Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang untuk mengevaluasi pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menyusul protes dari serikat pekerja.

Saat ini, pencairan JHT dalam jangka waktu maksimal dua tahun dikenakan PPh final sebesar 0 persen untuk nilai pencairan hingga Rp50 juta. Adapun pencairan di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5 persen.

Purbaya mengungkapkan bahwa mayoritas klaim pencairan JHT dibawah Rp50 juta sebesar 96 persen.

"Yang di 50 juta kan ga bayar, itu 96 persen. Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa engga," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/6/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum memutuskan apakah tarif pajak untuk pencairan di atas Rp50 juta perlu dikurangi atau tetap dipertahankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Purbaya mengaku turut mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan kalangan buruh. Namun, keputusan akhir akan ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.

"I think in this economy, jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi di-assess kan? katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga. Kita lihat aja hasilnya seperti apa," terangnya.

Purbaya menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah yang dinilai paling adil bagi seluruh pihak setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

"Selama itu just, just kan adil. In this economy-nya just. Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti.Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya ga usah. Tapi saya akan lihat dulu ya," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi tuntutan serikat pekerja mengenai penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan usulan penghapusan pajak JHT sudah masuk dalam tahap kajian.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," kata Bimo di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menegaskan, pengenaan PPh atas pencairan JHT bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah berlaku sejak 2009 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Menurutnya, pemerintah tidak mengenakan pajak ketika iuran JHT dipotong dari gaji bulanan pekerja maupun saat dana tersebut dikembangkan oleh institusi keuangan.

"Pada saat dana tersebut dicairkan, baru dipungut di situ. Itu pun yang sampai Rp50 juta tarifnya nol persen. Di atas Rp50 juta baru dikenakan lima persen. Jadi aturan itu sudah berjalan sejak tahun 2009," jelasnya.

Bimo mengatakan, pihaknya terbuka untuk melakukan evaluasi jika masyarakat menilai aturan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini

Namun, Bimo menegaskan bahwa keputusan final kajian terhadap aturan PPh JHT sepenuhnya berada di bawah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah klaim peserta JHT sebesar 95 persen tidak dikenakan potongan pajak.

"Sebanyak 95 persen saldo JHT itu berada di bawah Rp50 juta, jadi tidak dipotong pajak. Hanya lima persen saja yang terkena potongan pajak," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pemungutan pajak melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan keempat marketplace dilakukan pada 1 Juli 2026, sedangkan pemungutan PPh Pasal 22 mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya direncanakan berlaku pada tahun lalu, namun pelaksanaannya ditunda agar pemerintah dan pelaku usaha memiliki waktu mempersiapkan implementasi.

Menurut Bimo, penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli dilakukan setelah DJP mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya kesiapan sistem teknologi informasi, besarnya skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kemampuan marketplace dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

Ia menjelaskan, penunjukan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan. Pemerintah juga memberikan masa transisi selama satu bulan kepada marketplace untuk melakukan berbagai penyesuaian sebelum kebijakan mulai diterapkan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah tersebut. Ia menegaskan bahwa aturan ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru kepada pelaku usaha, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan dengan memanfaatkan marketplace sebagai pihak yang melakukan pemungutan.

Menurut Budi, fokus asosiasi bersama para marketplace saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi platform maupun para penjual (seller).

Ia mengatakan seluruh marketplace yang ditunjuk telah menerima surat penunjukan sebagai pemungut PPh Pasal 22 pada 1 Juli 2026. Dengan demikian, terdapat waktu sekitar satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, penyempurnaan proses bisnis, serta menyosialisasikan mekanisme baru kepada para seller sebelum pemungutan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Selain melakukan penyesuaian teknis, idEA juga menyatakan siap mendukung pemerintah dalam pelaksanaan sosialisasi kepada para penjual. Dukungan tersebut akan dilakukan melalui penyediaan layanan bantuan (help desk) serta penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi milik masing-masing marketplace agar seluruh seller memahami mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang baru.

Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mendorong bank-bank BUMN (Himbara) memberikan suntikan modal kerja kepada PT Pakerin sebesar Rp400 miliar.

Langkah strategis ini diharapkan mampu menyelamatkan dan merekrut kembali sekitar 2.700 karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

PT Pakerin, pabrik bubur kertas yang beroperasi di Mojokerto, Jawa Timur, saat ini tengah didera krisis modal kerja yang akut. Masalah tersebut muncul setelah dana miliaran rupiah milik perusahaan terjebak di dalam bank yang dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"PT Pakerin ini sebenarnya sehat, yang tidak sehat itu banknya (Bank Prima). Setelah ini Danantara akan memeriksa kesehatan perusahaan Pakerin dan mendorong Bank Himbara memberikan dana pinjaman modal kerja Rp400 miliar," ujar Said Iqbal usai bertemu dengan COO BPI Danantara, Dody Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Sebagai langkah awal penyelamatan hak-hak pekerja, Said menyampaikan bahwa dari hasil pertemuannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), aset likuid PT Pakerin sebesar Rp159 miliar yang sempat tertahan dipastikan bisa dicairkan.

Sesuai kesepakatan antara pihak manajemen dan serikat buruh, seluruh dana Rp159 miliar tersebut akan langsung dialokasikan untuk membayar lunas pesangon karyawan yang terkena PHK.

"Karena dia punya aset bagus di LPS. Jadi langkahnya, aset yang likuid Rp159 miliar ini akan dibayarkan untuk pesangon, sesuai perjanjian antara buruh dengan pengusaha," jelas Said.

Terkait bank pelat merah mana yang akan mengucurkan pinjaman modal kerja lanjutan, Said menyerahkan mekanismenya kepada pasar, baik itu melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, maupun BTN, tergantung pada ketertarikan masing-masing bank Himbara.

Selain PT Pakerin, dalam pertemuan tersebut Said Iqbal juga menyodorkan sejumlah nama perusahaan di sektor industri tekstil dan manufaktur yang dinilai mendesak untuk diselamatkan demi menghindari gelombang PHK massal. Beberapa di antaranya adalah PT Riki Grup di Bogor, PT Meyer, hingga PT Granito.

Kendati demikian, Said menggarisbawahi bahwa penalti atau penyaluran pinjaman dari Himbara tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan melihat kelayakan produk di pasar (feasible). BPI Danantara hanya bertindak sebagai pendorong kemudahan regulasi bagi perusahaan yang memiliki prospek cerah.Penasihat Presiden: Percuma Dikasih Modal

"Sepanjang sekali lagi semua bantuan dari Danantara feasible, pasar bisa menerima produk mereka. Jangan sampai seperti keramik yang dipaksakan hidup lagi tapi kalah saing dengan keramik China, itu percuma dikasih modal. Beda dengan Pakerin, produksi bubur kertas mereka diserap pasar dalam negeri dan persaingannya tidak terlalu ketat karena mereka salah satu pemain utama," pungkas Said.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran yang baru, Sudarto, untuk membentuk tim internal yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi setiap usulan anggaran kementerian dan lembaga.

Instruksi tersebut disampaikan setelah Purbaya mengaku menerima kritik terkait kualitas belanja negara yang dinilai kurang tepat sasaran dan terkesan dibiarkan.

"Saya ditanya orang tadi, katanya kan (Kementerian) Keuangan yang menguasai anggaran, kenapa banyak belanja yang ceroboh dan Anda diam saja? Saya jawabnya muter-muter, tetapi saya pikir pertanyaannya itu betul dan mendasar kenapa kita diam saja. Jadi betul komplain ke kita bahwa kita seperti mendiamkan," ujar Purbaya saat melantik pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Purbaya mencontohkan adanya usulan anggaran pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian lebih dalam proses pengawasan anggaran.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Anggaran harus lebih aktif mengkaji setiap usulan belanja agar penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

"Nanti Anda buat tim deh di sana, di Ditjen Anggaran supaya ada tim yang mengendalikan dan mempelajari itu masalah apa enggak?" kata Purbaya kepada Sudarto.

Selain itu, Purbaya juga mengingatkan agar setiap pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dikaji secara cermat agar tidak mengganggu disiplin fiskal maupun postur anggaran negara.

Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga menjalankan program sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

"Semua rencana anggaran harus dilakukan secara konsisten. Artinya kalau ada ABT-ABT, Anda hati-hati follow up-nya. Jangan sampai gara-gara ABT, anggaran kita terganggu. Yang penting adalah pastikan K/L mengerti bahwa disiplin fiskal yang kita akan belanjakan sesuai dengan yang dianggarkan," tegas Purbaya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons tuntutan serikat buruh yang meminta Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus. Pemerintah menyatakan usulan tersebut masih dalam tahap kajian.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pencairan dana JHT hingga Rp50 juta saat ini tetap tidak dikenai pajak atau bertarif 0 persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo Wijayanto saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Sudah Berlaku Sejak 2009

Bimo menjelaskan, ketentuan pajak atas pencairan JHT bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah berlaku sejak 2009.

Dalam skema yang berlaku, pajak hanya dikenakan saat dana JHT dicairkan. Sementara itu, iuran yang dipotong dari gaji pekerja maupun hasil pengembangan dana tidak dikenai pajak.

Adapun tarif yang berlaku saat ini adalah:

• Pencairan JHT hingga Rp50 juta dikenai tarif 0 persen.
• Pencairan JHT di atas Rp50 juta dikenai tarif 5 persen.

"Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," kata Bimo.

KSPI Minta Pajak JHT Dihapus

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan agar pemerintah menghapus PPh atas pencairan JHT.

Menurut Said Iqbal, iuran JHT berasal dari upah pekerja yang sebelumnya telah dikenai PPh Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT dinilai sebagai bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Said Iqbal.

Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat respons positif dari kalangan pengembang properti. PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) menjadi salah satu perusahaan yang menyatakan komitmennya untuk ikut mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai strategi bisnis dan pengembangan proyek perumahan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Paparan Publik (Public Expose) Tahunan GRIA yang digelar di Grand Zuri, BSD City, Tangerang Selatan, Selasa (30/6/2026). Dalam kesempatan itu, jajaran direksi memaparkan capaian kinerja perusahaan sepanjang 2025 sekaligus arah pengembangan bisnis pada 2026 yang difokuskan pada penyediaan hunian terjangkau.

Direktur Utama PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk, Khufran Hakim Noor mengatakan perusahaan akan terus memperkuat perannya dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya target penyediaan 3 juta rumah yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting agar target penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat tercapai.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas bangunan, pengembangan kawasan yang ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

GRIA juga mulai menerapkan konsep rumah pintar (smart home) pada seluruh proyek perumahannya. Konsep tersebut menghadirkan jaringan internet, pasokan air bersih, dan listrik yang telah terintegrasi sejak tahap awal pembangunan sehingga mampu menunjang aktivitas penghuni, termasuk bekerja maupun belajar dari rumah.

"Pengalaman kami selama 13–14 tahun di bidang ini membuktikan bahwa 99,9 persen proyek kami bebas banjir dan tidak pernah kekurangan air," ujar Khufran, dikutip Rabu (1/7).

Di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan, GRIA juga menilai rumah subsidi masih menjadi pilihan investasi sekaligus solusi kepemilikan rumah yang paling terjangkau bagi masyarakat.

Khufran menjelaskan saat ini masyarakat memperoleh berbagai kemudahan melalui dukungan pemerintah, mulai dari subsidi pusat dan pemerintah daerah, pembiayaan melalui BP Tapera hingga fasilitas bagi anggota TNI dan Polri melalui skema Asabri.

Selain itu, harga rumah subsidi dinilai masih relatif stabil sehingga memberikan peluang bagi masyarakat yang belum memiliki rumah pertama.

"Pesan saya untuk kepala keluarga yang belum memiliki rumah, belilah rumah subsidi sebagai rumah pertama. Bunganya flat hanya 5 persen hingga 20–30 tahun. Ini adalah langkah terbaik untuk melawan inflasi karena nilai aset rumah akan terus naik, berbeda dengan kendaraan yang nilainya menyusut. Belilah rumah subsidi, dan belilah di Ingria," ujarnya.

Optimisme perusahaan juga didukung oleh kinerja keuangan yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Direktur Keuangan GRIA, Hugofeber Parluhutan mengungkapkan laba bersih perusahaan meningkat 32,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sepanjang tahun 2025, GRIA mencatatkan pertumbuhan bisnis yang positif sekaligus menandai penguatan kinerja keuangan Perseroan. Hingga Desember 2025, GRIA berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 32,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,79 miliar," ujarnya.

Pada Tahun Buku 2025, laba bersih perusahaan mencapai Rp7,65 miliar, sedangkan penjualan meningkat menjadi Rp69,06 miliar dari Rp65,02 miliar pada 2024.

Menurut Hugofeber, pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya penjualan unit rumah sekaligus efisiensi operasional yang dijalankan perusahaan.

Melalui penguatan fundamental bisnis, inovasi konsep hunian, serta dukungan terhadap program rumah subsidi pemerintah, GRIA optimistis dapat memperluas kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Proses peremajaan atau penjualan mobil operasional perusahaan kerap menjadi tantangan bagi tim internal. Alih-alih memperoleh dana segar yang optimal untuk kas perusahaan, banyak perusahaan justru harus menghadapi negosiasi alot dan menerima penawaran harga yang jauh di bawah ekspektasi.

Saat berhadapan dengan calon pembeli, baik showroom maupun pembeli perorangan (end user), perusahaan sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Padahal, kendaraan eks-operasional perusahaan sebenarnya memiliki daya tarik tinggi di pasar mobil bekas.

Berdasarkan survei perilaku konsumen di pasar mobil bekas nasional, sekitar 65–70 persen calon pembeli, termasuk jaringan dealer, sangat tertarik pada mobil eks-perusahaan. Alasannya adalah legalitas dokumen yang jelas serta rekam jejak perawatan berkala yang umumnya lebih konsisten dan terjadwal dibanding kendaraan milik perorangan.

Meski demikian, tingginya minat pasar tersebut kerap terbentur oleh depresiasi nilai aset. Berdasarkan analisis industri otomotif dari lembaga riset global seperti Deloitte dan PwC, nilai kendaraan operasional dapat menyusut 15–20 persen pada tahun pertama. Nilainya kemudian terus menurun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia hingga menyisakan sekitar 50 persen dari harga perolehan saat memasuki tahun kelima pemakaian.

Pada fase inilah berbagai trik negosiasi sering digunakan pembeli untuk menekan harga serendah mungkin dengan menyoroti tanda-tanda pemakaian fisik kendaraan, meskipun dari sisi legalitas dan riwayat perawatan mobil tersebut sangat diminati pasar.

"Banyak perusahaan sebenarnya kehilangan nilai puluhan juta rupiah bukan karena mobilnya jelek, tetapi karena mereka tidak memiliki data yang dapat membuktikan kondisi kendaraan secara profesional. Akibatnya, harga terus ditekan saat proses negosiasi," ujar Ardy Alam, CEO Garasi.id.

Empat Titik Kritis yang Sering Dijadikan Alasan Menekan Harga

Bagi perusahaan yang ingin menjual kendaraan operasional berusia 4–5 tahun, memahami area yang paling sering menjadi bahan negosiasi pembeli merupakan langkah penting. Berikut beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan:

1. Struktur Bodi dan Tulang Sasis (Indikasi Tabrakan)
Pembeli profesional biasanya sangat jeli memeriksa kelurusan panel bodi, bekas pengelasan, hingga ketebalan cat yang tidak merata. Jika ditemukan indikasi benturan, meskipun hanya perbaikan ringan, hal tersebut sering dijadikan alasan untuk memangkas harga jual hingga puluhan juta rupiah.

2. Kesehatan Transmisi Otomatis
Mobil operasional yang rutin menghadapi kemacetan panjang berisiko mengalami keausan pada sistem transmisi. Gejala ringan seperti perpindahan gigi yang terasa terlambat atau sedikit menghentak kerap dijadikan dasar untuk meminta potongan harga besar dengan alasan biaya perbaikan transmisi yang tinggi.

Pilihan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga kualitas, kepercayaan, dan kebiasaan terhadap merek. Hal ini tercermin dalam hasil riset pasar AMDK di 10 kota besar di Indonesia

Riset tersebut dilakukan oleh lembaga Diskursus Network & Ecosystem, yang melibatkan 1.033 responden/outlet di Bali, Balikpapan, Bandung, Jakarta, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya pada Juni 2026.

Dari total responden, sebanyak 589 outlet atau sekitar 57% menyebut AQUA sebagai merek air mineral paling laris di tempat mereka. Posisi kedua ditempati Le Minerale dengan 228 sebutan (27,4%), diikuti Vit dengan 39 sebutan (4,7%).

Sementara itu, lima besar dilengkapi oleh Cleo yang meraih 34 sebutan (4,1%) dan Aquviva dengan 31 sebutan (3,7%).

Di luar lima besar, Club memperoleh 28 sebutan (3,4%), disusul Squades dan Oasis yang masing-masing mengumpulkan 11 sebutan (1,3%). Posisi berikutnya ditempati Pristine dengan 9 sebutan (1,1%), sedangkan Nestle Pure Life berada di urutan ke-10 dengan 8 sebutan (1,0%).

Hasil tersebut memperlihatkan dominasi dua pemain utama di industri AMDK nasional. Jika digabungkan, AQUA dan Le Minerale menguasai sekitar 71,6% dari total sebutan responden, menunjukkan tingkat pengenalan dan preferensi konsumen yang jauh melampaui merek-merek lainnya.

Kepala Riset Diskursus Network and Ecosystem, Agustinus Dwianto, mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap ribuan responden di berbagai wilayah Indonesia, pihaknya melihat bahwa faktor kepercayaan, keamanan sumber air, dan kualitas menjadi determinan utama dalam pemilihan air minum sehari-hari.

"Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen cenderung memilih merek yang telah memiliki rekam jejak panjang dan jaminan kualitas yang konsisten," kata dia.

Sebagai informasi saja, hasil riset ini merupakan persepsi dan observasi pedagang/outlet terhadap merek paling laris di tempat mereka, bukan audit volume transaksi penjualan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memutuskan pengemudi ojek online (ojol) akan menyandang status sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor transportasi online. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

Maman menjelaskan, dengan status sebagai pelaku UMKM, para driver ojol akan memperoleh berbagai hak dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada pengusaha mikro. Salah satu manfaat yang akan diterima adalah akses terhadap berbagai program pembiayaan usaha, termasuk kredit usaha mikro, serta beragam program pemberdayaan dari pemerintah.

"Kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak mendapatkan semua insentif serta fasilitas yang diterima para pengusaha mikro," ujar Maman.

Selain memperoleh akses pembiayaan, pengemudi ojol juga akan mendapatkan fasilitas perpajakan. Maman mengatakan mayoritas pengemudi ojol memiliki pendapatan kotor di bawah Rp500 juta per tahun sehingga masuk dalam kategori UMKM yang memperoleh tarif pajak sebesar 0 persen atau dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

"Salah satunya tentunya terkait pajak. Mereka tidak dikenakan pajak karena rata-rata pendapatan saudara-saudara kita pengemudi ojek online berada di bawah Rp500 juta. Artinya mereka dibebaskan dari pajak atau tarifnya 0 persen," katanya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah paket stimulus yang difokuskan pada pemberdayaan pengemudi ojol. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi para pengemudi untuk mengembangkan usaha di luar sektor transportasi online sehingga memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam.

Menurut Maman, paket pemberdayaan itu akan mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan, hingga berbagai program pendampingan yang mendukung pengembangan usaha.

"Harapan kita mereka tidak hanya terus berusaha di ojek online, tetapi juga bisa berkembang ke usaha-usaha lainnya. Karena itu program pemberdayaan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pelatihan akan terus kami dorong kepada teman-teman ojek online," ujar Maman.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap pengemudi ojol tidak hanya memperoleh perlindungan dan insentif sebagai pelaku UMKM, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui pengembangan usaha yang lebih luas.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) mulai memperketat pengawasan terhadap ekspor sarang burung walet sebagai upaya memperbaiki kualitas produk yang dikirim ke China. Langkah tersebut dilakukan menjelang kunjungan otoritas karantina China pada Juli 2026.

Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Abdul Kadir Karding, mengatakan pemerintah saat ini fokus membenahi regulasi, memperkuat sistem quality control (QC), serta menjalin komunikasi dengan otoritas China agar hambatan ekspor dapat segera diselesaikan.

"Kita memperkuat komunikasi dengan kedutaan kita yang ada di China. Yang kedua, melakukan pembenahan regulasi maupun treatment dalam rangka memperbaiki quality control yang ada di Indonesia," kata Karding di Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Barantin juga mulai mengambil langkah terhadap perusahaan yang produknya belum memenuhi persyaratan ekspor ke China.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di dalam negeri sebelum tindakan diambil oleh otoritas China.

"Sebelum di-suspend oleh China, kita ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar serius menangani permasalahan-permasalahan dalam negeri," ujarnya.

Karding menjelaskan perusahaan yang tidak memenuhi standar ekspor dapat dikenai sanksi berupa suspensi sementara hingga pembekuan operasional, tergantung hasil evaluasi.

Ia menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian China adalah kandungan aluminium pada produk sarang burung walet yang melebihi ambang batas 100 ppm.

Menurut dia, pemerintah kini tengah melakukan berbagai pembenahan agar perusahaan yang terdampak dapat kembali memperoleh akses ekspor, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan baru yang memenuhi persyaratan untuk memasuki pasar China.

Tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan di pasar domestik tidak hanya bersumber dari kendala musim tani lokal. Ketergantungan terhadap pasokan impor membuat stabilitas harga bawang putih sangat rentan terhadap gejolak ekonomi internasional.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menuturkan andil bawang putih terhadap inflasi yang melonjak ini disinyalir lantaran nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) yang disebabkan pemenuhan kebutuhan melalui impor. Selain itu, bawang putih ini juga memberikan sumbangsih inflasi karena situasi konflik geopolitik yang berimbas pada biaya energi fosil untuk keperluan transportasi logistik.
"Kenaikan bawang putih ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya logistik dan juga adanya penguatan nilai tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah," jelas Ateng dalam Konferensi Pers Berita Resmi Statistik (BRS), Rabu (1/7/2026).
Ateng menegaskan, pergerakan inflasi komoditas pangan impor ini sangat dipengaruhi oleh ongkos angkut jalur laut internasional. Selain itu, keperkasaan mata uang asing ikut menggelembungkan biaya tebus para importir.
Fenomena ini menuntut adanya pencermatan mendalam terhadap rantai pasok logistik luar negeri. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau pun terkapar ikut menanggung beban andil kenaikan dari komoditas ini.
"Nah komoditi pada kelompok makanan minuman dan tembakau yang memberi andil inflasi ini terutama bawang merah andilnya 0,04%, bawang putih itu memberikan andil inflasi sebesar 0,03%, dan juga beras memberikan andil inflasi sebesar 0,02%," lanjut Ateng.
Ketergantungan pada pasokan impor menuntut pemerintah untuk segera mempercepat program substitusi pangan lokal. Selama nilai tukar Rupiah masih fluktuatif terhadap mata uang Dolar AS, maka label harga pangan impor di tingkat pedagang eceran akan terus membayangi daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan lahan bawang putih nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.