Bisnis.com, ROKAN HILIR-- Petani padi di Desa Mukti Jaya di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dulunya menghadapi tantangan besar dalam efisiensi penggunaan pupuk.
Sebelum adanya penerapan teknologi pertanian modern, para petani di desa transmigrasi yang dibuka sejak 1981 ini harus menghabiskan hingga 400 ton pupuk per hektare untuk tiap musim tanam di lahan sawah mereka.
Pembina Gapoktan Mukti Jaya, Alkahfi Sutikno menceritakan bahwa sebelum tahun 2022, sistem pertanian di desanya masih sepenuhnya mengandalkan cara tradisional. Petani belum memiliki data kondisi tanah maupun cuaca yang akurat, sehingga penggunaan pupuk kerap tidak tepat sasaran.
“Dulu kami pakai sistem kira-kira. Kalau tanaman terlihat kurang subur, pupuknya ditambah lagi. Akibatnya boros, bisa sampai 400 ton per musim tanam per hektarenya,” ujar Alkahfi kepada tim Bisnis Indonesia Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (16/10/2025).
Selain soal pupuk, pihaknya mengalami tantangan terbesar saat ini justru terjadi pada tahap pascapanen dan pemasaran hasil padi.
Menurutnya para petani di Mukti Jaya sempat mengalami kesulitan menjual gabah saat panen raya. Salah satu kasus terjadi di wilayah Balam, di mana gabah hasil panen tidak laku selama dua hari karena kilang padi tutup akibat tidak sanggup membeli di harga Rp6.500 per kilogram.
“Kalau harga sampai Rp6.500, kilang kecil sulit dapat keuntungan. Akibatnya, ketika panen raya bisa 100 ton per hari, kilang tidak mampu menampung semua,” ujarnya.
Kondisi ini membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi hasil panen ke lokasi kilang yang jauh. Jarak antara Mukti Jaya ke Balam mencapai dua jam perjalanan, sementara biaya angkut gabah dari sawah ke truk mencapai Rp280 per kilogram atau sekitar Rp17.000 per karung isi 60 kilogram.
“Selain biaya angkut, ada juga upah tenaga kerja yang bisa lebih dari Rp500 ribu per orang per hari. Jadi biaya operasional pascapanen cukup besar,” jelasnya.
Kendala lainnya adalah terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pengolahan gabah. Di Mukti Jaya belum ada kilang besar karena akses jalan yang tidak memadai.
Jalan desa hingga kinipun belum bisa dilalui truk tronton sehingga hasil panen harus dikirim ke kilang di daerah lain. Kapasitas pengeringan dan gudang Bulog setempat juga belum mampu menampung produksi petani.
“Waktu panen sebelumnya, Bulog hanya bisa tampung sekitar 50 ton, padahal hasil panen jauh lebih besar,” kata Alkahfi.
Ia menilai, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau kerja sama dengan pihak swasta sangat diperlukan untuk memperkuat sistem hilirisasi beras di daerah.
“Kalau BUMD bisa mengolah dan menyerap beras hasil petani lokal, itu akan jadi solusi besar. Selama ini yang kami khawatirkan adalah harga gabah jatuh saat panen raya,” ucapnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokan Hilir, Cicik Mawardhi Athar, mengakui masih banyak tantangan di sektor pertanian sawah di daerah itu terutama terkait biaya produksi dan pengolahan.
“Rata-rata biaya petani saat ini Rp1.500 per kilogram gabah, dan sekitar 60% dari biaya itu berasal dari kebutuhan operasional seperti listrik,” ujarnya.
Dia menambahkan, kapasitas kilang lokal di Rokan Hilir juga belum mampu bersaing dengan kilang besar dari daerah lain.
“Biaya kemasan dan label beras di sini bisa mencapai Rp1.500 per karung, jauh lebih tinggi dibanding kilang besar yang sudah efisien karena skala produksinya besar,” jelasnya.