Bisnis.com, CIREBON - WargaDesa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Bupati Cirebon pada Senin (25/5/2026) pagi menuntut langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani banjir rob yang semakin parah.

Massa datang dengan membawa sejumlah poster berisi protes terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan mandeknya solusi pemerintah.

Mereka juga menyuarakan keberatan atas kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap berjalan meskipun lahan mereka sudah tidak dapat digunakan.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi warga dengan DPRD pada 24 Juli 2025, namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut disebut belum ditangani secara sistematis.

"Kami sudah lebih dari setahun menunggu tindak lanjut. Tetapi yang kami terima hanya janji dan survei berulang,” kata Sanuri, perwakilan warga Ambulu, dalam orasinya di depan kantor bupati.

Menurut catatan warga, sekitar 70% pemukiman di Desa Ambulu terendam rob dengan ketinggian air antara 20 hingga 50 sentimeter. Sebagian rumah mengalami kerusakan pada pondasi akibat terendam terus-menerus.

Kerusakan paling parah menimpa lahan tambak. Lebih dari 700 hektare atau sekitar 80% area tambak dilaporkan tenggelam dan tidak lagi bisa digarap. Lahan yang sebelumnya menjadi sumber nafkah utama warga kini berubah menjadi genangan air asin yang tidak produktif.

Situasi tidak berbeda pada areal persawahan. Intrusi air laut mengubah struktur tanah sehingga seluruh sawah di desa tersebut tidak dapat ditanami lagi. Para petani mengaku sudah tidak sanggup menanggung biaya produksi karena hasil panen tak lagi memungkinkan.

“Kami ini hidup dari tambak dan sawah. Kalau semuanya tenggelam, pemerintah mau kasih kami makan apa?” ujarnya.

Banjir rob bukan hanya memutus mata pencarian warga. Dalam aksi tersebut, warga juga menyoroti dampak kesehatan dan pendidikan yang memburuk.

Sejumlah keluarga melaporkan meningkatnya penyakit kulit, sesak napas, serta sanitasi yang memburuk karena air rob yang menggenang setiap hari. Selain itu, akses pendidikan terganggu karena sebagian jalan menuju sekolah tidak lagi bisa dilalui pada pagi hari.

"Anak-anak sering terlambat atau tidak masuk karena jalannya terendam. Bahkan ada yang harus digendong untuk bisa lewat,” kata Sanuri.

Dalam aksinya, warga juga menuntut penghentian sementara PBB bagi wilayah yang terdampak parah. Mereka menilai pungutan pajak tidak adil diterapkan ketika lahan yang menjadi objek pajak telah kehilangan fungsi akibat bencana ekologis.

“Kami tidak menolak pajak. Tetapi bagaimana mau bayar kalau lahannya sudah hilang? Negara jangan hanya menagih, tapi juga harus hadir,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan segera memberikan solusi. Pasalnya, beberapa kebijakan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Intinya, kami pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dan akan membawa aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Bagaimana pun, Ambulu adalah bagian dari Kabupaten Cirebon," katanya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bayangan krisis air bersih mulai menghantui Kota Samarinda, seiring menyusutnya volume air baku di sejumlah wilayah akibat kemarau yang kian mencengkeram.

Ancaman terbesar bukan sekadar debit yang melemah, melainkan potensi intrusi air laut ke Sungai Mahakam seperti yang pernah melanda pada 1998 silam.

Asisten Manager Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Haidir Fadli menyatakan meski 18 instalasi pengolahan air (IPA) yang beroperasi saat ini masih dalam kondisi relatif aman, kewaspadaan terhadap gangguan pasokan tidak boleh kendur.

Sebab, wilayah pelayanan yang terletak di hilir atau dekat muara rentan terdampak fenomena intrusi air laut ketika musim kemarau berkepanjangan.

"Kami berharap kondisi seperti tahun 1998 tidak terulang, di mana terjadi intrusi air laut di Sungai Mahakam. Jika kadar klorida melebihi 250 ppm, maka air tidak dapat diolah menjadi air bersih," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, kondisi demikian akan berdampak langsung pada kualitas air baku terutama di ujung jaringan distribusi yang memiliki debit relatif kecil, sehingga berpotensi melumpuhkan operasional pengolahan air secara keseluruhan.

Menyikapi ancaman tersebut, Perumda Tirta Kencana menegaskan akan mengoptimalkan proses pengolahan agar tetap sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

Kendati demikian, Haidir tidak menutup mata terhadap skenario terburuk, yaitu pemberlakuan sistem distribusi bergilir apabila kualitas air baku tak memungkinkan diolah lebih lanjut.

"Jika terjadi kendala, kami kemungkinan akan memberlakukan sistem distribusi bergilir," ungkapnya.

Lebih lanjut, Perumda Tirta Kencana mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan menambah kapasitas penampungan rumah tangga dalam upaya mengurai tekanan terhadap pasokan air.

Haidir menekankan pentingnya penggunaan air secara bijak dan menghindari pemborosan seperti menyiram jalan atau mencuci kendaraan secara berlebihan.

"Hindari penggunaan air secara berlebihan. Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air," imbaunya.

Sebagai langkah tanggap darurat, pihaknya telah menyiapkan armada tangki air untuk distribusi ke wilayah terdampak.

Adapun, dia menuturkan masyarakat dapat mengakses layanan informasi dan bantuan melalui call center (0541) 208100 atau WhatsApp di 0811-5535-36.

Bisnis.com, BENGKALIS - Kondisi pertanian di Kabupaten Bengkalis masih diwarnai berbagai tantangan, terutama akibat karakter geografisnya yang didominasi lahan gambut dan ancaman abrasi air laut.

“Untuk kebutuhan beras saja, produksi kita baru sekitar 20% dari total konsumsi masyarakat. Produksi padi masih terbatas di sekitar 2.900 hektare lahan, sebagian besar di lima desa di Pulau Bengkalis,” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, Susy Hartati kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Menurutnya, tantangan utama pertanian di daerah pesisir ini adalah pasang besar dan intrusi air laut yang menyebabkan lahan pertanian tergenang dan sulit diolah.

Meski demikian, Susy menilai semangat petani lokal, terutama kelompok muda, menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Salah satu yang menjadi fokus saat ini adalah pengembangan cabai, komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi di Bengkalis.

“Jumlah petani yang menanam cabai di Bengkalis memang tidak terlalu besar, tapi ternyata tetap bisa dikembangkan dengan inovasi. Adanya dukungan Bank Indonesia melalui teknologi pemantauan digital sangat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen,” katanya.

Razak, dari kelompok tani milenial di Desa Pambang Baru, Bengkalis adalah salah satu contoh semangat generasi muda yang terus beradaptasi dengan tantangan alam. Sejak bertani mulai 2008 silam, dia terus berusaha agar pertanian tanaman pangan di daerah itu berkembang di saat banyaknya tantangan yang dihadapi para petani.

Dia mengaku sempat mengalami kegagalan saat 12.000 tanaman cabainya rusak akibat intrusi air laut pada Februari 2025 lalu. Namun, pada penanaman berikutnya di bulan April, ia kembali bangkit dan kini sudah berhasil panen.

“Waktu itu cuaca panas luar biasa dan waduk penampungan air juga sempat kering. Tapi kami belajar dari pengalaman dan menanam tumpang sari dengan jagung agar cabai bisa bertahan,” ujarnya.

Razak bercerita, dengan dukungan teknologi smart farming dari Bank Indonesia dan Habibi Garden, produktivitas tanaman cabainya meningkat signifikan.

“Kalau dulu satu pohon hanya menghasilkan 2–3 kilogram, sekarang bisa 3–5 kilogram. Kami merasa seperti petani di Jepang, bekerja dengan sistem yang lebih modern,” katanya bangga.

Sementara itu Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pertanian cabai di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Desa Pambang Baru, melalui riset dan penerapan teknologi tepat guna (TTG).

Kepala Pusat Litbang Pengabdian kepada Masyarakat Polbeng, Syaiful Amri, mengatakan bahwa sebagai perguruan tinggi berbasis vokasi di Riau, pihaknya berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi daerah.

“Sebagai kampus vokasi, kami fokus pada riset dan pengabdian masyarakat yang langsung menjawab kebutuhan warga. Melalui program internal maupun hibah dari kementerian, kami terus mendorong inovasi agar hasilnya bisa diterapkan di lapangan,” ujar Syaiful.

Dalam kerja sama dengan Bank Indonesia, Polbeng telah mengembangkan berbagai alat pertanian sederhana berbasis TTG, seperti mesin pencacah bahan organik, alat pembuat kompos, serta sistem irigasi efisien.

Peralatan tersebut kini telah diterapkan di kelompok tani milenial Desa Pambang Baru, yang menjadi salah satu sentra pengembangan cabai di Bengkalis.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Panji Achmad, menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi di daerah dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, dan sejumlah lembaga negara lainnya. Salah satu fokusnya adalah menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, seperti cabai.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara kolaborasi. Karena kita semua menyadari bahwa pengendalian inflasi adalah satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama,” ujar Panji.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pembinaan klaster cabai di Kabupaten Bengkalis. Klaster ini menjadi contoh nyata kontribusi petani dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi.

Awalnya, kelompok tani di wilayah tersebut masih mengandalkan sistem pertanian konvensional. Namun sejak 2023, BI memperkenalkan penerapan teknologi digital farming untuk meningkatkan produktivitas.

Melalui teknologi seperti rapid soil check dan smart irrigation, petani kini mampu memantau kelembapan tanah dan kebutuhan air secara real time. Hasilnya, produktivitas cabai meningkat signifikan dan efisiensi kerja petani semakin baik.

Dengan kolaborasi berbagai pihak dan penerapan inovasi teknologi pertanian, BI berharap Riau dapat memperkuat kemandirian pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga cabai sebagai salah satu komoditas penyumbang utama inflasi daerah.

Bisnis.com, BENGKALIS — Upaya meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada berbagai kendala berat, mulai dari abrasi pantai, intrusi air laut, hingga keterbatasan teknologi pertanian.

Kondisi geografis wilayah yang didominasi tanah gambut membuat lahan pertanian di daerah ini sangat rentan terhadap perubahan iklim dan pasang laut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, Susy Hartati mengatakan banjir rob atau pasang besar menjadi ancaman rutin bagi petani. Ketika air laut naik ke daratan, lahan gambut menyerap air asin sehingga tanaman gagal tumbuh.

“Saat pasang besar, petani tidak bisa berbuat apa-apa. Air laut masuk dan menyerap ke tanah, banyak tanaman termasuk sawit yang mati,” ujarnya kepada tim Bisnis Indonesia Jelajah Ketahanan Pangan Riau 2025, Jumat (17/10/2025).

Dirinya mengakui memang Bengkalis bukan daerah produksi pangan utama, melainkan wilayah perkebunan. Dari kebutuhan beras sekitar 53.380 ton per tahun untuk hampir 600.000 jiwa penduduk, produksi padi lokal hanya 14.000 ton gabah atau sekitar 9.000 ton beras. Artinya, produksi baru mampu memenuhi kurang dari 20% kebutuhan konsumsi masyarakat.

Di lapangan, produktivitas padi juga masih rendah. Di Desa Mentayan misalnya, rata-rata hasil panen hanya 4 ton per hektare dan paling tinggi 6,5 ton, dengan pola tanam baru mencapai IP100. Upaya meningkatkan ke IP200 masih dalam tahap perencanaan bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Selain karena cuaca dan musim, abrasi pantai juga menggerus lahan sawah. Dari lima desa sentra padi di Pulau Bengkalis, total lahan hanya sekitar 2.900 hektare,” tambah Susy.

Kendala lain yang cukup berat adalah intrusi air laut dan abrasi. Menurutnya, tanggul dan batu bronjong yang pernah dibangun belum mampu menahan air laut secara efektif. Dalam sepuluh tahun terakhir, lahan di pesisir Bengkalis sudah tergerus hingga 500 meter.

“Abrasi ini bukan hanya masalah pertanian, tapi juga soal kedaulatan negara karena Bengkalis berhadapan langsung dengan Malaysia,” tegasnya.

Kondisi serupa dirasakan petani di Desa Pambang Baru. Abdul Razak, Ketua Kelompok Tani Milenial, menyebut ribuan tanaman cabai sempat gagal panen akibat air laut yang naik ke lahan pertanian.

“Februari 2025 lalu 12.000 pohon cabai kami mati karena intrusi air laut. Lalu di April 2025 kami tanam ulang, tapi musim panas ekstrem membuat waduk penampung air ikut kering,” ujarnya.

Selain persoalan alam, petani juga masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, akses alat pertanian modern, serta sistem irigasi yang sesuai dengan karakter tanah gambut.

Arief Edi Santoso, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pambang Baru, menuturkan teknologi di lapangan masih terbatas, begitu juga anggaran penyuluhan sehingga banyak petani masih mengandalkan cara konvensional.

Meski begitu, berbagai pihak seperti Bank Indonesia dan Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) mulai memberikan dukungan lewat teknologi pertanian cerdas (smart farming) dan inovasi alat tepat guna. Namun, para pihak sepakat bahwa kendala utama tetap pada faktor alam yang belum dapat dikendalikan secara sistematis.

Penjabat Kepala Desa Pambang, Solehan, menegaskan bahwa penanganan abrasi dan pasang laut tidak bisa diselesaikan dengan dana desa semata.

“Kami sudah bantu kelompok tani lewat dana Rp150 juta tahun lalu dan bangun jalan pertanian, tapi soal tanggul air laut ini butuh dukungan provinsi dan pusat. Kalau tidak, lahan akan terus hilang,” ujarnya.

Sementara itu, warga setempat, Haji Muhammad Suud, berharap pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap abrasi di Bengkalis. “Kami berharap Presiden Prabowo memperhatikan abrasi di sini. Banyak rumah dan lahan pertanian terancam hanyut ke laut. Kalau ini dibiarkan, kami tidak bisa bertani lagi,” ujarnya.

Dengan berbagai kendala itu, Susy Hartati menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan ketahanan pangan di Bengkalis bukan hanya peningkatan produktivitas, tapi juga perlindungan lahan pertanian dari ancaman abrasi dan intrusi air laut. “Ini tantangan besar bagi kami agar pangan tetap terjaga dan petani tidak terus merugi,” tutupnya.