Bisnis.com, PEKANBARU - Produksi beras di Provinsi Riau hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri.

Dari total kebutuhan beras sekitar 436.000 ton per tahun, produksi beras Riau pada 2025 baru mencukupi sekitar 27% atau sebesar 133.000 ton.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah, meskipun produksi padi lokal terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa, kebutuhan beras Riau mencapai 436.000 ton per tahun. Sementara produksi beras kita baru sekitar 133.000 ton, sehingga hanya mampu mencukupi sekitar 27% kebutuhan,” ujar Syahrial Abdi, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan data produksi, padi di Provinsi Riau menunjukkan tren pertumbuhan positif. Dalam dua tahun terakhir, produksi padi meningkat sebesar 12,7%, dari 205.973 ton menjadi 232.071 ton. Peningkatan ini turut berdampak pada kenaikan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk.

Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras Riau pada 2025 tercatat tumbuh 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Syahrial menyebutkan, peningkatan produksi ini menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan strategi jangka menengah dan panjang yang konsisten.

“Peningkatan produksi padi dan beras ini tentu memperkuat ketahanan pangan daerah. Tetapi kita harus realistis, karena jarak antara produksi dan kebutuhan masih cukup besar,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah pembangunan pangan hingga tahun 2029 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut difokuskan pada empat prioritas utama.

Pertama, meningkatkan ketersediaan dan produksi pangan daerah, khususnya komoditas strategis seperti padi dan jagung, yang dijadikan sebagai baseline atau titik acuan kinerja pembangunan pangan daerah.

Kedua, mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah secara bertahap, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal.

Ketiga, meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan lahan pertanian melalui berbagai upaya, antara lain optimasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian.

Keempat, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong regenerasi petani melalui penguatan peran petani milenial agar sektor pertanian tetap berkelanjutan di masa depan.

“Kita juga berfokus pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan regenerasi petani, termasuk memperkuat peran petani milenial sebagai tulang punggung pertanian ke depan,” pungkas Syahrial.

Pemprov Riau berharap, dengan implementasi kebijakan tersebut secara konsisten, produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

Bisnis.com, PEKANBARU - Sudah sejak lama Riau mengalami masalah klasik dalam pengendalian harga bahan pangan, karena sejatinya daerah itu bukanlah sentra penghasil tanaman pangan sehingga sangat bergantung ke daerah tetangganya.

Salah satu solusi yang sudah direncanakan pemprov di antaranya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan sejak beberapa tahun sebelumnya, dan kini di awal 2025 sudah terwujud dengan hadirnya BUMD PT Riau Pangan Bertuah (RPB).

Menjelang akhir 2025, RPB semakin menunjukkan perannya sebagai ujung tombak pengendalian harga pangan di Provinsi Riau. Dua komoditas yang paling menjadi sorotan adalah cabai dan beras, juga penyumbang utama inflasi yang kerap membuat harga kebutuhan pokok melonjak di pasar.

Di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi, Direktur BUMD Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, menegaskan pihaknya telah menyiapkan strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mulai dari operasi pasar murah, penguatan rantai produksi, hingga digitalisasi pertanian dan pemberdayaan petani muda di desa.

“Cabai merupakan salah satu komoditas penyebab inflasi di Riau. Sesuai arahan Gubernur, kami melakukan langkah-langkah jangka pendek sampai panjang. Untuk tahap awal, kami sudah menggelar operasi pasar murah di berbagai pasar dan kelurahan dengan harga jual Rp65.000 per kilogram, padahal harga pasar masih di kisaran Rp100.000. Ini bentuk upaya kami agar masyarakat tidak terlalu terbebani,” kata Ade kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia.

Langkah serupa juga dilakukan untuk menjaga harga beras. Melalui program contract farming di Kabupaten Siak, pihaknya membeli hasil panen gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram dari lahan seluas 200 hektare. Gabah itu kemudian digiling menjadi beras dengan merek “Selembayung”, beras khas Riau yang kini sudah diproses perizinannya agar dapat dipasarkan luas di Pekanbaru.

“Kerja sama ini kami jalankan dengan penggilingan lokal agar rantai pasok tetap di daerah. Tujuan kami bukan hanya menjaga harga, tapi juga menciptakan identitas beras lokal yang berkualitas dan mampu bersaing,” ujar Ade.

Selain memperkuat sektor produksi, BUMD Riau Pangan Bertuah juga memperluas akses masyarakat terhadap pangan murah melalui berbagai jaringan distribusi. Program utama mereka adalah Topan (Toko Pengendalian Inflasi Pangan), sebuah swalayan yang menyediakan 12 jenis bahan pokok dengan harga lebih rendah dibanding pasar dengan lokasi di Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru.

Dalam jangka panjang, RPB tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada masa depan pertanian Riau. Ade mengungkapkan, pihaknya sebagai Duta Petani Milenial di Indonesia mengaku telah mempelajari sistem digital farming berbasis Internet of Things (IoT) yang telah diadopsi dari Korea Selatan. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan hasil panen petani secara signifikan.

Hingga kini upaya pengendalian harga pangan di Provinsi Riau terus menunjukkan hasil positif. Sinergi antara Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Pemerintah Provinsi, BULOG, BUMD bidang pangan dan instansi terkait lainnya dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan pangan utama seperti beras, cabai merah, dan bawang merah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad, mengatakan bahwa program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog menjadi dua instrumen penting dalam menekan laju inflasi, terutama pada kelompok volatile food yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan.

“Melalui sinergi antara BI, Pemprov Riau, BULOG, BUMD bidang pangan, dan instansi lainnya, kami fokus menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan strategis. GPM berperan menstabilkan harga di pasar ketika terjadi lonjakan permintaan, seperti menjelang hari besar keagamaan, sementara SPHP oleh BULOG memastikan pasokan beras tetap mencukupi dengan harga terjangkau,” ujar Panji.

Dia menjelaskan, kombinasi dua program tersebut tidak hanya membantu menekan gejolak harga, tetapi juga menumbuhkan ekspektasi positif di masyarakat terhadap kestabilan harga pangan. Dampaknya, daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan dengan lebih efektif.

Panji menambahkan, bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau, sinergi ini merupakan wujud nyata penerapan strategi 4K dalam pengendalian inflasi yakni Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Dalam konteks Riau, dua aspek pertama menjadi fokus utama untuk memastikan harga bahan pangan tetap stabil di tengah tantangan cuaca dan fluktuasi pasokan dari daerah sentra produksi.

“Implementasi program GPM dan SPHP secara konsisten telah berkontribusi signifikan terhadap terjaganya stabilitas inflasi di Riau, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” kata Panji.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Provinsi Riau hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian pangan, terutama di sektor padi dan beras.

Berdasarkan data Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, saat ini produksi beras di Riau baru mampu memenuhi sekitar 22% dari total kebutuhan masyarakat.

Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau Wiwik Suryani mengatakan bahwa kondisi ini terjadi karena Riau bukan daerah produsen utama pangan, melainkan lebih kuat di sektor perkebunan.

“Provinsi Riau memang bukan daerah produsen utama pangan. Kita lebih dikenal kuat di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Namun kami tetap optimis mengembangkan ketahanan pangan agar ke depan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya kepada tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Bisnis Indonesia, Senin (3/11/2025).

Untuk menutup kekurangan pasokan, Riau masih bergantung pada suplai beras dari daerah penyangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Pulau Jawa.

Wiwik menjelaskan, salah satu kendala utama peningkatan produksi padi di Riau adalah terbatasnya lahan baku sawah yang berfungsi optimal. Dari total sekitar 59.000 hektare lahan baku sawah, baru sekitar 30% yang benar-benar berfungsi.

“Lahan sawah kita tersebar di beberapa kabupaten seperti Indragiri Hilir, Siak, dan Rokan Hilir. Namun masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan maksimal karena persoalan irigasi dan produktivitas yang rendah,” jelasnya.

Kemudian dia menyebutkan di beberapa daerah seperti Rohil dan Siak, petani masih mengikuti kearifan lokal dalam menentukan waktu tanam dan pemilihan benih.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi agar petani bisa meningkatkan frekuensi tanam dan hasil produksi.

Selain masalah produktivitas, Riau juga menghadapi kendala di tahap pascapanen. Wiwik mengakui banyak gabah hasil panen petani masih harus dibawa ke luar daerah, untuk digiling menjadi beras karena minimnya fasilitas pengolahan modern di dalam provinsi.

“Ini menjadi tantangan tersendiri. Kami sudah mengajukan proposal bantuan alat pascapanen ke Kementerian Pertanian agar petani bisa mengolah hasil panennya sendiri di daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, ROKAN HILIR-- Fenomena banyaknya padi asal Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang dibawa keluar Provinsi Riau untuk digiling terus menjadi sorotan. Para pengusaha kilang padi setempat mengaku kondisi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, dan hingga kini belum ada solusi yang nyata.

Salah satu pengusaha kilang padi di Kecamatan Rimba Melintang, Dasun pemilik Sri Marahayu Rice Mill menyebut bahwa ketertinggalan fasilitas dan kapasitas kilang lokal menjadi penyebab utama padi Rohil lebih banyak digiling di luar daerah.

“Padi dari Rohil banyak dibawa ke provinsi tetangga karena alat mereka lebih canggih dan kapasitasnya besar. Setelah digiling di sana, berasnya dijual lagi ke sini dengan harga Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilogram,” ungkap Dasun kepada tim Bisnis Indonesia Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (16/10/2025).

Dia menjelaskan, kilang miliknya saat ini hanya mampu mengeringkan sekitar 6 ton gabah dalam 10–15 jam proses kerja. Dengan kapasitas kecil dan mesin yang terbatas, sulit bagi pengusaha lokal untuk menyaingi kilang besar dari luar Riau.

“Kalau mesin kami, masih kecil kapasitasnya. Kami dikontrak Bulog untuk menyerap gabah petani, tapi dari biaya langsir, pengeringan sampai penggilingan, semuanya kami tanggung. Biaya operasional bisa Rp1.000 per kilogram,” terangnya.

Dari perhitungan itu, kata Dasun, margin keuntungan yang didapat juga sangat tipis. Jika kualitas padi bagus, keuntungan hanya sekitar Rp1.000 per kilogram, sedangkan untuk padi dengan kualitas sedang ke bawah, laba bisa turun menjadi Rp500 per kilogram.

“Kalau jual beras Rp14.500 per kilogram itu cuma dapat lelah aja. Baru bisa untung Rp500 kalau jual Rp15.000 per kilogram,” ujarnya.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendemen beras yang sulit mencapai 50% serta menyusutnya lahan pertanian di wilayah Rohil. Selain jumlah petani yang berkurang, banyak lahan produktif yang kini beralih fungsi.

“Dulu lahan masih luas, gabah banyak. Sekarang lahan makin berkurang dan kilang makin banyak. Jadi bahan bakunya makin susah,” tambahnya.

Dasun berharap pemerintah daerah bisa turun tangan memberikan bantuan peningkatan kapasitas peralatan bagi kilang padi lokal agar padi hasil panen di Rohil tidak terus dibawa ke luar provinsi.

“Kalau alat kami bisa ditingkatkan, kami yakin bisa olah dan jual beras sendiri di sini tanpa harus keluar Riau. Tapi kalau dibiarkan, padi Rohil akan terus keluar dan petani kita juga yang rugi,” pungkasnya.