Situbondo (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang membawahi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tengah membahas peraturan untuk solusi kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkendala SLIK untuk akses pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman menyampaikan pertumbuhan kredit pelaku UMKM sampai saat ini cukup terbatas karena akses mereka ke perbankan terhambat karena riwayat gagal bayar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sebelumnya disebut BI checking.

"Sejak dua bulan lalu kami di OJK tengah menggodok soal kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang memiliki riwayat kredit bermasalah di perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya," ujar dia dalam acara Forum Komunikasi Media Sekarkijang di salah satu kafe restoran dan kafe di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Aris, peraturan OJK untuk kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang bermasalah dalam kredit di lembaga jasa keuangan diperkirakan rampung pada akhir Juni mendatang.

Namun demikian, lanjut dia, masyarakat yang memiliki riwayat kredit macet di bawah Rp1 juta itu diharapkan memperbaikinya atau tidak mengulang dan bertanggung jawab atas pinjamannya di perbankan maupun di luar perbankan.

"Ketika peraturan tersebut sudah rampung, bagi pengusaha UMKM yang gagal bayar di bawah Rp1 juta nantinya tidak akan muncul di SLIK. Tapi bukan berarti setelah itu menjadi moral hasrat atau seenaknya sendiri, jadi bagi yang punya rekam jejak tidak bagus , ya harapannya bisa diperbaiki, ketika mereka punya kemampuan ya kalau bisa selesaikan," kata Aris Budiman.

Dia menyampaikan pula dengan peraturan OJK nantinya bagi pengusaha UMKM akan diperhitungkan dalam tanda kutip tidak diperhitungkan sebagai salah satu kriteria awal saat mengajukan kredit ke perbankan.

"Dan untuk yang belum punya rekam jejak jelek di perbankan jangan sampai gagal bayar, karena itu akan menjadi faktor penghambat ketika mereka membutuhkan akses pendanaan dari perbankan," tutur Aris.

Program Vorsa UMKM (Voucher Usaha, Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen bagi UMKM) Pemkab Situbondo, kata dia, sebenarnya merupakan program yang bagus untuk subsidi bunga dan administrasi bagi pengusaha UMKM setempat.

Namun, dalam perjalanannya lebih dari seribu pengusaha UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan hanya beberapa UMKM yang lolos dan memperoleh akses pendanaan.

"Sebenarnya program Vorsa UMKM Pemkab Situbondo ini sangat bagus, namun saat mengajukan banyak terkendala SLIK," kata dia.

Aris menambahkan, pada prinsipnya OJK mendukung akses lebih luas khususnya bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendanaan di perbankan ataupun di luar perbankan.

"Tapi masyarakat juga harus lebih bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman, dan digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, untuk pengembangan usaha, sehingga meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan," kata dia.

Dalam kegiatan Forum Komunikasi Media Sekarkijang itu, dihadiri beberapa narasumber, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Badan Pusat Statistik Situbondo, OJK Jember, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan perwakilan Pemkab Situbondo.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak masuk wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Artan. Alasannya, wasit FIFA tersebut terlibat organisasi teroris Al Shabaab.

BBC, mengutip sumber pemerintah AS, melaporkan pada Kamis (11/6/2026) bahwa setelah penyelidikan tambahan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), ditemukan bahwa wasit Omar Artan memiliki informasi negatif, termasuk dugaan keterkaitan dengan tersangka teroris.

Dia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke AS berdasarkan undang-undang imigrasi dan kewarganegaraan. Sumber tersebut menambahkan, "Pemerintahan [Presiden Donald] Trump tidak akan mentoleransi ancaman keamanan apa pun yang menyusup ke AS. Masalah ini tidak lagi terbuka untuk diperdebatkan."

CBP melaporkan bahwa Artan dikaitkan dengan anggota kelompok teroris Al Shabaab di Somalia.

Sementara itu, Artan mengatakan kepada The New York Times: "Selama pemeriksaan imigrasi, saya ditanya, 'Apakah Anda terlibat dengan Al Shabaab?' Saya menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa tentang kelompok itu."

Artan, yang terpilih sebagai Wasit Terbaik CAF Pria tahun lalu, seharusnya menjadi wasit Somalia pertama yang memimpin final Piala Dunia. Namun, setelah gagal melewati pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Miami, dia diinterogasi oleh otoritas imigrasi selama 11 jam sebelum akhirnya kembali ke negara asalnya melalui Istanbul, Turki.

Insiden ini telah menimbulkan pertanyaan tentang proses seleksi wasit FIFA dan apakah kendali operasional Piala Dunia Amerika Utara-Amerika Tengah secara efektif diserahkan kepada AS.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan, "Kami adalah organisasi olahraga, bukan raja dunia", yang secara efektif mengakui keputusan pemerintah AS.

BBC melaporkan, setelah ditolak masuk ke AS dan menaiki penerbangan kembali ke negaranya, Artan disambut oleh pejabat pemerintah, Federasi Sepak Bola Somalia, dan sesama wasit setibanya di Mogadishu, ibu kota Somalia.

Dia kemudian bertemu dengan Presiden Hassan Sheikh Mohamud. Artan mengatakan di bandara, "Saya berterima kasih kepada negara saya dan orang-orang yang mendukung saya. Saya percaya saya akan menerima lebih banyak dukungan di luar bandara, seperti dukungan yang saya terima di sana."

Dia menambahkan, "FIFA terus berkomunikasi dan mendukung saya dengan baik hingga saya tiba di Mogadishu. Saya akan menjadi wasit di Piala Dunia berikutnya. Saya mengumumkan ini kepada Somalia dan seluruh dunia."

Beberapa pihak memandang penolakan masuk Artan terkait dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini.

Menurut BBC, Presiden Trump sebelumnya telah memberlakukan larangan masuk secara menyeluruh terhadap 12 negara, termasuk Somalia, terlepas dari jenis visa, pada Juni tahun lalu.

Komentarnya menjelang operasi penindakan imigrasi di Minnesota, yang memiliki populasi Somalia yang besar, dua hari sebelum pengundian grup Piala Dunia pada Desember tahun lalu, juga menarik perhatian yang signifikan.

Pada saat itu, Trump mengklaim, "Somalia sangat miskin sehingga memalukan untuk menyebutnya sebagai negara. Mereka hanya berkeliaran membunuh dan dibunuh. Tidak ada ketertiban."

Dia lebih lanjut berpendapat, "Orang Somalia harus kembali ke negara asal mereka. Jika kita terus menerima orang-orang seperti sampah, AS akan menuju ke arah yang salah."

PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Apen Kobogau berinisial EK (18) ditangkap di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. EK tercatat pernah melakukan pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya dan penembakan pesawat caravan PK-RVV di Bandara Bilorai.

“Seorang pria berinisial EK (18) yang diduga merupakan anggota kelompok KKB Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau diamankan,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Minggu (31/5/2026).

EK ditangkap di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu, 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT. EK diamankan saat personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga kota Sugapa.

"Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan awal, EK diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Intan Jaya. Meski begitu, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan beserta barang bukti yang diamankan.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB Penebar Teror di Yahukimo



“Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan, EK terlibat berbagai aksi gangguan keamanan di antaranya pembakaran Barak Bandara Bilorai pada 29 Oktober 2021. EK bersama kelompoknya turut membakar mobil tangki air di area bandara kala itu.

Selain itu EK pernah terlibat pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya pada 2021. EK melakukan penembakan terhadap warga sipil bernama Joni Hendra hingga meninggal dunia pada 25 Juni 2025.

“Penembakan terhadap pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025 dan terlibat aksi penembakan pesawat caravan PK-RVV disekitar area bandara Bilorai pada tanggal 31 Januari 2026,” ungkapnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.

"Setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan didalami secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami mengedepankan proses penegakan hukum yang terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelasnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pihaknya turut mengimbau warga mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

“Kepolisian akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Credit foto: Istimewa

TANGERANG, iNews.id - Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar 8 di RW 004 Kelurahan Porisgaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, berupaya menjaga kualitas hasil panen kebun hidroponik secara maksimal. Mereka memiliki prinsip agar warga sekitar mendapatkan sayuran segar dengan kualitas terbaik.

Ketua KWT Mawar 8, Yuliana Sri Prihantini, mengatakan kelompoknya selalu mengutamakan kualitas sayuran yang dipasarkan kepada warga sekitar. Karena tanpa menggunakan pestisida kimia, tanaman harus dipantau setiap hari untuk mengantisipasi serangan hama maupun dampak cuaca.

“Pokoknya gak boleh ada yang jelek dikit. Jadi kita kasih yang terbagus,” kata Yuliana saat ditemui iNews.id, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Kualitas Panen Jadi Prioritas Utama

Menurut dia, anggota KWT sering memanen tanaman lebih cepat ketika melihat tanda-tanda serangan hama. Langkah itu dilakukan agar kualitas sayuran tetap terjaga saat sampai ke tangan warga.

Baca Juga

BRI Hadirkan Promo Spesial KKB The Elite, Nasabah Bisa Bawa Pulang Kendaraan Impian dengan Banyak Keuntungan

“Kita panen kalau sekiranya mau ada ulat, panen sekarang. Kita jual walaupun belum maksimal untuk menjaga kualitasnya,” ujarnya.

Yuliana mengatakan hasil panen KWT Mawar 8 selama ini diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Sayuran dijual dengan harga terjangkau agar bisa dinikmati lebih banyak warga.

Baca Juga

QRIS BRI Jadi Andalan Warung Asep Layani Pembeli, Tak Perlu Cari Uang Kembalian

“Kalau bisa warga semuanya menikmati sayuran yang ada di sini kualitasnya yang bagus, tanpa obat macam-macam,” katanya.

Menurut dia, warga sekitar sudah cukup akrab dengan aktivitas panen KWT Mawar 8. Bahkan tak sedikit yang rutin menunggu informasi panen melalui grup WhatsApp lingkungan.

Baca Juga

KWT Mawar 8 Bersama BRI Beri Manfaat Nyata, Hasil Panen Penuhi Kebutuhan Pangan Warga

Sayuran yang dipanen antara lain pokcoy, caisim, bayam, seledri, hingga sawi pahit. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, berkisar Rp10.000 per kemasan. 

Jika kualitas hasil panen sedikit menurun akibat faktor cuaca, harga akan disesuaikan.

Baca Juga

Didukung BRI, KWT Mawar 8 Sulap Lahan Semak Belukar di Tangerang Jadi Kebun Hidroponik

“Yang beli senang sih, sayurannya lebih manis, muda. Harganya paling tinggi Rp10.000 satu pak,” kata Yuliana.

Dukungan BRI Bantu Pengembangan Kebun Hidroponik

Komitmen menjaga kualitas tersebut semakin mudah dilakukan setelah KWT Mawar 8 mendapatkan dukungan fasilitas dari program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta BRI Bertani di Kota (BRInita). Bantuan tersebut berupa rumah hidroponik, rumah semai, pendopo, hingga perbaikan area kebun yang sebelumnya rawan banjir.

Menurut dia, bantuan dari BRI sangat membantu perkembangan kebun hidroponik yang sebelumnya serba terbatas. Berbagai fasilitas yang diberikan BRI, mulai dari rumah semai, pendopo, hingga perbaikan area kebun, mampu menunjang aktivitas kelompoknya.

Bahkan, kata Yuliana, perwakilan BRI secara proaktif mencatat dan memenuhi kebutuhan yang dianggap penting untuk menunjang perkembangan kebun KWT Mawar 8.

“Pokoknya butuhnya apa yang menunjang kemajuan ini (KWT Mawar 8), okelah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris KWT Mawar 8 Lie Vonny menambahkan kelompoknya lebih memilih menjaga kualitas dibanding mengejar volume produksi. Karena itu, sayuran yang dinilai kurang layak dijual biasanya dibagikan kepada warga.

“Ada saatnya kita memberi, ada saatnya jual. Kalau sayur kami tidak layak untuk jual, kami bagi,” ujar Vonny.

Menurut dia, kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan terbesar dalam budidaya hidroponik. Curah hujan yang tinggi dapat memengaruhi kualitas tanaman dan memicu munculnya hama.

“Kemarin agak kuning karena pengaruh cuaca hujan. Tandon air saya kecampuran air hujan terus, mulai datang hama,” katanya.

Meski dibagikan secara gratis, Vonny memastikan sayuran tetap dikemas dengan baik sebelum diberikan kepada warga.

“Siapa pun yang lewat kami bagi, tapi tetap kami packaging dengan rapi. Gak mau kami mengurangi kualitas,” ujarnya.

“Saya kan jual kualitas, bukan jual kuantitas,” tambahnya.

Hasil Panen Dinikmati Warga Sekitar

Ketua RW 004 Kelurahan Porisgaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, M Amiruddin menilai keberadaan KWT Mawar 8 memberi manfaat nyata bagi warga sekitar. Hasil panen dari KWT Mawar 8 diprioritaskan untuk kebutuhan warga RW 004. 

Menurut dia, sayuran dijual dengan harga lebih murah dibanding pasar agar bisa dijangkau masyarakat sekitar.

“Hasilnya pun dinikmati juga sama warga, harganya pun harga di bawah pasar,” kata Amiruddin.

Dia menilai semangat gotong royong menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat KWT Mawar 8 mampu bertahan hingga sekarang. Selain anggota KWT, banyak warga ikut membantu sesuai kemampuan masing-masing.

“Memang kegiatan ini dari kita untuk warga semua, dan itu dirasakan sama warga kita,” ujarnya.

BRInita Dukung Ketahanan Pangan Perkotaan

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan BRI terus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan dan keberpihakan pada lingkungan. Menurut dia, hasil dari kegiatan urban farming dapat memberikan manfaat bagi anggota KWT maupun masyarakat sekitar.

"Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi,” ujar Dhanny.

Dia menyatakan kegiatan urban farming yang didukung BRI Peduli diharapkan dapat mengurangi polusi lingkungan hingga menambah keasrian lingkungan. Pelaksanaan BRInita juga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini juga mendukung Asta Cita Pemerintah, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," ucap Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

JAKARTA, iNews.id - Warga RW 004 Kelurahan Porisgaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, merasakan manfaat nyata atas keberadaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar 8. Hasil kebun hidroponik binaan KWT Mawar 8 yang berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat sekitar.

Ketua RW 004 Porisgaga Baru, M Amiruddin mengatakan manfaat keberadaan KWT Mawar 8 dirasakan warganya sejak awal berdiri. Hasil panen dijual dengan harga terjangkau agar warga bisa mendapatkan sayuran segar dengan harga lebih murah dibanding pasar.

“Ini hasilnya pun dinikmati juga sama warga, harganya pun harga di bawah pasar,” kata Amiruddin saat ditemui iNews.id di Batuceper, Kota Tangerang, dikutip Selasa (26/5/2026).

Baca Juga

Didukung BRI, KWT Mawar 8 Sulap Lahan Semak Belukar di Tangerang Jadi Kebun Hidroponik

Tak hanya dijual, sebagian hasil panen juga rutin dibagikan kepada petugas lingkungan. Amiruddin menilai semangat berbagi itu menjadi salah satu nilai plus KWT Mawar 8.

“Memang kegiatan ini dari kita untuk warga semua, dan itu dirasakan sama warga kita,” katanya.

Baca Juga

Ditopang KUR BRI, Depot Mirah Bulungan Tetap Eksis Hampir 2 Dekade

Gotong Royong Warga dan Dukungan BRI Perkuat KWT Mawar 8

Amiruddin menjelaskan, setelah kepengurusan RW dibenahi, pihaknya mulai lebih serius mendukung pengembangan KWT Mawar 8. Dukungan diberikan mulai dari tambahan pendanaan hingga pembenahan manajemen kelompok agar lebih tertata.

“Kita support tambahan dana, teman-teman di sini juga aktif semua,” ujarnya.

Baca Juga

KUR BRI Dorong Sate Ayam Barokah Mayestik Naik Kelas, dari Trotoar Kini Sewa Ruko

Dia menilai keberhasilan KWT Mawar 8 tidak lepas dari semangat gotong royong warga. Selain anggota kelompok tani, banyak masyarakat ikut membantu sesuai kemampuan masing-masing.

“Alhamdulillah semua pihak di sini warga yang punya relasi terlibat untuk lingkungan,” katanya.

Baca Juga

Kisah Thio Bangun Craftote, Olah Eceng Gondok Jadi Produk Ekspor lewat Dukungan BRI

Di tengah proses pengembangan itu, Amiruddin juga berupaya mencari dukungan tambahan agar kebun hidroponik bisa berkembang lebih besar. Salah satunya dengan menjalin komunikasi bersama salah satu warga bernama Budi untuk menghubungkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli ke lingkungan RW 004.

“Kebetulan ada warga kita, Pak Budi, saya dekati beliau, saya bilang, ‘Tolong jangan urus lingkungan orang saja, masukkan ke sini CSR-nya BRI,’” ujarnya.

Permintaan tersebut akhirnya mendapat respons positif. Bantuan dari BRI melalui program BRI Bertani di Kota (BRInita) kemudian diberikan dalam bentuk fasilitas penunjang kebun hidroponik senilai Rp50 juta.

“Bantuan dalam bentuk fasilitas, sekitar Rp50 juta dalam bentuk barang,” kata Amiruddin.

Menurut dia, bantuan itu sangat membantu pengembangan kebun, terutama karena area tersebut sebelumnya rawan banjir. Lahan kemudian ditinggikan menggunakan tanah merah agar tanaman tidak mudah rusak saat hujan turun.

Selain itu, berbagai fasilitas penunjang dari BRI seperti rumah semai, pendopo, hingga area pembibitan juga ikut dibangun untuk mendukung aktivitas anggota KWT.

“Ini tadinya daerah banjir, jadi diuruk semua kemarin mungkin ada 10 truk tanah merah,” ujarnya.

Tak Hanya Panen Sayur, Juga Berbagi ke Warga

Ketua KWT Mawar 8, Yuliana Sri Prihantini mengatakan keberadaan fasilitas baru membuat aktivitas menanam menjadi lebih maksimal. Dia mengaku awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang pertanian saat mulai mengelola lahan kosong tersebut.

“Hobinya sebenarnya bukan menanam, saya dulu hobinya mengajar,” katanya.

Yuliana bersama sejumlah warga kemudian belajar menanam secara autodidak. Awalnya mereka hanya menanam kangkung dan beberapa jenis sayuran sederhana sebelum akhirnya berkembang menjadi kebun hidroponik.

“Pertama kali kami menanam kangkung dulu, hidroponik ini belum ada,” ujarnya.

Kini KWT Mawar 8 menanam berbagai jenis sayuran seperti caisim, pokcoy, bayam, seledri hingga sawi pahit. Hasil panen tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan kelompok sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar.

Sekretaris KWT Mawar 8, Lie Vonny mengatakan keberadaan rumah hidroponik bantuan BRI membuat kapasitas produksi sayuran meningkat dibanding sebelumnya.

Meski sudah berkembang, Vonny menegaskan KWT Mawar 8 tetap mempertahankan semangat sosial dan kebersamaan antarwarga.

“Kalau panen selalu izin, ‘Bu, boleh gak kami bagi posyandu? Bu, boleh gak kami bagi security?’ jadi kita berbagi,” ujarnya.

BRInita Dorong Ketahanan Pangan

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan BRI terus menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan dan keberpihakan pada lingkungan. Menurut dia, hasil dari kegiatan urban farming dapat memberikan manfaat bagi anggota KWT maupun masyarakat sekitar.

"Panen bisa dipakai untuk pangan keluarga, dijual untuk tambah penghasilan, atau ditukar dalam program sosial sebagai apresiasi,” ujar Dhanny.

Dia menyatakan kegiatan urban farming yang didukung BRI Peduli diharapkan dapat mengurangi polusi hingga menambah keasrian lingkungan. Pelaksanaan BRInita juga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini juga mendukung Asta Cita Pemerintah, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi," ucap Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 megawatt (MW) sebagai proyek strategis daerah untuk mendukung transisi energi dan pengembangan energi hijau di wilayah tersebut.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengatakan proyek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur kelistrikan, tetapi juga diharapkan menjadi penopang pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan Rudy saat menghadiri Groundbreaking Ceremony PLTA Batoq Kelo dan Access Road Kaltara di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, proyek energi baru terbarukan tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Kehadiran proyek hidropower tersebut diyakini akan membawa dampak transformatif bagi masyarakat, khususnya di wilayah Mahakam Ulu dan kawasan perbatasan Kalimantan Timur-Kalimantan Utara," ujarnya dalam keterangan resmi.

Rudy menilai posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu kawasan perdagangan karbon di Asia Pasifik mendorong percepatan pengembangan energi hijau sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Namun, dia mengingatkan pembangunan infrastruktur energi berskala besar tetap harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

"Jangan sampai listriknya besar, tapi masyarakat sekitar masih gelap. Harapan kami, 300 megawatt ini benar-benar memberi penerangan dan manfaat bagi masyarakat," tegas Rudy.

Selain pembangunan PLTA, proyek tersebut juga mencakup pembangunan jalan sepanjang 122 kilometer dan jembatan sepanjang 120 meter yang akan menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap konektivitas itu dapat membuka akses wilayah pedalaman, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong aktivitas masyarakat di kawasan terpencil.

"Kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung agar proyek ini berjalan lancar dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Di sisi lain, Rudy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan energi hijau, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut dia, pengembangan proyek energi terbarukan tetap harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem di tengah ekspansi pembangunan infrastruktur berskala besar.

"Investasi energi hijau harus menjadi pembangkit harapan bagi masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya.

Ini adalah proyek tenaga terbarukan terbesar di Kalimantan Timur saat ini

Samarinda (ANTARA) - Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt (MW) di Provinsi Kalimantan Timur resmi mulai dibangun.

"Ini adalah proyek tenaga terbarukan terbesar di Kalimantan Timur saat ini," kata Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat kegiatan peletakan batu pertama PLTA Batoq Kelo, digelar di Samarinda, Senin.

Hashim menjelaskan proyek PLTA Batoq Kelo tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sebelum tahun 2060.

Langkah ini, kata dia, sangat krusial dalam upaya membangun kemandirian energi Indonesia di tengah ancaman krisis geopolitik global yang sering dapat memicu kelangkaan pasokan bahan bakar minyak.

Ia juga mengapresiasi dedikasi investor yang rutin mengunjungi lokasi berjarak 600 kilometer dari Samarinda guna memastikan keberhasilan nilai investasi hampir Rp13 triliun tersebut.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan PLTA Batok Kelo di Mahakam Ulu, Kaltim, merupakan pembangkit hidro dengan biaya produksi yang secara nyata sangat bersaing melawan energi batu bara.

Darmawan optimistis konstruksi infrastruktur energi yang menelan dana hingga 700 juta dolar AS tersebut bisa diselesaikan secara optimal lebih cepat dari target awal lima tahun.

"Kehadiran mega proyek energi hijau ini juga mampu membuka banyak lapangan kerja baru pada sektor pekerjaan sipil yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar," kata dia.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyambut proyek ini karena selaras dengan visi menjadikan provinsi tersebut sebagai barometer utama perdagangan karbon di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Rudy, PLTA Batoq Kelo di wilayah Kabupaten Mahakam Hulu ini tidak hanya akan menerangi kawasan perkotaan tetapi juga mampu menjangkau area terpencil.

"Pembangunan PLTA kapasitas besar ini turut diiringi oleh pembukaan akses jalan raya sepanjang 122 kilometer serta jembatan 120 meter yang segera menghubungkan Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Barat," ungkap Rudy.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk menjaga iklim investasi kondusif pada sektor hijau demi memberikan dampak kesejahteraan yang positif bagi masyarakat lokal.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat layanan transportasi inklusif bagi kelompok rentan hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas pelayanan, serta kapasitas sumber daya manusia.

"Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif Kelompok Rentan Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kemenhub secara daring dan luring di Jakarta.

Dia mengatakan, pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang setara, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat di wilayah 3T.

Arif menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penyelenggara transportasi untuk melakukan transformasi layanan agar semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir sektor transportasi nasional telah mencatat berbagai kemajuan signifikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, maupun kualitas layanan kepada masyarakat.

Meski demikian, manfaat pembangunan transportasi yang berkeadilan dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Menurutnya pula kelompok rentan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan transportasi, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sensitivitas pelayanan. Karena itu, pelayanan transportasi yang inklusif menjadi kebutuhan krusial sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

“Kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan ganda yaitu keterbatasan akses fisik dan kurangnya kepekaan layanan. Oleh karena itu, tema workshop hari ini ‘Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif’ bukan sekadar slogan," katanya.

"Ini adalah sebuah kebutuhan mendesak, bahkan sebuah keharusan moral dan hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tambahnya.

Dia menegaskan, terdapat tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan transportasi inklusif, yakni akselerasi kebijakan yang ramah kelompok rentan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Transportasi yang responsif tidak lahir dari infrastruktur saja, tetapi juga dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan harus dibekali pelatihan mengenai pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus,” katanya.

Workshop pelayanan transportasi ramah kelompok rentan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Saat itu, sebanyak 19 operator transportasi menandatangani komitmen bersama untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang ramah disabilitas.

Tahun ini menjadi pelaksanaan workshop kedelapan yang diselenggarakan PPTB bersama Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan dan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).

Pada tahun ini pula, workshop diikuti sebanyak 252 peserta yang terdiri dari perwakilan unit kerja Kementerian Perhubungan, operator transportasi, BUMN dan BUMS sektor transportasi, kementerian/lembaga, serta komunitas disabilitas.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penyedia layanan transportasi dalam memberikan pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung proses transformasi yang saat ini terus difokuskan pada penguatan fundamental bisnis

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari komitmen memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah koordinasi, termasuk audiensi serta tindak lanjut penyampaian informasi terkait penguatan tata kelola komersial yang melibatkan sejumlah jajaran manajemen Garuda Indonesia pada Maret 2026.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung proses transformasi yang saat ini terus difokuskan pada penguatan fundamental bisnis, governance, serta praktik bisnis yang lebih prudent, transparan, dan akuntabel," kata Head of Corporate Communications Garuda Indonesia Dicky Irchamsyah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dicky menyampaikan bahwa hal tersebut sekaligus meluruskan konteks sejumlah pemberitaan yang beredar terkait pemanggilan salah satu direksi Garuda Indonesia.

Dia meluruskan konteks pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses korespondensi permintaan informasi dan penguatan koordinasi yang dilakukan Kejaksaan Agung RI kepada sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan manajemen Garuda Indonesia terkait penguatan aspek tata kelola komersial perusahaan.

Lebih lanjut, Dicky menjelaskan selain Direktur Niaga Garuda Indonesia, terdapat sejumlah pihak terkait lainnya dari jajaran manajemen yang turut dimintai keterangan dan informasi sebagai bagian dari proses koordinasi dan alignment dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan.

Garuda Indonesia memastikan akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kejaksaan Agung RI serta mendukung penuh penyampaian data maupun informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Sebagai national flag carrier, tambah Dicky, Garuda Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan transformasi perusahaan secara konsisten melalui penguatan governance, operational discipline, serta budaya akuntabilitas guna mendukung terciptanya perusahaan yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan ancaman darurat sampah nasional. Awal 2026, timbunan sampah Indonesia telah menembus 26 juta ton, dengan 56,72% berasal dari rumah tangga.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, dalam pencanangan Gerakan Indonesia Asri di Situ Gede, Bogor, Jumat (8/5/2026).

Menurut Safrizal, jika tren ini tak terkendali, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diprediksi penuh sebelum 2030. Dalam kesempatan itu, Safrizal menekankan empat prinsip lingkungan sebagaimana arahan presiden yakni, aman, sehat, resik, dan indah.

Safrizal mengajak masyarakat menanam pohon, membudayakan 4R yakni, Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, serta memulai pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu, Safrizal juga menekankan pentingnya penanaman pohon untuk menjaga lingkungan.

“Setiap orang minimal sekali seumur hidup harus menanam pohon. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru,” ujarnya.

Lihat video: Tinjau Pengolahan Sampah: Prabowo Sebut Ini Jadi Contoh, Teknologi Sederhana Tapi Efektif



Safrizal juga menegaskan peran Satpol PP sebagai pelopor gerakan Indonesia Asri dengan pendekatan humanis dan persuasif, bukan sekadar penindakan. Safrizal meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) perkuat kebijakan lingkungan, penyediaan sarana pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau.

“Kepada masyarakat pentingnya langkah sederhana membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai kategori serta menjaga kebersihan lingkungan, dan merawat fasilitas umum,” ucapnya.

Gerakan Indonesia Asri sebelumnya dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kini mulai diimplementasikan secara nasional. Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim turut hadir dalam momentum tersebut. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi budaya kebersihan baru, bukan sekadar seremoni.

YAHUKIMO - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Satreskrim Polres Yahukimo terus mengintensifkan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo. Penyidik mendalami keterangan dua orang yang sebelumnya ditangkap pada Jumat, 1 Mei 2026.

Dua pelaku berinisial YH (25) dan MS alias BS alias MS (23). Keduanya diperiksa secara intensif guna mengungkap keterkaitan dengan jaringan KKB Kodap XVI Yahukimo, khususnya Batalyon Yamue.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, YH mengakui tidak tergabung sebagai anggota aktif kelompok tersebut, namun pernah membantu mengantarkan logistik kepada salah satu anggota KKB berinisial AH. Keterangan tersebut saat ini masih terus didalami untuk memastikan tingkat keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas kelompok.

Dari hasil pemeriksaan MS, penyidik memperoleh sejumlah fakta yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam jaringan KKB. MS diketahui bergabung dengan KKB Batalyon Yamue sejak akhir 2024 dan terlibat dalam aktivitas kelompok di Yahukimo.

Hasil pemeriksaan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi dan pelaku lain yang telah lebih dahulu diproses hukum yakni MH alias H dan KB alias KG. Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan adanya keterkaitan MS dengan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/IV/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES YAHUKIMO/POLDA PAPUA tanggal 7 April 2025.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, hasil gelar perkara, terhadap MS alias BS alias MS. Terhadap tersangka, penyidik menerapkan ketentuan hukum dengan primair Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP Subsidair Pasal 458 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menuturkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas Damai Cartenz dalam mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi, khususnya berkaitan dengan jaringan KKB di Yahukimo.

“Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi. Setiap proses penyidikan dilakukan secara profesional dan berbasis alat bukti yang kuat, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Yusuf, Senin (4/5/2026).

Selain penetapan tersangka, penyidik juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara pembunuhan maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodap XVI Yahukimo.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan setiap proses hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Setiap individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum berlaku. Penegakan hukum ini dilakukan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026