REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur EksekutifInstitute for Development of Economics and Finance(Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama mesin diesel lama yang tidak dirancang menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

"Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen," ujar Esther dari Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyoroti sifat higroskopis bahan bakar nabati yang mudah menyerap air sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meski demikian, ia mengatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan. Salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther menambahkan kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak kebijakan mandatori tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit guna mendukung pengembangan industri serta meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

"Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (9/6/2026) dinilai tidak lepas dari membaiknya sentimen pasar setelah beredarnya klarifikasi terkait isu reshuffle kabinet. Meredanya spekulasi mengenai perubahan di jajaran ekonomi turut membantu mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya menjadi perhatian investor.

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan pasar pada umumnya merespons positif ketika ketidakpastian politik dan kebijakan berkurang. Menurut dia, isu pergantian pejabat ekonomi, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sempat memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan fiskal dan koordinasi ekonomi pemerintah.

"Rumor pergantian menteri keuangan sempat memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Ketika isu itu dibantah, sebagian investor kembali percaya bahwa tidak akan ada perubahan mendadak pada kebijakan ekonomi," kata Aditya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, pelaku pasar umumnya memperhatikan stabilitas dan konsistensi kebijakan ekonomi. Kejelasan mengenai arah kebijakan dinilai dapat membantu menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Selain faktor tersebut, Aditya menilai penguatan pasar juga dipengaruhi aksi beli investor setelah tekanan yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Sehari sebelumnya, IHSG mengalami koreksi cukup dalam, sementara rupiah juga melemah terhadap dolar AS.

Ketika tekanan pasar mulai mereda, sebagian investor memanfaatkan penurunan harga saham untuk melakukan aksi beli. Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya pemulihan di pasar saham maupun nilai tukar.

Meski demikian, Aditya menegaskan penguatan IHSG dan rupiah tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor. Pergerakan pasar keuangan dipengaruhi berbagai variabel, mulai dari arus modal asing, kebijakan suku bunga, perkembangan ekonomi global, pergerakan dolar AS, hingga ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

"Meredanya rumor reshuffle kemungkinan menjadi salah satu katalis positif yang mengurangi kepanikan pasar. Namun, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan penguatan IHSG dan rupiah pada hari ini," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti. Menurut dia, penguatan pasar keuangan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional dan stabilitas kebijakan.

"Yang utama, jika aliran modal besar masuk ke Indonesia dan devisa negara banyak, maka nilai rupiah tidak terdepresiasi," ujar Esther.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modal di Indonesia, antara lain kepastian hukum, prospek pertumbuhan ekonomi, ketersediaan bahan baku, dukungan ekosistem usaha, integrasi rantai pasok global, infrastruktur yang memadai, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Esther, stabilitas kebijakan dan kepastian arah pengelolaan ekonomi menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga daya tarik Indonesia di mata investor.

"Jika faktor-faktor tersebut dapat dijaga dengan baik, maka peluang masuknya investasi akan semakin besar dan pada akhirnya mendukung penguatan pasar keuangan domestik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (9/6/2026) dinilai tidak lepas dari membaiknya sentimen pasar setelah beredarnya klarifikasi terkait isu reshuffle kabinet. Meredanya spekulasi mengenai perubahan di jajaran ekonomi turut membantu mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya menjadi perhatian investor.

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan pasar pada umumnya merespons positif ketika ketidakpastian politik dan kebijakan berkurang. Menurut dia, isu pergantian pejabat ekonomi, khususnya posisi Menteri Keuangan, sempat memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan fiskal dan koordinasi ekonomi pemerintah.

"Rumor pergantian menteri keuangan sempat memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Ketika isu itu dibantah, sebagian investor kembali percaya bahwa tidak akan ada perubahan mendadak pada kebijakan ekonomi," kata Aditya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, pelaku pasar umumnya memperhatikan stabilitas dan konsistensi kebijakan ekonomi. Kejelasan mengenai arah kebijakan dinilai dapat membantu menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Selain faktor tersebut, Aditya menilai penguatan pasar juga dipengaruhi aksi beli investor setelah tekanan yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Sehari sebelumnya, IHSG mengalami koreksi cukup dalam, sementara rupiah juga melemah terhadap dolar AS.

Ketika tekanan pasar mulai mereda, sebagian investor memanfaatkan penurunan harga saham untuk melakukan aksi beli. Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya pemulihan di pasar saham maupun nilai tukar.

Meski demikian, Aditya menegaskan penguatan IHSG dan rupiah tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor. Pergerakan pasar keuangan dipengaruhi berbagai variabel, mulai dari arus modal asing, kebijakan suku bunga, perkembangan ekonomi global, pergerakan dolar AS, hingga ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

"Meredanya rumor reshuffle kemungkinan menjadi salah satu katalis positif yang mengurangi kepanikan pasar. Namun, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan penguatan IHSG dan rupiah pada hari ini," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti. Menurut dia, penguatan pasar keuangan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional dan stabilitas kebijakan.

"Yang utama, jika aliran modal besar masuk ke Indonesia dan devisa negara banyak, maka nilai rupiah tidak terdepresiasi," ujar Esther.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modal di Indonesia, antara lain kepastian hukum, prospek pertumbuhan ekonomi, ketersediaan bahan baku, dukungan ekosistem usaha, integrasi rantai pasok global, infrastruktur yang memadai, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Esther, stabilitas kebijakan dan kepastian arah pengelolaan ekonomi menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga daya tarik Indonesia di mata investor.

"Jika faktor-faktor tersebut dapat dijaga dengan baik, maka peluang masuknya investasi akan semakin besar dan pada akhirnya mendukung penguatan pasar keuangan domestik," katanya.

Kalau prediksi dolar AS diestimasi Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS pada 2027 maka menurut saya pemerintah harus ekstra effort lagi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor krusial untuk menopang target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2027.

Esther mengatakan pemerintah perlu melakukan upaya ekstra untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah proyeksi nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

“Kalau prediksi dolar AS diestimasi Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS pada 2027 maka menurut saya pemerintah harus ekstra effort lagi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi perlu menjadi perhatian utama di tengah tekanan global dan potensi ketidakpastian pasar keuangan.

Ia juga menilai pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor untuk mengantisipasi potensi arus keluar modal (capital outflow).

“Fokus pada stabilitas nilai tukar dan harga,” ujarnya.

Selain itu, Esther menekankan pentingnya menjaga independensi bank sentral untuk mendukung stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya memaparkan asumsi nilai tukar rupiah dalam KEM-PPKF 2027 berada pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8-6,5 persen dengan inflasi diproyeksikan pada rentang 1,5-3,5 persen.

Esther menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencapai target tersebut.

Ia menyebut stabilitas ekonomi juga akan menjadi fondasi utama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut dia, pemerintah juga dapat mempertimbangkan efisiensi dan skala prioritas program di tengah tekanan ekonomi global guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Ia mencontohkan pengalaman Indonesia pada masa Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie yang berfokus menjaga stabilitas nilai tukar dan pemulihan ekonomi di tengah tekanan krisis.

"Presiden Habibie berhasil menurunkan nilai tukar sekitar Rp17 ribu per dolar AS menjadi sekitar Rp6.500 per dolar AS saat itu," tuturnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu pagi tercatat melemah 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.743 per dolar AS dibandingkan posisi penutupan sebelumnya sebesar Rp17.706 per dolar AS.

Pengamat pasar uang menilai tren pergerakan rupiah masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global, arah suku bunga Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik internasional.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah akan kembali stabil didukung komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap baik.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global.

“Menurut saya swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing melalui penguatan akses likuiditas valuta asing.

Selain itu, kerja sama pembiayaan non-dolar dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan mendukung kebutuhan transaksi maupun pembayaran utang luar negeri.

“Penguatan likuiditas memperkuat cadangan devisa dan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran utang luar negeri,” ujar Esther.

Menurut dia, diversifikasi pembiayaan juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Ia menambahkan skema crosscurrency swap juga dapat membantu pelaku usaha memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,4 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk mendukung stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan nasional.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (6/5) ditutup menguat ke kisaran Rp17.387 per dolar AS setelah penutupan sebelumnya di level Rp17.424 per dolar AS.

Meski demikian, Esther mengingatkan kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik.

“Swap adalah alat stabilisasi sementara, bukan obat utama untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik,” ucapnya.

Ia menilai penguatan fundamental ekonomi tetap perlu dilakukan melalui penguatan likuiditas dan diversifikasi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS.

Esther memandang Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar apabila cadangan devisa dinilai memadai.

“Bank Indonesia juga harus melakukan operasi pasar agar nilai tukar stabil dengan catatan cadangan devisa dolar AS cukup,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia menyiapkan kerja sama swap currency dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan BI menyiapkan sejumlah langkah penguatan rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan penguatan arus modal masuk, dengan dukungan cadangan devisa yang dinilai lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global.

“Menurut saya swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing melalui penguatan akses likuiditas valuta asing.

Selain itu, kerja sama pembiayaan non-dolar dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan mendukung kebutuhan transaksi maupun pembayaran utang luar negeri.

“Penguatan likuiditas memperkuat cadangan devisa dan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran utang luar negeri,” ujar Esther.

Menurut dia, diversifikasi pembiayaan juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Ia menambahkan skema crosscurrency swap juga dapat membantu pelaku usaha memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,4 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk mendukung stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan nasional.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (6/5) ditutup menguat ke kisaran Rp17.387 per dolar AS setelah penutupan sebelumnya di level Rp17.424 per dolar AS.

Meski demikian, Esther mengingatkan kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik.

“Swap adalah alat stabilisasi sementara, bukan obat utama untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik,” ucapnya.

Ia menilai penguatan fundamental ekonomi tetap perlu dilakukan melalui penguatan likuiditas dan diversifikasi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS.

Esther memandang Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar apabila cadangan devisa dinilai memadai.

“Bank Indonesia juga harus melakukan operasi pasar agar nilai tukar stabil dengan catatan cadangan devisa dolar AS cukup,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia menyiapkan kerja sama swap currency dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas rupiah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan BI menyiapkan sejumlah langkah penguatan rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan penguatan arus modal masuk, dengan dukungan cadangan devisa yang dinilai lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Ia mengatakan, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut, terutama dalam pemilihan dan pengawasan manajer koperasi.

“Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, kualitas SDM pengurus koperasi menjadi faktor penentu karena kemampuan manajerial akan mempengaruhi kinerja usaha koperasi.

Pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Menurut Esther, langkah tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas pengelola agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan program.

Ia mengingatkan pengelolaan koperasi perlu disertai pemahaman dan penerapan manajemen risiko agar tidak memicu persoalan kredit macet.

“Rekrutmen manajer koperasi yang masif berisiko memicu kredit macet jika prinsip pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan baik,” ujar Esther.

INDEF merekomendasikan pelatihan pengurus secara terstruktur serta penerapan pengawasan dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas operasional koperasi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang hati-hati mengingat setiap koperasi direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Secara total, kebutuhan pendanaan program Kopdes diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam operasional koperasi.

“Perlu juga penguatan pengawasan, mulai dari koordinasi dengan otoritas seperti OJK, kejelasan regulasi, hingga pemanfaatan platform data terpadu untuk memantau kinerja dan risiko koperasi,” ucap dia.

Berdasarkan kajian INDEF, program Kopdes Merah Putih berpotensi untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Namun, lanjut Esther, pendekatan yang dinilai masih terpusat perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan lokal.

Ia menjelaskan bahwa model usaha koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Sektor usaha paling menguntungkan itu tergantung karakteristik daerah, tidak bisa disamakan antar daerah,” tuturnya.

Ia mencontohkan daerah penghasil ikan dapat mengembangkan koperasi berbasis pengolahan hasil perikanan, mulai dari akses pembiayaan hingga penampungan hasil olahan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan program Kopdes Merah Putih akan dibentuk hingga sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia dengan model usaha terintegrasi berbasis potensi desa.

Pemerintah juga menargetkan koperasi tersebut memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, simpan pinjam, gudang, hingga distribusi logistik dan komoditas pangan untuk memperpendek rantai distribusi.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha berbasis lokal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Industri dalam negeri mulai menghadapi tekanan baru, yakni potensi krisis bahan baku plastik. Sejumlah pelaku industri petrokimia seperti Chandra Asri hingga Lotte Chemical telah mengeluhkan kelangkaan bahan baku, sementara industri makanan dan minuman mengaku biaya kemasan melonjak.

Bahkan, dampak kondisi tersebut sudah terasa hingga level pedagang kecil, yang mulai menaikkan harga produk akibat mahalnya plastik.

Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia benar-benar berada di ambang krisis plastik?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global.

"Potensi kelangkaan bahan baku plastik lahir dari gangguan berlapis pada rantai pasok petrokimia global. Konflik di Timur Tengah menaikkan risiko pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong harga feedstock seperti nafta serta propana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, kenaikan harga feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan harga resin plastik.

[Gambas:Youtube]

"Rantai harga ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan isu lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu energi sampai hilir manufaktur," jelasnya.

Menurut Syafruddin, ancaman krisis plastik di Indonesia mulai terasa dan perlu dipandang sebagai risiko ekonomi yang serius, meski belum sampai pada tahap kelangkaan total.

"Ancaman krisis plastik di Indonesia sudah nyata dan perlu dibaca sebagai risiko ekonomi yang serius. Risiko itu belum berbentuk kelumpuhan total pasokan, tetapi tekanannya sudah terlihat pada kenaikan biaya bahan baku, ketidakpastian pengiriman, dan menyempitnya margin industri," katanya.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku membuat tekanan global cepat merembet ke dalam negeri.

"Dalam situasi seperti ini, krisis tidak selalu datang dalam bentuk barang hilang dari pasar. Krisis justru sering muncul lebih dulu dalam bentuk pasokan yang tersendat, pembelian yang tertunda, dan harga yang makin sulit dijangkau oleh industri pengolahan," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai kondisi saat ini sudah masuk tahap peringatan dini (early warning), meski belum menjadi krisis penuh.

"Kalau ditanya seberapa nyata ancamannya, menurut saya ini sudah masuk tahap early warning, belum krisis penuh, tapi arahnya ke sana kalau tidak diantisipasi," ujarnya.

Ia menyoroti kombinasi tekanan global dan domestik sebagai pemicu utama. Di mana, dari sisi global konflik geopolitik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan turunannya seperti nafta, yang merupakan bahan utama petrokimia.

"Ini membuat pasokan terganggu sekaligus harga melonjak," jelasnya.

Adapun dari sisi domestik, tekanan nilai tukar turut memperparah kondisi karena meningkatkan biaya impor bahan baku. Ia menilai, krisis bahan baku plastik memiliki dampak luas karena plastik merupakan input penting di hampir seluruh sektor.

"Jadi yang terjadi bukan hanya kelangkaan fisik, tapi juga tekanan harga yang berlapis," imbuhnya.

Syafruddin menjelaskan, industri besar seperti makanan dan minuman, farmasi, hingga otomotif akan menghadapi lonjakan biaya produksi.

"Dampaknya akan menjalar cepat dari pabrik besar sampai meja makan rumah tangga," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga resin akan langsung memengaruhi harga kemasan seperti botol, gelas plastik, hingga pembungkus makanan.

"Kenaikan itu lalu masuk ke harga air minum kemasan, minyak goreng, produk rumah tangga, makanan olahan, hingga kebutuhan harian lain," katanya.

Di sisi lain, UMKM menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi tekanan ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik bahkan bisa mencapai 50 hingga 100 persen.

"Kenaikan harga plastik hingga 50-100 persen akibat gangguan pasokan global (konflik Timur Tengah) sangat menekan UMKM, khususnya sektor kuliner yang bergantung pada kemasan," ujarnya.

Ia merinci dampak yang dirasakan pelaku usaha kecil, mulai dari kenaikan biaya operasional hingga penurunan daya saing.

"UMKM harus mengeluarkan modal lebih besar, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga bahan baku plastik naik dua kali lipat," jelasnya.

Kondisi ini memaksa pelaku usaha mengambil keputusan sulit antara menaikkan harga atau menekan margin keuntungan. Alhasil, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli konsumen.

Tak sampai di situ, tekanan saat ini juga berpotensi memicu inflasi yang lebih luas. Hal itu berpotensi melemahkan kinerja sektor riil lantaran ketidakpastian yang meningkat.

Para ekonom sepakat pemerintah perlu bertindak cepat untuk mencegah tekanan ini berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Syafruddin menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan pasokan tetap aman dan stabil.

"Pemerintah harus bertindak cepat dengan strategi yang fokus pada pengamanan pasokan, stabilisasi biaya, dan penguatan kapasitas domestik," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor serta percepatan penguatan industri petrokimia dalam negeri.

Sementara itu, Yusuf Rendy menilai respons pemerintah perlu dilakukan dalam dua horizon waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, fokusnya adalah menjaga pasokan dan meredam lonjakan biaya," ujarnya.

Ia menyarankan langkah seperti relaksasi impor bahan baku, pembukaan sumber alternatif, serta insentif bagi industri terdampak.

"Untuk jangka menengah dan panjang, ini harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri dalam negeri," katanya.

Di sisi lain, Esther menilai tanpa langkah cepat, dampak krisis plastik bisa meluas ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun," tutupnya.

CNNIndonesia bersiap menggelar Economic Forum bertajuk Global In Flux and The Road Ahead pada 2 Maret 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Forum yang didukung oleh BCA ini mengungkap sejumlah tantangan perekonomian Indonesia yang saat ini tengah memasuki babak pembangunan. Tantangan tersebut antara lain ketimpangan antarwilayah dan kelompok ekonomi, kerentanan UMKM dan pekerja informal, hingga risiko tekanan fiskal dan stabilitas keuangan.

Terbagi menjadi dua sesi, masing-masing sesi akan membahas arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, serta peran strategis perbankan nasional dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Sesi pertama mengusung tema Global In Flux and The Road Ahead, yang berfokus terhadap stabilitas makro, ketahanan fiskal, pengelolaan APBN serta strategi menjaga momentum pertumbuhan jangka menengah.

Sesi ini dijadwalkan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, dengan moderator Senior Anchor CNNIndonesia Desi Anwar.

Sementara, sesi kedua yang bertema Indonesia's Banking Sector and the Challenge of Sustainability Growth,menyasar menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat intermediasi serta mendorong pembiayaan sektor produktif dan UMKM.

Dimoderatori oleh Anchor CNNIndonesia Rully Kurniawan, sesi ini menghadirkan narasumber Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis, Anggota Dewan Komisioner bidang Penjaminan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, dan Direktur Treasury dan International Banking Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Farida Thamrin.

Acara yang diadakan di Auditorium Bank Mega ini juga direncanakan tayang secara streaming dan bisa disaksikan di YouTube CNNIndonesia.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional selama dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menegaskan MBG merupakan kebijakan strategis yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan dorongan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Ini disampaikan berdasarkan hasil riset INDEF bekerja sama dengan United Nation, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) menggunakan Model Overlapping Generation Indonesia.

“MBG bukan kebijakan yang didesain untuk mendorong lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat. Ini adalah investasi modal manusia yang manfaatnya baru optimal ketika generasi penerima memasuki usia produktif,” kata Esther.

Menurutnya, urgensi MBG berkaitan erat dengan tantangan gizi nasional yang masih bersifat struktural. Meski angka stunting menurun, lajunya melambat dan masih berada di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis (KEK), serta beban gizi ganda pada anak dan remaja masih tinggi di sejumlah wilayah.

“Persoalan gizi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Tanpa intervensi serius, kita akan terus menghadapi jebakan produktivitas rendah,” ujarnya.

Dalam kajian tersebut, MBG dimodelkan sebagai transfer non-tunai kepada anak usia 0–18 tahun dengan besaran sekitar Rp799.371 per anak per tahun (harga 2025). Pembiayaan diasumsikan berasal dari realokasi belanja sehingga tidak menambah defisit APBN.

Esther menjelaskan, peningkatan produktivitas tenaga kerja terjadi melalui dua jalur utama.

“Pertama melalui kanal kesehatan, yang mulai terlihat sekitar dua tahun setelah implementasi, dan kedua melalui kanal pendidikan yang efeknya muncul sekitar enam tahun kemudian,” ujarnya.

Secara total, simulasi menunjukkan produktivitas tenaga kerja meningkat sekitar 0,7 persen pada tahun keenam. Produk Domestik Bruto (PDB) terdongkrak moderat dengan puncak kenaikan sekitar 0,15–0,17 persen pada awal 2040-an saat kohort penerima MBG memasuki pasar kerja.

Namun, dalam jangka panjang, PDB kembali ke lintasan keseimbangan semula.

“Efeknya tidak permanen pada level output, tetapi yang paling konsisten adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan antargenerasi,” kata Esther.

Konsumsi rumah tangga meningkat sekitar 0,04–0,05 persen dalam jangka panjang. Sementara itu, penawaran tenaga kerja tercatat turun sangat kecil, kurang dari 0,06 persen, terutama di kelompok pendapatan terbawah.

Dari sisi fiskal, INDEF menilai keberlanjutan tetap terjaga selama desain program bersifat netral terhadap defisit. Rasio utang terhadap PDB dalam simulasi tidak mengalami perubahan struktural dan bertahan di kisaran sekitar 50 persen dalam jangka panjang.

Rasio penerimaan pajak maupun belanja pemerintah terhadap PDB juga tidak menunjukkan pergeseran permanen.

“Desain fiskal netral adalah kunci. Jika pembiayaan dilakukan lewat utang baru, tentu implikasinya akan berbeda,” katanya.

INDEF mendorong agar implementasi MBG semakin tepat sasaran, khususnya pada kelompok usia dan wilayah dengan risiko gizi tertinggi. Program ini juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

“MBG tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan pendidikan, vokasi, dan pasar kerja,” ujarnya.

Esther menegaskan evaluasi program sebaiknya tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, melainkan pada indikator outcome dan impact jangka panjang.

Terkait survei kepuasan publik sebesar 72,8 persen terhadap MBG, Esther mengingatkan pentingnya membaca angka tersebut secara komprehensif.

“Survei kepuasan publik harus dilihat dari jumlah sampel, sebaran responden, margin of error, serta metode pengumpulan datanya. Tanpa itu, angka 72,8 persen bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda,” ujar Esther.

Ia menambahkan, tingginya kepuasan publik tidak berarti tanpa tantangan implementasi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom menilai kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran masih bisa ditekan melalui penguatan distribusi dan peningkatan suplai. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, dua langkah tersebut menjadi kunci menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan musiman.

“Jika ingin meredam kenaikan harga bahan pangan maka harus melakukan upaya memperlancar distribusi bahan pangan dari hulu sampai konsumen, (serta) meningkatkan pasokan bahan pangan melalui peningkatan produksi dan operasi pasar,” katanya, Senin (2/2/2026).

Esther menjelaskan, harga pangan biasanya naik menjelang Ramadhan dan Lebaran karena meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, suplai cenderung relatif stabil karena kapasitas produksi domestik umumnya konstan dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi tersebut, Esther menilai Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu disesuaikan secara berkala dengan mempertimbangkan faktor musiman, termasuk Ramadhan, Lebaran, Natal, dan hari besar lainnya. Menurut dia, kebijakan stabilitas pangan kerap bersifat reaktif.

“Kebijakan stabilitas pangan kerap reaktif karena pemerintah biasanya jika menerapkan ceiling price (HET) tidak dipatuhi pedagang bahan pangan, karena biasanya HET di bawah harga pasar, sehingga biasanya direspons dengan menghilangnya bahan pangan di pasar,” ungkap Esther.

Ia menambahkan, kenaikan harga pangan berdampak langsung pada daya beli masyarakat berpendapatan rendah, yang sekitar 40-50 persen penghasilannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Esther menyebut gejolak harga juga dipicu keterbatasan suplai, lonjakan permintaan, serta faktor musiman.

Menurut Esther, hingga kini inflasi masih didominasi bahan pangan dan transportasi, meski relatif terkendali. Namun ke depan terdapat tiga risiko yang perlu diwaspadai.

Pertama, meningkatnya konflik geopolitik yang berpotensi mendorong harga energi dan komoditas pangan impor seperti gandum, kedelai, dan bawang putih. Kedua, lonjakan permintaan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga, kondisi cuaca ekstrem yang dapat memicu gagal panen dan mengurangi pasokan di pasar.

Karena itu, Esther menilai langkah preventif perlu dilakukan sejak dini dengan menjaga pasokan melalui percepatan program swasembada pangan dan energi. Pemerintah juga diminta melancarkan distribusi serta menekan biaya logistik lewat perbaikan infrastruktur dan pemberian subsidi.

Adapun terkait MBG, Esther menyarankan evaluasi agar program tersebut difokuskan pada daerah dengan tingkat stunting tinggi, sehingga tekanan tambahan terhadap permintaan pangan dapat lebih terkendali.