Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel -Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, target pemerintah menghentikan impor garam pada 2027 dinilai tidak akan tercapai selama neraca kebutuhan garam nasional belum disusun secara transparan dan berbasis data pasokan dan kebutuhan industri yang dapat diverifikasi. Tanpa neraca yang akurat, kebijakan impor rentan ditetapkan melebihi kebutuhan riil dan pemanfaatannya sering disalahgunakan.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, mengatakan kebijakan impor harus berbasis neraca kebutuhan industri yang akurat dan dilakukan secara selektif sesuai spesifikasi yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri.

"Kebijakan impor harus disertai pengawasan distribusi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, dan diintegrasikan dengan kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu," ujar Rizal, Selasa (30/6/2026).

Sebagai gambaran, produksi garam nasional saat ini berada di kisaran 2,5 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik mencapai sekitar 4,9 juta ton dan diproyeksikan naik menjadi 5,3 juta ton pada 2029. Lebih dari 55 persen kebutuhan garam pada 2024 masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk garam industri spesifikasi tinggi. Defisit tersebut terutama terjadi pada segmen garam industri, bukan garam konsumsi.

Untuk mengatasi defisit ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagai landasan swasembada garam 2027. Pihak swasta juga diundang untuk berinvestasi mendukung program ini.

Kendati demikian, tantangan kualitas dan kontinuitas pasokan tidak seharusnya terus dijadikan justifikasi perluasan impor, apalagi menambah kuota impor garam. Hal ini mengingat sejumlah pelaku industri garam dalam negeri telah berhasil mengadopsi teknologi pemurnian dan standardisasi mutu yang tidak bergantung pada cuaca.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengembangan kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan program prioritas nasional KKP untuk mendukung swasembada garam 2027.

Kapasitas lokal yang sudah memenuhi standar perlu dihitung secara objektif dalam neraca kebutuhan nasional. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, ada risiko kebutuhan impor ditetapkan terlalu longgar, sementara produksi dalam negeri yang sesungguhnya layak tidak diperhitungkan, salah satu contohnya adalah segmen industri makanan dan minuman yang mendapat perlakuan khusus dalam regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah seberapa besar volume impor yang sesungguhnya dibutuhkan segmen ini, dan apakah penetapannya sudah berbasis data yang transparan dari sisi produsen dan konsumen serta dapat dipertanggungjawabkan.

Rizal menegaskan pengurangan impor perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis peningkatan daya saing, bukan melalui pembatasan administratif semata. Modernisasi tambak, pembangunan industri pemurnian, dan kemitraan antara petambak dengan industri pengguna harus menjadi prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyampaikan optimisme pemerintah untuk menghentikan impor garam pada 2027. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mendorong percepatan swasembada garam nasional melalui penguatan kualitas produksi, hilirisasi, dan perbaikan tata kelola pergaraman.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah membenahi tata kelola impor garam menjelang penyusunan neraca kebutuhan nasional 2027.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufiqurrahman menilai target pemerintah menghentikan impor garam pada 2027 sulit tercapai jika neraca kebutuhan nasional belum disusun secara transparan.

Menurut Rizal, neraca kebutuhan harus mengacu pada data pasokan dan kebutuhan industri yang dapat diverifikasi.

Kebijakan impor yang tidak didasarkan pada data akurat, menurut dia, berisiko disalahgunakan sehingga volume garam yang diimpor melebihi kebutuhan riil.

"Kebijakan impor harus disertai pengawasan distribusi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, dan diintegrasikan dengan kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu," kata Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan optimistis pemerintah mampu menghentikan impor garam pada 2027.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah mempercepat proyek peningkatan produksi garam nasional.

Data pemerintah menunjukkan produksi garam nasional saat ini mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun. Angka itu masih jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 4,9 juta ton per tahun.

Kebutuhan tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 5,3 juta ton pada 2029.

INDEF mencatat sekitar 55 persen kebutuhan garam nasional pada 2024 masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan garam dengan spesifikasi tertentu.

Meski demikian, Rizal menilai kekurangan pasokan garam lokal tidak serta merta menjadi alasan untuk memperluas atau menambah kuota impor.

Menurut dia, sejumlah industri dalam negeri telah menggunakan teknologi pemurnian sehingga produksi garam tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca.

Pemerintah juga sedang membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Rizal meminta pemerintah menghitung neraca kebutuhan garam nasional secara objektif.

Menurut dia, tata kelola impor perlu diawasi agar kuota yang terlalu besar tidak menggeser pemanfaatan garam lokal yang telah memenuhi standar.

Pemerintah juga diminta menghitung secara pasti kebutuhan impor garam untuk industri makanan dan minuman yang memperoleh perlakuan khusus.

“Pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah seberapa besar volume impor yang sesungguhnya dibutuhkan segmen ini, dan apakah penetapannya sudah berbasis data yang transparan dari sisi produsen dan konsumen serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rizal.

INDEF juga meminta pengurangan impor dilakukan secara bertahap dengan tetap mendorong peningkatan daya saing garam produksi dalam negeri.

Menurut Rizal, upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui pembatasan administratif.

“Modernisasi tambak, pembangunan industri pemurnian, dan kemitraan antara petambak dengan industri pengguna harus menjadi prioritas,” tutur Rizal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur EksekutifInstitute for Development of Economics and Finance(Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama mesin diesel lama yang tidak dirancang menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

"Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen," ujar Esther dari Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyoroti sifat higroskopis bahan bakar nabati yang mudah menyerap air sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meski demikian, ia mengatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan. Salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther menambahkan kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak kebijakan mandatori tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit guna mendukung pengembangan industri serta meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

"Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir," katanya.

JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang relatif positif, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya tantangan tersebut antara lain masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya tekanan biaya hidup.Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Andry menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.

Ia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan lembaga riset ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha," ungkapnya.

Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial



Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Andry menegaskan, bahwa INDEF tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian ia berharap pemerintah juga memberikan ruang dialog yang konstruktif serta merespons berbagai masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," ujar Andry.

Proyek ladang gas raksasa Abadi di Blok Masela di Maluku akan memasuki tahap konstruksi setelah tertunda selama puluhan tahun. Proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditargetkan memulai tahap konstruksi pada 2027.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus mendorong percepatan proyek ini. Ia memastikan hambatan investasi yang pernah terjadi tidak akan kembali terulang.

Menurut dia, sejumlah tahapan krusial telah menunjukkan perkembangan positif, termasuk proses Front End Engineering and Design (FEED).

"Blok Abadi Masela ini puluhan tahun tertunda, tidak selesai-selesai. Nah, setelah akhirnya sudah ada keputusan, sudah ada kajian, saya kasih tahu sama Inpex untuk segera jalan. Sekarang alhamdulillah sudah jalan. Tahun 2027 konstruksi," ujar Bahlil dalam acara Kajian Tengah Tahun INDEF (KTT-INDEF), Kamis (25/6).

Ia mengatakan Blok Masela merupakan salah satu aset gas bumi terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pemerintah pun menargetkan proyek yang dioperasikan oleh Inpex Corporation bersama mitranya tersebut dapat mulai berproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

"Tahun 2029 hingga 2030 sudah bisa terproduksi dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat dua agenda utama, yakni investasi transisi energi dan penyelesaian proyek strategis Blok Masela.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bahlil mengundang CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda untuk membahas percepatan pengembangan Blok Masela.

Proyek senilai sekitar US$20 miliar atau setara Rp339 triliun (kurs Rp16.900 per dolar AS) itu menjadi salah satu proyek energi terbesar yang tengah didorong pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Takayuki Ueda menyampaikan komitmen INPEX untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi Masela.

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan fenomena El Nino yang berpotensi terjadi pada 2026 dapat menekan produksi pangan nasional sekaligus memperburuk gejolak harga pangan di berbagai daerah.

Dalam kajiannya, INDEF menilai ketahanan pangan Indonesia menghadapi tekanan dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, serta kenaikan harga energi yang berdampak pada stabilitas pasokan dan harga pangan.

Direktur Program INDEF Eisha M. Rachbini mengatakan volatilitas harga pangan dalam beberapa tahun terakhir cenderung tinggi akibat semakin besarnya pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian.

"Volatilitas harga pangan cenderung sangat tinggi dalam beberapa tahun belakangan ini. Mengapa? Karena perubahan iklim yang mengakibatkan fluktuasi harga pangan saat ini sangat tinggi. Selain itu, adanya gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, serta kenaikan harga energi," kata Eisha dalam acara INDEF, Kamis (25/6/2026).

Menurut Eisha, tantangan tidak hanya berasal dari ancaman penurunan produksi akibat cuaca ekstrem. Indonesia juga masih menghadapi persoalan disparitas harga pangan antardaerah yang cukup lebar.

Dia mencontohkan harga cabai rawit yang memiliki selisih signifikan di berbagai wilayah. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi tingginya biaya logistik serta terbatasnya infrastruktur penyimpanan berpendingin (cold chain).

"Misalnya harga cabai rawit saja, harga di pasar antar daerah ada perbedaan yang sangat besar. Ini karena ada biaya pengantaran logistik yang mahal, kemudian tidak didukung oleh cold chain atau infrastruktur penyimpanan yang baik," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun INDEF per 19 Juni 2026, harga cabai rawit di Maluku Utara mencapai Rp120.000 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga di Aceh yang tercatat Rp36.250 per kilogram.

Eisha mengatakan pengalaman pada periode El Nino sebelumnya menunjukkan fenomena tersebut kerap berdampak terhadap penurunan produksi pangan nasional. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat langkah mitigasi dengan memperbesar dan mengelola cadangan pangan secara lebih efektif.

"Beberapa kali kita melihat data historis dampak El Nino terhadap penurunan produksi pangan. Kita berharap pemerintah ke depannya bisa mengantisipasi dengan menyimpan stok cadangan yang lebih baik lagi," kata Eisha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini. Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis (25/6/2026), mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model 'computable general equilibrium' yang disusun untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Di sisi lain, ekspor diproyeksikan turun paling dalam, yakni 5,05 persen, sementara impor berkurang 0,23 persen. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,24 persen.

Adapun pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tarif maupun hambatan non-tarif, IHK diperkirakan naik 0,18 persen dan upah riil turun 0,23 persen.

Investasi hampir stagnan dengan kenaikan hanya 0,07 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing turun 1,16 persen dan 0,30 persen. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat 0,17 persen.

“Kami menyimpulkan bahwa jika risiko geopolitik, disrupsi dan fragmentasi rantai pasok, serta perubahan iklim yang tidak diantisipasi oleh fundamental ekonomi yang cukup dan kebijakan yang baik, maka ini akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan,” kata Eisha.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring normalisasi konsumsi pasca-Lebaran, tekanan harga energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya produksi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 akan melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, proyeksinya masih cukup optimistis di angka 5 persen.

“Kami memproyeksikan untuk kuartal II 2026, dengan beberapa poin tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke sekitar 5 persen,” ungkap Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 bertajuk Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2026).

Eisha menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia untuk bisa mempertahankan, atau bahkan mendongkrak, angka pertumbuhan ekonomi. Utamanya yakni soal tingginya ketidakpastian geopolitik.

“Setengah tahun pertama, kita dihadapkan pada geopolitik yang tidak menentu. Naik turunnya kondisi geopolitik menimbulkan risiko yang sangat tinggi, uncertainty sangat tinggi, terlihat sekali dari indeks geopolitik dan uncertainty index yang menjulang tinggi,” tuturnya.

Ketidakpastian geopolitik dinilai tetap tinggi, meskipun ada kabar mengenai gencatan senjata dan perdamaian antarnegara yang berkonflik, yakni AS dan sekutunya dengan Iran dan sekutunya. Menurutnya, menganggap konflik benar-benar berakhir sama dengan menyederhanakan bahwa risiko tidak akan ada.

“Uncertainty ini masih tetap ada, sehingga menjadi risiko dan tantangan untuk 2026 ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ketidakpastian geopolitik tersebut akan menyebabkan disrupsi pasokan global. Rantai pasok global akan terganggu, membuat biaya distribusi semakin tinggi sehingga mendorong harga energi dan harga komoditas terkerek.

Eisha menyebut, ada tiga jalur dampak dari meningkatnya harga energi. Pertama, tekanan terhadap biaya produksi dan biaya fiskal. Kedua, dampak terhadap perdagangan dan supply chain yang meningkatkan biaya logistik, yang pada gilirannya memicu inflasi dan menekan daya beli. Ketiga, dampak terhadap investasi dan sektor keuangan. Indef menilai ketidakpastian global akan berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan dan investasi ke depan.

“Kalau kita lihat di kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen terlihat cukup tinggi, tetapi ini hanya bersifat sementara,” ungkapnya.

Hal itu terlihat, antara lain, dari pengeluaran pemerintah yang pada kuartal I 2026 mengalami low base effect. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pengeluaran pada kuartal I 2026 tampak kontras dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal I 2026 angkanya sebesar 0,04 persen, sedangkan pada kuartal I 2025 sebesar 1,26 persen.

Kemudian, sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga terpantau tidak terlalu tinggi, padahal pada kuartal tersebut terdapat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang notabene dapat mendorong ekonomi lebih tinggi.

“Sehingga, pada kuartal-kuartal berikutnya akan makin sulit didorong. Kita tidak bisa menemukan efek seperti ini direplikasi di kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV sepanjang 2026 ini. Kami menilai, di kuartal selanjutnya ada tantangan-tantangan apakah pertumbuhan ini akan tetap sustain,” terangnya.

Sebab, Eisha menuturkan, ruang fiskal akan semakin sempit. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari–Mei 2026 tercatat sudah mencapai 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, defisit baru berada di angka 0,09 persen.

Hal itu menunjukkan pengeluaran pemerintah sangat besar pada awal tahun, yakni melalui program-program prioritas yang menggunakan anggaran jumbo. Selain itu, terdapat pula beban subsidi dan kompensasi di tengah harga energi yang sangat tinggi. Pemerintah diketahui telah menggelontorkan dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 203 triliun sepanjang Januari–Mei 2026, atau sekitar 45 persen dari pagu APBN 2026.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi relokasi industri di tengah tren diversifikasi rantai pasok global.

Dihubungi di Jakarta, Rabu, Esther menyampaikan, agar mampu bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, pemerintah perlu memperkuat berbagai faktor pendukung investasi yang menjadi pertimbangan utama investor global.

Esther mengatakan, masuknya aliran modal ke Indonesia sangat bergantung pada terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.

Sejumlah aspek yang perlu diperkuat antara lain kepastian hukum, prospek pasar yang menjanjikan, ketersediaan bahan baku, ekosistem industri yang mendukung, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan infrastruktur energi dan utilitas dasar.

Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan kepastian bagi investor.

Lebih lanjut, Esther menjelaskan, tren transisi menuju ekonomi hijau dinilai membuka peluang yang semakin besar bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen mineral kritis dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Indonesia katanya, berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku teknologi hijau, termasuk untuk baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan melalui komoditas nikel dan tembaga.

Dalam mendukung peluang tersebut, pemerintah juga telah menggulirkan berbagai kebijakan hilirisasi industri.

Insentif yang diberikan mencakup pembebasan pajak, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku, hingga pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Lebih lanjut, Esther menilai hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui hilirisasi, Indonesia dapat menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan produktivitas industri.

Di sisi lain, hilirisasi juga berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja terampil, meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.

Dirinya turut menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat terpenuhi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berjualan di platform e-commerce atau marketplace untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menuai sorotan dari pelaku usaha, asosiasi, hingga pengamat ekonomi digital.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Beleid anyar yang mulai berlaku pada 17 Juni 2026 itu mewajibkan UMK yang ingin memperoleh pelindungan pemerintah untuk memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial nasional.

Dalam beleid itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku usaha yang mendapatkan pelindungan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial nasional.

“Memastikan pegawai/pekerja ikut serta secara aktif dalam program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf g.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pelindungan UMK dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dalam aturan itu, UMK berhak atas sejumlah fasilitas perlindungan, termasuk perjanjian Kemitraan Berbasis Digital (KBD) yang adil, transparan, dan tidak merugikan, serta jaminan keamanan data dan transaksi.

UMK juga berhak terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memperoleh penyuluhan, konsultasi, bantuan, dan pendampingan hukum serta mediasi, serta mendapatkan informasi yang jelas sebelum melakukan KBD dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), termasuk mengenai skema biaya layanan, potongan, dan mekanisme kerja.

Pemerintah juga mengakui hak UMK atas pelindungan dari pemutusan kemitraan secara sepihak tanpa alasan yang sah, perlindungan dari diskriminasi algoritma atau kebijakan promosi yang menghambat akses pasar, serta kepastian terbebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati. UMK juga memperoleh jaminan pelindungan jaminan sosial bagi pekerja, serta berhak atas insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,14 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 96,94% merupakan usaha mikro dengan total 54,42 juta unit usaha dan omzet tahunan hingga Rp2 miliar.

Sementara itu, usaha kecil mencapai sekitar 956.154 unit atau 1,7% dari total UMKM dengan omzet tahunan di atas Rp2 miliar hingga Rp15 miliar. Adapun usaha menengah tercatat sebanyak 763.243 unit atau sekitar 1,36% dengan omzet tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.

Perlu Transisi

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kebijakan anyar tersebut diperlukan masa transisi dalam penerapan kewajiban tersebut, mengingat besarnya jumlah pelaku UMKM yang harus melakukan penyesuaian administrasi dan kepesertaan BPJS.

“Perlu tenggat waktu, minimal di tahun ini. Diberikan kesempatan untuk mendaftar atau mendaftarkan karyawannya menjadi pemegang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan paling lambat 31 Desember 2026, atau kalau perlu triwulan II/2027,” kata Edy, Selasa (23/6/2026).

Edy menilai kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara mendadak tanpa masa adaptasi yang memadai bagi pelaku UMKM. Selain itu, menurutnya diperlukan sosialisasi yang masif agar pelaku UMKM memahami manfaat program jaminan sosial sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan regulasi baru.

Di samping itu, dia berpandangan dukungan kebijakan lain dari pemerintah diperlukan agar implementasi aturan tersebut berjalan seimbang, terutama terkait akses permodalan bagi UMKM.

Meski demikian, Akumindo melihat kebijakan tersebut pada prinsipnya memiliki tujuan positif dalam meningkatkan perlindungan pekerja di Indonesia. Menurutnya, besaran iuran BPJS juga relatif kecil sehingga pelaku UMKM masih mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Lebih lanjut, Edy mengemukakan kewajiban tersebut juga bukan sebagai beban tambahan, melainkan bagian dari biaya tenaga kerja yang memang harus ditanggung pelaku usaha.

“Kalau potensi menjadi beban, bukan beban lah. Memang harus dikeluarkan sebagai cost untuk biaya kepegawaian, biaya karyawan,” ujarnya.

Karakteristik Beragam

Tantangan lain muncul dari karakteristik pelaku usaha digital yang tidak seragam. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan banyak pelaku usaha di marketplace masih dikelola sendiri atau bersama anggota keluarga tanpa mempekerjakan karyawan formal.

“Perlu diingat bahwa karakteristik UMKM sangat beragam. Banyak usaha mikro yang masih dikelola sendiri atau bersama anggota keluarga, sementara sebagian lainnya sudah memiliki pekerja. Karena itu, implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan serta disertai sosialisasi dan pendampingan yang memadai,” kata Budi ketika dihubungi.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pelaku UMKM memahami kewajiban sekaligus manfaat dari program BPJS. Kemudahan proses administrasi dan kepesertaan juga dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi aturan tersebut.

Dari sisi platform, idEA menyebut marketplace dapat berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada para penjual. Namun, mekanisme teknis verifikasi dan implementasi masih perlu dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

“Dari sisi marketplace, platform pada prinsipnya dapat membantu melalui edukasi dan sosialisasi kepada seller. Sementara detail mekanisme verifikasi dan implementasinya masih perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah,” ujarnya.

Terpisah, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha melihat kebijakan tersebut memiliki manfaat dari sisi perlindungan sosial. Namun, di saat yang sama, aturan itu berpotensi menambah biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.

Menurut dia, tambahan kewajiban pembayaran kontribusi BPJS dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki modal terbatas.

“Hal tersebut juga berpotensi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha karena terdapat kontribusi pengusaha yang harus dibayarkan kepada BPJS. Dengan adanya beban tambahan baru seperti ini, pelaku usaha mikro dan kecil di marketplace akan menanggung beban yang lebih berat dan berpotensi keluar dari ekosistem marketplace. Sebab, mereka memiliki keterbatasan kapasitas, misalnya dari aspek permodalan,” kata Izzudin kepadaBisnis.

Indef menilai perlu adanya masa transisi agar implementasi kebijakan tidak mengganggu keberlangsungan UMK di ekosistem digital.

“Pemerintah harus membuat masa transisi agar UMK di marketplace bisa lebih siap dalam menerapkan kebijakan ini sehingga mereka tetap berada di marketplace dan bisa tetap punya harapan untuk naik kelas,” tutupnya.