Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi. Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada, Rabu 1 Juli 2026. “Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Luthfi menilai infrastruktur logistik perlu ditingkatkan. Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.

Luthfi mendorong agar dilakukan percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menurut Luthfi, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi dinilai penting agar daya saing investasi Jawa Tengah semakin meningkat.

“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” ujarnya.

Pada kuartal I/2026, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang 2025, investasi mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada 2027.

Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor. “Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (26/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang Menteri Keuangan yang membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga relokasi industri komponen otomotif dari Indonesia.

Menkeu Purbaya bentuk tim khusus awasi program MBG di daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Baca selengkapnya di sini

ESDM sempat tahan ekspor batu bara untuk jaga sistem kelistrikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu guna mengamankan ketersediaan dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya sebut BGN akan melakukan efisiensi lanjutan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan kelanjutan efisiensi anggaran untuk programnya.

Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis kemarin (25/6). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.

Baca selengkapnya di sini

DJP himpun pajak Rp6,81 triliun dari sektor usaha digital per Mei 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp6,81 triliun per 31 Mei 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap menjadi kontributor yang paling dominan.

Baca selengkapnya di sini

Mensesneg sebut tidak ada perusahaan otomotif hengkang ke Vietnam

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tidak ada perusahaan industri komponen otomotif yang hengkang dari Indonesia ke Vietnam.

Prasetyo yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu mengatakan rencana relokasi dua perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur tersebut ditunda untuk sementara.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi relokasi industri di tengah tren diversifikasi rantai pasok global.

Dihubungi di Jakarta, Rabu, Esther menyampaikan, agar mampu bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, pemerintah perlu memperkuat berbagai faktor pendukung investasi yang menjadi pertimbangan utama investor global.

Esther mengatakan, masuknya aliran modal ke Indonesia sangat bergantung pada terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.

Sejumlah aspek yang perlu diperkuat antara lain kepastian hukum, prospek pasar yang menjanjikan, ketersediaan bahan baku, ekosistem industri yang mendukung, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan infrastruktur energi dan utilitas dasar.

Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan kepastian bagi investor.

Lebih lanjut, Esther menjelaskan, tren transisi menuju ekonomi hijau dinilai membuka peluang yang semakin besar bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen mineral kritis dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Indonesia katanya, berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku teknologi hijau, termasuk untuk baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan melalui komoditas nikel dan tembaga.

Dalam mendukung peluang tersebut, pemerintah juga telah menggulirkan berbagai kebijakan hilirisasi industri.

Insentif yang diberikan mencakup pembebasan pajak, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku, hingga pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Lebih lanjut, Esther menilai hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui hilirisasi, Indonesia dapat menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan produktivitas industri.

Di sisi lain, hilirisasi juga berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja terampil, meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.

Dirinya turut menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat terpenuhi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani angkat bicara mengenai wacana relokasi sebagian produksi industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Ia menilai informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.

"Keputusan relokasi produksi biasanya sangat spesifik dan bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan, strategi prinsipal global, jenis industri, struktur biaya, hingga tuntutan pasar," ujar Shinta saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Namun, secara umum di luar wacana tersebut, Apindo melihat persaingan antarnegara dalam menarik dan mempertahankan investasi manufaktur semakin ketat. Jika melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan global juga semakin banyak melakukan konsolidasi jaringan produksi, termasuk mengurangi atau merampingkan kapasitas produksi di sejumlah negara dan memusatkannya di lokasi yang paling efisien, produktif, dan strategis untuk melayani pasar regional maupun global.

Oleh karena itu, sambung Shinta, keputusan relokasi atau konsolidasi produksi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali merupakan bagian dari penataan ulang rantai pasok global dan strategi prinsipal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, biaya produksi, pasar, serta arah kebijakan industri di berbagai negara.

Ia menyampaikan, perusahaan global tidak hanya mempertimbangkan satu aspek biaya, tetapi juga kesiapan ekosistem industri secara keseluruhan, mulai dari kepastian regulasi, insentif investasi, rantai pasok lokal, produktivitas tenaga kerja, efisiensi logistik, ketersediaan lahan industri, kemudahan perizinan, hingga dukungan otoritas dalam menyelesaikan hambatan operasional.

"Indonesia sebenarnya memiliki fondasi manufaktur yang cukup kuat. Salah satu indikatornya adalah Manufacturing Value Added (MVA)," lanjut Shinta.

Pada 2024, nilai MVA Indonesia mencapai sekitar 265,07 miliar dolar AS dan menempatkan Indonesia di posisi ke-12 dunia serta peringkat kelima di Asia setelah China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Artinya, dari sisi skala industri, Indonesia bukan pemain kecil dan menjadi salah satu basis manufaktur penting di kawasan.

"Namun, tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya soal ukuran industri, melainkan kecepatan transformasi industrinya," ungkap dia.

Dalam periode 2020–2024, lanjut dia, MVA Indonesia tumbuh sekitar 16,1 persen atau masih lebih rendah dibandingkan India yang tumbuh sekitar 29,2 persen dan Vietnam yang tumbuh sekitar 46,3 persen pada periode yang sama.

Shinta menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa meskipun skala manufaktur Indonesia saat ini masih lebih besar dibandingkan Vietnam, negara kompetitor di kawasan bergerak lebih agresif dalam memperkuat kapasitas produksi, rantai pasok, ekspor manufaktur, serta ekosistem industrinya.

"Kita terus mencermati pergerakan negara kompetitor di kawasan, seperti Vietnam yang cukup agresif membangun ekosistem industri yang terintegrasi, memperkuat klaster manufaktur, memperluas akses pasar melalui free trade agreement (FTA), kepastian dan dukungan regulasi, hingga memperbaiki layanan investor," lanjut Shinta.

Dengan kata lain, sambung dia, Indonesia memiliki modal besar, tetapi keunggulan tersebut harus terus diperkuat melalui kepastian kebijakan, insentif yang konsisten dan berdampak, perizinan yang cepat, efisiensi logistik, penguatan vokasi, dan berbagai aspek lainnya.

Tanpa transformasi tersebut, lanjut Shinta, Indonesia berisiko kalah cepat dari negara-negara yang lebih agresif dalam membangun ekosistem manufaktur yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan investor global.

"Karena itu, langkah yang perlu dilakukan pemerintah bukan hanya merespons apabila sudah ada rencana relokasi, tetapi juga memperkuat mekanisme early warning dan investor aftercare," ungkap dia.

Shinta mengatakan dialog secara proaktif perlu terus dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi (existing companies), termasuk prinsipal globalnya, untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mencari solusi sebelum keputusan relokasi benar-benar diambil.

Shinta menilai Indonesia perlu menciptakan momentum untuk meningkatkan kembali daya saing ekosistem manufaktur nasional.

Shinta mengajak seluruh pihak tidak hanya melihat relokasi sebagai keputusan individual perusahaan, tetapi juga sebagai sinyal bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat dalam memperkuat kepastian investasi, produktivitas, logistik, perizinan, rantai pasok, serta roadmap industri agar tetap menjadi basis produksi yang kompetitif di kawasan.

"Dalam semangat Indonesia Incorporated, Apindo siap menjadi mitra pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut," kata Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang mengungkapkan ragam tantangan yang dihadapi KEK di Indonesia seiring dengan gejolak geopolitik, terjadinya perang di Timur Tengah.

Dia mengatakan bahwa tantangan pertama yang dihadapi adalah investor cenderung lebih selektif dalam melakukan ekspansi. Keputusan investasi saat ini lebih berhati-hati, dipengaruhi oleh kondisi permintaan global, arah kebijakan ekonomi di berbagai negara, serta volatilitas nilai tukar dan suku bunga global.

Kedua, terjadinya disrupsi pada rantai pasok global yang berdampak pada peningkatan biaya logistik dan produksi. Hal ini turut memengaruhi perhitungan kelayakan investasi, termasuk di KEK.

Ketiga, persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat. Berbagai negara secara aktif menawarkan insentif dan kemudahan regulasi yang semakin kompetitif untuk menarik relokasi industri global.

"Namun demikian, kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang. Indonesia, melalui KEK, memiliki posisi strategis untuk menangkap relokasi industri global dengan menawarkan kombinasi insentif, kemudahan berusaha, serta potensi pasar domestik yang besar," katanya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Kamis (30/4/2026).

Dengan demikian, menurutnya meskipun investor saat ini lebih selektif, KEK tetap memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi investasi yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.

Di sisi lain, ragam insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan di KEK menurutnya saat ini pada dasarnya sudah kompetitif dibandingkan negara pesaing di kawasan.

Dari sisi fiskal, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti seperti tax holiday dan tax allowance terhadap PPh badan, pembebasan bea masuk dan PPN, serta berbagai fasilitas fiskal lainnya.

Sementara, dari sisi non fiskal, KEK didukung oleh kemudahan perizinan melalui pelayanan satu pintu, kebijakan khusus di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain.

"Namun demikian, perlu dipahami bahwa daya saing KEK tidak hanya ditentukan oleh desain insentif dan kebijakan di atas kertas, melainkan implementasi dan ekosistem investasi secara keseluruhan," katanya.

KEK pun terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek kebijakan, layanan, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan SDM, teknologi, dan infrastruktur.

Dia menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 25 KEK yang tersebar dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, secara rinci.

- 13 KEK Industri: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Industropolis Batang, KEK Gresik, KEK Setangga, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Sorong.

- 6 KEK Pariwisata: KEK Mandalika, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Likupang, KEK Lido, dan KEK Kura Kura Bali.

- 2 KEK Kesehatan, yaitu KEK Sanur di Bali dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Kepulauan Riau.

- 1 KEK Digital yaitu KEK Nongsa di Kepulauan Riau.

- 2 KEK Pendidikan dan Teknologi yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten di Banten.

- 1 KEK jasa lainnya yaitu KEK Batam Aero Technic di Kepulauan Riau.

Adapun, hingga akhir tahun 2025, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp336 triliun yang berasal dari 407 badan usaha dan pelaku usaha di KEK. Dari aktivitas tersebut, KEK telah menyerap tenaga kerja sebanyak 249.072 orang.

Khusus untuk 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,6 triliun atau 98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 88.541 orang.

Bisnis.com,JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai Satuan Tugas (Satgas) DeBottlenecking menjadi katalis dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif.
Ketua Umum HKI Akhmad Maruf Maulana mengatakan, kehadiran Satgas itu mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.
Menurutnya, Satgas DeBottlenecking menjadi terobosan penting dalam mempercepat realisasi investasi nasional, khususnya dalam menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi para pelaku usaha, mulai dari keterlambatan administratif hingga praktik-praktik yang merugikan investor.
Akhmad pun menekankan pentingnya menjaga integritas dalam implementasi kebijakan investasi. Dia mengatakan, seluruh pihak perlu memastikan tidak ada praktik-praktik yang menghambat proses investasi, termasuk penyalahgunaan nama pemerintah atau presiden.
"Terdapat berbagai hal dalam proses investasi yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan bersama, guna menjaga persepsi dan kepercayaan investor. Hal tersebut diharapkan dapat terus dibenahi melalui upaya bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Akhmad melalui keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dia menuturkan, pemerintah perlu memanfaatkan kondisi konflik Timur Tengah secara strategis sebagai peluang untuk menarik relokasi industri global sekaligus momentum untuk berbenah diri secara menyeluruh.
HKI, kata dia, menekankan bahwa dalam situasi global seperti saat ini, banyak perusahaan internasional tengah melakukan diversifikasi rantai pasok (supply chain diversification). Menurut Akhmad, Indonesia harus mampu menangkap peluang tersebut dengan memastikan kesiapan kawasan industri yang kompetitif, didukung oleh infrastruktur yang memadai, kepastian regulasi, serta proses perizinan yang cepat dan efisien.
Selain itu, momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi struktural, khususnya dalam mengatasi berbagai hambatan investasi di tingkat daerah. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala seperti perizinan yang berbelit dan tidak sinkron antar instansi, keterlambatan pelayanan administratif, ketidakpastian tata ruang, hingga munculnya praktik-praktik yang merugikan investor.
Akhmad menilai bahwa permasalahan-permasalahan tersebut cenderung berulang dari tahun ke tahun, sehingga perlu diselesaikan secara sistematis dan konsisten.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Indonesia harus mengubah cara pandangdalam menghadapi ketidakpastian global, harus lebih proaktif dan agile. Menurutnya, di tengah berbagai hambatan, selalu ada peluang.
"Kondisi geopolitik saat ini harus kita jadikan momentum untuk berbenah diri sekaligus mempercepat langkah dalam menarik investasi global. Kuncinya adalah kecepatan eksekusi, kepastian regulasi, dan keberanian membereskan hambatan di lapangan, khususnya di daerah. Jika ini dapat dilakukan secara konsisten, Indonesia berpotensi besar menjadi tujuan utama relokasi industri dunia," tuturnya.
HKI juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, serta memastikan kawasan industri di Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2025:

1. Kota Semarang: Rp3.454.827
2. Kabupaten Demak: Rp2.940.716
3. Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
4. Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
5. Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
7. Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
8. Kota Pekalongan: Rp2.545.138
9. Kabupaten Batang: Rp2.534.383
10. Kota Salatiga: Rp2.533.583
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
12. Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
14. Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
15. Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
16. Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
17. Kota Tegal: Rp2.376.683
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
19. Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
20. Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
21. Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
22. Kabupaten Pati: Rp2.332.350
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
25. Kota Magelang: Rp2.281.230
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
27. Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
28. Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
29. Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
30. Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
31. Kabupaten Blora: Rp2.238.430
32. Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
33. Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gelombang relokasi industri tenaga kerja padat disebut bakal mengalir ke Pulau Jawa seiring adanta tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang menekan biaya produksi di Cina dan Vietnam. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menyebut, sedikitnya 27 perusahaan di Cina dan Vietnam telah mengajukan rencana pemindahan pabrik, terutama ke Jawa Tengah, dengan potensi penciptaan 120 ribu lapangan kerja baru.

Firman menjelaskan sebagian besar perusahaan bergerak di sektor alas kaki dan perkebunan yang sensitif terhadap perubahan struktur biaya global. Ia mengatakan, selisih tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi pemicu utama pergeseran investasi karena Indonesia kini dikenai tarif 19 persen, sementara Cina 47 persen dan Vietnam 20 persen.

Menurut Firman, arus relokasi tersebut bisa menjadi peluang pertumbuhan ekonomi bila ditopang percepatan perizinan dan reformasi birokrasi.

Di sisi lain, Firman menilai kesiapan tenaga kerja menjadi tantangan yang harus segera diatasi di daerah tujuan relokasi. Ia mencontohkan kebutuhan tenaga penjahit di Jawa Tengah yang belum terpenuhi karena sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian.

“Salah satu kendala yang mereka hadapi di Jawa Tengah gitu kan, mereka butuh tenaga-tenaga penjahit gitu ya, itu susah nyarinya. Karena rata-rata di sana adalah petani dan lain-lainnya,” ujar Firman dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Firman menambahkan, perusahaan memerlukan waktu untuk pelatihan tenaga lokal agar produktivitas dapat menyamai negara pesaing. “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa gitu kan. Sehingga, produktivitasnya bisa meningkat, at least setara dengan Vietnam,” kata Firman.

Ia menegaskan reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi diperlukan untuk menarik investasi formal berkualitas. Menurut Firman, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dan India dalam hal keterbukaan investasi dan daya saing tenaga kerja.

“Ini salah satu indikator saja, bagaimana restriksi, ketertutupan investasi Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan saingan kita, Vietnam dan India. Dan yang paling besar adalah ada restriksi. Ini tadi ada bicara soal restriksi impor, ada bicara juga soal TKDN dan lain-lainnya. Ini yang kemudian harus kita reformasi,” ujar Firman.