Medan (ANTARA) - Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.D mengatakan, Batang Toru layak didorong menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis kepentingan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Batang Toru tidak cukup lagi dilihat sebagai isu konservasi daerah semata," ujar Onrizal dalam forum "Diseminasi Naskah Akademik Urgensi Penetapan Ekosistem Batang Toru" di Medan, Rabu.

Ia mengatakan Batang Toru memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, mitigasi bencana, keselamatan masyarakat serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurutnya, dasar utama usulan KSN Batang Toru sebaiknya diletakkan pada fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, bukan pada kepentingan proyek ekonomi tertentu.

"KSN diperlukan justru karena fungsi ekologis dan risiko bencana Batang Toru terlalu penting untuk dikelola secara sektoral," ucap pakar ekologi hutan tropis, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekologi lahan basah itu.

Ia mengatakan jika pendekatannya hanya kabupaten per kabupaten, atau per sektor, lanskap ekologis yang utuh akan terus terfragmentasi.

Onrizal menekankan perlunya penguatan sejumlah aspek dalam naskah akademik di antaranya usulan penetapan kawasan ekosistem Batang Toru sebagai KSN.

Menurut dia, naskah akademik perlu memperjelas delineasi resmi ekosistem Batang Toru serta menyusun matriks pembuktian terhadap kriteria KSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Matriks tersebut, kata dia, harus mempertemukan norma hukum dengan bukti ekologis, data kebencanaan, peta resmi, serta informasi mengenai keanekaragaman hayati sehingga kelayakan Ekosistem Batang Toru sebagai KSN dapat diuji secara lebih objektif dan terukur, bukan hanya melalui narasi umum.

Selain itu, ia menilai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

KLHS, lanjutnya, harus digunakan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, dampak kumulatif pembangunan, serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli.

Selain KLHS, Onrizal juga mendorong agar konsep areal preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dimasukkan sebagai instrumen perlindungan koridor satwa dan zona penyangga.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan telah mengevaluasi Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi ini dilakukan buntut lima orang meninggal dunia pada saat Latsarmil.

Juri pun memastikan perbaikan materi dilakukan untuk memitigasi agar tak ada lagi yang meninggal pada saat Latsarmil.

“Ya, evaluasi itu atau perbaikan-perbaikan itu terus ya dilakukan, tapi intinya adalah memitigasi supaya tidak terjadi apa namanya, masalah seperti yang sudah terjadi, meninggalnya lima orang itu tadi. Jadi insyaallah ke depan sudah diantisipasi supaya tidak terjadi korban,” ujar Juri kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Juri memastikan Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyampaikan kronologi terkait meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes. Bahkan, telah mengambil beberapa langkah yang diambil diantaranya menyampaikan bela sungkawa, perbaikan di dalam proses pendidikan, dan pelatihan Manajer Koperasi Merah Putih.

“Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih apa namanya, menjadi lebih baik gitu,” ujarnya.

Juri mengatakan Latsarmil untuk calon manajer kopdes tetap berjalan. “Pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.”

Juri menambahkan manajer Kopdes tidak hanya dibekali keterampilan manajerial, tetapi juga memahami dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan.

“Jadi, latihan-latihan yang sifatnya pembekalan pada mental ideologi itu yang juga diberikan kepada mereka. Jadi semuanya tetap berjalan tetapi diperbaiki, dievaluasi supaya lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).

LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA



Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.

Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.

"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.

Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.

"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.

Proyek ladang gas raksasa Abadi di Blok Masela di Maluku akan memasuki tahap konstruksi setelah tertunda selama puluhan tahun. Proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditargetkan memulai tahap konstruksi pada 2027.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus mendorong percepatan proyek ini. Ia memastikan hambatan investasi yang pernah terjadi tidak akan kembali terulang.

Menurut dia, sejumlah tahapan krusial telah menunjukkan perkembangan positif, termasuk proses Front End Engineering and Design (FEED).

"Blok Abadi Masela ini puluhan tahun tertunda, tidak selesai-selesai. Nah, setelah akhirnya sudah ada keputusan, sudah ada kajian, saya kasih tahu sama Inpex untuk segera jalan. Sekarang alhamdulillah sudah jalan. Tahun 2027 konstruksi," ujar Bahlil dalam acara Kajian Tengah Tahun INDEF (KTT-INDEF), Kamis (25/6).

Ia mengatakan Blok Masela merupakan salah satu aset gas bumi terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pemerintah pun menargetkan proyek yang dioperasikan oleh Inpex Corporation bersama mitranya tersebut dapat mulai berproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

"Tahun 2029 hingga 2030 sudah bisa terproduksi dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat dua agenda utama, yakni investasi transisi energi dan penyelesaian proyek strategis Blok Masela.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bahlil mengundang CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda untuk membahas percepatan pengembangan Blok Masela.

Proyek senilai sekitar US$20 miliar atau setara Rp339 triliun (kurs Rp16.900 per dolar AS) itu menjadi salah satu proyek energi terbesar yang tengah didorong pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Takayuki Ueda menyampaikan komitmen INPEX untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi Masela.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendungan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk menjaga ketersediaan air, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi risiko banjir. Di Gorontalo, peran tersebut diharapkan akan diperkuat melalui Bendungan Bulango Ulu yang kini memasuki tahap akhir pembangunan.

PT Brantas Abipraya (Persero) mencatat progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah mencapai 94,99 persen. Setelah beroperasi, bendungan ini diproyeksikan mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, Bendungan Bulango Ulu menjadi salah satu infrastruktur yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan air bagi sektor pertanian dan masyarakat di Gorontalo.

"Ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo," ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volume efektif 58,61 juta meter kubik. Infrastruktur ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga.

Dengan dukungan pasokan air yang lebih stabil, petani diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air pada musim kemarau.

Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pasokan air baku yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi bendungan tidak hanya terbatas pada penyediaan air. Kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen. Pengendalian banjir dinilai penting untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat dari potensi kerugian akibat bencana.

Di sektor energi, Bendungan Bulango Ulu akan mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 megawatt. Pemanfaatan aliran air sebagai sumber energi terbarukan dapat membantu penyediaan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dan olahraga air. Pengembangan kawasan tersebut berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dian mengatakan, percepatan penyelesaian Bendungan Bulango Ulu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air. Menurut dia, manfaat bendungan tidak hanya dirasakan saat proyek selesai dibangun, tetapi juga dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan air, pengurangan risiko banjir, dan pengembangan ekonomi daerah.

"Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," kata Dian.

Setiap rezim politik membutuhkan narasi untuk memperoleh legitimasi. Pada masa Hindia Belanda misalnya, legitimasi dibangun dengan dalih “peradaban”. Berlanjut pada kekuasaan Orde Baru, legitimasi dirangkai berdasarkan jargon stabilitas nasional. Dan sesudah reformasi, legitimasi itu datang dengan mantra “pertumbuhan ekonomi”.

Atas nama pertumbuhan, maka hutan dibabat. Demi pertumbuhan, pesisir direklamasi dan penduduknya direlokasi. Sebab pertumbuhan, kawasan pertanian rakyat dan tanah-tanah adat diokupasi menjadi wilayah industri di bawah hegemoni proyek strategis nasional (PSN). Kini, atas nama pertumbuhan ekonomi pula, institusi militer kembali didorong masuk ke ruang-ruang sipil yang semestinya dikelola oleh mekanisme demokrasi dan konstitusi.

Di berbagai daerah, pembangunan batalyon, perluasan komando teritorial, keterlibatan tentara di tengah proyek ketahanan pangan dan energi, hingga pengamanan investasi dipresentasikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan. Negara seolah ingin meyakinkan rakyatnya, sejatinya pertumbuhan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas membutuhkan kehadiran serta campur tangan militer.

Negara, Kapital, dan Monopoli Kekerasan

Seyogyanya, pertumbuhan ekonomi sering direstrukturisasi sebagai indikator utama kemajuan suatu negara. Semakin tinggi angka pertumbuhan, maka pemerintahannya akan dianggap berhasil. Produk Domestik Bruto (PDB), pun menjadi parameter prioritas keberhasilan pembangunan.

Namun, standar demikian sangatlah kontroversial. Hemat penulis, sejatinya ekonomi bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ekonomi selalu dipengaruhi oleh relasi sosial, politik, dan budaya. Ketika pertumbuhan ditempatkan sebagai urgensi pembangunan, alhasil berbagai aspek kehidupan lainnya berpotensi dikorbankan demi mengejar angka-angka statistik semata. Akibatnya, pertumbuhan akan berubah menjadi ideologi kekuasaan.

Seturut penalaran tersebut, pertanyaan mengenai keadilan sosial, distribusi kekayaan, kerusakan lingkungan, maupun hak-hak warga negara dianggap sebagai hambatan yang perlu disingkirkan. Yang terpenting adalah bagaimana investasi masuk, proyek berjalan, dan indeks pertumbuhan akan meningkat.

Masalahnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan. Sejarah pembangunan di berbagai belahan dunia memperlihatkan, pertumbuhan dapat berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan, kemiskinan, dan konflik sosial. Pertumbuhan memang dapat memperbesar diameter “kue ekonomi”. Namun siapa yang menikmati kue tersebut merupakan persoalan politik yang sama sekali berbeda.

Selain itu, negara pun perlu dipandang sebagai institusi yang punya otoritas memonopoli penggunaan kekerasan. Negara memiliki kewenangan menggunakan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan publik. Tetapi monopoli kekerasan, sejauh ini tidak saja digunakan untuk melindungi masyarakat. Di Indonesia, justru dimanfaatkan mengamankan agenda politik dan investasi para bandit ekonomi dan politik.

Mengutip pandangan Charles Tilly, bahwasanya sejak awal negara modern dibangun, melalui hubungan erat antara kekerasan dan akumulasi modal. Negara membangun kapasitas koersif untuk mengumpulkan sumber daya, mengendalikan wilayah, dan melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa. Hubungan antara kekuasaan dan ekonomi tersebut tidak terlepas dari peredaran masyarakat modern.

Ketika konflik agraria meningkat di sekitar kawasan pertambangan, perkebunan, bendungan, atau proyek infrastruktur, aparat keamanan sering hadir bukan pertama-tama untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, untuk memastikan proyek tetap berjalan. Di sinilah pembangunan dan kekerasan berakselerasi. Pembangunan tidak lagi sekadar proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme penguasaan ruang yang membutuhkan dukungan aparatus koersif negara.

Militerisasi Pembangunan

Pasca-Reformasi 1998, Indonesia berupaya membangun kehidupan politik yang lebih demokratis dengan membatasi peran militer dalam urusan sipil. Reformasi lahir dari satu kesadaran, yakni demokrasi tidak mungkin tumbuh apabila ruang sipil terus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan bersenjata.

Akan tetapi, satu dekade terakhir ini kecenderungan yang berbeda mulai terlihat. Militer kembali memperoleh karpet merah yang kian melebar dalam berbagai sektor pembangunan. Dari program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan kawasan perbatasan, hingga pengamanan investasi strategis.

Fenomena ini menunjukkan apa yang disebut sebagai militerisasi pembangunan (development militarization). Militerisasi pembangunan tidak selalu hadir dengan bentuk represif. Justru tampil melalui slogan kesejahteraan, kemajuan, dan nasionalisme. Kehadiran militer ditujukan sebagai solusi atas lemahnya kapasitas birokrasi sipil, lambatnya pembangunan daerah, atau tingginya konflik sosial.

Padahal, persoalan utama pembangunan di Indonesia bukanlah kurangnya tentara. Persoalan utama, adalah lemahnya tata kelola pemerintahan, korupsi, ketimpangan penguasaan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat di tengah proses produksi kebijakan. Ketika masalah-masalah struktural tersebut dijawab dengan perluasan peran militer, maka yang terjadi bukanlah penyelesaian masalah. Sebaliknya, pengalihan masalah.

David Harvey menjelaskan, mulanya kapitalisme pascaabad-19 selalu membutuhkan ruang-ruang baru untuk melakukan akumulasi. Tanah, hutan, pesisir, sungai, bahkan wilayah adat menjadi sasaran ekspansi karena di sanalah sumber keuntungan dapat diperoleh. Proses ini sering berlangsung melalui apa yang disebut Harvey sebagai “akumulasi melalui perampasan.”

Negara memainkan peran penting di balik proses tersebut. Melalui regulasi, izin investasi, proyek pembangunan, maupun kebijakan keamanan, negara membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan sumber daya berpindah dari masyarakat kepada pemilik modal. Persis di sini, pembangunan perlu dipahami layaknya arena pertarungan kepentingan antara masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya dengan kekuatan ekonomi-politik yang berusaha menguasai ruang tersebut.

Nasib Rakyat di Ujung Bedil

Pertumbuhan ekonomi, sejauh ini dielu-elukan karena kemampuannya menciptakan stabilitas. Tetapi stabilitas yang dibangun menggunakan pembungkaman kritik, sesungguhnya merupakan stabilitas yang semu. Demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat.

Demokrasi membutuhkan hak asasi untuk mempertanyakan kebijakan negara. Demokrasi membutuhkan keberanian rakyat untuk menolak ketika pembangunan mengancam kehidupan mereka. Masalahnya, nalar keamanan sejauh ini menempatkan kritik sebagai ancaman.

Warga yang menolak industri tambang dianggap anti-pembangunan. Petani yang mempertahankan tanahnya dianggap menghambat investasi. Masyarakat adat yang menolak penggusuran diposisikan sebagai penghalang kemajuan. Pada situasi seperti ini, pembangunan kehilangan dimensi demokratisnya. Ia berubah menjadi proyek yang harus diterima tanpa pertanyaan.

Sejatinya, pembangunan yang sehat, sepatutnya lahir dari perdebatan publik yang terbuka. Bukan dari kepatuhan yang dipaksakan. Pertumbuhan ekonomi memang penting. Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang tanpa aktivitas ekonomi yang produktif. Nahasnya, pertumbuhan kehilangan maknanya ketika dicapai melalui penggusuran ruang hidup, pembungkaman kritik, dan perluasan kekuasaan koersif.

Pembangunan yang bergantung pada kekuatan senjata mungkin mampu menghasilkan indeks pertumbuhan yang tinggi. Tetapi angka-angka tersebut, tidak pernah mampu mengukur hilangnya basis penghidupan rakyat, rusaknya lingkungan, melemahnya demokrasi, maupun retaknya hubungan antara negara dan rakyatnya.

Karena pada akhirnya, kemajuan suatu negara tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatan yang dimiliki pemerintah untuk memaksa rakyatnya patuh. Kemajuan ditentukan oleh kemampuan negara menghormati hak-hak warga yang menjadi dasar keberadaannya. Ketika pertumbuhan ekonomi membutuhkan moncong senjata untuk mempertahankan dirinya, mungkin yang sedang tumbuh bukanlah kesejahteraan, melainkan kekuasaan yang absolut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan perusahaan asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), rampung dan siap diresmikan dalam waktu dekat.

Bahlil mengatakan perkembangan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi program hilirisasi.

"Kami juga melapor kepada Bapak Presiden (Prabowo) bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Menurut Bahlil, penyelesaian proyek tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam agenda hilirisasi yang saat ini terus dipantau pemerintah.

Selain membahas perkembangan proyek baterai, rapat bersama Sang kepala Negara juga membahas kondisi ketahanan energi nasional.

"Kami juga melakukan rapat dengan Presiden (Prabowo) untuk membahas tentang energi kita. Dan energi kita akan bisa, ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum," ujarnya.

Proyek yang dimaksud merupakan Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi yang dikembangkan oleh konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation (IBC), dan CATL-Brunp-Lygend (CBL).

Proyek tersebut sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai US$5,9 miliar atau sekitar Rp105,25 triliun (asumsi kurs Rp17.839 per dolar AS).

Prabowo melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek tersebut di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, pada 29 Juni 2025.

Saat itu, Prabowo menyebut proyek baterai terintegrasi tersebut sebagai salah satu langkah penting dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam Indonesia, khususnya komoditas nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Proyek ini dikembangkan melalui enam proyek terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sebanyak lima proyek berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, sementara satu proyek utama berada di Karawang, Jawa Barat.

Bahlil sebelumnya menjelaskan fasilitas di Karawang memiliki kapasitas produksi hingga 15 gigawatt (GWh).

Salah satu komponen utama proyek tersebut adalah pembangunan pabrik baterai lithium-ion tahap pertama dengan kapasitas 6,9 GWh yang merupakan perusahaan patungan antara IBC dan konsorsium CATL, Brunp, dan Lygend.

Nantinya, fasilitas tersebut akan memasok kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) maupun sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS).

Pemerintah juga memperkirakan proyek ini akan menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja langsung serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk kawasan industri dan dermaga multifungsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mendapat pagu anggaran sebesar Rp276,8 miliar untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2027.

Pagu tersebut sebagaimana telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada hari ini, Senin (22/6/2026).

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menjelaskan bahwa pagu anggaran itu bakal diperuntukkan mendukung operasional Kemenko terkait.

Selain itu, Banggar DPR RI juga telah sepakat akan menyetujui usulan kebutuhan anggaran yang bakal disampaikan oleh seluruh Kementerian Koordinator di beberapa waktu mendatang.

"Terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?" ujar Said Abdullah yang langsung disambut seruan "Setuju" dari para anggota Banggar DPR RI.

Menanggapi keputusan tersebut, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apresiasinya atas dukungan parlemen terhadap rancangan anggaran Kemenko IPK untuk periode 2027. Dukungan fiskal ini dinilai krusial di tengah besarnya tanggung jawab Kemenko IPK dalam mengoordinasikan proyek strategis nasional.

AHY mengakui adanya beban tambahan yang cukup signifikan dalam konteks mengawal keterpaduan pembangunan infrastruktur di tingkat kewilayahan. Namun, Kemenko IPK memastikan kesiapannya untuk tetap menjaga ritme kerja demi menyukseskan program-program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.

"Dari Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kami ucapkan terima kasih atas atensinya terhadap rancangan anggaran untuk periode 2027. Tentunya ada beberapa hal yang penting terkait beban tambahan dalam konteks pengawalan pembangunan infrastruktur Indonesia," ungkap AHY.

Lebih lanjut, dia menekankan agar seluruh pemangku kepentingan tidak melupakan kontribusi nyata dari sektor fisik ini terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian konstruksi Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dalam laporannya, progres fisik proyek tersebut saat ini telah mencapai 86,91%.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur sumber daya air yang andal menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan produktivitas lahan secara nasional.

Nantinya, proyek strategis nasional ini diproyeksikan menjadi pilar utama infrastruktur pengairan yang bakal melayani daerah irigasi seluas 10.562 hektare dan mampu menggenjot target swasembada pangan di wilayah Indonesia Timur.

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Bendungan bukan hanya bangunan fisik untuk menampung air, tetapi bagian dari sistem yang memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian secara berkelanjutan melalui jaringan irigasi yang terintegrasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian PU, bendungan yang digarap oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini dirancang memiliki kapasitas tampung jumbo mencapai 50,05 juta meter kubik.

Saat ini, fokus pengerjaan di lapangan diarahkan pada penyelesaian tahap lanjutan agar infrastruktur tersebut dapat segera memasuki fase operasional dan memberikan pemanfaatan penuh bagi masyarakat.

Selain mengairi sepuluh ribu hektare sawah, bendungan ini diproyeksikan mampu memasok air baku sebesar 0,550 meter kubik per detik guna menopang aktivitas domestik dan ekonomi.

Dari sisi mitigasi bencana, Bendungan Way Apu juga memiliki fungsi krusial untuk mereduksi debit banjir hingga 394 meter kubik per detik di wilayah hilir.

Di samping fungsi teknis pengairan, kawasan pelataran bendungan ini turut dipersiapkan untuk membuka ceruk ekonomi baru melalui sektor pariwisata berbasis lanskap dan gardu pandang.

“Dengan dukungan sektor pertanian, energi, dan pariwisata, bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi Maluku terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, ada ironi yang sulit diabaikan: BUMD yang semestinya menjadi mesin ekonomi daerah justru kerap hanya menjadi penonton di saat program prioritas presiden dijalankan. Di saat negara mendorong Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak BUMD belum tampil sebagai penggerak yang nyata di lapangan.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah BUMD di Indonesia mencapai lebih dari 1.100 entitas. Secara jumlah, ini adalah kekuatan besar. Namun secara kualitas, banyak BUMD masih bergulat dengan tata kelola lemah, kepemimpinan yang belum sepenuhnya berbasis merit, dan kinerja yang belum memberi nilai tambah sepadan bagi daerah.

Sebagai praktisi yang kerap menangani isu BUMN/BUMD dan tata kelola daerah, saya melihat masalah utamanya bukan sekadar minim kapasitas, melainkan salah arah fungsi. BUMD belum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menopang agenda nasional.

Akibatnya, saat pemerintah pusat menggerakkan program prioritas, BUMD justru tidak hadir sebagai mitra aktif, melainkan sekadar pengamat di pinggir lapangan.

Padahal, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan logistik dan ekosistem layanan yang bisa dipercepat melalui BUMD. Makan Bergizi Gratis memerlukan rantai pasok pangan yang efisien, dekat dengan produsen lokal, dan dapat diawasi dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih pun akan jauh lebih kuat bila BUMD sehat hadir sebagai mitra usaha, bukan badan usaha yang hanya hidup dari penyertaan modal.

Karena itu, memasuki tahun kedua pemerintahan, pembenahan BUMD tidak boleh lagi ditunda. Pemerintah perlu memetakan seluruh BUMD secara tegas, mengelompokkan mana yang sehat, mana yang harus direstrukturisasi, dan mana yang layak digabung atau dihentikan.

Pengisian jabatan pimpinan juga harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan sekadar kompromi politik lokal.

Langkah berikutnya adalah memastikan BUMD masuk ke dalam rantai pasok program prioritas Presiden. BUMD pangan harus terhubung dengan skema penyediaan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis.

BUMD jasa dan logistik harus ikut menopang distribusi Sekolah Rakyat. BUMD yang bergerak di sektor strategis juga perlu diarahkan untuk memperkuat koperasi desa agar ekosistem ekonomi rakyat benar-benar terbentuk dari bawah.

Jika tidak ada langkah konkret, BUMD akan terus menjadi simbol besar yang kosong isi. Ia tampak hidup di atas kertas, tetapi tidak hadir saat negara membutuhkan daya dorong di daerah.

Apabila itu dibiarkan, maka program prioritas presiden akan berjalan tanpa sokongan penuh dari mesin ekonomi daerah yang justru seharusnya menjadi ujung tombaknya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan serangkaian kunjungan verifikasi lapangan ke proyek pembangunan PT MRT Jakarta pada Rabu (17/6/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawal pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta memantau perkembangan sektor transportasi massal perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.

Mengawali rangkaian kegiatan, Dudung meninjau langsung kawasan Transit Oriented Development (TOD) Blok M. Peninjauan ini difokuskan pada kesiapan pengembangan kawasan mixed-use Blok M sebagai salah satu pusat integrasi transportasi dan kegiatan ekonomi.

Usai melihat progres pengembangan TOD di Blok M, Dudung beserta rombongan bertolak menumpangi MRT menuju Stasiun Bundaran HI untuk melanjutkan agenda peninjauan utama, yakni proyek pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam peninjauan di titik pembangunan Fase 2A tersebut, Dudung melihat langsung progres konstruksi bawah tanah dan memastikan bahwa hambatan-hambatan strategis lintas instansi yang sebelumnya muncul telah berhasil diurai melalui koordinasi aktif Kantor Staf Presiden (KSP) bersama manajemen MRT Jakarta.

"Hari ini saya melihat program strategi nasional, bagaimana pembuatan MRT kelanjutan dari Bundaran HI sampai ke Stasiun Kota. Banyak beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KSP dengan pihak MRT manajemen. Sudah tuntas, ada beberapa hambatan dan ini sudah selesai. Dan ini sekarang tinggal langsung proses pekerjaan. Tadi saya lihat ke bawah sampai kedalaman 18 meter, memang ini dikerjakan oleh putra-putra Indonesia," ujar Dudung di lokasi proyek.

Dudung juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kualitas pengerjaan proyek yang digarap oleh anak bangsa. Menurutnya, kualitas infrastruktur yang dihasilkan memiliki standar internasional yang membanggakan.

"Ini luar biasa saya lihat, kualitasnya sama dengan di Jepang. Keretanya lebih bagus. Dan ini pasti akan sangat bermanfaat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat menggunakan sarana transportasi," puji Kastaf.

Terkait dengan target operasional terdekat, Dudung optimis bahwa jalur penghubung hingga ke kawasan Monas dapat segera dinikmati oleh masyarakat pada tahun depan, 2027.

"Operasional tahun depan lah ya. Tahun depan operasional sampai Monas, ini baru sampai Monas," jelasnya optimis.

Berdasarkan hasil verifikasi triwulan KSP bersama MRT Jakarta pada bulan Mei 2026. Per April 2026, proyek sepanjang kurang lebih 5,8 km dari Bundaran HI menuju Kota Tua ini secara umum menunjukkan tren pembangunan yang positif.

Monitoring berkala terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target operasi Segmen 1 pada Desember 2027 dan operasi penuh pada Februari 2030 tetap berjalan sesuai garis waktu (milestone).

Selain fokus pada transportasi fisik, KSP juga mendorong optimalisasi pendapatan non-tarif (non-farebox) melalui percepatan kawasan komersial terpadu Blok M Mixed-Use sebagai showcase TOD nasional yang terintegrasi sesuai mandat Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2024.

Sebagai penutup, Dudung menegaskan komitmen KSP untuk selalu siap menjadi jembatan penyelesaian masalah (debottlenecking) bagi proyek-proyek strategis nasional jika ditemukan hambatan di lapangan.

"Ya, rekomendasinya dari KSP ke MRT ya sesuai dengan waktu saja. Kemudian tenaga-tenaga yang dikerahkan profesional. Dan kalau misalnya ada hambatan-hambatan nanti segera laporkan ke kami, sehingga kami nanti bisa merealisasikan ke kementerian yang terkait," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.