Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sejumlah permasalahan yang dinilai signifikan pada sektor energi dan tata kelola BUMN.

Hal ini tercantum pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 yang disampaikan secara resmi oleh BPK ke DPR, Selasa (21/4/2026).

"IHPS turut memuat berbagai permasalahan signifikan yang memerlukan perhatian bersama," terang Ketua BPK Isma Yatun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Isma memaparkan bahwa pada pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi, auditor menemukan permasalahan soal pemenuhan cadangan energi dari bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) yang belum memadai.

Padahal, cadangan energi dimaksud sudah diamanatkan dalam kebijakan energi nasional dan dapat memengaruhi efektivitas pemerintah dalam mencapai target ketahanan sektor minyak dan gas bumi.

BPK juga menemukan permasalahan inefisiensi dalam tata kelola dan strategi ketersediaan pupuk.

Dalam IHPS II/2025, BPK menemukan inefisiensi atas rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia (Persero) yang lebih tinggi dari standar.

Sejumlah penyebabnya adalah faktor usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan pabrik yang tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik yang tinggi.

Terkait dengan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, hasil pemeriksaan BPK menemukan kelemahan monitoring pengawasan dokumen kredit dan ketidakhati-hatian atas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN.

"Sehingga berpotensi merugikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan atas penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut," lanjut Isma.

Terakhir, BPK turut menyoroti hasil pemeriksaan soal perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS Pertamina EP.

"Ditemukan permasalahan biaya operasional sebesar Rp2,17 triliun yang seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery," pungkas Isma.

Jika industri pupuk dapat dikelola dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan, maka pangan berdaulat bukan hanya slogan, melainkan kenyataan.

Mataram (ANTARA) - Di kios-kios pupuk yang tersebar di Dompu dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), antrean petani kerap tampak sejak pagi. Mereka membawa KTP, satu-satunya syarat penebusan pupuk bersubsidi pada era digitalisasi.

Pemandangan itu menjadi simbol perubahan besar dalam tata kelola pupuk, sekaligus gambaran betapa kritikalnya pupuk bagi sentra jagung terbesar di NTB, wilayah yang selama satu dekade terakhir tumbuh sebagai motor produksi jagung nasional.

Berdaulat pangan tidak mungkin dicapai tanpa fondasi industri pupuk yang kuat. NTB yang menyumbang lebih dari separuh produksi jagungnya dari Dompu dan Bima, menjadi laboratorium penting untuk melihat bagaimana efisiensi pupuk menentukan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan ekologi.

Upaya perbaikan tata kelola, digitalisasi penyaluran, hingga transformasi rantai distribusi pupuk oleh Pupuk Indonesia adalah bagian dari ekosistem besar untuk memperkuat ketahanan pangan.

Namun, jejaknya di lapangan tidak selalu mulus. Ada gangguan distribusi, penyalahgunaan pupuk, hingga tekanan pada lahan yang beralih fungsi masif.

Di tengah itu semua, pertanyaannya tetap sama bagaimana membangun industri pupuk yang menopang pangan berdaulat, bukan sekadar menyediakan pupuk tetapi juga memastikan pemanfaatannya efektif?

Tantangan

NTB memiliki dua wajah sekaligus.

Di satu sisi, daerah ini menjadi salah satu lumbung jagung terbesar di Indonesia. Bulog menargetkan penyerapan 9.000 ton jagung tahun 2025 dari Bima dan Dompu, sebuah cerminan potensi yang terus meningkat.

Di sisi lain, tekanan terhadap ekosistem meningkat. Catatan terbaru Walhi menyebutkan lebih dari 30.000 hektare lahan perbukitan beralih fungsi menjadi ladang jagung dan memicu kerentanan banjir.

Perubahan lanskap itu menegaskan bahwa produksi pangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa tata kelola lahan dan penggunaan pupuk yang efisien.

Efisiensi pupuk menjadi kata kunci. Bukan hanya tepat jenis, tetapi juga tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pupuk yang berlebih mempercepat degradasi tanah, tetapi pupuk yang kurang membuat produktivitas mandek.

Tantangan itu menjadi semakin besar karena pupuk bersubsidi adalah komoditas strategis yang rentan penyalahgunaan.

Polisi telah menangani beberapa dugaan penyalahgunaan pupuk di Bima. Kelangkaan, harga melambung, hingga penjarahan truk pengangkut adalah cerita lama yang kembali muncul setiap musim tanam.

Situasi itu menunjukkan bahwa industri pupuk tidak hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga integritas distribusi.

Digitalisasi menjadi jalan keluar yang dipilih Pupuk Indonesia. i-Pubers, aplikasi untuk penebusan pupuk bersubsidi, diperkenalkan kepada distributor dan kios resmi sebagai alat untuk memastikan pupuk tersalurkan sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok.

Petani cukup membawa KTP, sisanya aplikasi akan merekam lokasi, waktu, dan jumlah pupuk yang ditebus melalui fitur biotagging. Data itu menjadi basis akuntabilitas, memutus praktik manipulasi, dan mempercepat validasi kebutuhan.

Namun digitalisasi saja tidak cukup. Serapan pupuk organik subsidi masih rendah. Padahal pupuk organik seperti Petroganik sangat vital untuk memperbaiki struktur lahan dan meningkatkan efisiensi pupuk kimia.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan pada pupuk kimia meningkat seiring intensifikasi jagung. Pola seperti itu, jika terus berlanjut, berpotensi memerangkap petani dalam siklus kebutuhan pupuk yang makin tinggi tetapi produktivitas stagnan.

Di tingkat distribusi, Pelindo Lembar mencatat kenaikan distribusi pupuk sebesar 8,6 persen pada 2025. Angka itu menunjukkan kebutuhan yang terus meningkat.

Namun strategi distribusi yang kuat harus diimbangi pengawasan berlapis untuk memastikan pupuk benar-benar berakhir di tangan petani yang berhak.

Di titik ini, efisiensi bukan hanya soal teknis pemupukan, melainkan soal tata kelola.

Transformasi

Industri pupuk nasional, terutama melalui Pupuk Indonesia, sedang menjalani transformasi besar. Implementasi e-RDKK untuk 2026 menjadi tonggak penting.

Data yang akurat menjadi fondasi agar subsidi tidak salah arah. Pendataan yang realistis misalnya mencatat lahan tadah hujan hanya satu musim tanam menjadi kunci agar alokasi pupuk tidak bias dan tepat sasaran.

Dukungan ketersediaan pupuk terus diperkuat. Pupuk Indonesia menyiapkan 44.642 ton stok di gudang Lini III NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 236.172 ton sepanjang tahun 2025.

Urea masih mendominasi kebutuhan, sementara NPK dan organik mengisi struktur pemupukan yang lebih berimbang. Pada wilayah intensif jagung seperti Dompu dan Bima, produk NPK menjadi pilar untuk menunjang peningkatan produktivitas.

Transformasi juga menyentuh aspek edukasi. Sosialisasi pupuk organik dan pendampingan pemupukan tidak lagi menjadi agenda pinggir.

Ketika tanah mulai menurun kualitasnya akibat penggunaan pupuk kimia intensif, pupuk organik berperan mengembalikan kesuburan. Ini penting karena pangan berdaulat membutuhkan produksi yang berkelanjutan, bukan sekadar tinggi pada satu musim.

Di lapangan, pergeseran pola pikir petani menjadi penentu. Tanpa perubahan perilaku, struktur industri pupuk yang canggih tidak akan berdampak optimal.

Efisiensi penggunaan pupuk, praktik pertanian ramah lingkungan, dan pemetaan lahan menjadi kunci untuk mencegah pembabatan lahan yang berlebihan.

Dalam jangka panjang, pangan berdaulat harus berjalan seiring dengan tata kelola lingkungan yang sehat.

Transformasi industri pupuk juga harus memperhatikan dinamika distribusi. Kenaikan distribusi yang dicatat Pelindo Lembar merupakan kesempatan untuk memperkuat logistik agraria.

Pupuk yang mengalir lancar ke sentra produksi menjamin petani memiliki kepastian dalam perencanaan musim tanam.

Menuju pangan berdaulat

Pangan berdaulat tidak dibangun dalam sehari, tetapi ia ditentukan oleh kebijakan yang konsisten dan ekosistem yang saling terhubung. Industri pupuk merupakan salah satu pondasinya.

Di NTB, jejak efisiensi pupuk terlihat jelas dalam keberhasilan jagung, tetapi juga dalam tantangan ekologis yang mengintai. Transformasi Pupuk Indonesia adalah langkah penting, tetapi pekerjaan rumah masih banyak.

Pemda perlu menetapkan batas tegas dalam pembukaan lahan baru, sekaligus mempercepat pemulihan lahan yang sudah terdegradasi.

Validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan agar pupuk tepat sasaran. Edukasi pemupukan seharusnya menjadi agenda wajib setiap musim tanam.

Jika industri pupuk dapat dikelola dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan, maka pangan berdaulat bukan hanya slogan, melainkan kenyataan.

Pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi soal keberanian membangun tata kelola yang menjadikan petani sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima kebijakan.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah NTB mampu menjadi lumbung jagung nasional? Namun, apakah industri pupuknya mampu menopang lumbung itu secara berkelanjutan?

Sebab, masa depan pangan Indonesia ditentukan dari apa yang ditanam hari ini, dan bagaimana kita merawat tanahnya.

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SRAGEN— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan penggunaan teknologiinternet of things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) mampu membantu petani padi meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk hingga 50%.

Hal tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Panen Tani Digital di Desa Padas, Kecamatan Tanon, dan Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, yang menjadi puncak kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital Sektor Pertanian oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 2025.

Berdasarkan pengakuan petani, kata Meutya, IoT dan AI membuat penggunaan pupuk menjadi lebih efisien sehingga petani lebih sejahtera.

“Ini mampu mengurangi pemakaian pupuk sekitar 40–50% dengan produktivitas yang juga meningkat,” kata Meutya di Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

Tidak hanya diterapkan pada petani padi, digitalisasi pertanian juga dilakukan untuk petani melon di Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Melalui penerapan teknologi IoT, hasil panen melon meningkat hingga 26%, pendapatan naik 44%, penggunaan tenaga kerja berkurang 45%, konsumsi air hemat 15%, serta tingkat kemanisan buah melon meningkat dari 14 menjadi 15 Brix.

Meutya menegaskan pentingnya penerapan teknologi IoT dan AI yang tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi sektor-sektor prioritas pemerintah, salah satunya pertanian.

Dia menambahkan penerapan teknologi digital di sektor pertanian juga dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan polusi air akibat penggunaan pupuk berlebih. Menurutnya, kecerdasan artifisial dan sensor berbasis IoT membantu petani mengelola lahan secara lebih efisien, seperti mendeteksi kebutuhan air, pupuk, atau cahaya, serta memantau suhu lahan langsung dari rumah.

“Jadi tidak lagi harus para petani ini nungguin sawah-sawahnya selalu, karena aplikasinya bisa diakses dari kenyamanan rumah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan dalam pelaksanaan program tersebut, Komdigi juga memastikan ketersediaan koneksi internet hingga ke pelosok desa. Sebab, teknologi digital pertanian tidak dapat berjalan optimal tanpa jaringan internet yang memadai.

Dia menuturkan, proyek percontohan (use case) teknologi pertanian berbasis IoT dijalankan selama enam bulan dengan dukungan pemerintah, sesuai arahan Presiden. Setelah itu, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberlanjutan program.

Meutya menegaskan langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kualitas hasil pertanian nasional.

“Pada prinsipnya, sekali lagi ini untuk mendukung produktivitas, target Presiden bahwa swasembada pangan bisa tercapai dan juga kualitas yang lebih baik,” tuturnya.

Program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian memperkenalkan Smart Precision Agriculture berbasis IoT untuk tanaman pangan dan hortikultura. Program ini melibatkan dua startup nasional, yakni PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa dengan perangkat Jinawi yang memberikan rekomendasi pemupukan berbasis data, serta PT Habibi Digital Nusantara, pengembang sistem irigasi otomatis untuk tanaman melon.

Secara keseluruhan, program ini melibatkan 16 kelompok tani pembudidaya padi/jagung dan 16 kelompok tani pembudidaya melon, dengan total 190 petani. Inisiatif ini menjadi model percontohan nasional penerapan teknologi digital di sektor pertanian.

Bisnis.com, ROKAN HILIR-- Petani padi di Desa Mukti Jaya di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dulunya menghadapi tantangan besar dalam efisiensi penggunaan pupuk.

Sebelum adanya penerapan teknologi pertanian modern, para petani di desa transmigrasi yang dibuka sejak 1981 ini harus menghabiskan hingga 400 ton pupuk per hektare untuk tiap musim tanam di lahan sawah mereka.

Pembina Gapoktan Mukti Jaya, Alkahfi Sutikno menceritakan bahwa sebelum tahun 2022, sistem pertanian di desanya masih sepenuhnya mengandalkan cara tradisional. Petani belum memiliki data kondisi tanah maupun cuaca yang akurat, sehingga penggunaan pupuk kerap tidak tepat sasaran.

“Dulu kami pakai sistem kira-kira. Kalau tanaman terlihat kurang subur, pupuknya ditambah lagi. Akibatnya boros, bisa sampai 400 ton per musim tanam per hektarenya,” ujar Alkahfi kepada tim Bisnis Indonesia Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (16/10/2025).

Selain soal pupuk, pihaknya mengalami tantangan terbesar saat ini justru terjadi pada tahap pascapanen dan pemasaran hasil padi.

Menurutnya para petani di Mukti Jaya sempat mengalami kesulitan menjual gabah saat panen raya. Salah satu kasus terjadi di wilayah Balam, di mana gabah hasil panen tidak laku selama dua hari karena kilang padi tutup akibat tidak sanggup membeli di harga Rp6.500 per kilogram.

“Kalau harga sampai Rp6.500, kilang kecil sulit dapat keuntungan. Akibatnya, ketika panen raya bisa 100 ton per hari, kilang tidak mampu menampung semua,” ujarnya.

Kondisi ini membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi hasil panen ke lokasi kilang yang jauh. Jarak antara Mukti Jaya ke Balam mencapai dua jam perjalanan, sementara biaya angkut gabah dari sawah ke truk mencapai Rp280 per kilogram atau sekitar Rp17.000 per karung isi 60 kilogram.

“Selain biaya angkut, ada juga upah tenaga kerja yang bisa lebih dari Rp500 ribu per orang per hari. Jadi biaya operasional pascapanen cukup besar,” jelasnya.

Kendala lainnya adalah terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pengolahan gabah. Di Mukti Jaya belum ada kilang besar karena akses jalan yang tidak memadai.

Jalan desa hingga kinipun belum bisa dilalui truk tronton sehingga hasil panen harus dikirim ke kilang di daerah lain. Kapasitas pengeringan dan gudang Bulog setempat juga belum mampu menampung produksi petani.

“Waktu panen sebelumnya, Bulog hanya bisa tampung sekitar 50 ton, padahal hasil panen jauh lebih besar,” kata Alkahfi.

Ia menilai, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau kerja sama dengan pihak swasta sangat diperlukan untuk memperkuat sistem hilirisasi beras di daerah.

“Kalau BUMD bisa mengolah dan menyerap beras hasil petani lokal, itu akan jadi solusi besar. Selama ini yang kami khawatirkan adalah harga gabah jatuh saat panen raya,” ucapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokan Hilir, Cicik Mawardhi Athar, mengakui masih banyak tantangan di sektor pertanian sawah di daerah itu terutama terkait biaya produksi dan pengolahan.

“Rata-rata biaya petani saat ini Rp1.500 per kilogram gabah, dan sekitar 60% dari biaya itu berasal dari kebutuhan operasional seperti listrik,” ujarnya.

Dia menambahkan, kapasitas kilang lokal di Rokan Hilir juga belum mampu bersaing dengan kilang besar dari daerah lain.

“Biaya kemasan dan label beras di sini bisa mencapai Rp1.500 per karung, jauh lebih tinggi dibanding kilang besar yang sudah efisien karena skala produksinya besar,” jelasnya.