Bisnis.com, PEKANBARU - Sudah sejak lama Riau mengalami masalah klasik dalam pengendalian harga bahan pangan, karena sejatinya daerah itu bukanlah sentra penghasil tanaman pangan sehingga sangat bergantung ke daerah tetangganya.

Salah satu solusi yang sudah direncanakan pemprov di antaranya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan sejak beberapa tahun sebelumnya, dan kini di awal 2025 sudah terwujud dengan hadirnya BUMD PT Riau Pangan Bertuah (RPB).

Menjelang akhir 2025, RPB semakin menunjukkan perannya sebagai ujung tombak pengendalian harga pangan di Provinsi Riau. Dua komoditas yang paling menjadi sorotan adalah cabai dan beras, juga penyumbang utama inflasi yang kerap membuat harga kebutuhan pokok melonjak di pasar.

Di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi, Direktur BUMD Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, menegaskan pihaknya telah menyiapkan strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mulai dari operasi pasar murah, penguatan rantai produksi, hingga digitalisasi pertanian dan pemberdayaan petani muda di desa.

“Cabai merupakan salah satu komoditas penyebab inflasi di Riau. Sesuai arahan Gubernur, kami melakukan langkah-langkah jangka pendek sampai panjang. Untuk tahap awal, kami sudah menggelar operasi pasar murah di berbagai pasar dan kelurahan dengan harga jual Rp65.000 per kilogram, padahal harga pasar masih di kisaran Rp100.000. Ini bentuk upaya kami agar masyarakat tidak terlalu terbebani,” kata Ade kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Langkah serupa juga dilakukan untuk menjaga harga beras. Melalui program contract farming di Kabupaten Siak, pihaknya membeli hasil panen gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram dari lahan seluas 200 hektare. Gabah itu kemudian digiling menjadi beras dengan merek “Selembayung”, beras khas Riau yang kini sudah diproses perizinannya agar dapat dipasarkan luas di Pekanbaru.

“Kerja sama ini kami jalankan dengan penggilingan lokal agar rantai pasok tetap di daerah. Tujuan kami bukan hanya menjaga harga, tapi juga menciptakan identitas beras lokal yang berkualitas dan mampu bersaing,” ujar Ade.

Selain memperkuat sektor produksi, BUMD Riau Pangan Bertuah juga memperluas akses masyarakat terhadap pangan murah melalui berbagai jaringan distribusi. Program utama mereka adalah Topan (Toko Pengendalian Inflasi Pangan), sebuah swalayan yang menyediakan 12 jenis bahan pokok dengan harga lebih rendah dibanding pasar dengan lokasi di Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru.

Dalam jangka panjang, RPB tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada masa depan pertanian Riau. Ade mengungkapkan, pihaknya sebagai Duta Petani Milenial di Indonesia mengaku telah mempelajari sistem digital farming berbasis Internet of Things (IoT) yang telah diadopsi dari Korea Selatan. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan hasil panen petani secara signifikan.

Hingga kini upaya pengendalian harga pangan di Provinsi Riau terus menunjukkan hasil positif. Sinergi antara Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Pemerintah Provinsi, BULOG, BUMD bidang pangan dan instansi terkait lainnya dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan pangan utama seperti beras, cabai merah, dan bawang merah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad, mengatakan bahwa program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog menjadi dua instrumen penting dalam menekan laju inflasi, terutama pada kelompok volatile food yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan.

“Melalui sinergi antara BI, Pemprov Riau, BULOG, BUMD bidang pangan, dan instansi lainnya, kami fokus menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan strategis. GPM berperan menstabilkan harga di pasar ketika terjadi lonjakan permintaan, seperti menjelang hari besar keagamaan, sementara SPHP oleh BULOG memastikan pasokan beras tetap mencukupi dengan harga terjangkau,” ujar Panji.

Dia menjelaskan, kombinasi dua program tersebut tidak hanya membantu menekan gejolak harga, tetapi juga menumbuhkan ekspektasi positif di masyarakat terhadap kestabilan harga pangan. Dampaknya, daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan dengan lebih efektif.

Panji menambahkan, bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau, sinergi ini merupakan wujud nyata penerapan strategi 4K dalam pengendalian inflasi yakni Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Dalam konteks Riau, dua aspek pertama menjadi fokus utama untuk memastikan harga bahan pangan tetap stabil di tengah tantangan cuaca dan fluktuasi pasokan dari daerah sentra produksi.

“Implementasi program GPM dan SPHP secara konsisten telah berkontribusi signifikan terhadap terjaganya stabilitas inflasi di Riau, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” kata Panji.

Bisnis.com, PEKANBARU — Fluktuasi harga cabai yang kerap terjadi di Provinsi Riau dinilai tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tetapi juga karena ketergantungan masyarakat terhadap pasokan dari luar daerah.

Ekonom Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, menilai bahwa preferensi konsumen di Riau yang lebih menyukai cabai dari Bukittinggi turut memengaruhi kestabilan harga di pasar lokal.

“Konsumen cabai di Riau memang lebih menyukai cabai Bukittinggi. Cabai dari Jawa, meskipun harganya lebih murah, tetapi di pasaran kurang diminati,” ujarnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia, belum lama ini.

Menurutnya, pasokan cabai dari Sumatera Barat (Sumbar) bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi permintaan di provinsi tersebut. Saat permintaan di Sumbar meningkat, distribusi ke Riau akan berkurang sehingga memicu lonjakan harga di pasar lokal.

“Masyarakat Riau harus diajarkan untuk mampu menghasilkan cabai sendiri agar bisa meredam gejolak inflasi ketika pasokan menurun. Meskipun sulit mengubah selera konsumsi, tetapi belajar mengonsumsi cabai produksi sendiri jauh lebih baik untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Edyanus menambahkan, upaya menjaga kestabilan harga pangan tidak cukup hanya mengandalkan petani. Pemerintah daerah perlu membentuk lembaga atau perusahaan daerah yang berfungsi sebagai penyangga harga dan pengendali pasokan pangan strategis.

“Riau memang harus memiliki semacam perusahaan daerah atau BUMD di bidang pangan yang berperan seperti Bulog, untuk menjadi stabilisator gejolak harga. Lembaga ini bisa membeli hasil panen petani saat harga turun dan mengatur distribusi ke pasar saat pasokan menipis,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa penguatan sistem pangan daerah harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta agar hasilnya optimal dan berkelanjutan.

“Semua sektor harus mendukung. Sinergi antar kabupaten, kota, dan provinsi sangat penting agar kebijakan pengendalian harga pangan berjalan efektif dan memberi manfaat bagi petani maupun konsumen,” pungkasnya.