REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 akan melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, proyeksinya masih cukup optimistis di angka 5 persen.

“Kami memproyeksikan untuk kuartal II 2026, dengan beberapa poin tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke sekitar 5 persen,” ungkap Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 bertajuk Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2026).

Eisha menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia untuk bisa mempertahankan, atau bahkan mendongkrak, angka pertumbuhan ekonomi. Utamanya yakni soal tingginya ketidakpastian geopolitik.

“Setengah tahun pertama, kita dihadapkan pada geopolitik yang tidak menentu. Naik turunnya kondisi geopolitik menimbulkan risiko yang sangat tinggi, uncertainty sangat tinggi, terlihat sekali dari indeks geopolitik dan uncertainty index yang menjulang tinggi,” tuturnya.

Ketidakpastian geopolitik dinilai tetap tinggi, meskipun ada kabar mengenai gencatan senjata dan perdamaian antarnegara yang berkonflik, yakni AS dan sekutunya dengan Iran dan sekutunya. Menurutnya, menganggap konflik benar-benar berakhir sama dengan menyederhanakan bahwa risiko tidak akan ada.

“Uncertainty ini masih tetap ada, sehingga menjadi risiko dan tantangan untuk 2026 ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ketidakpastian geopolitik tersebut akan menyebabkan disrupsi pasokan global. Rantai pasok global akan terganggu, membuat biaya distribusi semakin tinggi sehingga mendorong harga energi dan harga komoditas terkerek.

Eisha menyebut, ada tiga jalur dampak dari meningkatnya harga energi. Pertama, tekanan terhadap biaya produksi dan biaya fiskal. Kedua, dampak terhadap perdagangan dan supply chain yang meningkatkan biaya logistik, yang pada gilirannya memicu inflasi dan menekan daya beli. Ketiga, dampak terhadap investasi dan sektor keuangan. Indef menilai ketidakpastian global akan berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan dan investasi ke depan.

“Kalau kita lihat di kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen terlihat cukup tinggi, tetapi ini hanya bersifat sementara,” ungkapnya.

Hal itu terlihat, antara lain, dari pengeluaran pemerintah yang pada kuartal I 2026 mengalami low base effect. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pengeluaran pada kuartal I 2026 tampak kontras dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal I 2026 angkanya sebesar 0,04 persen, sedangkan pada kuartal I 2025 sebesar 1,26 persen.

Kemudian, sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga terpantau tidak terlalu tinggi, padahal pada kuartal tersebut terdapat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang notabene dapat mendorong ekonomi lebih tinggi.

“Sehingga, pada kuartal-kuartal berikutnya akan makin sulit didorong. Kita tidak bisa menemukan efek seperti ini direplikasi di kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV sepanjang 2026 ini. Kami menilai, di kuartal selanjutnya ada tantangan-tantangan apakah pertumbuhan ini akan tetap sustain,” terangnya.

Sebab, Eisha menuturkan, ruang fiskal akan semakin sempit. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari–Mei 2026 tercatat sudah mencapai 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, defisit baru berada di angka 0,09 persen.

Hal itu menunjukkan pengeluaran pemerintah sangat besar pada awal tahun, yakni melalui program-program prioritas yang menggunakan anggaran jumbo. Selain itu, terdapat pula beban subsidi dan kompensasi di tengah harga energi yang sangat tinggi. Pemerintah diketahui telah menggelontorkan dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 203 triliun sepanjang Januari–Mei 2026, atau sekitar 45 persen dari pagu APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini kondisi perekonomian Indonesia masih terjaga dengan ditopang fundamental ekonomi yang masih baik di tengah ketidakpastian global dan eskalasi geopolitik.

Dalam pemaparan di Bisnis Indonesia Group (BIG) Economic Insights 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi makro nasional terbukti tangguh dalam menghadapi situasi global yang serba tidak pasti.

Airlangga menjelaskan bahwa di awal mula konflik geopolitik di Timur Tengah pecah akhir Februari lalu, pemerintah telah melakukan berbagai skenario analisis dampak perang untuk rentang waktu 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.

"Alhamdulillah kemarin pembicaraan perang antara dua presiden, Iran dan Amerika sudah. Presiden Trump sudah menandatangani di G7. Tinggal teknis yang masih legal drafting belum selesai di Swiss," ujar Airlangga.

Mantan menteri perindustrian ini pun mengaku bahwa posisi Indonesia relatif lebih aman dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada, ditopang oleh keberhasilan pemerintah dalam menekan ketergantungan pasokan energi.

Menurutnya, ketergantungan impor minyak Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah kini hanya berada di level 20%. Langkah diversifikasi pasokan telah dilakukan dengan menyasar negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Gabon.

Selain itu, pemenuhan energi juga ditopang oleh komitmen pembelian dari AS dan Venezuela melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

Dari sisi domestik, kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,61%. Angka ini, sambung Airlangga, berada di atas rata-rata negara G20 maupun pertumbuhan ekonomi global.

Ketahanan makro juga tercermin dari posisi cadangan devisa yang bertengger di level US$144,9 miliar per akhir Mei 2026, realisasi investasi yang mencapai angka Rp498,8 triliun pada kuartal I/2026, serta Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang masih tertahan di zona ekspansi marjinal pada level 50.

Di balik capaian tersebut, Airlangga memberikan catatan khusus terkait kinerja neraca perdagangan. Meski berhasil mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut, tren surplus tersebut kian menyusut.

"Kita juga harus awas karena neracanya semakin tipis menjadi US$0,09 miliar [pada April 2026]. Dengan kondisi yang semakin menipis, kita terus perlu untuk menggenjot sektor-sektor yang bisa menghasilkan devisa. Salah satunya adalah pariwisata yang menjadi low hanging fruit," jelasnya.

Lebih lanjut, tantangan stabilitas moneter juga menjadi perhatian utama seiring dengan nilai tukar rupiah yang sempat tertekan hingga melampaui Rp18.000 per dolar AS, meski saat ini telah menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, kurs rupiah ditutup pada level Rp17.955 per dolar AS pada penutupan pasar pada 23 Juni 2026. Sebelumnya, kurs rupiah sempat berada di posisi terburuk sepanjang sejarah di level Rp18.171 per dolar AS pada 8 Juni 2026.

Airlangga mengatakan Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam dua bulan terakhir ke level 5,75% demi menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Ini tentu perlu resep yang mujarab agar memang tujuan dari kenaikan BI Rate ini bisa sejalan dengan untuk mencegah agar rupiah tidak terlalu turun tetapi terus bisa dijaga di level yang stabilisasi," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) hingga 5,75 persen diperkirakan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai ekonomi nasional masih mampu tumbuh di kisaran 5 persen karena ditopang konsumsi domestik, belanja pemerintah, dan investasi.

Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di level 5,17 persen.

Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 5,22 persen ketika BI Rate masih berada di level 5,50 persen.

"Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,17 persen pada tahun 2026 dan inflasi sebesar 3,09 persen," ujar Myrdal, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, inflasi diperkirakan masih berada dalam rentang sasaran bank sentral sehingga stabilitas harga tetap terjaga meski kebijakan moneter diperketat.

Myrdal menilai dampak kenaikan suku bunga akan lebih terasa pada sektor perbankan. Pertumbuhan kredit diperkirakan menjadi lebih moderat seiring meningkatnya biaya dana dan bunga pinjaman.

Ia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di bawah 9 persen.

Namun, sejumlah sektor dinilai masih memiliki prospek pembiayaan yang kuat, antara lain ketahanan pangan, transportasi, konstruksi, industri makanan dan minuman, energi, industri besi dan baja, kelapa sawit, serta properti residensial.

Konsumsi dan investasi berpotensi melambat

Sementara itu, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mengatakan kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin sepanjang semester I 2026 berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih moderat.

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut akan terlihat melalui meningkatnya biaya dana, penyesuaian bunga kredit, serta sikap rumah tangga dan pelaku usaha yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan konsumsi maupun investasi.

Meski demikian, Banjaran menilai ekonomi nasional masih memiliki penopang yang cukup kuat. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan diyakini dapat menjaga aktivitas ekonomi.

"Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia belum mengarah pada perlambatan tajam, tetapi momentum pertumbuhannya cenderung lebih tertahan," kata Banjaran.

Ia mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai ke depan, terutama jika suku bunga tinggi bertahan lebih lama dari perkiraan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum mereda, dan pertumbuhan kredit mulai melambat.

Menurut Banjaran, kombinasi faktor tersebut dapat menekan konsumsi masyarakat, investasi swasta, hingga ekspansi dunia usaha yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

Sebelum keputusan BI diumumkan, Faisal menilai ruang kenaikan suku bunga semakin terbatas karena berpotensi menahan penyaluran kredit ke sektor riil dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kalau dinaikkan lagi, pertimbangannya akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan atau transmisi ke dalam bentuk penyaluran kredit ke sektor riil yang akan tertahan," ujar Faisal.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky juga sebelumnya menilai Bank Indonesia perlu mengevaluasi dampak kebijakan pengetatan moneter yang telah dilakukan sejak Mei 2026.

Menurut dia, kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin secara kumulatif, intervensi di pasar valuta asing, serta kenaikan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah menjadi respons yang memadai untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

Di sisi lain, Riefky mengingatkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan dunia usaha dan menahan investasi.

BI optimistis pertumbuhan ekonomi tetap terjaga

Di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi, Bank Indonesia menegaskan prospek pertumbuhan ekonomi nasional masih tetap terjaga.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan permintaan domestik masih menjadi penopang utama perekonomian, terutama melalui konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung permintaan domestik," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6/2026).

Bank Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen.

Menurut Perry, konsumsi rumah tangga masih didukung tingkat keyakinan konsumen yang kuat.

Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat seiring percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Dari sisi investasi, aktivitas dunia usaha masih menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) yang tetap berada di zona ekspansi, terutama ditopang pembangunan berbagai proyek pemerintah.

Selain itu, ekspor juga dinilai masih berpeluang menopang pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan tingginya harga sejumlah komoditas global meski pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

"Kinerja ekspor perlu terus didorong agar dapat memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global," kata Perry.

Dalam RDG Juni 2026, BI memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Selain itu, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,50 persen.

Menurut BI, langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berpotensi Tertahan, Imbas Suku Bunga Tinggi dan Kompas.com dengan judul BI Rate Naik ke 5,75 Persen, Perry Warjiyo: Pertumbuhan Ekonomi Nasional Masih Terjaga

KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara-negara anggota G20 maupun ASEAN.

Menurut Purbaya, capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kinerja itu juga didukung inflasi yang tetap terkendali di level 3,08 persen pada Mei 2026.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," kata Purbaya saat memberikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, Sabtu (20/6/2026).

Purbaya mengatakan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terkendali menjadi bukti bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap solid pada awal 2026.

Selain itu, Purbaya menilai Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi potensi gangguan energi global.

Berdasarkan analisis pemerintah, Indonesia berada dalam kelompok negara dengan tingkat eksposur risiko yang rendah dan memiliki bantalan ekonomi yang memadai.

Skor ketahanan energi Indonesia tercatat 77 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan China yang mencapai 76 persen.

Menurut Purbaya, ketahanan tersebut ditopang pengelolaan fiskal yang tetap disiplin. Pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga APBN memiliki ruang untuk meredam gejolak ekonomi global.

Dari sisi aktivitas ekonomi, sejumlah indikator juga menunjukkan kondisi domestik yang tetap kuat. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) mencapai 14,8 persen secara tahunan, sedangkan kredit perbankan tumbuh 11,5 persen.

Sementara dari sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa juga mencapai 144,9 miliar dollar AS (Rp 2.595 triliun), setara pembiayaan 5,6 bulan impor sekaligus cukup untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Purbaya menambahkan, pertumbuhan ekonomi juga mulai tercermin pada perbaikan pasar tenaga kerja. Sepanjang 2026, sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, yang didukung efektivitas berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menjalankan delapan klaster program prioritas nasional yang mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, hingga ketangguhan menghadapi bencana.

Pemerintah juga mempercepat transformasi struktural melalui program hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta pengentasan kemiskinan yang terintegrasi.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemahasiswaan menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Meski berbagai tantangan masih dihadapi, ruang demokrasi dan stabilitas nasional dinilai tetap berjalan sehingga perbaikan kebijakan dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perlukah Reformasi Jilid II?" yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kegiatan itu juga diikuti para pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus.

Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, reformasi merupakan proses yang terus berjalan dan tidak berhenti pada peristiwa politik tahun 1998. Menurut dia, selama hampir tiga dekade terakhir Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat," kata Zaki.

Meski demikian, Zaki menilai pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan menjadi isu yang perlu terus dibenahi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara. Ia mengatakan kondisi objektif Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998 yang ditandai krisis ekonomi, instabilitas politik, serta berbagai persoalan struktural lainnya.

"Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998," ujar Putri.

Menurut dia, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program strategis agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan struktur ekonomi nasional. Menurut dia, sejumlah langkah dilakukan untuk memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program sosial.

Budiman menilai kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Karena itu, ruang dialog perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif.

Diskusi berlangsung dengan membahas berbagai isu terkait demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para peserta menilai kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun perlu diarahkan untuk mendorong perbaikan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh kuat pada awal 2026.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, menjadi laju pertumbuhan tertinggi sejak kuartal II-2021.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Bank Dunia mengingatkan ruang fiskal Indonesia semakin menyempit.

canva.com Ilustrasi: pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kenaikan belanja pemerintah, membengkaknya subsidi energi, dan rendahnya penerimaan negara membuat pemerintah memiliki ruang yang semakin terbatas untuk merespons guncangan ekonomi maupun membiayai investasi jangka panjang.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut Indonesia menghadapi tantangan ganda, yakni menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek sekaligus menjalankan reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas.

"Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Belanja pemerintah menopang pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Bank Dunia mencatat konsumsi pemerintah meningkat tajam seiring percepatan penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara dan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan melonjak dari 4 persen menjadi 22,5 persen, tertinggi sejak kuartal IV-2010.

KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Proses pengemasan makan bergizi gratis di SPPG Rizky Barokah Desa Mlekang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB juga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, ditopang oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri yang datang lebih awal.

Meski demikian, Bank Dunia menilai ketergantungan pada konsumsi pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan menyimpan risiko tersendiri.

Dalam proyeksinya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5 persen pada 2026 sebelum kembali meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028.

"Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang berlaku," ujar Bank Dunia.

Artinya, penggunaan belanja pemerintah untuk menopang pertumbuhan dalam jangka pendek berisiko karena ruang fiskal terbatas dan biaya subsidi terus meningkat.

Penerimaan negara mencapai titik terendah

Penyempitan ruang fiskal juga tercermin dari penerimaan negara yang belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja.

Bank Dunia mencatat rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia turun menjadi 9,3 persen pada 2025. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Pada saat yang sama, defisit fiskal awal 2025 tercatat mencapai 2,9 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional.

"Rasio pajak terhadap PDB Indonesia turun ke rekor terendah sebesar 9,3 persen pada tahun 2025, sementara defisit fiskal awal mencapai 2,9 persen dari PDB," sebut Bank Dunia.

Lembaga itu menilai mobilisasi penerimaan negara melalui reformasi kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan tetap menjadi agenda penting.

Dok. Freepik ilustrasi pajak, insentif pajak untuk penulis. Pemerintah siapkan insentif pajak bagi penulis.

Namun, peningkatan penerimaan saja dinilai belum cukup. Pemerintah juga perlu mengubah komposisi belanja agar lebih banyak dialokasikan untuk investasi yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang.

Investasi publik dinilai lebih efektif

Menurut Bank Dunia, investasi publik memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumsi pemerintah.

Dalam laporannya, Bank Dunia menjelaskan bahwa setiap tambahan 1 dollar AS belanja modal pemerintah dapat menghasilkan sekitar 1,4 dollar AS aktivitas ekonomi dalam dua tahun.

Sebaliknya, efek pengganda (multiplier) dari belanja konsumsi pemerintah tidak berbeda secara signifikan dari nol.

"Analisis Bank Dunia menemukan bahwa pengganda investasi publik Indonesia sekitar 1,4, artinya setiap tambahan satu dollar AS belanja modal menghasilkan sekitar 1,40 dollar AS aktivitas ekonomi setelah dua tahun, sementara pengganda untuk belanja konsumsi rutin secara statistik tidak dapat dibedakan dari nol," terang Bank Dunia.

Investasi publik juga dinilai dapat menarik investasi sektor swasta.

Bank Dunia mencatat efek crowding in investasi publik terhadap investasi swasta mencapai sekitar 1,2, yang berarti peningkatan belanja modal pemerintah berpotensi mendorong partisipasi investasi swasta.

Karena itu, lembaga tersebut menilai pengalihan anggaran dari belanja rutin menuju investasi publik menjadi salah satu cara memperluas ruang fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Subsidi energi kembali menjadi sorotan

SHUTTERSTOCK Ilustrasi BBM.

Penyempitan ruang fiskal semakin terasa ketika konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Bank Dunia mencatat harga minyak mentah Brent sempat melampaui 100 dollar AS per barrel pada pertengahan Maret 2026, tertinggi sejak 2022. Kenaikan harga minyak tersebut memicu peningkatan biaya subsidi dan kompensasi energi.

Hingga Mei 2026, belanja subsidi energi mencapai 0,4 persen terhadap PDB. Jika kompensasi energi dimasukkan, totalnya meningkat menjadi 0,8 persen terhadap PDB.

Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi, membatasi kenaikan tarif pesawat, memberikan pembebasan sementara pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi domestik, serta menurunkan harga avtur di sejumlah bandara.

Langkah tersebut membantu menahan tekanan inflasi dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan beban fiskal.

"Hal ini menggambarkan sebuah pertukaran yang berulang: menekan penyesuaian harga melindungi daya beli rumah tangga saat ini tetapi mempersempit ruang fiskal yang tersedia untuk pengeluaran prioritas di masa mendatang," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyoroti distribusi manfaat subsidi BBM yang dinilai tidak merata.

Dalam laporan lembaga tersebut disebutkan, 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi bahan bakar.

"Lonjakan harga minyak global sekali lagi mengungkap biaya fiskal dan lemahnya penargetan subsidi bahan bakar secara umum: 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari setengah manfaat subsidi," papar Bank Dunia.

Reformasi subsidi untuk memperluas ruang fiskal

Bank Dunia menilai kenaikan harga minyak dunia justru dapat menjadi momentum untuk melakukan reformasi subsidi BBM.

Dok. Pertamina Ilustrasi BBM berkualitas dari Pertamina dengan Pertamax Series dan Dex Series.

Lembaga itu mengusulkan tiga langkah utama.

Pertama, melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap dan diumumkan sejak awal agar selisih antara harga subsidi dan harga pasar semakin mengecil.

Kedua, memberikan bantuan tunai yang ditargetkan kepada 40 persen rumah tangga termiskin untuk mengimbangi dampak kenaikan harga BBM.

Ketiga, mengalihkan penghematan anggaran ke program perlindungan sosial, investasi publik, dan bantuan mata pencaharian bagi kelompok yang terdampak, seperti pekerja transportasi, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Menurut Bank Dunia, reformasi tersebut berpotensi menghasilkan penghematan fiskal yang terus meningkat.

"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan sebesar 1,3 persen dari PDB selama dua tahun pertama, dan meningkat menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya menyesuaikan diri," kata Bank Dunia.

Selain reformasi subsidi, Bank Dunia juga menilai penguatan pengelolaan investasi publik dan reformasi sektor logistik menjadi bagian penting untuk memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Laporan itu menyebut tantangan Indonesia saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan belanja negara mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

"Oleh karena itu, tantangan kebijakan ada dua: menjaga stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan investor dalam jangka pendek, sekaligus mempercepat reformasi yang meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas penciptaan lapangan kerja dalam jangka menengah," tulis Bank Dunia.

IDXChannel - Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen pada 2026 seiring meningkatnya tekanan fiskal akibat program belanja yang ambisius dan kenaikan biaya subsidi bahan bakar menyusul perang Iran.

Melansir Reuters, Jumat (12/6/2026), perkiraan Bank Dunia ini lebih rendah dibanding proyeksi pertumbuhan yang dirilis pemerintah Indonesia sebesar 5,4 persen hingga 6 persen.

Menurut Bank Dunia, Indonesia tahun ini dilanda arus keluar modal yang besar, dengan rupiah merosot ke level terendah sepanjang sejarah dan pasar saham anjlok lebih dari 30 persen.

“Proyeksi 2026 mencerminkan hasil kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan serta percepatan belanja publik di awal, bukan karena lingkungan eksternal yang lebih kondusif atau penilaian risiko yang lebih baik,” tulis Bank Dunia dalam penilaiannya terhadap perekonomian Indonesia.

Disebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ke depan akan bergantung pada kemampuan stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong konsumsi publik, yang juga menimbulkan risiko karena ruang gerak fiskal negara yang terbatas dalam hal pengeluaran.

“Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi energi dan kompensasi, sementara depresiasi rupiah meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri,” demikian isi laporan tersebut.

Bank Dunia menyerukan pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan kembali subsidi bahan bakar guna menahan tekanan fiskal yang meningkat.

Indonesia telah menggunakan keuangan negara untuk menjaga harga bahan bakar tetap tidak berubah, langkah yang bertujuan memperkuat dukungan publik. Pemerintah menaikkan harga hanya untuk dua jenis bensin nonsubsidi pada awal pekan ini, sebagai penyesuaian kebijakan.

Laporan Bank Dunia memperingatkan bahwa subsidi yang bersifat umum justru lebih banyak menguntungkan rumah tangga kaya dibanding kelompok masyarakat rentan.

Laporan tersebut juga menyebut bahwa lonjakan harga minyak memberikan peluang untuk mereformasi program subsidi dan beralih ke bantuan yang lebih tepat sasaran, termasuk transfer tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin serta pengalihan penghematan untuk perlindungan sosial dan investasi.

(NIA DEVIYANA)

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan potensi ekonomi yang besar. Data menunjukkan, ekonomi mengalami pertumbuhan yang stabil. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri, serta peningkatan investasi besar-besaran, telah menjadi simbol modernisasi nasional.

Namun, terlepas dari narasi kemajuan ini, terdapat kontradiksi sosial yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan keadilan sosial karena masih mengalami ketimpangan ekonomi yang tinggi. Ini tercermin dari akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, meningkatnya konflik agraria, serta ketidakpastian ekonomi yang masih mengganggu sebagian masyarakat.

Fenomena ini menciptakan paradoks: meskipun sumber daya melimpah dan pembangunan berlangsung masif, kegelisahan sosial di masyarakat semakin terasa. Hal ini memunculkan fenomena “Negara Kaya, Rakyat Gelisah”.

Frasa ini mencerminkan kegelisahan kolektif masyarakat. Makna di balik frasa ini lebih dalam daripada sekadar angka-angka ekonomi; ia menyentuh isu sosial, politik, budaya, dan moral bangsa. Bahkan dapat berfungsi sebagai teks sosial yang menyematkan sejarah dan luka nyata yang dialami masyarakat (Gadamer, 2004).

Kontradiksi pembangunan sangat terasa saat melihat kondisi Papua. Di tanah yang kaya akan sumber daya seperti emas dan hutan, masyarakat Papua justru menghadapi kemiskinan sistemik, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta marginalisasi budaya. Ketimpangan antara kekayaan alam Papua dan taraf hidup masyarakat adatnya menjadi bukti nyata betapa seriusnya masalah distribusi keadilan sosial di negara ini.

Pada titik ini, film dokumenter “Pesta Babi di Papua” hadir sebagai lensa analisis yang penting. Karya ini melampaui sekadar dokumentasi tradisi, menjadi saksi bagaimana masyarakat adat memperkuat identitas dan solidaritas komunal di tengah ancaman modernisasi dan eksploitasi.

Pesta babi, dalam budaya Papua, memiliki peranan vital sebagai pusat kehormatan, pengikat relasi sosial, alternatif distribusi ekonomi, dan simbol kebersamaan. Ritual ini menunjukkan bahwa kemakmuran bagi masyarakat adat tidak tergantung pada akumulasi materi pribadi, melainkan pada pemeliharaan keseimbangan komunal.

Dalam pendekatan hermeneutika, film “Pesta Babi di Papua” dapat dilihat sebagai kritik terhadap model pembangunan nasional yang bersifat urban, materialistik, dan sentralistik. Film ini menawarkan perspektif alternatif yang menantang pandangan modern tentang kemajuan dan keadilan sosial.

Kontradiksi jelas. Ketika negara fokus pada pertumbuhan makro melalui industrialisasi dan investasi besar, masyarakat adat Papua justru mempertahankan filosofi hidup yang menekankan kolektivitas dan harmoni dengan alam sebagai poros peradaban.

Melalui perspektif Ricoeurian, pemahaman terhadap frasa “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” menjadi sangat relevan. Analisis ini menolak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi hanya pada data statistik, melainkan membaca kegelisahan kolektif masyarakat sebagai cerminan dari krisis keadilan sosial dan memudarnya arti kebangsaan dalam konteks Indonesia saat ini.

Membaca Makna

Frasa ini berfungsi sebagai metafora yang kompleks dan melampaui sekadar kritik ekonomi sederhana. Ungkapan ini mencerminkan kondisi psikologis masyarakat Indonesia modern, yang muncul dari latar belakang sejarah, politik, dan realitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, frasa tersebut menjadi kritik terhadap ketidakmampuan negara dalam memberikan keadilan kepada rakyatnya.

Paradoks tersebut terlihat jelas dalam situasi Indonesia. Meskipun kaya akan sumber daya alam, strategis di bidang geopolitik, dan memiliki populasi yang besar, Indonesia gagal mengubah keunggulan ini menjadi kestabilan sosial. Di tengah narasi kemajuan pembangunan yang masif, rakyat justru hidup dalam kecemasan yang nyata—sebuah kegelisahan sistemik yang disebabkan oleh kenaikan harga, ketidakstabilan pekerjaan, tingginya biaya pendidikan, dan hilangnya ruang hidup yang aman.

Teks ini mencerminkan anomali besar dalam modernitas Indonesia, di mana kemajuan angka makro sangat kontras dengan kesenjangan yang dialami oleh warga. Meskipun ada perkembangan dalam hal kapital, teknologi, dan infrastruktur, sistem ini tidak berhasil menciptakan jaminan sosial yang menenangkan. Negara berhasil membangun lembaga yang megah, namun gagal mengembangkan legitimasi dan kepercayaan di mata rakyatnya.

Secara hermeneutik, kecemasan masyarakat menunjukkan adanya diskoneksi antara narasi ideal dari negara dan pengalaman sehari-hari. Ada kesenjangan yang mencolok antara janji keadilan dalam Pancasila dan kenyataan ketimpangan yang semakin mencolok akibat dominasi oligarki dan pola pembangunan yang eksploitatif.

Di titik ini, ungkapan “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” menjadi ironi yang pahit. Saat negara fokus pada promosi pertumbuhan investasi dan digitalisasi, rakyat kecil berjuang melawan ketidakpastian masa depan. Ini merupakan bukti bahwa arah pembangunan nasional kita tengah mengalami kekurangan dalam aspek moral.

Kritik yang terlihat jelas melalui narasi film “Pesta Babi di Papua.” Dokumenter ini tidak hanya menggali keunikan tradisi, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif dari masyarakat adat mengenai arti kehidupan komunal.

Ritus pesta babi di Papua memiliki peranan signifikan sebagai simbol persatuan, sarana rekonsiliasi, dan mekanisme jaminan sosial melalui distribusi kekayaan. Struktur budaya mereka menekankan bahwa kesejahteraan sejati tidak bergantung pada materi yang bersifat pribadi, tetapi pada semangat timbal balik dalam komunitas.

Realitas budaya ini menciptakan perbedaan mencolok dengan logika pembangunan nasional yang cenderung kapitalistik. Ketika pemerintah mencoba mengukur kemajuan dengan grafik pertumbuhan ekonomi, masyarakat Papua lebih menilai martabat kemanusiaan mereka melalui keseimbangan hubungan sosial. Benturan antara kedua paradigma ini menghasilkan alienasi dan trauma sosial yang seringkali tidak disadari oleh penguasa.

Dengan demikian, Papua berfungsi sebagai cermin hermeneutis yang mengungkapkan paradoks pembangunan di Indonesia. Ironisnya, eksploitasi tambang emas besar-besaran terjadi bersamaan dengan pengabaian hak-hak dasar masyarakat lokal di sektor kesehatan dan pendidikan. Di tanah Papua, “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” bukan hanya sekadar metafora, melainkan realitas getir yang mereka hadapi.

Sengkarut di Papua sejatinya lebih dari sekadar masalah ekonomi; ini adalah krisis identitas dan martabat. Modernisasi di daerah ini sering kali datang dalam bentuk eksploitasi dan pembatasan, alih-alih melalui kesepakatan yang menghormati budaya lokal. Saat negara mengusung narasi kemajuan fisik, masyarakat lokal justru kehilangan ruang hidup karena penebangan hutan yang masif, konversi lahan, dan dominasi hukum pasar atas kearifan lokal.

Kebenaran suatu bangsa tidak terletak pada data statistik atau pidato formal para pemimpin, karena makna sejati selalu bersumber dari pengalaman manusia yang nyata. Untuk memahami wajah Indonesia saat ini, kita perlu mendengarkan suara-suara dari pinggiran: jeritan masyarakat adat, buruh, dan petani yang sering kali terabaikan dalam proses pembangunan.

Melalui film Pesta Babi, kita diperlihatkan realitas sejati mengenai perjuangan komunitas lokal untuk melestarikan filosofi hidup mereka di tengah perubahan zaman. Karya visual ini berfungsi sebagai pengingat bahwa manusia adalah individu berbudaya yang memiliki martabat, bukan sekadar komoditas atau angka dalam proyek negara.

“Negara Kaya, Rakyat Gelisah” akhirnya menyoroti kritik terhadap kenyataan bahwa kemajuan modernitas kita telah mengalami distorsi moral dengan menomorduakan kemanusiaan demi pencapaian fisik dan material. Kemakmuran yang tidak disertai keadilan dan pengakuan sosial merupakan kegagalan mendasar dalam suatu negara.

Keadilan Sosial sebagai Interpretasi Moral

Ungkapan “Negara Kaya, Rakyat Gelisah” sebenarnya mengandung pertanyaan moral yang penting. Untuk siapa pembangunan nasional ini ditujukan? Secara hermeneutik, makna kebangsaan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh cara negara merespons pengalaman rakyatnya.

Di Indonesia saat ini, terdapat dua interpretasi yang bertentangan; pemerintah menonjolkan angka pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan sosial perlu dipahami lebih luas dari sekadar bantuan finansial sementara. Ia harus dipandang sebagai jaminan hak asasi dan penghormatan terhadap identitas kultural masyarakat.

Masalah Papua kini menjadi indikator runtuhnya moralitas negara. Jika komitmen terhadap Pancasila tidak hanya kosakata politik, maka penanggulangan marginalisasi di Papua harus menjadi prioritas di atas kepentingan industri ekstraktif.

Pesan tersirat dari film Pesta Babi di Papua mengingatkan kita bahwa modernisasi seharusnya tidak memaksa dan harus bervariasi. Kemajuan yang sejati perlu muncul dari dialog yang mengedepankan kearifan lokal. Indonesia perlu melakukan reorientasi pembangunan yang lebih manusiawi: investasi harus menghormati ruang hidup, pembangunan fisik harus sejalan dengan keadilan distributif, dan demokrasi harus menghantarkan pada kesejahteraan sosial yang nyata.

Kegelisahan kolektif saat ini adalah tanda peringatan atas lemahnya kontrak sosial akibat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kapital dan lemahnya penegakan hukum bagi elit. Kontradiksi ini terlihat jelas dalam filosofi hidup masyarakat adat Papua yang mengutamakan harmoni komunitas daripada akumulasi pribadi—nilai luhur yang perlahan hilang di tengah persaingan pasar modern.

Akhirnya, kekayaan alam tanpa distribusi yang adil justru akan menimbulkan alienasi dan kecemburuan sosial. Selama paradoks antara kemakmuran negara dan kecemasan rakyat ini tetap ada, Indonesia sebenarnya terjebak dalam ilusi kemerdekaan.

Melalui dokumenter Pesta Babi di Papua, kita melihat perbedaan mencolok antara ambisi negara yang fokus pada pertumbuhan fisik-material, dan komunitas adat yang berjuang mempertahankan martabat, ruang hidup, serta solidaritas komunal dari tekanan pasar.

Papua menjadi cermin moral bagi republik ini; menunjukkan bahwa pemisahan pembangunan dari budaya dan dominasi hukum yang terjebak dalam oligarki hanya akan menghasilkan alienasi, krisis makna, dan keruntuhan kontrak sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR dan pemerintah resmi menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa penetapan angka pertumbuhan tersebut telah melalui proses pembahasan dan pendalaman secara komprehensif bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (10/6/2026).

"Tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027 adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat'. Ini sejalan dengan RKP 2027 yang berorientasi pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri," ungkap Hanif dalam laporannya, Kamis (11/6/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, penentuan proyeksi PDB tersebut telah menimbang matang-matang kondisi perekonomian global maupun domestik, serta berbagai ruang peluang dan risiko. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dieksekusi secara terukur guna menjaga jangkar stabilitas sembari memacu aktivitas riil.

Guna merealisasikan target ekonomi di rentang 5,8%–6,5%, DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah strategi dari sisi pengeluaran. Kinerja investasi dan ekspor diproyeksikan bakal menjadi motor penggerak dengan target pertumbuhan yang agresif.

Berikut adalah rincian target pertumbuhan dari sisi pengeluaran untuk tahun 2027:

1. Konsumsi Rumah Tangga: 5,3% – 5,6%

2. Konsumsi Pemerintah: 4,3% – 7,7%

3. Investasi (PMTB):** 6,5% – 7,5%

4. Ekspor: 7,1% – 8,8%

5. Impor: 7,8% – 9,9%

Sejalan dengan akselerasi roda ekonomi, pemerintah dan parlemen juga mematok sejumlah indikator pembangunan nasional untuk 2027. Salah satu target ambius yang ditetapkan adalah menghapus kemiskinan ekstrem hingga ke level 0%.

Berikut adalah sasaran indikator pembangunan KEM-PPKF 2027:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,30% – 4,87%

2. Tingkat Kemiskinan: 6,0% – 6,5%

3. Kemiskinan Ekstrem: 0%

4. Rasio Gini (Indeks): 0,362 – 0,367

5. Indeks Modal Manusia: 0,575

6. Indeks Kesejahteraan Petani: 0,8038

7. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 40,81%

8. GNI per Kapita: US5.800 – US5.840

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84

Untuk memastikan seluruh target tersebut, Hanif menjelaskan Panja juga menyepakati sejumlah langkah transformasi ekonomi nasional. Langkah ini mencakup penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk memangkas biaya investasi, melanjutkan hilirisasi sumber daya, hingga mendorong industrialisasi pencetak lapangan kerja formal.

Dari sisi kewilayahan, pemerintah bersiap melakukan percepatan ekonomi daerah lewat berbagai manuver. Pertama, eksekusi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah.

Kedua, menciptakan mesin pertumbuhan baru berbasis komoditas unggulan wilayah, disokong oleh konektivitas intermoda dan pengembangan kawasan strategis.

Ketiga, mengoptimalkan sinergi pendanaan lintas sektor untuk memperluas alternatif pembiayaan. Keempat, mendorong kualitas belanja daerah (APBD) agar jauh lebih produktif dan memiliki multiplier effect.

Pemerintah juga diwajibkan untuk menyampaikan detail kontribusi program dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk peran sentral dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perputaran roda ekonomi nasional dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Menarik, Panja juga menegaskan bahwa lembaga independen seperti BI dan OJK turut membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan itu sesuai perannya.

"Bank Indonesia dan OJK juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendorong perekonomian sesuai kewenangannya, khususnya pada sektor-sektor yang strategis guna mengerek daya beli dan pendapatan masyarakat," tutup Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2026. Proyeksi terbaru ini lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi lembaga tersebut pada April lalu yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di level 4,7%.

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menjelaskan proyeksi sebesar 5,0% untuk tahun ini mencerminkan kinerja perekonomian pada kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan.

"Perekonomian Indonesia mengalami akselerasi pesat sepanjang paruh kedua 2025 dan momentum positif mendorong pertumbuhan PDB hingga mencapai 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026—pertumbuhan triwulanan paling tinggi sejak kuartal II/2021," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Kuatnya pertumbuhan di awal tahun tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pendorong utama. Konsumsi tersebut didorong momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pembayaran THR pegawai negeri sipil yang dipercepat, serta akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sepanjang tahun 2026, konsumsi swasta diperkirakan akan terus bertumbuh di kisaran 5,0% yang didukung oleh stimulus fiskal pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yakni mencapai 8,7%.

Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto pada kuartal I/2026 juga tercatat bertumbuh solid sebesar 6,0%.

Kendati proyeksi dikerek naik, Bank Dunia memberikan catatan bahwa ketergantungan pemerintah terhadap konsumsi sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek ini tetap disertai risiko. Risiko tersebut tidak terlepas dari kondisi ruang fiskal yang kian terbatas serta beban subsidi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak global.

Selain itu, ketahanan ekonomi domestik juga diuji oleh guncangan sentimen pasar keuangan menyusul pengumuman evaluasi indeks MSCI.

Lebih lanjut, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memproyeksikan inflasi nasional sebesar 3,4% pada tahun ini. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan mencapai 2,8% terhadap PDB.

Untuk prospek ke depan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan kembali naik menjadi 5,2% pada periode 2027 hingga 2028. Kendati demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa pencapaian pemulihan pertumbuhan ke level 5,2% itu akan sangat bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural.

Tanpa adanya reformasi yang mampu mendorong produktivitas, skema insentif dan stimulus dari sisi permintaan dinilai hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu dan akan sulit dipertahankan secara berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai wilayah.

Kendati demikian, Luhut mengaku belum mengingat secara rinci besaran kontribusi ekonomi yang dihasilkan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Saya ndak [tidak tahu] angkanya persis, tapi kontribusinya cukup signifikan. Karena lapangan kerja yang terbentuk cukup besar. Nanti akan bikin rilis tertulis mengenai hasilnya itu. Saya tahu, ada kok,” ujar Luhut kepada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, Dewan Ekonomi Nasional tengah menyiapkan kajian dan publikasi resmi yang akan menjelaskan dampak ekonomi dari pelaksanaan MBG. Kajian tersebut, kata Luhut, akan memuat data dan hasil penghitungan yang lebih komprehensif terkait efek program terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Pernyataan Luhut itu disampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai besaran kontribusi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga merespons temuan kajian yang disebut berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kontribusi MBG yang disebut berada di bawah 5%.

Meskipun tidak mengomentari angka tersebut secara spesifik, tetapi Luhut menegaskan bahwa DEN tidak akan menyajikan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya angkanya persis saya enggak tahu, tapi kami cukup puas kok. Kita tidak akan bermain-main dengan angka. Saya sangat garisbawahi Dewan Ekonomi Nasional tidak akan bermain-main dengan data,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5 persen dinilai belum mengubah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global, aktivitas ekonomi domestik masih diperkirakan mampu menopang laju pertumbuhan di atas 5 persen.

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto mengatakan, keputusan BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengantisipasi risiko inflasi yang berasal dari gejolak eksternal.

“Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami menilai fundamental perekonomian domestik masih relatif kuat,” ujar Myrdal dalam kajian ekonomi BTN, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, sejumlah sektor yang bertumpu pada permintaan domestik masih memiliki ruang tumbuh yang cukup besar. Sektor-sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, perumahan, ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, hingga ekspor berbasis sumber daya alam.

Myrdal menjelaskan, keberlanjutan investasi dan fungsi intermediasi perbankan yang tetap berjalan menjadi faktor penting yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, BTN memperkirakan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5,2 persen pada tahun ini meskipun biaya pendanaan meningkat.

Ia menilai kenaikan suku bunga diperlukan untuk meredam tekanan terhadap rupiah yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami pelemahan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.

“Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan risiko imported inflation, khususnya terhadap sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku, barang modal, maupun komponen impor,” katanya.

Menurut Myrdal, langkah BI tidak hanya dilakukan melalui kenaikan suku bunga acuan. Bank sentral juga memperkuat bauran kebijakan moneter dengan meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memberikan insentif swap lindung nilai bagi investor asing, membuka kembali fasilitas repo untuk perbankan, serta memperkuat operasi moneter di pasar keuangan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mengendalikan ekspektasi inflasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik dan fluktuasi pasar keuangan internasional.

Meski demikian, Myrdal mengingatkan, kenaikan suku bunga tetap membawa konsekuensi terhadap sejumlah sektor yang sensitif terhadap biaya kredit dan daya beli masyarakat. Sektor properti, konsumsi rumah tangga, serta usaha yang bergantung pada pembiayaan perbankan berpotensi menghadapi tekanan apabila suku bunga bertahan tinggi dalam jangka waktu lama.

Karena itu, menurut dia, keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi harus tetap menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan moneter.

“Keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi faktor penting dalam arah kebijakan moneter ke depan,” ujarnya.

Myrdal memperkirakan ruang kenaikan suku bunga lanjutan relatif terbatas apabila tekanan eksternal mulai mereda dan stabilitas rupiah kembali terjaga. Namun, BI dinilai tetap perlu menjaga fleksibilitas kebijakan untuk merespons dinamika pasar global yang bergerak cepat dan sulit diprediksi.