Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui sektor perbankan dengan meminta perbankan melakukan pemblokiran dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online hingga April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan aktivitas judi online yang memanfaatkan layanan perbankan.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan pemblokiran terhadap kurang lebih 33.836 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam paparan hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 33.252 rekening terindikasi judi online.

Menurut Dian, pengawasan dilakukan dengan meminta bank melakukan pemeriksaan lebih mendalam atau enhanced due diligence terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk menampung maupun mengalirkan dana hasil aktivitas perjudian daring.

Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran, perbankan diminta mengambil langkah pemblokiran sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK menilai pemberantasan judi online perlu dilakukan secara lintas sektor mengingat dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem keuangan.

Di sisi lain, Dian memastikan kondisi industri perbankan nasional tetap terjaga dengan baik.

Hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun, sementara kualitas kredit dan likuiditas perbankan masih berada pada level yang sehat.

OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta industri jasa keuangan guna menutup akses transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik judi online dan aktivitas ilegal lainnya.

Bisnis.com, MEDAN — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas judi online (judol) dan menjaga ruang digital.

Pemerintah dinilai serius menata ekosistem digital setelah lebih dari 3,3 juta konten negatif didominasi judi online ditindak, serta ribuan isu hoaks berhasil diredam.

Farah Puteri dari Fraksi PAN menjadi salah satu anggota yang menyampaikan dukungan. Dia menilai pemberantasan judi online menunjukkan lompatan signifikan berkat teknologi yang lebih responsif dan kerja sama lintas lembaga.

“Kami dari Fraksi PAN ingin memberikan apresiasi atas kinerja Bu Menteri. Terakhir bulan lalu berhasil memblokir 2,4 juta situs dan juga konten judi online. Dan tentu dari hasil yang sangat besar tersebut memperlihatkan bahwa Komdigi sekarang memiliki sistem crawling dan take down yang lebih responsif dan juga efektif,” kata Farah.

Farah juga menyoroti langkah Kemkomdigi dalam memutus aliran dana terkait judi online melalui koordinasi dengan PPATK.

“Oleh karena itu, kami memberikan dua jempol kepada Ibu Menteri atas kinerja dan juga kolaborasinya dengan PPATK. Ini betul-betul menunjukkan keseriusan Komdigi karena ini tidak hanya memutus akses di hulu tapi juga bukti nyata dalam memutus aliran dana di hilir,” ujarnya.

Dukungan lainnya disampaikan Endipat Wijaya dari Fraksi Gerindra. Ia menilai Kemkomdigi bekerja melampaui tugas teknisnya.

Dia menilai berbagai langkah tersebut menunjukkan kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penanganan pascabencana.

“Mengapresiasi Kementerian Komdigi sudah bekerja sangat hebat. Di luar tupoksinya pun Ibu kerjakan—kalau tupoksi Ibu kan benerin BTS dan lain-lain—tapi Komdigi juga bantu di posko, bantu pengembalian pasca bencana dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih,” tutur Endipat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan perang melawa judi online tidak akan berhenti dan akan masih berlanjut pada tahun depan.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan kampanye melawan judi online akan terus berlanjut. Perang terhadap judi online merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Komdigi tetap berkewajiban menjaga ruang digital dari praktik perjudian yang merugikan masyarakat.

Komdigi tidak memiliki target tertentu, namun dipastikan akan sigap melakukan pemberantasan.

“Kami berproses saja Preventif, jadi dilacak dahulu kemudian baru soal penegakan hukumnya kan,” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Diketahui, sejak 2017 hingga 11 November 2025, Komdigi menutup 7.390.258 konten judi online di berbagai platform, mayoritas berupa situs beralamat IP serta konten di layanan berbagi berkas dan media sosial.

Sementara itu, dalam periode khusus 20 Oktober–2 November 2025, Komdigi memblokir sekitar 2,46 juta situs dan konten judol, sebagai bagian dari operasi intensif bersama Satgas.

Komdigi tidak bekerja sendiri, bersama OJK dan PPATK telah memblokir sekitar 23.929 rekening yang diduga terkait judi online, termasuk rekening perbankan dan dompet digital yang menampung dana transaksi.

Satgas Pemberantasan Judi Online memfokuskan kerja pada pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening, dan pemutusan akses ke domain/hosting yang digunakan bandar, sebagai pelengkap pemblokiran situs oleh Komdigi.

Komdigi juga mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyamarkan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran konten.

Kemudian menanggapi kemungkinan lahirnya aturan tambahan untuk memperkuat pengawasan ruang digital selama periode 2025-2029, Alexander menegaskan belum dapat memberikan komentar detail.

Dia berharap adanya masukan masyarakat sebagai salah satu dasar penting dalam menyusun arah kebijakan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengaku pemberantasan judi online di Indonesia belum maksimal.

Dia menyatakan, selama setahun kabinet merah putih besutan Presiden Prabowo Subianto berjalan, pemberantasan judi online masih belum sesuai harapan.

"Setahun setelah Kabinet Merah Putih bekerja, kita harus mengakui dengan jujur bahwa pencegahan dan pemberantasan judi online belumlah maksimal," ujar Yusril di PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan, hingga saat ini bandar judi online masih tetap leluasa melakukan kejahatan terorganisir ini. Di samping itu, Yusril juga mengakui pemerintahan RI belum bekerja sama secara maksimal dengan negara lain dalam memberantas judi online ini.

Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengupayakan untuk menekan angka judi online ini. Salah satunya dengan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tapi kalau dikaitkan dengan TPPU akibatnya itu dahsyat sekali karena TPPU dapat mendeteksi ada transaksi mencurigakan ada rekening yang mencurigakan," imbuhnya.

Selain itu, Yusril juga meminta agar tokoh agama juga bisa terlibat dalam upaya menekan judi online di Indonesia. Misalnya, menjelaskan soal bahaya judi online melalui khutbah keagamaan.

Berdasarkan pengalamannya, Yusril mengaku belum pernah mendengar khutbah terkait dengan persoalan riil yang terjadi di masyarakat seperti judi online.

Oleh karena itu, jika adanya kolaborasi pemerintah dan tokoh agama ini maka diharapkan bisa menekan praktik judi online di Tanah Air.

"Yang dibicarakan masalah neraka jahanam terus-terusan tapi lupa membahas masalah yang real dihadapi oleh masyarakat kita ini terkait dengan masalah perjudi online, masalah narkoba, masalah riil yang dihadapi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi judi online hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan jumlah itu berhasil ditekan hingga 56% dari transaksi judi online pada 2024 sebanyak Rp359 triliun.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, kan 12 penuh itu Rp359, nah sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil kita tekan sampai Rp155 triliun," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Di samping itu, Ivan juga mengemukakan angka deposit pemain judi online di Indonesia juga berhasil ditekan dari yang tadinya mencapai Rp51 triliun. Kini, biaya untuk judi online bisa menyusut mencapai Rp24 triliun pada Oktober 2025.

"Deposit kalau tahun lalu itu Rp51 triliun, masyarakat yang deposit, sekarang sudah bisa kita tekan sampai Rp24 triliun," imbuhnya.

Ivan mengemukakan bahwa perputaran uang dari praktik haram itu berhasil ditekan berkat kolaborasi antar stakeholder terkait.

Selain itu, pemberantasan judi online ini juga menjadi fokus pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, judi online ini memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat.

"Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden terkait dengan Astacita dan bagaimana kita menjaga dampak sosial judi online kepada publik kita," pungkasnya.