai volatile food, khususnya cabai, yang menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi di Riau," ujar Panji.

Pondok Pesantren Darul Huda menurutnya merupakan salah satu pesantren unggulan di Riau yang memiliki unit usaha Darul Huda Snack, dengan salah satu produknya berupa sambal. Produk ini merupakan hilirisasi cabai, yang merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi di Riau.

Berbagai prestasi bergengsi pun pernah diraih oleh pesantren ini. Untuk mendukung peningkatan kualitas produknya, pada tahun 2023 BI Riau memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan cabai untuk menyukseskan program hilirisasi cabai.

Menurut Panji, usaha yang dilakukan Pesantren Darul Huda tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi lokal, tetapi juga menjadi contoh kemandirian pesantren yang mampu menghidupi operasional pondok serta mendukung anak-anak yatim dan kurang mampu untuk terus bersekolah. "Prestasi ini luar biasa dan patut diapresiasi oleh pemerintah," tambahnya.

Pesantren Darul Huda kini bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat berbasis nilai-nilai kemandirian dan keberlanjutan.

Bisnis.com, BENGKALIS - Kondisi pertanian di Kabupaten Bengkalis masih diwarnai berbagai tantangan, terutama akibat karakter geografisnya yang didominasi lahan gambut dan ancaman abrasi air laut.

“Untuk kebutuhan beras saja, produksi kita baru sekitar 20% dari total konsumsi masyarakat. Produksi padi masih terbatas di sekitar 2.900 hektare lahan, sebagian besar di lima desa di Pulau Bengkalis,” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, Susy Hartati kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Menurutnya, tantangan utama pertanian di daerah pesisir ini adalah pasang besar dan intrusi air laut yang menyebabkan lahan pertanian tergenang dan sulit diolah.

Meski demikian, Susy menilai semangat petani lokal, terutama kelompok muda, menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Salah satu yang menjadi fokus saat ini adalah pengembangan cabai, komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi di Bengkalis.

“Jumlah petani yang menanam cabai di Bengkalis memang tidak terlalu besar, tapi ternyata tetap bisa dikembangkan dengan inovasi. Adanya dukungan Bank Indonesia melalui teknologi pemantauan digital sangat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen,” katanya.

Razak, dari kelompok tani milenial di Desa Pambang Baru, Bengkalis adalah salah satu contoh semangat generasi muda yang terus beradaptasi dengan tantangan alam. Sejak bertani mulai 2008 silam, dia terus berusaha agar pertanian tanaman pangan di daerah itu berkembang di saat banyaknya tantangan yang dihadapi para petani.

Dia mengaku sempat mengalami kegagalan saat 12.000 tanaman cabainya rusak akibat intrusi air laut pada Februari 2025 lalu. Namun, pada penanaman berikutnya di bulan April, ia kembali bangkit dan kini sudah berhasil panen.

“Waktu itu cuaca panas luar biasa dan waduk penampungan air juga sempat kering. Tapi kami belajar dari pengalaman dan menanam tumpang sari dengan jagung agar cabai bisa bertahan,” ujarnya.

Razak bercerita, dengan dukungan teknologi smart farming dari Bank Indonesia dan Habibi Garden, produktivitas tanaman cabainya meningkat signifikan.

“Kalau dulu satu pohon hanya menghasilkan 2–3 kilogram, sekarang bisa 3–5 kilogram. Kami merasa seperti petani di Jepang, bekerja dengan sistem yang lebih modern,” katanya bangga.

Sementara itu Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pertanian cabai di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Desa Pambang Baru, melalui riset dan penerapan teknologi tepat guna (TTG).

Kepala Pusat Litbang Pengabdian kepada Masyarakat Polbeng, Syaiful Amri, mengatakan bahwa sebagai perguruan tinggi berbasis vokasi di Riau, pihaknya berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi daerah.

“Sebagai kampus vokasi, kami fokus pada riset dan pengabdian masyarakat yang langsung menjawab kebutuhan warga. Melalui program internal maupun hibah dari kementerian, kami terus mendorong inovasi agar hasilnya bisa diterapkan di lapangan,” ujar Syaiful.

Dalam kerja sama dengan Bank Indonesia, Polbeng telah mengembangkan berbagai alat pertanian sederhana berbasis TTG, seperti mesin pencacah bahan organik, alat pembuat kompos, serta sistem irigasi efisien.

Peralatan tersebut kini telah diterapkan di kelompok tani milenial Desa Pambang Baru, yang menjadi salah satu sentra pengembangan cabai di Bengkalis.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Panji Achmad, menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi di daerah dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, dan sejumlah lembaga negara lainnya. Salah satu fokusnya adalah menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, seperti cabai.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara kolaborasi. Karena kita semua menyadari bahwa pengendalian inflasi adalah satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama,” ujar Panji.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pembinaan klaster cabai di Kabupaten Bengkalis. Klaster ini menjadi contoh nyata kontribusi petani dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi.

Awalnya, kelompok tani di wilayah tersebut masih mengandalkan sistem pertanian konvensional. Namun sejak 2023, BI memperkenalkan penerapan teknologi digital farming untuk meningkatkan produktivitas.

Melalui teknologi seperti rapid soil check dan smart irrigation, petani kini mampu memantau kelembapan tanah dan kebutuhan air secara real time. Hasilnya, produktivitas cabai meningkat signifikan dan efisiensi kerja petani semakin baik.

Dengan kolaborasi berbagai pihak dan penerapan inovasi teknologi pertanian, BI berharap Riau dapat memperkuat kemandirian pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga cabai sebagai salah satu komoditas penyumbang utama inflasi daerah.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah peningkatan produktivitas padi sebagai bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah. Upaya ini berjalan beriringan dengan peran Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau dalam memastikan stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan strategis. Sinergi hulu–hilir ini menjadi fondasi penting agar ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah dapat berkurang secara bertahap.

Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau, Wiwik Suryani, menjelaskan bahwa produksi beras di Riau saat ini baru mampu memenuhi sekitar 22% kebutuhan masyarakat yang mencapai tujuh juta jiwa. Mayoritas kebutuhan masih dipenuhi dari Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, hingga Jawa.

“Ini menjadi tantangan besar bagi kami agar ke depan Riau tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah,” ujarnya saat diwawancarai Tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (30/10).

Melalui program nasional Swasembada Pangan, Pemprov Riau menargetkan peningkatan produktivitas padi dengan memperluas dan mengoptimalkan lahan sawah.

Tahun ini Riau memperoleh alokasi Optimalisasi Lahan Sawah (OPLAH) seluas 21.000 hektare, di mana 19.000 hektare sudah memasuki pengerjaan fisik bersama TNI. Selain itu, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 500 hektare di Rokan Hilir ditargetkan selesai pada tahun ini.

“Jika berjalan sesuai rencana, lahan ini akan menjadi lahan produktif pada tahun depan dan hasilnya langsung dirasakan petani,” kata Wiwik.

Provinsi Riau memiliki lahan baku sawah sekitar 59.000 hektare, namun baru 30% yang berfungsi optimal. Karena itu, Pemprov menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 bahkan IP 300 seperti di Siak. Upaya ini melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas PUPR, TNI, BUMDes, perguruan tinggi, hingga kerja sama intensif dengan Bank Indonesia.

Wiwik menegaskan bahwa BI turut memperkuat kapasitas petani melalui penerapan smart farming dan modernisasi pertanian di beberapa kabupaten.

“BI sangat mendukung peningkatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian. Kami ingin memperluas penerapannya ke daerah lain,” jelasnya. Selain sektor produksi, Pemprov juga mengajukan bantuan alat pascapanen modern ke Kementerian Pertanian agar gabah tidak lagi perlu dikirim keluar daerah untuk digiling.

Sejalan dengan langkah Pemprov pada peningkatan produksi padi, Bank Indonesia juga mengambil peran strategis, yakni menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan selalu terkait erat dengan pengendalian inflasi, terutama pada kelompok volatile food.

“Upaya menjaga ketahanan pangan selalu berkaitan erat dengan menjaga stabilitas harga. Karena itu, BI Riau bersama mitra terkait memperkuat program dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Panji.

Dua instrumen utama dalam pengendalian harga adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP Bulog yang digelar di berbagai kabupaten/kota. GPM membantu menstabilkan harga ketika terjadi lonjakan permintaan, sementara SPHP memastikan pasokan beras tetap mencukupi dengan harga terjangkau.

Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga semakin sentral. Menurut Panji, TPID tidak hanya bertugas mengendalikan harga, tetapi juga memastikan terbentuknya ekosistem pertanian yang produktif dan tangguh.

“Pendampingan dan evaluasi TPID memastikan program yang dijalankan bukan sekadar menekan inflasi, tetapi membangun fondasi sistem pertanian berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam konteks Riau, strategi 4K, dimana Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, menjadi pedoman utama dalam menjaga stabilitas pangan. Dua aspek pertama menjadi sangat krusial mengingat produksi padi Riau masih jauh dari cukup dan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dari luar daerah.

“Implementasi program GPM dan SPHP secara konsisten telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas inflasi di Riau,” kata Panji.

Kolaborasi Pemprov Riau dan BI membentuk alur kerja hulu-hilir yang saling menguatkan. Sinergi ini menjadi kunci untuk mencapai target kenaikan produktivitas padi 8-10% pada tahun depan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Riau dalam jangka panjang. Dengan dukungan lintas instansi, teknologi pertanian modern, dan koordinasi kebijakan yang lebih solid, transformasi pangan Riau mulai menunjukkan arah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Fluktuasi harga cabai yang kerap terjadi di Provinsi Riau dinilai tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tetapi juga karena ketergantungan masyarakat terhadap pasokan dari luar daerah.

Ekonom Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, menilai bahwa preferensi konsumen di Riau yang lebih menyukai cabai dari Bukittinggi turut memengaruhi kestabilan harga di pasar lokal.

“Konsumen cabai di Riau memang lebih menyukai cabai Bukittinggi. Cabai dari Jawa, meskipun harganya lebih murah, tetapi di pasaran kurang diminati,” ujarnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia, belum lama ini.

Menurutnya, pasokan cabai dari Sumatera Barat (Sumbar) bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi permintaan di provinsi tersebut. Saat permintaan di Sumbar meningkat, distribusi ke Riau akan berkurang sehingga memicu lonjakan harga di pasar lokal.

“Masyarakat Riau harus diajarkan untuk mampu menghasilkan cabai sendiri agar bisa meredam gejolak inflasi ketika pasokan menurun. Meskipun sulit mengubah selera konsumsi, tetapi belajar mengonsumsi cabai produksi sendiri jauh lebih baik untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Edyanus menambahkan, upaya menjaga kestabilan harga pangan tidak cukup hanya mengandalkan petani. Pemerintah daerah perlu membentuk lembaga atau perusahaan daerah yang berfungsi sebagai penyangga harga dan pengendali pasokan pangan strategis.

“Riau memang harus memiliki semacam perusahaan daerah atau BUMD di bidang pangan yang berperan seperti Bulog, untuk menjadi stabilisator gejolak harga. Lembaga ini bisa membeli hasil panen petani saat harga turun dan mengatur distribusi ke pasar saat pasokan menipis,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa penguatan sistem pangan daerah harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

“Semua sektor harus mendukung. Sinergi antar kabupaten, kota, dan provinsi sangat penting agar kebijakan pengendalian harga pangan berjalan efektif dan memberi manfaat bagi petani maupun konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, KUANSING - Di sebuah sudut Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), deretan tanaman cabai merah tampak berbaris rapi di bawah terik matahari. Di antara tanaman itu, seorang pria bernama Yunisman berjalan perlahan, memeriksa satu per satu batang cabai yang mulai berbuah.

“Awalnya saya cuma ikut kelompok tani lain, belajar menanam cabai. Tahun 2015 baru saya mulai sendiri, menanam varietas Lado F1,” kenangnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia sambil tersenyum. “Dulu belum tahu banyak, tapi saya percaya asal tekun pasti bisa.”

Langkah kecil itu menjadi awal kisah besar pertanian hortikultura di Benai. Dari lahan bekas kebun karet yang gersang, Yunisman mengubahnya menjadi hamparan hijau berisi cabai, bawang, pepaya, timun, dan jagung.

Di awal perjalanan, ia pernah gagal menanam bawang hingga ratusan kilogram bibit terbuang. Namun semangatnya tak pernah padam. Kini, kelompok tani yang ia pimpin, Poktan Beken Jaya memiliki 16 anggota. Delapan di antaranya aktif bertani, sementara lainnya membantu di sisi perdagangan hasil panen.

Sistemnya sederhana tapi efektif dimana sebagian hasil produksi dijual langsung ke pasar, sebagian lagi diambil pedagang yang datang ke lahan. “Pernah waktu kami promosi, dua karung cabai, sekitar 100 kg, langsung habis dalam sehari,” ujarnya bangga.

Namun perjalanan itu tak lepas dari tantangan. Kekurangan air menjadi musuh utama petani Benai yang hidup di dataran rendah. “Cabai itu butuh penyiraman rutin. Dulu kami masih manual, nyiram 3.000 batang bisa seharian penuh. Capek luar biasa,” kata Yunisman.

Titik terang datang saat Bank Indonesia (BI) memberikan bantuan sumur bor dan sistem irigasi sprinkler pada 2024. Kini, cukup satu orang operator saja untuk menyiram satu hamparan lahan. “Kalau dulu butuh tiga orang dan biaya operasional besar, sekarang hemat sampai Rp300 ribu per hari,” ujarnya. “Efisiensi itu luar biasa bagi kami.”

Bantuan dari BI tak hanya berupa alat. Melalui kolaborasi dengan Habibie Garden, para petani di Benai diperkenalkan pada konsep smart farming yaitu sistem pertanian digital yang bisa mendeteksi kebutuhan air dan pupuk tanaman lewat sensor tanah.

“Timnya sempat tinggal seminggu di rumah saya. Mereka ajarkan cara kerja soil check, climate station, sampai irigasi otomatis,” tutur Yunisman dengan mata berbinar.

Meskipun sistem itu belum sepenuhnya diterapkan di Kuansing, Yunisman percaya masa depan pertanian daerahnya ada di sana. “Kalau nanti sudah ada jaringan internet dan alatnya, kami siap belajar. Smart farming ini masa depan. Bisa hemat pupuk, air, dan tenaga.”

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Benai, Indra Winnora membenarkan semangat para petani di wilayahnya. Menurut Indra, tantangan terbesar petani di Kuansing bukan sekadar cuaca, tapi juga kontinuitas kelompok tani.

Untuk dukungan pemda dalam pengembangan tanaman cabai, dia mengakui hingga kini masih terbatas. Dari catatan pihaknya baru ada sekali program bantuan langsung, dan memang biasanya program sejenis dilakukan secara bergulir antar kecamatan.

Sementara untuk wilayah produksi cabai di Benai, Indra menyebutkan sudah ada beberapa desa yang mengelola tanaman cabai dengan menggunakan Dana Desa sejak 2022 sampai 2024 lalu. Meskipun jumlah tanaman dan produksinya belum begitu besar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Panji Achmad menegaskan bahwa dukungan terhadap pengembangan pertanian cabai di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) merupakan bagian dari langkah strategis BI dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah.

Menurut Panji, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi lintas pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, BI, hingga lembaga negara lainnya.

“Kegiatan dan dukungan kami ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara kolaborasi. Karena kita semua menyadari bahwa pengendalian inflasi adalah satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengendalian inflasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika inflasi tidak terkendali, masyarakat berpenghasilan tidak tetap akan menjadi kelompok yang paling terdampak.

“Stabilitas harga pangan sangat menentukan daya beli masyarakat. Karena itu, upaya menjaga pasokan dan produktivitas komoditas seperti cabai menjadi sangat penting,” kata Panji.

Panji juga mengakui bahwa Riau masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan dan produksi pangan lokal. Karakteristik wilayah yang lebih kuat di sektor perkebunan, seperti sawit, membuat Riau masih bergantung pada pasokan cabai dan sayuran dari provinsi tetangga.

“Di satu sisi Riau unggul di sektor lain, namun di sektor tanaman pangan kita masih belum sekuat daerah tetangga. Karena itu, dukungan dan inovasi perlu terus diperkuat,” jelasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperkuat produksi cabai lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah serta menekan potensi gejolak harga yang berkontribusi terhadap inflasi.

Upaya ini dilakukan melalui berbagai program strategis, mulai dari penanaman cabai di lahan baru, kerja sama dengan BUMDes, hingga penerapan teknologi smart farming di tingkat petani.

Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, Wiwik Suryani, menjelaskan bahwa kebutuhan cabai di Riau masih sangat bergantung pada pasokan dari Sumatera Barat, khususnya cabai Bukit. Saat ini, produksi cabai lokal baru mampu memenuhi sekitar 25 - 30% dari total kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat Riau memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan cabai dari luar daerah. Ketika produksi di Sumatera Barat menurun akibat musim kemarau, pasokan ke Riau ikut terganggu dan harga cabai pun melonjak,” ujar Wiwik kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Data pemprov pada 2021 mencatat kebutuhan cabai di Riau sekitar 29.193 Ton dengan tingkat konsumsi 4,53 Kg/Kapita/tahun. Sedangkan angka produksi tahun 2021 hanya sebesar 14.097 ton.

Kondisi ini terbukti pada Oktober 2025, ketika inflasi Riau tercatat tertinggi kedua secara nasional dengan angka 5,08%. Kenaikan tersebut dipicu oleh naiknya harga cabai akibat terganggunya distribusi dan penurunan pasokan dari daerah penyangga.

Sebagai langkah cepat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD Pangan Riau telah melaksanakan operasi pasar di lima titik, yakni empat lokasi di Pekanbaru dan satu titik di Kabupaten Kampar, daerah dengan kontribusi harga cabai tertinggi.

Tahun ini, Dinas Pangan Riau mengalokasikan program penanaman cabai seluas 50 hektare yang tersebar di empat kabupaten fokus inflasi dan dua kabupaten penyangga. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), BUMDes, serta BUMD Pangan.

“Kami telah menandatangani MoU dengan 47 BUMDes maju di Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Gerakan Menanam Cabai. Harapannya, hasil panen nanti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di tingkat provinsi,” ujar Wiwik.

Selain memperluas lahan tanam, Pemprov Riau juga tengah menjajaki kerja sama antardaerah penghasil cabai agar rantai distribusi tetap lancar dan harga lebih terkendali.

Dukungan dari Bank Indonesia pun menjadi bagian penting dalam program ini, terutama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penerapan smart farming di beberapa wilayah seperti Koto Garo dan Siak.

“Teknologi smart farming terbukti mampu meningkatkan produktivitas cabai dan efisiensi kerja petani. Kami akan memperluas penerapannya di lebih banyak kabupaten dan kota di Riau,” tutur Wiwik.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda dan kelompok wanita tani untuk berpartisipasi dalam gerakan menanam cabai, salah satunya melalui program Gerakan Memanfaatkan Pekarangan (GEMAR PANGAN) serta Rumah Gerakan Menanam di sekolah-sekolah.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui inisiatif Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas cabai merah yang menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan di daerah.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menjelaskan bahwa KAD menjadi strategi penting dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang menekankan sinergi antarwilayah untuk memastikan ketersediaan pangan strategis di daerah non-sentra produksi seperti Riau.

“Riau bukan merupakan daerah penghasil utama cabai, sehingga pasokan sangat bergantung pada daerah lain. Melalui KAD, kami bekerja sama dengan provinsi penghasil seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, terutama dengan wilayah sentra seperti Siborong-borong, untuk menjamin pasokan cabai tetap stabil,” ujar Panji.

Selain menjaga keterjangkauan harga, skema KAD juga dinilai mampu memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah dan menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan. Panji menyebut, sinergi ini bukan hanya tentang perdagangan komoditas, tetapi juga membangun ketahanan pangan regional melalui kolaborasi antarprovinsi.

“KAD ini merupakan wujud nyata dari pilar ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Melalui kerja sama yang baik antar TPID, kita tidak hanya menjaga inflasi pangan tetap terkendali, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat,” katanya.

Ke depan, BI Riau bersama TPID akan memperluas jangkauan KAD tidak hanya di wilayah Sumatera, tetapi juga ke Pulau Jawa dan Lombok yang menjadi sentra utama cabai merah nasional. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekurangan volatile food yang kerap terjadi di Pulau Sumatera, terutama saat musim panen berkurang.

Bisnis.com, SIAK -- Meski menjadi salah satu daerah dengan potensi pertanian terbesar di Riau, sektor pertanian padi di Kabupaten Siak masih menghadapi berbagai kendala mendasar, terutama terkait ketersediaan air atau irigasi pertanian, akses modal, dan ketergantungan terhadap tengkulak.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengungkapkan bahwa kondisi pertanian di wilayahnya masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, terutama untuk komoditas beras.

Dirinya menyoroti meski Kabupaten Siak memiliki kelimpahan sumber air, pada musim kering justru banyak lahan sawah yang kekurangan pasokan air akibat alih fungsi lahan dan belum optimalnya sistem irigasi.

“Kelimpahan air di Siak ini sebenarnya luar biasa, tapi saat musim kering justru banyak sawah yang kekurangan air. Salah satu penyebabnya karena alih fungsi lahan yang mempengaruhi tata kelola air,” ujarnya Senin (3/11/2025).

Dia menambahkan, daerah penghasil padi seperti di Kecamatan Bunga Raya masih menjadi tulang punggung produksi gabah di Siak. Namun, sebagian besar petani di wilayah tersebut hanya menjual gabah mentah ke luar daerah karena keterbatasan modal dan fasilitas penggilingan beras.

Menurutnya petani di Bunga Raya ini rajin dan produktif, bisa menanam sampai indeks pertanaman (IP) 2,5 meskipun sawahnya tadah hujan. Tapi masalahnya, para petani masih bergantung pada tengkulak karena tidak punya modal sendiri.

"Akibatnya, uang hasil penjualan gabah sekitar Rp100 miliar justru keluar dari Siak,” ungkapnya.

Dia mengakui memang harga gabah yang ditawarkan pemerintah saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram, namun tengkulak bisa membeli dengan harga lebih tinggi, antara Rp6.800 hingga Rp7.000. Hal inilah yang membuat petani lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak daripada ke pemerintah daerah.

Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi penghambat utama bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Pemkab Siak kini tengah berupaya membuka akses pembiayaan murah dengan bunga 6% - 7% yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Kami sedang rencanakan agar petani bisa mendapat kredit murah tanpa bunga tinggi. Harapannya, petani bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada tengkulak. Kalau petani punya modal dan pengairan cukup, kami yakin Siak bisa swasembada beras. Tujuan kami jelas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya angka di atas kertas,” ujarnya.

Bisnis.com, KUANTAN SINGINGI - Meski menjadi salah satu daerah sentra hortikultura di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Riau, para petani di Kecamatan Benai masih menghadapi berbagai kendala serius dalam mengembangkan sektor pertanian, mulai dari keterbatasan modal, sumber air, hingga minimnya penerapan teknologi modern.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Beken Jaya Benai Yunisman mengatakan bahwa tantangan paling berat yang dihadapi petani saat ini adalah keterbatasan akses permodalan dan air irigasi.

Kondisi geografis Benai yang berada di dataran rendah membuat petani sulit mendapatkan pasokan air yang stabil, terutama di musim kemarau.

“Kalau di sini tantangan utamanya air, Pak. Dulu kami nyiram masih manual pakai gembor, airnya pun susah karena cuma dari sumur gali. Sekarang sudah agak terbantu setelah ada bantuan sumur bor dan sprinkler dari Bank Indonesia,” ujar Yunisman kepada tim Bisnis Indonesia Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Senin (20/10/2025).

Dia menjelaskan, sebelum adanya bantuan itu, penyiraman untuk 3.000 batang cabai bisa memakan waktu seharian dan membutuhkan tiga orang pekerja. Kini, setelah sistem sprinkler terpasang, pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang saja.

“Sekarang cukup hidupkan mesin, satu orang bisa siram 5.000 batang dalam satu jam. Hemat waktu dan biaya tenaga kerja bisa sampai Rp300.000 per hari,” jelasnya.

Namun, Yunisman menyebutkan bahwa efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena sistemnya masih manual dan belum berbasis teknologi pintar (smart farming).

“Kalau bisa ada sistem digital seperti di daerah lain, hasilnya pasti lebih baik. Di Kampar atau Bengkalis, petani cabainya sudah pakai sensor otomatis. Hasilnya bisa naik dua kali lipat,” ujarnya.

Selain soal air, kendala lain yang dihadapi petani Benai adalah fluktuasi harga dan keterbatasan modal tanam. Dengan biaya produksi sekitar Rp8.000 per batang, modal yang dibutuhkan untuk 5.000 batang cabai bisa mencapai Rp40 juta per musim.

“Kalau harga cabai turun di bawah Rp30.000 per kilo, keuntungan kami kecil sekali. Apalagi biaya tenaga dan angkut juga tinggi. Jadi walau hasil bagus, belum tentu untung besar,” kata Yunisman.

Meski begitu, semangat para petani di Benai tetap tinggi. Saat ini, kelompok tani Beken Jaya yang dipimpin Yunisman beranggotakan 16 orang, dengan delapan di antaranya aktif bertani cabai, bawang, dan pepaya. Mereka juga mulai menerapkan sistem tumpang sari untuk menambah pendapatan harian.

Sementara itu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Benai, Indra Winnora mengatakan bahwa pertanian di Benai sebenarnya sudah mengalami kemajuan signifikan, terutama dengan meningkatnya indeks pertanaman (IP) menjadi 200 atau dua kali tanam setahun.

“Di Benai ini ada sekitar 920 hektare lahan sawah, dan separuhnya sudah menerapkan sistem IP 200. Tapi untuk hortikultura seperti cabai, dukungan masih terbatas. Program bantuan dari pemerintah biasanya bergulir antar kecamatan,” jelas Indra.

Indra juga mengakui bahwa pengelolaan air dan keberlanjutan kelompok tani menjadi dua persoalan utama yang masih perlu diperkuat. “Kadang kelompok tani aktif hanya saat ada bantuan. Padahal keberlanjutan itu penting agar produksi dan pasokan pangan tetap stabil,” tambahnya.

Yunisman berharap ke depan pemerintah dan lembaga keuangan dapat lebih fokus membantu petani hortikultura, terutama dalam akses modal, peningkatan kapasitas teknologi, serta perluasan pasar hasil panen.

“Kalau dukungan untuk air, modal, dan teknologi bisa berkelanjutan, saya yakin petani Benai bisa jadi contoh pertanian hortikultura modern di Kuansing,” pungkasnya.

Bisnis.com, PELALAWAN - Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Huda Ukui di Kabupaten Pelalawan terus mengembangkan pertanian cabai sejak mendapat bantuan greenhouse dari Bank Indonesia pada 2020.

Namun, di balik keberhasilan mereka mencapai kemandirian pangan, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian dan pemasaran produk olahan.

Pimpinan Ponpes Darul Huda Ukui, KH Yanto Nurhamzah mengatakan keterbatasan sarana dan kondisi pasar menjadi tantangan utama. Meskipun hasil panen cabai mencapai sekitar 900 kilogram per siklus tanam dari lahan 200 meter persegi di greenhouse, produktivitas belum maksimal karena pengelolaan masih dilakukan secara manual.

“Produksi kami cukup untuk kebutuhan pondok, tapi belum bisa dikembangkan lebih luas karena alat dan fasilitas terbatas. Perawatan tanaman juga masih kami lakukan secara tradisional, jadi hasilnya tidak bisa seragam,” ujarnya kepada tim Bisnis Indonesia Jelajah Ketahanan Pangan Riau 2025, Jumat (17/10/2025).

Kendala lain muncul di tahap pemasaran produk olahan. Hasil panen yang diolah menjadi sambal kemasan dan produk turunan lainnya seperti stik sayur dan kripik, belum mampu bersaing secara komersial di pasar lokal.

Menurutnya penjualan sambal kemasan hingga kini masih sulit dilakukan karena masyarakat lebih suka membuat sambal sendiri di rumah. Jadi penyerapan pasarnya rendah, sementara biaya produksi tetap jalan.

Dia menambahkan bahwa produk olahan pesantren sebenarnya sudah masuk ke beberapa ritel modern di Pelalawan sejak 2023. Namun, permintaan belum meningkat secara signifikan karena jangkauan pemasaran masih terbatas.

“Kami hanya mampu suplai ke delapan gerai Indomaret di Pelalawan, belum bisa masuk ke wilayah lain seperti Pekanbaru karena keterbatasan tenaga produksi dan biaya distribusi,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan kemampuan digital marketing juga menjadi hambatan. Penjualan daring melalui marketplace belum berjalan optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang fokus mengelola pemasaran online.

“Kami sudah coba buka toko online, tapi belum maksimal. Harapan kami ke depan ada pelatihan digital supaya bisa memperluas pasar dan menjual produk secara mandiri,” tutur KH Yanto.

Pesantren yang juga mengelola SMK Agrobisnis Hortikultura ini berharap ke depan ada dukungan tambahan dari pihak pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperkuat sarana pertanian modern serta pengolahan hasil.

“Kalau fasilitas dan pemasaran bisa lebih kuat, kami yakin pertanian di pesantren bukan hanya untuk konsumsi internal, tapi bisa jadi sumber ekonomi baru bagi santri dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Bisnis.com, KAMPAR — Para petani di Kelompok Tani (Poktan) Cagar, Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengembangkan pertanian cabai sejak dulu hingga kini.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Cagar, Sayfuddin, mengatakan tantangan utama yang dihadapi petani di wilayahnya terletak pada kondisi cuaca panas ekstrem di Riau dan keterbatasan sumber air untuk penyiraman. Situasi ini membuat petani harus berinovasi agar tanaman cabai tetap produktif.

“Riau ini panasnya luar biasa, jadi petani seperti menantang alam. Kalau di Sumbar atau Medan mereka diuntungkan dengan pegunungan dan udara sejuk, makanya hasilnya bisa di atas satu kilogram per batang. Di sini kami harus menjaga penyiraman minimal tiga kali seminggu,” ungkapnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau 2025 Bisnis Indonesia, Senin (20/10/2025).

Menurutnya selain cuaca dan biaya produksi, kesulitan lain yang dihadapi petani adalah akses air dan keterbatasan alat pertanian. Sebelum mendapatkan bantuan mesin pompa dan sistem pengairan modern, para petani masih menyiram tanaman secara manual menggunakan ember dan gayung.

“Dulu kami nyiram manual, jelas tidak efektif. Setelah ada bantuan pompa air bertekanan tinggi dan selang drip, baru bisa lebih efisien,” katanya.

Meskipun demikian, upaya mengembangkan pertanian cabai di Koto Garo terus berlanjut. Gapoktan kini menaungi empat kelompok tani aktif dengan luas lahan sekitar 10 hektare dan total tanaman mencapai 100.000 batang cabai.

Sementara itu, Ketua Poktan Rawit Tani Mandiri, Ariswanto menjelaskan sistem digital farming yang diterapkan sejak 2024 telah membantu meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

Dengan sistem tetes air dan alat pengukur kualitas tanah berbasis wifi, produktivitas tanaman cabai naik dari 0,5 kilogram menjadi 0,7 hingga 0,8 kilogram per batang. Meski begitu, tantangan dalam pembiayaan dan hama tanaman masih terus membayangi.

“Untuk satu batang cabai, biaya modalnya sekitar Rp7.000 sampai Rp10.000, dari bibit sampai panen. Kalau harga jual di bawah Rp30.000 per kilogram, kami bisa rugi. Belum lagi kalau musim penyakit seperti antraknosa datang, bisa bikin buah busuk,” jelasnya.

Petani berharap dukungan dari pemerintah daerah bisa lebih diperkuat, terutama dalam penyediaan sumur bor dan sarana angkutan hasil panen. “Kami juga berharap bantuan untuk becak roda tiga agar hasil panen bisa diangkut lebih mudah,” ujarnya.

Bisnis.com, ROKAN HILIR-- Petani padi di Desa Mukti Jaya di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dulunya menghadapi tantangan besar dalam efisiensi penggunaan pupuk.

Sebelum adanya penerapan teknologi pertanian modern, para petani di desa transmigrasi yang dibuka sejak 1981 ini harus menghabiskan hingga 400 ton pupuk per hektare untuk tiap musim tanam di lahan sawah mereka.

Pembina Gapoktan Mukti Jaya, Alkahfi Sutikno menceritakan bahwa sebelum tahun 2022, sistem pertanian di desanya masih sepenuhnya mengandalkan cara tradisional. Petani belum memiliki data kondisi tanah maupun cuaca yang akurat, sehingga penggunaan pupuk kerap tidak tepat sasaran.

“Dulu kami pakai sistem kira-kira. Kalau tanaman terlihat kurang subur, pupuknya ditambah lagi. Akibatnya boros, bisa sampai 400 ton per musim tanam per hektarenya,” ujar Alkahfi kepada tim Bisnis Indonesia Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (16/10/2025).

Selain soal pupuk, pihaknya mengalami tantangan terbesar saat ini justru terjadi pada tahap pascapanen dan pemasaran hasil padi.

Menurutnya para petani di Mukti Jaya sempat mengalami kesulitan menjual gabah saat panen raya. Salah satu kasus terjadi di wilayah Balam, di mana gabah hasil panen tidak laku selama dua hari karena kilang padi tutup akibat tidak sanggup membeli di harga Rp6.500 per kilogram.

“Kalau harga sampai Rp6.500, kilang kecil sulit dapat keuntungan. Akibatnya, ketika panen raya bisa 100 ton per hari, kilang tidak mampu menampung semua,” ujarnya.

Kondisi ini membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi hasil panen ke lokasi kilang yang jauh. Jarak antara Mukti Jaya ke Balam mencapai dua jam perjalanan, sementara biaya angkut gabah dari sawah ke truk mencapai Rp280 per kilogram atau sekitar Rp17.000 per karung isi 60 kilogram.

“Selain biaya angkut, ada juga upah tenaga kerja yang bisa lebih dari Rp500 ribu per orang per hari. Jadi biaya operasional pascapanen cukup besar,” jelasnya.

Kendala lainnya adalah terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pengolahan gabah. Di Mukti Jaya belum ada kilang besar karena akses jalan yang tidak memadai.

Jalan desa hingga kinipun belum bisa dilalui truk tronton sehingga hasil panen harus dikirim ke kilang di daerah lain. Kapasitas pengeringan dan gudang Bulog setempat juga belum mampu menampung produksi petani.

“Waktu panen sebelumnya, Bulog hanya bisa tampung sekitar 50 ton, padahal hasil panen jauh lebih besar,” kata Alkahfi.

Ia menilai, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau kerja sama dengan pihak swasta sangat diperlukan untuk memperkuat sistem hilirisasi beras di daerah.

“Kalau BUMD bisa mengolah dan menyerap beras hasil petani lokal, itu akan jadi solusi besar. Selama ini yang kami khawatirkan adalah harga gabah jatuh saat panen raya,” ucapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokan Hilir, Cicik Mawardhi Athar, mengakui masih banyak tantangan di sektor pertanian sawah di daerah itu terutama terkait biaya produksi dan pengolahan.

“Rata-rata biaya petani saat ini Rp1.500 per kilogram gabah, dan sekitar 60% dari biaya itu berasal dari kebutuhan operasional seperti listrik,” ujarnya.

Dia menambahkan, kapasitas kilang lokal di Rokan Hilir juga belum mampu bersaing dengan kilang besar dari daerah lain.

“Biaya kemasan dan label beras di sini bisa mencapai Rp1.500 per karung, jauh lebih tinggi dibanding kilang besar yang sudah efisien karena skala produksinya besar,” jelasnya.