Bisnis.com, INDRAMAYU - Produktivitas padi di wilayah Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, menunjukkan lonjakan signifikan menjelang panen raya.

Berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan di Blok Buyut Kunir, Desa Juntikedokan, Senin (4/5/2026), estimasi hasil mencapai 13,92 ton per hektare Gabah Kering Panen (GKP), jauh melampaui rata-rata produksi setempat yang berada di kisaran 7,7 ton per hektare.

Camat Juntinyuat Ali Alamudin mengatakan, angka tersebut diperoleh melalui metode ubinan dengan pengambilan sampel lahan berukuran 2,5 x 2,5 meter. Dari sampel tersebut, hasil timbangan mencapai 8,7 kilogram yang kemudian dikonversikan ke skala hektare.

"Hasil ubinan ini menjadi acuan awal untuk melihat potensi panen secara lebih akurat. Dari data yang ada, produktivitasnya cukup tinggi dibandingkan rata-rata wilayah," kata Ali, Kamis (8/5/2026).

Dia menjelaskan, selain sebagai alat ukur produksi, ubinan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja sektor pertanian, khususnya menjelang panen raya yang diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat.

Menurut Ali, capaian tersebut mencerminkan kondisi tanaman yang optimal di lapangan. Hal ini terlihat dari jumlah rumpun sebanyak 56 dengan kisaran anakan antara 50 hingga 60 per rumpun, serta seluruh malai terisi penuh atau produktif.

"Ini menunjukkan kondisi pertumbuhan tanaman cukup baik dan berpotensi menghasilkan panen maksimal," ujarnya.

Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Juntinyuat, Rido Mardianto, menegaskan data ubinan memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan pertanian berbasis angka.

"Data ini penting sebagai pijakan dalam merumuskan langkah strategis ke depan, baik untuk peningkatan produksi maupun efisiensi budidaya," kata Rido.

Dia menambahkan, capaian produktivitas di atas 13 ton per hektare tergolong tinggi dan dapat menjadi referensi bagi wilayah lain, terutama dalam upaya meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan.

Dari sisi teknis budidaya, hasil tersebut didukung oleh penggunaan varietas padi Ciherang Cap Beruang serta pemanfaatan pupuk hayati cair bantuan pemerintah, yakni Extragen. Kombinasi ini dinilai mampu meningkatkan kesuburan tanah sekaligus mendorong pertumbuhan anakan secara optimal.

Ketua Kelompok Tani Srikandi Desa Juntikedokan, H. Warnidi, mengatakan pemupukan dilakukan secara bertahap, dimulai sebelum tanam, dilanjutkan pada fase awal pertumbuhan, dan diakhiri dengan pemupukan tabur.

"Pupuk diberikan minimal dua kali, sebelum tanam dan saat awal pertumbuhan. Setelah itu dilanjutkan pemupukan tabur untuk menjaga produktivitas tanaman," ujarnya.

Menurut Warnidi, dukungan dari pemerintah dan pendampingan petugas lapangan turut berperan dalam meningkatkan hasil panen. Ia berharap capaian tersebut dapat diikuti dengan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

"Kalau hasilnya bagus, kami berharap harga juga ikut mendukung supaya petani bisa lebih sejahtera," katanya.

Sebagai pembanding, rata-rata produksi padi di wilayah sekitar masih berada di angka 7,7 ton per hektare. Dengan demikian, hasil ubinan di Desa Juntikedokan menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat.

Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pertanian daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan menjaga pasokan beras di tengah dinamika produksi nasional.

Bisnis.com, PEKANBARU - Produksi beras di Provinsi Riau hingga saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri.

Dari total kebutuhan beras sekitar 436.000 ton per tahun, produksi beras Riau pada 2025 baru mencukupi sekitar 27% atau sebesar 133.000 ton.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan Riau terhadap pasokan beras dari luar daerah, meskipun produksi padi lokal terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa, kebutuhan beras Riau mencapai 436.000 ton per tahun. Sementara produksi beras kita baru sekitar 133.000 ton, sehingga hanya mampu mencukupi sekitar 27% kebutuhan,” ujar Syahrial Abdi, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan data produksi, padi di Provinsi Riau menunjukkan tren pertumbuhan positif. Dalam dua tahun terakhir, produksi padi meningkat sebesar 12,7%, dari 205.973 ton menjadi 232.071 ton. Peningkatan ini turut berdampak pada kenaikan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk.

Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras Riau pada 2025 tercatat tumbuh 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Syahrial menyebutkan, peningkatan produksi ini menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan strategi jangka menengah dan panjang yang konsisten.

“Peningkatan produksi padi dan beras ini tentu memperkuat ketahanan pangan daerah. Tetapi kita harus realistis, karena jarak antara produksi dan kebutuhan masih cukup besar,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah pembangunan pangan hingga tahun 2029 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut difokuskan pada empat prioritas utama.

Pertama, meningkatkan ketersediaan dan produksi pangan daerah, khususnya komoditas strategis seperti padi dan jagung, yang dijadikan sebagai baseline atau titik acuan kinerja pembangunan pangan daerah.

Kedua, mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah secara bertahap, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal.

Ketiga, meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan lahan pertanian melalui berbagai upaya, antara lain optimasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian.

Keempat, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong regenerasi petani melalui penguatan peran petani milenial agar sektor pertanian tetap berkelanjutan di masa depan.

“Kita juga berfokus pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan regenerasi petani, termasuk memperkuat peran petani milenial sebagai tulang punggung pertanian ke depan,” pungkas Syahrial.

Pemprov Riau berharap, dengan implementasi kebijakan tersebut secara konsisten, produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

Bisnis.com, MATARAM – Produksi padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat sejalan dengan program swasembada pangan seperti dekade 1980-an melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), capaian produksi padi NTB pada tahun 2025 mencapai 1,69 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat 16,85% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,45 juta ton GKG. Peningkatan ini juga ditopang oleh naiknya luas panen dari 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025, serta produktivitas padi yang meningkat dari 51,59 kuintal/hektare menjadi 52,59 kuintal/hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan KSA BPS tercatat yakni Kabupaten Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 Ha, produksi 421.941 ton GKG, produktivitas 53,66 Ku/Ha. Kabupaten Sumbawa dengan luas panen 74.736 Hektar, produksi 398.864 ton GKG, produktivitas 53,37 Ku/Ha. Kabupaten Lombok Timur luas panen 45.387 Ha, produksi 243.474 ton GKG, produktivitas 53,64 Ku/Ha.

Kemudian Kabupaten Bima luas panen 42.845 Ha, produksi 208.018 ton GKG, produktivitas 48,55 Ku/Ha. Kabupaten Dompu luas panen 30.448 Ha, produksi 151.335 ton GKG, produktivitas 49,70 Ku/Ha. Kabupaten Lombok Barat luas panen 25.488 Ha, produksi 135.678 ton GKG, produktivitas 53,23 Ku/Ha. Kabupaten Sumbawa Barat luas panen 14.548 Ha, produksi 74.496 ton GKG, produktivitas 51,21 Ku/Ha. Kabupaten Lombok Utara luas panen 5.536 Ha, produksi 33.320 ton GKG, produktivitas 60,19 Ku/Ha.

Kota Mataram luas panen 2.736 Ha, produksi 17.727 ton GKG, produktivitas 64,78 Ku/Ha. serta Kota Bima luas panen 2.564 Ha, produksi 13.431 ton GKG, produktivitas 52,39 Ku/Ha.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Eva Dewiyani menjelaskan keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.

Sementara itu, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” jelas Eva.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan panen raya padi nasional dapat berlangsung lebih awal pada Februari 2026, dibandingkan umumnya yang berlangsung pada Maret. Tantangannya terdapat pada ketersediaan gudang bulog.

Zulhas menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka peningkatan target stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton pada tahun ini.

“Diperkirakan produksinya lebih tinggi dari pada tahun 2025, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, pemerintah menargetkan stok cadangan beras di gudang Perum Bulog dapat dipertahankan pada angka 4 juta ton setiap tahunnya hingga 2029 mendatang.

Oleh karenanya, Zulhas menyebut bahwa pembangunan 100 gudang Perum Bulog yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini.

Dia menjelaskan bahwa program tersebut akan tercantum dalam instruksi presiden (Inpres) agar Perum Bulog dapat menampung lebih banyak stok beras.

“Gudang bulog dulu ada 1.000, hampir 1.900. Sekarang tinggal 1.500-an, yang 400-an alih fungsi. Nah kita ingin kembalikan, karena gudangnya kurang,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras nasional pada 2026 mendatang dapat mencapai 34,77 juta ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peningkatan produksi padi kembali menjadi salah satu program prioritas Kementan pada 2026 untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

“Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama sebagai berikut, beras 34,77 juta ton,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025) lalu.

Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen untuk mendukung penyerapan gabah dan beras nasional.

Menanggapi rencana pembangunan 100 gudang oleh Bulog, Amran menegaskan bahwa persiapan telah berjalan.

"Nah, sekarang itu benar. Kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog. Akan membangun RMU [rice milling unit/penggilingan padi] besar. Kemudian gudang. Di seluruh Indonesia anggarannya Rp5 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan agar seluruh kesiapan penyerapan gabah dan beras tuntas sebelum Februari 2026.

"Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah dan beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta. Karena hitungan kami, estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton," kata Amran.

Menurutnya, stok akhir tahun tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Upaya penyerapan tambahan pada Februari nanti membuat kebutuhan gudang meningkat.

"Nah, kemudian Februari mulai menyerap kembali. Itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia. Sehingga kita butuh tambahan gudang," jelasnya.

Amran menegaskan kebutuhan ruang penyimpanan sudah mendesak.

"Karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran Rp5 triliun. [Dananya] dari APBN," tegasnya singkat.

Bisnis.com, PALEMBANG — Potensi luas panen padi di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan mencapai 635,48 ribu hektare hingga akhir Desember 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengungkapkan berdasarkan hasil KSA (Kerangka sampel area) proyeksi itu mengalami peningkatan sebesar 21,95% dibandingkan 2024.

“Atau secara absolut luas panen Sumsel dibandingkan tahun sebelumnya naik seluas 114,39 ribu hektare,” jelasnya, Senin (3/11/2025).

Wahyu menerangkan, berdasarkan potensi ini, produksi padi di Sumsel sepanjang Januari hingga Desember juga diprakirakan mencapai 3,59 juta ton.

Secara year on year, volume tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,68 juta ton atau 23,52% dibandingkan tahun 2024.

“Ini merupakan capaian yang signifikan, bahkan kenaikan secara absolute mencapai 680 ribu ton,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono menambahkan, apabila potensi GKG Sumsel sebesar 3,59 juta ton dikonversi menjadi beras, maka proyeksi akan mencapai 2,07 juta ton.

Sedangkan, saat ini, dengan jumlah masyarakat Sumsel yang berkisar 8,97 juta orang, konsumsi beras per tahun hanya sekitar 840 ribu ton.

“Dengan begitu, produksi beras yang dihasilkan 2,07 juta ton maka [Sumsel] surplus sudah lebih dari 1,1 juta ton. Tentu ini capaian menggembirakan,” ujarnya.

Bambang menambahkan, meski beras menyumbang deflasi pada Oktober 2025, namun pihaknya tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi pada dua bulan terakhir tahun ini.

Hal itu juga sejalan dengan sejumlah momen yang berlangsung di akhir tahun, mulai dari libur sekolah hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru.

“Tetap harus waspada, jangan sampai terlena sehingga inflasi kembali merangkak naik,” pungkasnya.