IDXChannel - Bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pembangunan daerah di Provinsi Banten melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 April 2026, bertempat di Kota Tangerang Selatan.

Langkah ini merupakan bagian dari peran aktif bank bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja. Turut hadir Plt. Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, jajaran Pejabat Eksekutif bank bjb, serta Komisaris Perwakilan Bank Banten yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Hadir pula Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Banten, Muhammad Busthami dan Slamet Riyadi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Direktur bank bjb menyampaikan bahwa potensi ekonomi Banten yang terus berkembang membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang solid dan terintegrasi. Oleh karena itu, bank bjb membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta lembaga keuangan daerah.

“Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. bank bjb siap berperan aktif sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah di Banten dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai sesama BPD, bank bjb juga memandang pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga perbankan daerah dalam kerangka saling melengkapi. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, tata kelola yang baik, serta menghormati struktur dan kemitraan strategis yang telah berjalan di masing-masing institusi.

Kolaborasi yang dibangun diarahkan pada penguatan sektor-sektor prioritas, seperti pembiayaan UMKM, pengembangan infrastruktur daerah, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat. bank bjb juga terus mendorong inovasi layanan berbasis digital guna mendukung efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah di wilayah Banten.

Selain itu, bank bjb turut berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, penyaluran kredit produktif, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, bank bjb optimistis dapat berkontribusi lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, dapat diperoleh melalui Kantor Cabang bank bjb terdekat maupun call center bjb Call 14049 atau dapat mengakses website resmi www.bankbjb.co.id serta mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, BANDUNG — Penerbangan jemaah haji Kloter 1 asal Indramayu, Jawa Barat, melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka berlangsung lancar, tertib, dan sesuai jadwal.

Kelancaran tersebut didukung layanan terintegrasi dengan asrama haji, sehingga proses pemeriksaan telah dilakukan lebih awal di asrama dan membuat alur keberangkatan di bandara menjadi lebih cepat dan efisien.

Sebanyak 445 calon jemaah haji tiba di bandara sekitar pukul 07.00 WIB dan langsung diarahkan menuju boarding lounge tanpa antrean panjang. Setelah menunggu sebentar, para jemaah segera naik ke pesawat.

Penerbangan menggunakan Boeing 777 milik Saudia Airlines yang semula dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB bahkan lepas landas lebih cepat pada pukul 08.52 WIB dengan On Time Performance (OTP) 100%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT BIJB Ronald H. Sinaga menyatakan kelancaran proses keberangkatan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

“Kami memastikan seluruh fasilitas dan alur pelayanan berjalan optimal. Dengan skema fast track dan kesiapan pesawat sejak awal, proses keberangkatan jemaah menjadi jauh lebih efisien, tentunya ini pun berkat sinergi dari seluruh stakeholder terkait,” ujarnya dalam rilis yang diterima bisnis.

General Manager (GM), Bandara Kertajati, Nuril Huda menambahkan bahwa pelayanan difokuskan pada kenyamanan jemaah.

“Fokus kami adalah pada pelayanan yang mementingkan kenyamanan jemaah, serta seluruh kesiapan operasional bandara, dan Alhamdulillah semuanya berjalan aman dan jemaah merasa nyaman,” jelasnya.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi yang hadir langsung di Bandara Kertajati untuk melepas keberangkatan jemaah turut mengapresiasi kelancaran proses keberangkatan dan berpesan langsung pada jemaah haji asal Indramayu.

“Kami dari pemerintah mengharapkan perjalanan Haji Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar dan semoga bapak ibu jadi haji yang mabrur. Tentunya, pelayanan yang cepat ini sangat membantu seluruh jemaah. Ini menunjukkan kesiapan Bandara Kertajati dalam mendukung operasional haji secara optimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Selly Andriany Gantina yang turut hadir dalam pelepasan menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan layanan di Bandara Kertajati.

“Kami melihat proses hari ini berjalan sangat baik, cepat, dan tertib. Ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji ke depan,” ujarnya.

Keberangkatan Kloter 1 asal Indramayu ini menjadi awal dari rangkaian operasional haji melalui Bandara Kertajati tahun ini, dengan harapan seluruh proses selanjutnya dapat berjalan sama lancarnya.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga kualitas pelayanan hingga akhir masa operasional haji.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan setiap aspek pelayanan semakin optimal pada musim haji berikutnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan menggelar Andalas Forum VI Tahun 2026 pada 16 April--17 April 2026 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.

Agenda tahunan industri kelapa sawit terbesar di wilayah Sumatra ini melibatkan GAPKI Cabang Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatra Selatan.

Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto mengatakan Andalas Forum VI menjadi salah satu agenda strategis bagi industri kelapa sawit nasional karena mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, akademisi, hingga mitra internasional.

“Melalui Andalas Forum VI, kami ingin memperkuat sinergi seluruh stakeholder untuk membahas arah kebijakan, tata kelola, serta transformasi industri sawit Indonesia agar tetap tumbuh dan berkelanjutan di tengah tantangan global,” kata Alex, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama, mulai dari penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), transparansi rantai pasok, hingga transformasi industri sawit dalam menghadapi isu perubahan iklim.

“Forum ini juga menjadi ruang untuk menjawab dinamika pasar internasional dan berbagai kampanye negatif terhadap sawit Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen industri terhadap prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Mengusung tema 'Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keberlanjutan', forum tahun ini menitikberatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Sejumlah isu strategis yang akan dibahas meliputi keberlanjutan industri, dinamika pasar internasional, serta respons terhadap kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia.

Selain itu, selama dua hari pelaksanaan, seminar dan pameran industri akan mengulas sejumlah topik utama, antara lain arah kebijakan dan strategi industri sawit nasional, implementasi serta penguatan standar ISPO, transformasi sawit dalam menghadapi perubahan iklim, hingga inovasi teknologi dalam rantai pasok dan transparansi industri.

“Forum ini terbuka bagi pelaku industri, petani, akademisi, peneliti, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia,” katanya.

Keterangan foto: Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto./Bisnis-Husnul.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta agar implementasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) memperhatikan keseimbangan antara perlindungan anak dan keberlanjutan ekosistem digital.

Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto menyoroti potensi dampak pemutusan akses anak dan remaja terhadap layanan digital penting, seperti transportasi, pemesanan makanan, komunikasi dengan keluarga, hingga belanja kebutuhan harian.

Menurutnya, pembatasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap industri digital nasional, tetapi juga terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan anak di ruang digital harus berlandaskan prinsip keseimbangan.

“Memahami pentingnya perlindungan anak di ruang digital, platform membutuhkan adanya kesetaraan perlakuan, proporsional, dan berorientasi pada kebermanfaatan, baik untuk anak maupun keberlangsungan industri,” kata Hilmi dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Hilmi menambahkan, diperlukan panduan teknis implementasi yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dia menilai aturan turunan PP TUNAS perlu menetapkan parameter yang terukur untuk memastikan penerapan kebijakan tetap proporsional sekaligus mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan bagi pengguna.

Mempertimbangkan hal tersebut, lanjut Hilmi, pelaku industri mendorong agar regulasi disusun berbasis risiko, proporsional, dan dapat diimplementasikan secara realistis melalui pendekatan multi-stakeholder.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar kebijakan tidak kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan anak, sekaligus tetap mendukung inovasi serta pertumbuhan ekosistem digital yang sehat dan inklusif.

Hilmi mengatakan pelaku industri mengusulkan sejumlah langkah agar PP TUNAS dapat berjalan efektif tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Pertama, menyempurnakan mekanisme klasifikasi risiko agar adil, transparan, dan proporsional. Perbedaan model bisnis, fitur layanan, serta tingkat perlindungan yang telah diterapkan masing-masing platform perlu menjadi pertimbangan utama, sehingga platform dengan karakteristik dan tingkat perlindungan yang setara dapat memperoleh hasil penilaian yang konsisten.

“Sistem penilaian sebaiknya berbasis skor atau bertingkat [bukan sekadar kategori tinggi/rendah] sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan dan menghindari pendekatan ‘one-size-fits-all’,” kata Hilmi.

Dia menambahkan pendekatan tersebut selaras dengan praktik internasional dan rekomendasi OECD yang menekankan prinsip proporsionalitas, safety-by-design, serta kebijakan berbasis bukti.

Kedua, menetapkan masa transisi sekurang-kurangnya 12 bulan sejak Peraturan Menteri ditetapkan. Hilmi menilai masa transisi yang realistis diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak, baik platform maupun pemerintah sebagai pengawas utama pelaksanaan PP TUNAS. Selain itu, masa transisi juga diperlukan untuk proses adaptasi pengguna serta menjaga stabilitas ekosistem digital.

Ketiga, memastikan proses penyusunan aturan yang terbuka dan berbasis data.

Menurut Hilmi, aturan pelaksana PP TUNAS perlu disusun melalui konsultasi publik yang terstruktur dan berbasis data, dengan melibatkan pelaku industri, organisasi perlindungan anak, akademisi, serta masyarakat sipil.

Dia menambahkan pendekatan multi-stakeholder penting untuk memastikan regulasi yang implementatif dan responsif terhadap dinamika teknologi, sekaligus memperkuat peran orang tua dan literasi digital sebagai bagian dari solusi perlindungan anak.

Keempat, penguatan peran sistem operasi sebagai gatekeeper dalam verifikasi usia. Dalam konteks perlindungan anak, Hilmi mengatakan mekanisme verifikasi usia akan lebih efektif apabila diterapkan secara konsisten di tingkat sistem operasi atau app marketplace sebagai titik masuk distribusi aplikasi.

Pendekatan tersebut memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara berlapis, dimulai dari perangkat sebagai dasar verifikasi yang diperkuat dengan upaya penjaminan usia (age assurance) di masing-masing platform. Dengan demikian, mekanisme verifikasi menjadi lebih terstandar, tidak terfragmentasi antarplatform, serta mengurangi duplikasi dan inkonsistensi penerapan di berbagai layanan digital.

Kelima, mempertimbangkan dampak regulasi terhadap perlindungan anak di ruang digital dan keberlanjutan ekonomi digital nasional.

“Aturan pelaksana PP TUNAS perlu memperhatikan dampak dari aturan yang tidak proporsional yang justru dapat membatasi akses anak terhadap teknologi dan akses informasi serta akan menjadikan ekosistem ekonomi digital Indonesia mengalami kemunduran,” kata Hilmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031. BPJS Watch menilai penunjukan itu adalah hak prerogatif Presiden, sehingga sebagai bagian dari hukum hal ini haruslah diterima.

Meski begitu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berharap bahwa Dirut anyar tersebut bisa lebih berkomunikasi denganstakeholderterkait, baik kementerian/lembaga hingga masyarakat.

Baginya, saat ini program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dalam kondisi baik-baik saja, baik untuk proses kepesertaannya, pelayanan dan manfaat, serta pembiayaan yang sedang terancam defisit.

Menurut Timboel, semua hal itu terjadi lantaran Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak dijalankan oleh kementerian/lembaga (K/L).

“Nah sekarang tugas Pak Dirut baru Prihati Pujowaskito untuk bisa membangun kolaborasi komunikasi dengan kementerian lembaga tersebut. Misalnya Kementerian Kesehatan, bagaimana kementerian kesehatan ini tidak mendominasi kepada BPJS Kesehatan,” jelasnya, Kamis (19/2/2026).

Timboel menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu adalah dua institusi yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sebab itu, dia menilai hal yang seharusnya terjadi adalah sinergi.

“Jadi bagaimana Pak Dirut bisa berkolaborasi sehingga antara Menkes dengan Dirut bisa bekerja sama untuk membangun JKN yang lebih baik, baik dari sisi regulasi, penganggaran dan sebagainya,” tegasnya.

Tidak hanya mencontohkan dengan Kementerian Kesehatan, Timboel turut berharap Dirut anyar bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial. Misalnya jangan sampai ada lagi permasalahan seperti PBI yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya.

Kemudian Dirut juga diminta bisa berkomunikasi dan membangun fasilitas kesehatan (faskes) yang lebih baik, sehingga memastikan tidak terjadi fraud yang dilakukan oleh faskes dan tidak ada lagi rumah sakit yang diputuskan kerja samanya.

“Pak Dirut juga harus membangun komunikasi dengan stakeholder utamanya, yaitu para serikat pekerja, serikat buruh. Bagaimana tentang pelayanan bagi pekerja yang mengalami PHK? Bagaimana juga dengan pekerja-pekerja yang tentunya membutuhkan layanan yang rutin, yang kalau dia iurannya tidak dibayar, kenapa bisa menyandera peserta pekerja? Karena tidak dibayar. Bagaimana pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Dirut kepada perusahaan yang nakal? Demikian juga dengan pengusaha,” beber Timboel.

BPJS Watch, kata Timboel, memandang bahwa latar belakang militer yang dimiliki Prihati Pujowaskito sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan ketegasan dalam menjalankan regulasi, menjalankan fungsi-fungsi yang memang diamanatkan dalam undang-undang BPJS.

“Kalau memang ditugaskan oleh undang-undang untuk memungut iuran, ya harus dilakukan sehingga tidak menjadi hal yang seperti kemarin-kemarin yang memang pengusaha banyak yang tidak mendaftarkan, tidak membayarkan iuran misalnya seperti itu,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Prihati bisa membangun jejaring, kolaborasi, dan ketegasan yang misalnya bisa melalui kerja sama dengan para penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

IDXChannel – Kado awal tahun berupa pembayaran dividen dibagikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada para pemegang saham pada Kamis, 15 Januari 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12/2026), BBRI telah menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham, dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026 (recording date).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten.

Berdasarkan struktur kepemilikan saham, dari total dividen interim tersebut, BRI akan menyetorkan dividen kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp11 triliun. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025 di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun.

Pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Melalui pembayaran dividen interim ini menjadi bukti nyata kinerja solid BRI serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan," ungkap Dhanny.

Selain itu, lanjutnya, sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal, usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

Berkaca usai Lebaran 2025 lalu, tepat seminggu setelahnya terjadi macet horor di Tanjung Priok. Musababnya, terdapat proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pascapembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4) lalu.

Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Pramestie Wulandary menyampaikan, untuk menjaga kelancaran operasional setelah masa Nataru, IPC TPK menyiapkan serangkaian langkah strategis mencakup aspek operasional, pengaturan kapasitas, koordinasi stakeholder, hingga penguatan kesiapsiagaan alat dan SDM.

“Kami melakukan koordinasi penjadwalan kedatangan kapal bersama shipping line untuk menghindari kedatangan bersamaan pada hari-hari puncak [peak session],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025).

Antisipasi dan Strategi

Pramestie memastikan, jumlah bongkar muat kapal yang akan sandar saat Nataru sesuai kapasitas handlingterminal, sehingga tidak menimbulkan potensi antrean di sekitar pelabuhan.

Selain itu, Pelindo juga akan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan, kesyahbandaran, bea cukai, regional 2 Tanjung Priok terkait antisipasi arus barang dan kendaraan pada periode tersebut.

Optimalisasi fungsi Integrated Planning Control juga dilakukan, mulai dari perencanaan Sandar kapal oleh tim Marine service, prediksi Yard Occupancy Ratio (YOR) dan traffic oleh tim capacity control serta strategi dan perencanaan terminal yang optimal oleh tim Planning dan Control TPK selama periode Nataru dan setelahnya.

Termasuk nantinya YOR akan dijaga sesuai ketentuan pemegang saham dan kebijakan pemerintah, sehingga lapangan penumpukan tidak padat dan kendaraan dapat bergerak dengan lancar.

Pelindo juga mendorong percepatan delivery barang melalui peningkatan koordinasi dengan pemilik barang dan mengaktivasi buffer area apabila volume peti kemas meningkat.

Dalam hal sarana, Pelindo memastikan kesiapan terminal dan petugas selama periode Nataru dan setelahnya. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengontrol kepadatan terminal.

Sementara untuk menghindari terjadinya kepadatan di kawasan pelabuhan, IPC TPK menerapkan pengaturan menyeluruh yang mencakup perencanaan arus kendaraan, manajemen gate, pengaturan YOR, dan koordinasi lintas-instansi. Pendekatan ini disiapkan agar alur barang tetap lancar, terkendali, dan aman.

Nantinya, Pelindo menerapkan terminal booking system agar truk datang bergiliran sesuai jadwal, menghindari penumpukan pada jam tertentu. Serta pembagian pintu masuk untuk truk tujuan ekspor dan impor.

Pada kesempatan yang sama, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin menyampaikan, pihaknya terus memantau situasi secara real time dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

“Pelindo juga telah menerapkan perencanaan melalui planning dan control secara real time hingga penjadwalan pelayanan kapal hingga satu bulan ke depan,” ujarnya.

Harapan Menhub

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membantah bahwa macet horor yang berlangsung hingga lima hari kala itu, bukan akibat pembatasan angkutan barang yang dilakukan sejak 24 Maret hingga 8 April 2025.

“Itu kurang lebih karena dari pihak pelabuhan tidak mengantisipasi pengelolaan atau manajemen pelabuhan setelah Lebaran. Saya melihat bahwa ada peningkatan kapasitas yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jadi itu di luar daripada pengelolaan Lebaran,” tuturnya, Jumat (5/12/2025).

Dirinya berharap, macet horor serupa tidak terjadi lagi ke depannya, termasuk pascamasa angkutan Nataru yang dilakukan sampai dengan 4 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi judi online hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan jumlah itu berhasil ditekan hingga 56% dari transaksi judi online pada 2024 sebanyak Rp359 triliun.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, kan 12 penuh itu Rp359, nah sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil kita tekan sampai Rp155 triliun," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Di samping itu, Ivan juga mengemukakan angka deposit pemain judi online di Indonesia juga berhasil ditekan dari yang tadinya mencapai Rp51 triliun. Kini, biaya untuk judi online bisa menyusut mencapai Rp24 triliun pada Oktober 2025.

"Deposit kalau tahun lalu itu Rp51 triliun, masyarakat yang deposit, sekarang sudah bisa kita tekan sampai Rp24 triliun," imbuhnya.

Ivan mengemukakan bahwa perputaran uang dari praktik haram itu berhasil ditekan berkat kolaborasi antar stakeholder terkait.

Selain itu, pemberantasan judi online ini juga menjadi fokus pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, judi online ini memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat.

"Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden terkait dengan Astacita dan bagaimana kita menjaga dampak sosial judi online kepada publik kita," pungkasnya.

PT Pertamina Patra Niaga melakukan penelusuran menyeluruh di wilayah Jawa Timur menyusul laporan pengguna sepeda motor yang mengalami masalah mesin setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di daerah tersebut.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan pihaknya bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) melakukan pemeriksaan lapangan terhadap ratusan SPBU di jalur Pantura.

"Saat ini kurang lebih kami sudah menyisir hampir 300 SPBU sebetulnya di wilayah Pantura Jawa Timur. Mulai Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya dan sebagian ada di Bojonegoro juga, di Malang juga," kata Mars Ega dalam konferensi pers di SPBU Jemurasi, Surabaya, Jumat (31/10).

Mars Ega menyebut pemeriksaan BBM Pertalite itu dilakukan dengan berbagai metode, termasuk pengujian kadar air, pengukuran densitas, serta pengecekan kejernihan bahan bakar. Hasilnya tak ada kontaminan tertentu yang ditemukan dalam pertalite.

"Sampai dengan saat ini yang terkait dengan kandungan air ini, kami melakukan pengecekan dengan metodologi pasta air. Kami juga melakukan pengecekan dengan mekanisme densitas," ucapnya.

"Kita juga melakukan pengecekan dengan standar visual clarity dan kejernihan warna daripada BBM untuk mengindikasi apakah ada kontaminan di dalam produk tersebut. Sejauh ini kita tidak menemukan indikasi hal tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut Mars Ega mengatakan Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan berbagai pihak lain untuk memastikan kejelasan penyebab peristiwa masalah tersebut.

"Kami juga terbuka, dan saya yakin dari pihak aparat kepolisian juga melakukan hal yang sama. Kami terus berkoordinasi untuk mencari dan mengetahui sebetulnya apa yang sebenarnya sedang terjadi," jelasnya.

Pertamina Patra Niaga, kata Mars Ega, telah membuka posko pengaduan untuk menampung laporan dari masyarakat yang terdampak. Langkah itu diambil agar konsumen yang benar-benar membeli BBM di SPBU Pertamina mendapatkan solusi yang tepat.

"Kami juga sudah membuka posko pengaduan untuk menangani keluhan konsumen mencarikan solusi kepada konsumen yang betul-betul membeli BBM di SPBU Pertamina," ujarnya.

Mars Ega menegaskan Pertamina memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat terkait dugaan kontaminasi air dalam BBM Pertalite. Ia menyebut isu ini menjadi perhatian penting, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.

"Kami dari Pertamina Patra Niaga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan atensi atas isu produk ini, baik itu konsumen, stakeholder, kepolisian, Kementerian ESDM, Pemda, penggiat otomotif, mekanik," ucap Mars Ega.

"Kami menyadari ini semua adalah bentuk perhatian, bentuk kecintaan masyarakat kepada kami Pertamina, agar terus ke depan kami melakukan perbaikan-perbaikan dan berbenah untuk menjadi lebih baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog melaporkan penyaluran beras dalam program Stabilitasai Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah menembus lebih dari 500.000 ton per hari ini, Kamis (16/10/2025).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pihaknya terus bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyalurkan beras SPHP di seluruh wilayah Indonesia.

“Beras SPHP yang sampai dengan hari ini sudah tembus lebih dari 500.000 ton. Per hari kami jual SPHP ke pasar sekitar 5.000 hingga 6.000 ton per hari. Alhamdulillah ini berkat sinergi dari seluruh stakeholder,” ujarnya dalam acara Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Kamis (16/10/2025).

Peningkatan penyaluran tersebut terus terjadi. Per 13 Oktober 2025, Perum Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 492.500 ton.

Penyaluran yang dilakukan pun tidak terbatas hanya melalui pasar. Rizal mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya memiliki tujuh sarana penyaluran beras murah dari Perum Bulog.

Mulai dari pengecer di pasar, Koperasi Desa Merah Putih, TNI/Polri, retail modern, Rumah Pangan Kita (RPK), PT Pupuk Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Teman-teman TNI/Polri sampai jualan di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat keramaian. Seperti kalau teman-teman lari di car free day setiap minggu itu di HI itu pasti ada yang jualan. Sampai seperti itu kami lakukan,” tambah Rizal.

Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyampaikan kinerja positif program SPHP diikuti dengan tren penurunan harga beras di berbagai daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke II Oktober 2025 tercatat penurunan harga beras di 190 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Rata-rata penyaluran SPHP mencapai 40.000—50.000 ton per bulan, dengan porsi distribusi terbesar di pasar tradisional (60%), ritel modern (20%), serta program intervensi langsung dan penyaluran khusus (20%).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Perum Bulog untuk menghadirkan beras SPHP di lebih banyak titik penjualan agar mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kawasan urban.

Perum Bulog juga terus memastikan bahwa kualitas beras SPHP selalu dalam kondisi baik. Proses penyimpanan dilakukan dengan sistem rotasi stok dan reprocessing guna menjaga mutu.

“Setiap butir beras SPHP yang sampai ke tangan masyarakat sudah melalui pengecekan kualitas secara rutin. Kami juga terus memperbaiki sistem logistik agar rantai pasok lebih efisien,” jelas Suyamto.

Bisnis.com, MEDAN - Kamar Dadang Indonesia (KADIN) Sumut yakin dan optimis dengan kemampuan dimiliki dan perangkat yang mumpuni, Gubernur Sumut Bobby Nasution bisa menekan inflasi saat ini.

Angka 5,32 persen menunjukkan tingginya inflasi di Sumatera Utara hingga teguran dari Kemendagri menjadi motivasi Bobby Nasution dan kepala OPD untuk bekerja maksimal untuk menekan inflasi sampai normal.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Provinsi Sumut Isfan F Fachruddin mengungkapkan, langkah-langkah yang sudah diambil Bobby Nasution bisa menjadikan perekonomian di Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan.

"Saya yakin kepemimpinan Pak Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut bisa menekan inflasi di Sumut ini. Tentunya harus didukung oleh para kepala daerah di kabupaten/kota. Kepala daerah di kabupaten/kota harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait," ungkap Isfan, Sabtu (11/10/2025).
Ia menjelaskan, Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dan ada beberapa daerah penghasil dari sektor pertanian.

"Deliserdang dan Serdang Bedagai adalah contoh daerah yang menghasilkan dari sektor pertanian. Tentunya dengan koordinasi dan kolaborasi semua pihak persoalan ini bisa segera diatasi," papar Isfan.

Menghadapi inflasi yang tinggi saat ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak bisa bekerja sendiri. Semua stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan inflasi saat ini.

"Jangan yang hanya berpikir itu gubernur saja. Seharusnya kepala daerah kabupaten/kota sudah melakukan strategi mengatasi inflasi. Sejak awal tahun, pihak BI (Bank Indonesia) dan Pemprov Sumut sudah bekerja. Tapi kepala daerah di kabupaten/kota ketika menghadapi situasi seperti ini mereka jadi gugup," sebut Isfan.

Soal 11 langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bobby Nasution untuk mengatasi inflasi beberapa diantaranya, menyalurkan komoditas pokok penyumbang inflasi secara gratis, membuat paket beras SPHP yang dijual dengan harga terjangkau bersama cabai merah, mempercepat penyaluran program bantuan pangan dan lainnya merupakan langkah tepat.

"11 langkah yang dilakukan Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menekan inflasi saya pikir hal yang tepat. Inflasi ini kan masalah sejengkal perut. Jadi, kalau gubernur yang bekerja dan yang dibawah enggak bekerja ya sama saja. Jadi KADIN Sumut sebagai mitra siap mendukung langkah atau program Pak Bobby Nasution untuk menekan inflasi," tutup Isfan.