Bisnis.com, PEKANBARU — Fluktuasi harga cabai yang kerap terjadi di Provinsi Riau dinilai tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tetapi juga karena ketergantungan masyarakat terhadap pasokan dari luar daerah.

Ekonom Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, menilai bahwa preferensi konsumen di Riau yang lebih menyukai cabai dari Bukittinggi turut memengaruhi kestabilan harga di pasar lokal.

“Konsumen cabai di Riau memang lebih menyukai cabai Bukittinggi. Cabai dari Jawa, meskipun harganya lebih murah, tetapi di pasaran kurang diminati,” ujarnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia, belum lama ini.

Menurutnya, pasokan cabai dari Sumatera Barat (Sumbar) bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi permintaan di provinsi tersebut. Saat permintaan di Sumbar meningkat, distribusi ke Riau akan berkurang sehingga memicu lonjakan harga di pasar lokal.

“Masyarakat Riau harus diajarkan untuk mampu menghasilkan cabai sendiri agar bisa meredam gejolak inflasi ketika pasokan menurun. Meskipun sulit mengubah selera konsumsi, tetapi belajar mengonsumsi cabai produksi sendiri jauh lebih baik untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Edyanus menambahkan, upaya menjaga kestabilan harga pangan tidak cukup hanya mengandalkan petani. Pemerintah daerah perlu membentuk lembaga atau perusahaan daerah yang berfungsi sebagai penyangga harga dan pengendali pasokan pangan strategis.

“Riau memang harus memiliki semacam perusahaan daerah atau BUMD di bidang pangan yang berperan seperti Bulog, untuk menjadi stabilisator gejolak harga. Lembaga ini bisa membeli hasil panen petani saat harga turun dan mengatur distribusi ke pasar saat pasokan menipis,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa penguatan sistem pangan daerah harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

“Semua sektor harus mendukung. Sinergi antar kabupaten, kota, dan provinsi sangat penting agar kebijakan pengendalian harga pangan berjalan efektif dan memberi manfaat bagi petani maupun konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperkuat produksi cabai lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah serta menekan potensi gejolak harga yang berkontribusi terhadap inflasi.

Upaya ini dilakukan melalui berbagai program strategis, mulai dari penanaman cabai di lahan baru, kerja sama dengan BUMDes, hingga penerapan teknologi smart farming di tingkat petani.

Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, Wiwik Suryani, menjelaskan bahwa kebutuhan cabai di Riau masih sangat bergantung pada pasokan dari Sumatera Barat, khususnya cabai Bukit. Saat ini, produksi cabai lokal baru mampu memenuhi sekitar 25 - 30% dari total kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat Riau memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan cabai dari luar daerah. Ketika produksi di Sumatera Barat menurun akibat musim kemarau, pasokan ke Riau ikut terganggu dan harga cabai pun melonjak,” ujar Wiwik kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Data pemprov pada 2021 mencatat kebutuhan cabai di Riau sekitar 29.193 Ton dengan tingkat konsumsi 4,53 Kg/Kapita/tahun. Sedangkan angka produksi tahun 2021 hanya sebesar 14.097 ton.

Kondisi ini terbukti pada Oktober 2025, ketika inflasi Riau tercatat tertinggi kedua secara nasional dengan angka 5,08%. Kenaikan tersebut dipicu oleh naiknya harga cabai akibat terganggunya distribusi dan penurunan pasokan dari daerah penyangga.

Sebagai langkah cepat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD Pangan Riau telah melaksanakan operasi pasar di lima titik, yakni empat lokasi di Pekanbaru dan satu titik di Kabupaten Kampar, daerah dengan kontribusi harga cabai tertinggi.

Tahun ini, Dinas Pangan Riau mengalokasikan program penanaman cabai seluas 50 hektare yang tersebar di empat kabupaten fokus inflasi dan dua kabupaten penyangga. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), BUMDes, serta BUMD Pangan.

“Kami telah menandatangani MoU dengan 47 BUMDes maju di Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Gerakan Menanam Cabai. Harapannya, hasil panen nanti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di tingkat provinsi,” ujar Wiwik.

Selain memperluas lahan tanam, Pemprov Riau juga tengah menjajaki kerja sama antardaerah penghasil cabai agar rantai distribusi tetap lancar dan harga lebih terkendali.

Dukungan dari Bank Indonesia pun menjadi bagian penting dalam program ini, terutama melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penerapan smart farming di beberapa wilayah seperti Koto Garo dan Siak.

“Teknologi smart farming terbukti mampu meningkatkan produktivitas cabai dan efisiensi kerja petani. Kami akan memperluas penerapannya di lebih banyak kabupaten dan kota di Riau,” tutur Wiwik.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda dan kelompok wanita tani untuk berpartisipasi dalam gerakan menanam cabai, salah satunya melalui program Gerakan Memanfaatkan Pekarangan (GEMAR PANGAN) serta Rumah Gerakan Menanam di sekolah-sekolah.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui inisiatif Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas cabai merah yang menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan di daerah.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menjelaskan bahwa KAD menjadi strategi penting dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang menekankan sinergi antarwilayah untuk memastikan ketersediaan pangan strategis di daerah non-sentra produksi seperti Riau.

“Riau bukan merupakan daerah penghasil utama cabai, sehingga pasokan sangat bergantung pada daerah lain. Melalui KAD, kami bekerja sama dengan provinsi penghasil seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, terutama dengan wilayah sentra seperti Siborong-borong, untuk menjamin pasokan cabai tetap stabil,” ujar Panji.

Selain menjaga keterjangkauan harga, skema KAD juga dinilai mampu memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah dan menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan. Panji menyebut, sinergi ini bukan hanya tentang perdagangan komoditas, tetapi juga membangun ketahanan pangan regional melalui kolaborasi antarprovinsi.

“KAD ini merupakan wujud nyata dari pilar ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Melalui kerja sama yang baik antar TPID, kita tidak hanya menjaga inflasi pangan tetap terkendali, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat,” katanya.

Ke depan, BI Riau bersama TPID akan memperluas jangkauan KAD tidak hanya di wilayah Sumatera, tetapi juga ke Pulau Jawa dan Lombok yang menjadi sentra utama cabai merah nasional. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekurangan volatile food yang kerap terjadi di Pulau Sumatera, terutama saat musim panen berkurang.