KOMPAS.com – Arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kembali meningkat hingga melampaui 10 juta barrel per hari.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai lonjakan tersebut menunjukkan kemampuan Iran untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di jalur strategis itu kini semakin terbatas.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (2/7/2026), peningkatan arus minyak terjadi dalam beberapa pekan terakhir setelah Presiden AS, Donald Trump menandatangani kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dukungan militer yang diberikan Washington telah meningkatkan kepercayaan perusahaan pelayaran untuk kembali melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat tersebut, kondisi itu membuat volume pengiriman minyak yang melewati jalur tersebut kini telah melampaui 10 juta barel per hari.

Klaim dukungan militer AS tingkatkan kepercayaan pelayaran

Pejabat tersebut menjelaskan, selama konflik berlangsung Iran sempat memanfaatkan Selat Hormuz sebagai alat tekanan dengan menghambat arus pelayaran.

Langkah tersebut mendorong Trump menerima gencatan senjata dan membuka jalur negosiasi ketika cadangan minyak mentah menyusut dan harga energi melonjak.

Meski demikian, sebelum gencatan senjata tercapai, AS telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi pengaruh Iran di perairan tersebut.

Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM) mengoordinasikan dukungan pertahanan berlapis, termasuk pengerahan kekuatan udara dan angkatan laut. Sehingga, kapal-kapal komersial merasa lebih aman melintasi bagian selatan Selat Hormuz yang berada dekat wilayah Oman.

Pejabat itu mengatakan, perkembangan tersebut mengejutkan Teheran karena menunjukkan keterbatasan Iran dalam menghentikan arus pelayaran.

Kondisi itu juga disebut memicu serangkaian serangan di sekitar selat dalam beberapa waktu terakhir sebagai upaya Iran kembali menunjukkan pengaruhnya.

Selat Hormuz jadi isu utama perundingan AS-Iran

Persoalan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar.

Delegasi AS dipimpin Steve Witkoff dan Jared Kushner, sementara pembahasan juga mencakup masa depan program nuklir Iran.

Menurut pejabat AS tersebut, Washington mendesak Iran mematuhi ketentuan maritim dalam nota kesepahaman yang telah disepakati serta menyusun perjanjian jangka panjang yang menjamin kebebasan pelayaran komersial.

Selama masa negosiasi 60 hari, kapal-kapal diperbolehkan melintas tanpa dikenakan biaya. Namun, status aturan tersebut setelah masa perundingan berakhir masih menjadi bahan pembahasan.

Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menegaskan bahwa biaya transit maupun pungutan layanan maritim tidak dapat diterima apabila dimasukkan dalam kesepakatan final.

Hingga kini Iran belum secara terbuka menerima tuntutan tersebut.

Serangan drone ganggu gencatan senjata

Bloomberg melaporkan, pekan lalu Iran melanggar kesepakatan AS dengan melancarkan serangan drone terhadap kapal kontainer berbendera Singapura.

Insiden itu memicu aksi balasan yang sempat menggoyahkan gencatan senjata kedua negara.

Meski demikian, Trump memilih membatalkan rencana serangan lanjutan dan melanjutkan jalur diplomasi. Keputusan itu dinilai mencerminkan keengganan pemerintah AS menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar akibat konflik.

Trump juga mengatakan dirinya tidak ingin dikenang seperti Herbert Hoover, presiden AS saat krisis pasar saham 1929 yang kemudian memicu Depresi Besar.

Sejumlah analis menilai pertimbangan ekonomi dan politik tersebut dapat dimanfaatkan Iran untuk memperpanjang proses negosiasi sehingga mengurangi daya tawar Trump dalam memperoleh konsesi penting dari Teheran.

Arus minyak mendekati kondisi normal

Sebelum perang pecah, Selat Hormuz menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Rata-rata sekitar 20 juta barel minyak mentah dan bahan bakar melintasi selat itu setiap hari.

Kini, dengan lebih dari 10 juta barel minyak yang kembali melewati Selat Hormuz setiap hari serta sekitar 5 juta barel dialihkan melalui rute alternatif, total arus pengiriman energi dinilai mulai mendekati kondisi normal sebelum konflik.

Namun, pejabat AS mengakui upaya menghentikan ambisi Iran untuk tetap mengendalikan Selat Hormuz tidak akan mudah.

Kepala negosiator Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, pada Selasa (30/6/2026) mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa kedaulatan atas koridor tersebut berada di tangan Iran dan Oman.

Sementara itu, diplomat tertinggi Oman menyatakan rencana terkait Selat Hormuz tidak mencakup penerapan biaya transit.

Namun, Oman juga telah memberi tahu sejumlah pejabat Eropa bahwa beberapa bentuk pungutan masih mungkin diperlukan.

Pelaku industri pelayaran dan minyak memperingatkan bahwa penerapan tarif maupun pungutan dengan nama lain akan melanggar hukum internasional.

Hal itu juga berpotensi menjadi preseden yang mendorong penerapan biaya serupa di jalur pelayaran strategis lainnya.

Meski sempat terjadi aksi saling serang, kapal-kapal komersial tetap melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat AS, hal itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelayaran terhadap perlindungan militer AS sekaligus terbatasnya kemampuan Iran mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut.

Ia menambahkan, perusahaan pelayaran juga meyakini Iran akan menghindari serangan yang dapat memicu bencana ekologis berskala besar.

Sebagai contoh, serangan terhadap kapal kargo berbendera Singapura pekan lalu hanya merusak bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa, sehingga kapal tersebut masih dapat melanjutkan pelayarannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Menurut Prabowo, Indonesia kini berada di titik penting dalam perjalanan sejarah nasional meskipun di tengah situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangan, dan konflik.

“Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik,” ujar Prabowo dalam pidato peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2026).

Ia menjelaskan transformasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menegaskan tujuan utama transformasi ini adalah membangun Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan keadilan dan kedaulatan rakyat. “Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan. Negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan dan transformasi bangsa membutuhkan situasi yang tertib dan kondusif. “Peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan,” ucapnya.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah peradaban yang memiliki institusi kepolisian yang kuat dan profesional. Prabowo menyebut tak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat.

“Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul. Itulah peradaban yang langgeng yang bertahan lama, yang berhasil,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. “Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa,” pungkasnya.

Tarif listrik di Singapura naik 17 persen mulai Juli hingga September 2026. Kenaikan juga terjadi pada tarif jaringan gas kota sebesar 7,1 persen.

Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura menyatakan kenaikan harga tersebut seiring meningkatnya harga gas alam di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung.

Tercatat, harga gas alam meningkat tajam sejak akhir Februari, dan tetap tinggi dari April hingga Juni, yang menyebabkan biaya produksi listrik dan gas kota menanjak.

Hari ini, Selasa (30/6), perusahaan listrik SP Group pun mengumumkan harga listrik rumah tangga pada kuartal III 2026 akan naik sebesar 4,64 sen per kilowatt-jam (kWh) dari kuartal sebelumnya, menjadi 31,91 sen per kWh, sebelum pajak barang dan jasa (PPN).

Adapun tarif listrik secara keseluruhan pada Juli-September, termasuk untuk non-rumah tangga, akan meningkat rata-rata 17,5 persen atau 4,66 sen per kWh, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Dalam pernyataan terpisah, penyedia gas kota City Energy mengatakan tarif gas untuk rumah tangga akan meningkat sebesar 1,56 sen per kWh dari kuartal sebelumnya, menjadi 23,48 sen per kWh, sebelum PPN.

David Broadstock, mitra perusahaan konsultan energi The Lantau Group, mengatakan kepada The Straits Times bahwa kenaikan tarif listrik sudah diprediksi kendati lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Namun, ia mengatakan tarif baru tersebut masuk akal karena cara perhitungan komponen biaya energi, yang merupakan bagian terbesar dari tarif tersebut.

"Saya tidak terkejut bahwa kita melihat kenaikan besar kali ini. Ini konsisten dengan semua yang telah diperingatkan oleh Pemerintah," ujar Broadstock seperti dilansir The Strait Times, Selasa (30/6),

Broadstock menambahkan pasar energi global terus menghadapi ketidakpastian di tengah negosiasi perdamaian antara AS dan Iran.

SP Group dan City Energy sendiri mengevaluasi tarif listrik dan gas setiap kuartal berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh regulator EMA.

Tarif listrik dan gas dapat berfluktuasi dari kuartal ke kuartal karena harga bahan bakar global yang bergejolak yang didorong oleh faktor geopolitik. Adapun tarif ditentukan berdasarkan harga gas dalam 2½ bulan pertama kuartal sebelumnya.

IDXChannel - Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Selasa (30/6/2026). Mata uang Garuda turun 55 poin atau 0,31 persen ke level Rp17.906 per USD.

Pengamat Pasar Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah masih dibayangi konflik Timur Tengah di mana negosiasi AS-Iran di Doha masih diliputi ketidakpastian. Perbedaan klaim antara Washington dan Teheran masih menjadi tanda tanya yang menguji gencatan senjata.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan tidak akan ada pertemuan negosiasi di tingkat mana pun dengan pihak AS dalam beberapa hari mendatang.

Ketidakpastian mengenai apakah kedua pihak akan bertemu menyoroti kerapuhan kesepakatan 17 Juni untuk menghentikan pertempuran yang telah mengganggu aliran minyak global melalui Selat Hormuz dan menimbulkan tantangan politik bagi Trump menjelang pemilihan kongres November mendatang. Israel belum bergabung dalam pembicaraan perdamaian AS-Iran dan telah menjauhkan diri dari kesepakatan tersebut.

Selain itu, keyakinan pasar semakin besar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga setidaknya sekali tahun ini. Hal ini terjadi setelah bank sentral menunjukkan sikap hawkish selama pertemuan Juni, dengan beberapa pembuat kebijakan terlihat menyerukan kenaikan suku bunga.

Perhatian sekarang beralih ke laporan pasar tenaga kerja AS bulan Juni, dengan rilis Nonfarm Payrolls (NFP) yang akan dirilis pada Kamis. Para ekonom memperkirakan ekonomi AS akan menambah 114.000 lapangan kerja sementara Tingkat Pengangguran diperkirakan tetap tidak berubah di 4,3 persen, data yang dapat memengaruhi ekspektasi terhadap jalur kebijakan The Fed.

Dari dalam negeri, pasar menunggu data neraca perdagangan Mei, di mana sebelumnya pada April defisit transaksi berjalan dan anggaran tercatat melebar. Surplus perdagangan yang menyusut, dinilai akan memberikan tekanan terhadap defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada tahun ini. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah ketahanan eksternal dan meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah jika tidak diimbangi oleh masuknya aliran modal asing.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai April hanya USD5,64 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode Januari-April 2025 yang masih berada di atas USD10 miliar. Penyusutan surplus perdagangan tersebut akan berdampak langsung pada pelebaran defisit transaksi berjalan. Pada kuartal I-2026, transaksi berjalan Indonesia sudah mencatat defisit sekitar USD4 miliar.

Inflasi pada Mei juga mendekati batas atas target Bank Indonesia yang dipimpin oleh kenaikan harga pangan. secara agregat nasional stabilitas harga dan konsumsi masih terkendali. Namun, pergerakan inflasi di beberapa daerah menunjukkan alarm, khususnya Sumatera yang mencatatkan tekanan harga relatif lebih tinggi daripada wilayah lain.

Ketimpangan inflasi dipicu oleh beberapa faktor, seperti rantai tata niaga pangan domestik yang belum efisien, fluktuasi cuaca setempat, serta pola tanam antar-daerah yang belum terkoordinasi. Kondisi tersebut diperparah oleh ancaman eksternal. Kenaikan biaya logistik perkapalan global dan inflasi barang impor juga memengaruhi persoalan ini.

Sentimen pasar juga dipengaruhi undang-undang baru yang disebut “memberikan kekebalan hukum” bagi pembeli Merah Putih dan Patriot Bond yang akan diterbitkan Danantara.

Dari berbagai sentimen di atas, untuk perdagangan besok, mata uang rupiah diproyeksi fluktuatif namun diperirakan melemah pada rentang Rp17.900- Rp17.950 per USD.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia menguat pada perdagangan Senin (29/6/2026) setelah serangan militer terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada akhir pekan kembali memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.

Melansir CNBC International, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 1,3% menjadi US$70,17 per barel, sementara minyak acuan global Brent menguat 0,78% ke level US$72,55 per barel.

Sebelumnya, harga minyak WTI ditutup di bawah US$70 per barel pada Jumat (26/6/2026), menjadi yang pertama sejak 27 Februari atau sehari sebelum pecahnya konflik bersenjata Iran.

Di tengah eskalasi yang sempat mengancam upaya perundingan untuk mengakhiri konflik, pejabat AS menyatakan kedua pihak sepakat menghentikan sementara aksi militer serta menjamin kapal-kapal komersial dapat melintas dengan aman di Selat Hormuz.

"Pembahasan teknis dijadwalkan terus berlanjut untuk seluruh aspek nota kesepahaman (MoU)," kata seorang pejabat AS.

Pejabat tersebut juga mengatakan kedua belah pihak akan menghentikan sementara aksi permusuhan sehingga kapal-kapal dapat melintasi Selat Hormuz tanpa hambatan.

Namun, situasi kembali memanas setelah militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Langkah itu dilakukan setelah sebuah kapal tanker komersial di Selat Hormuz dilaporkan terkena proyektil pada Sabtu (27/6/2026).

Negara tetangga Iran, yakni Kuwait dan Bahrain, juga melaporkan serangan rudal serta drone pada malam harinya.

Eskalasi terbaru tersebut mendorong Presiden AS Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada Iran pada Minggu (28/6/2026).

"Pesawat tempur Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai karena kembali melanggar perjanjian gencatan senjata," tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya.

Trump menambahkan, apabila Iran terus melakukan pelanggaran, Washington dapat mengambil langkah militer yang lebih besar.

Sementara itu, Komando Pusat AS (CentCom) menyatakan jet tempur AS menyerang 10 target militer Iran di sekitar Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan drone terhadap kapal tanker berbendera Panama M/T Kiku.

Menurut CentCom, kapal tanker tersebut tengah mengangkut lebih dari 2 juta barel minyak mentah saat melintasi Selat Hormuz. Insiden itu kembali meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan distribusi minyak dari salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi.

Dia menilai, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Hal itu mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

Dia menjelaskan, konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian, daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.

"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2026).

Iqbal juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55.000 pekerja. Menurutnya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Dengan begitu, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, dia berpendapat keniakan harga gas tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi dalam kajian ReforMiner bertajuk 'DampakKonflik Timur Tengah

terhadap Harga LNG, Harga Gas Domestik dan Daya Saing Industri Nasional'.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35%.

Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Komaidi menekankan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3%, industri sarung tangan karet sekitar 7-14%, sedangkan industri kaca sekitar 16% dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi. Tak hanya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diproyeksi menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (26/6/2026), usai ditutup naik tipis meskipun masih mendekati level Rp18.000.

Pada perdagangan Kamis (25/6/2026), nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,05% atau 9 poin ke Rp17.943 per dolar AS. Pada saat yang sama, Indeks dolar AS (DXY) melemah 0,10% ke posisi 101,51.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen pasar yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan saat ini masih seputar perkembangan konflik Timur Tengah antara AS-Iran.

Terbaru, kesepakatan awal pekan lalu untuk mengakhiri perang AS-Israel dimulai pada 28 Februari telah membuka lalu lintas selat Hormuz. Hal ini membuat harga minyak mentah dunia terus merosot tajam pekan ini.

Ibrahim mencatat, setidaknya 20 juta barel telah keluar dari Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir.

"Namun penurunan harga minyak ini belum meredam ekspektasi pasar terhadap kebijakan ketat Federal Reserve karena bank sentral AS menunjukkan perpecahan di dewan dengan delapan dari 19 anggota memperkirakan kenaikan suku bunga menjelang akhir tahun 2026, sementara mayoritas memperkirakan suku bunga akan tetap stabil," kata Ibrahim, Kamis (25/6/2026).

Ibrahim menilai, fokus pasar saat ini adalah rilis data inflasi pilihan Fed, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE), angka Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal pertama 2026 dan klaim pengangguran mingguan.

Sementara di dalam negeri, Ibrahim mencatat ketergantungan impor minyak Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah kini hanya berada di level 20%. Langkah diversifikasi pasokan telah dilakukan pemerintah dengan menyasar negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Gabon. Selain itu, pemenuhan energi juga ditopang oleh komitmen pembelian dari AS dan Venezuela melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

"Oleh karena itu, pemerintah meyakini kondisi perekonomian Indonesia 2026 masih terjaga dengan baik. Apalagi, kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,61%," jelas Ibrahim.

Ketahanan makro juga tercermin dari posisi cadangan devisa yang bertengger di level US$144,9 miliar per akhir Mei 2026, realisasi investasi yang mencapai angka Rp498,8 triliun pada kuartal I/2026, serta Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang masih tertahan di zona ekspansi marjinal pada level 50.

Di balik capaian tersebut, Ibrahim melihat ada catatan khusus terkait kinerja neraca perdagangan. Meski berhasil mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut, tren surplus tersebut kian menyusut. Atas sejumlah sentimen yang ada, Ibrahim memperkirakan rupiah akan melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (26/6/2026).

"Untuk perdagangan besok [Jumat], mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp17.940 sampai Rp.17.990 per dolar AS," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini. Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis (25/6/2026), mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

IDXChannel - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat 0,05 persen atau 9 poin ke level Rp17.943 per USD pada Kamis (25/6/2026).

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah ditopang meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah tercapainya kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran.

Kondisi tersebut mendorong normalisasi lalu lintas di Selat Hormuz sehingga mengurangi kekhawatiran gangguan pasokan minyak global dan menekan harga minyak mentah dunia.

"Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan dalam sebuah forum bahwa aliran melalui Selat Hormuz hampir sama seperti sebelum dimulainya perang Iran, dengan mengatakan setidaknya 20 juta barel telah keluar dari selat dalam 24 jam terakhir," tulis Ibrahim dalam risetnya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ibrahim, arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kini hampir kembali ke kondisi normal. Selain itu, Oman telah membuka jalur sementara bagi kapal tanker, sementara sejumlah negara kawasan mulai membahas pengelolaan selat tersebut pascakonflik.

Meski harga minyak melemah, pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed). Pasar menunggu sejumlah data penting Amerika Serikat, termasuk inflasi inti Personal Consumption Expenditures (PCE), produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2026, dan klaim pengangguran mingguan yang akan menjadi petunjuk arah suku bunga ke depan.

Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari keyakinan pemerintah bahwa perekonomian Indonesia tetap solid di tengah gejolak global. Ketergantungan impor minyak dari Timur Tengah kini hanya sekitar 20 persen setelah dilakukan diversifikasi pasokan dari sejumlah negara lain.

Fundamental ekonomi domestik juga dinilai masih kuat, ditopang pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen, cadangan devisa USD144,9 miliar per akhir Mei 2026, realisasi investasi Rp498,8 triliun pada kuartal pertama, serta PMI manufaktur yang masih berada di zona ekspansi.

Meski demikian, Ibrahim mengingatkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia terus menyusut meskipun masih mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Karena itu, pemerintah terus mendorong sektor-sektor penghasil devisa, termasuk pariwisata.

Untuk perdagangan berikutnya, Ibrahim memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif pada kisaran Rp17.940-Rp17.990 per USD.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks dolar AS (DXY) melemah 0,10% ke posisi 101,51 dalam penutupan pasar Kamis (25/6/2026). Di saat yang sama, nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 9 poin ke Rp17.943 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen pasar yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan saat ini masih seputar perkembangan konflik Timur Tengah antara AS-Iran.

Terbaru, kesepakatan awal pekan lalu untuk mengakhiri perang AS-Israel dimulai pada 28 Februari telah membuka lalu lintas selat Hormuz. Hal ini membuat harga minyak mentah dunia terus merosot tajam pekan ini.

Ibrahim mencatat, setidaknya 20 juta barel telah keluar dari Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir.

"Namun penurunan harga minyak ini belum meredam ekspektasi pasar terhadap kebijakan ketat Federal Reserve karena bank sentral AS menunjukkan perpecahan di dewan dengan delapan dari 19 anggota memperkirakan kenaikan suku bunga menjelang akhir tahun 2026, sementara mayoritas memperkirakan suku bunga akan tetap stabil," kata Ibrahim, Kamis (25/6/2026).

Ibrahim menilai, fokus pasar saat ini adalah rilis data inflasi pilihan Fed, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE), angka Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal pertama 2026 dan klaim pengangguran mingguan.

Sementara di dalam negeri, Ibrahim mencatat ketergantungan impor minyak Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah kini hanya berada di level 20%. Langkah diversifikasi pasokan telah dilakukan pemerintah dengan menyasar negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Gabon. Selain itu, pemenuhan energi juga ditopang oleh komitmen pembelian dari AS dan Venezuela melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

"Oleh karena itu, pemerintah meyakini kondisi perekonomian Indonesia 2026 masih terjaga dengan baik. Apalagi, kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,61%," jelas Ibrahim.

Ketahanan makro juga tercermin dari posisi cadangan devisa yang bertengger di level US$144,9 miliar per akhir Mei 2026, realisasi investasi yang mencapai angka Rp498,8 triliun pada kuartal I/2026, serta Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang masih tertahan di zona ekspansi marjinal pada level 50.

Di balik capaian tersebut, Ibrahim melihat ada catatan khusus terkait kinerja neraca perdagangan. Meski berhasil mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut, tren surplus tersebut kian menyusut. Atas sejumlah sentimen yang ada, Ibrahim memperkirakan rupiah akan melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (26/6/2026).

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp17.940 sampai Rp.17.990 per dolar AS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia menguat pada perdagangan Selasa (24/6/2026) seiring dengan optimisme investor bahwa konflik di Timur Tengah segera berakhir, meski pasar masih bergerak fluktuatif.

Melansir CNBC International, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Agustus naik 0,36% menjadi US$78,18 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik 0,45% menjadi US$74,19 per barel.

Sebelumnya, harga minyak sempat melemah pada perdagangan Senin malam setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menerbitkan lisensi selama 60 hari yang mengizinkan produksi, pengiriman, dan penjualan minyak Iran. Kebijakan tersebut juga memungkinkan impor minyak mentah Iran ke AS serta pembayaran transaksi menggunakan dolar AS. Lisensi tersebut berlaku hingga 21 Agustus 2026.

Meski demikian, sejumlah pihak mengkhawatirkan potensi penggunaan pendapatan dari penjualan minyak untuk membangun kembali kekuatan militer Iran. Presiden AS Donald Trump pun ditanya mengenai kemungkinan tersebut dalam sebuah acara penandatanganan perintah eksekutif di Gedung Putih pada Senin.

“Mereka seharusnya tidak melakukan itu, jadi kita lihat saja nanti,” ujar Trump.

Dia menegaskan bahwa dana hasil penjualan minyak seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Iran yang saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

“Mereka seharusnya menggunakan uang itu untuk membeli makanan bagi rakyat mereka karena saat ini rakyat mereka sangat kelaparan. Mereka membeli jagung dan kedelai hampir sepenuhnya dari kami,” kata Trump.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menyebut telah terjadi kemajuan besar dalam perundingan yang berlangsung di Swiss. Pernyataan tersebut muncul meskipun Iran pada akhir pekan lalu mengumumkan penutupan Selat Hormuz.

Namun, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan jalur pelayaran strategis tersebut masih tetap terbuka.

Perkembangan terbaru itu dinilai meningkatkan keyakinan pelaku pasar bahwa konflik yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir berpotensi menemukan penyelesaian yang lebih permanen.

Managing Director US Equity Strategy Citi Research Scott Chronert mengatakan, pergerakan harga minyak dalam dua pekan terakhir menunjukkan pasar semakin yakin bahwa konflik di kawasan tersebut mendekati akhir.

“Jika melihat pola perdagangan harga minyak selama beberapa minggu terakhir, pasar tampaknya semakin percaya bahwa kita semakin dekat dengan berakhirnya konflik,” ujarnya.

Menurut Chronert, meredanya tekanan harga energi juga berpotensi mengurangi risiko inflasi global dalam beberapa bulan mendatang.

“Tekanan dari harga energi terhadap inflasi kemungkinan akan semakin berkurang dalam beberapa pekan dan bulan ke depan,” katanya.

JAKARTA - Misteri di balik rincian draf perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran diungkap oleh sumber terkait, yang membeberkan adanya kesepakatan rahasia mengenai pembentukan dana investasi swasta berskala raksasa. Laporan investigasi mengulik nilai investasi swasta sangat fantastis yakni menyentuh USD300 miliar atau setara dengan Rp5.323 triliun (dengan kurs Rp17.744 per USD).

Lebih mengejutkannya lagi, seorang sumber internal seperti dilansir Reuters yang mengetahui jalannya negosiasi membocorkan bahwa lebih dari setengah dari total dana tersebut ternyata sudah berkomitmen dan siap dikucurkan.

Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, Harga Minyak Global Kembali Melonjak



Dana yang akan dinamakan Reconstruction and Development Fund (Dana Rekonstruksi dan Pembangunan) ini sengaja dirancang sebagai 'umpan ekonomi' agar kedua belah pihak berkomitmen penuh menyudahi perang AS-Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu.

AS Ogah Ikut Menyumbang

Pengungkapan ini langsung memicu ketegangan politik baru di Washington. Presiden AS, Donald Trump saat menghadiri KTT G7 di Prancis, langsung bereaksi keras dan menolak mentah-mentah jika dana ini disebut sebagai investasi pemerintahan AS.

"Kami tidak berinvestasi, kami tidak akan mengeluarkan uang 10 sen pun!" tegas Trump di sela-sela KTT G7.

Trump juga menekankan dirinya tidak meminta negara-negara Arab di Teluk untuk ikut mendanai dalam waktu dekat sampai Iran benar-benar membuktikan perubahan perilakunya. "Ini soal perilaku," cetusnya ketus.

Pernyataan Trump ini sempat membingungkan publik karena berbeda dengan klaim Wakil Presiden JD Vance sebelumnya. Dalam wawancara bersama CBS, Vance sempat menyatakan bahwa Iran akan mendapatkan akses ke dana rekonstruksi Rp5.323 triliun yang disokong oleh negara-negara Teluk jika Teheran mematuhi semua syarat, termasuk membongkar total program nuklir mereka.

Fakta di Balik Layar: Iran Gagal Minta Ganti Rugi Perang

Sementara itu sumber senior dari diplomat Iran membongkar bahwa Teheran awalnya menuntut USD400 miliar (sekitar Rp6.500 triliun) sebagai uang ganti rugi kerusakan perang dari Amerika Serikat akibat serangan udara gabungan ke wilayah mereka. Namun, Washington menolak keras tuntutan tersebut.

Sebagai jalan tengah, muncul ide wadah investasi swasta murni ini. Wadah keuangan ini sama sekali tidak menggunakan uang pajak pemerintah AS maupun dana hibah.

Sebaliknya korporasi swasta dari Amerika Serikat, negara Teluk, Amerika Selatan, Afrika, hingga raksasa ekonomi Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia dilaporkan telah sepakat mengunci komitmen pendanaan mereka.

Dana raksasa ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek vital yang hancur akibat bom, seperti kompleks baja Mobarakeh, kilang-kilang minyak utama, bandara, serta jalur logistik.

Iran sendiri merupakan salah satu raksasa ekonomi Timur Tengah yang memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat di bumi. Namun selama 40 tahun terakhir, populasi berpendidikan tinggi sebanyak 92 juta jiwa di Iran nyaris tidak pernah mencicipi investasi asing akibat isolasi sanksi Barat.

Menanti 60 Hari yang Penuh Pertaruhan

Secara psikologis, para pelaku pasar finansial dunia kini menahan napas. Perlu dicatat, dana Rp5.323 triliun ini tidak akan cair atau beroperasi sampai kesepakatan damai final dan mengikat benar-benar ditandatangani.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) merupakan garis start dari garis waktu 60 hari negosiasi yang super ketat. Selama 60 hari tersebut, para administrator dana bersama investor dunia akan memetakan proyek di Iran, sembari mengawasi apakah Iran benar-benar memusnahkan stok uraniumnya dan menerima inspeksi ketat dari badan atom PBB. Jika salah satu pihak berkhianat, kesepakatan raksasa ini otomatis akan gugur menjadi kertas tak berharga.