Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengebut target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini. Sampai tanggal 27 Juni 2026, realisasi distribusi beras SPHP tersebut sukses menyentuh angka 392 ribu ton.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, mengatakan realisasi penyaluran beras SPHP terpantau telah mencapai 392 ribu ton. Target realisasi tersebut sudah terdata 47,56 persen dari target nasional yaitu sebesar 828 ribu ton tahun ini.
"Secara terata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," jelas Maino dalam keterangan pers Bapanas, Selasa (30/6/2026).
Maino menuturkan penyaluran beras SPHP ini juga dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama. Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.
"Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM (Gerakan Pangan Murah). Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat," terang Maino.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terkoreksi di sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagian besar provinsi mencatat perubahan harga yang relatif rendah bahkan stabil.
"Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.
Diketahui sebelumnya, Inflasi nasional secara year on year pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi angka tersebut karena masih berada dalam rentang target pemerintah yakni 1,5 hingga 3,5 persen.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat sebagai langkah menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketersediaan beras di masyarakat.

"Penyaluran beras SPHP terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan pasar rakyat menjadi prioritas utama penyaluran beras SPHP karena menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah.

Penyaluran beras SPHP pada dasarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi, namun pemerintah menempatkan pasar rakyat sebagai titik utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Menurutnya, penyaluran melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) tetap diperbolehkan, tetapi distribusi ke pasar rakyat diprioritaskan agar intervensi pemerintah lebih efektif dalam mengendalikan harga.

Pasar rakyat dinilai menjadi acuan pemantauan perkembangan harga beras karena pergerakan harga di lokasi tersebut mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.

"Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS (Badan Pusat Statistik) tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita," tuturnya.

Bapanas juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar rakyat yang belum terjangkau atau masih memiliki jumlah pedagang terbatas sehingga stabilisasi harga dapat berlangsung lebih merata.

"Mohon teman-teman pemerintah daerah membantu, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," terang Maino.

Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah mencapai 393,4 ribu ton dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Maino, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.

Adapun penyaluran beras SPHP dilakukan Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas. Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.

Beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebanyak 828.000 ton yang ditetapkan untuk periode Maret–Juni 2026.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas distribusi karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Maino menjelaskan penyaluran SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, intervensi melalui pasar rakyat dinilai lebih efektif untuk menekan kenaikan harga.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Maino, realisasi penyaluran hingga akhir Juni masih sesuai dengan target pemerintah. Meski demikian, distribusi akan terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan wilayah prioritas agar intervensi terhadap harga beras lebih efektif.

“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan penguatan distribusi melalui pasar rakyat diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga harga tetap berada di kisaran harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat hanya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi perubahannya masih terbatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.

Menurut BPS, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga.

Peneliti pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyebut penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kompetitif di tingkat ritel.
Pasalnya penyaluran beras SPHP yang dikemas dalam kemasan 5 kilogram (Kg), kerap jarang diminati kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Eliza menerangkan, kemasan beras SPHP 5 Kg ini dipandang masyarakat seperti kelas premium. Sementara kelas masyarakat menengah ke bawah, sebut Eliza, umumnya membeli beras ukuran 1-2 Kg saja.
"Daya beli pangsa pasar SPHP ini kan untuk menengah ke bawah agar terjaga daya belinya, karena SPHP disubsidi pemerintah. Dan penyaluran SPHP ini kurang menjangkau masyarakat menengah bawah yang terbiasa membeli di warung terdekat rumahnya," ujar Eliza kepada warta ekonomi, Senin (29/7/2026).
Menurut Eliza, faktor jangkauan masyarakat kelas menengah ke bawah ini dikarenakan saat ini didominasi bekerja pada sektor informal. Oleh sebab itu, pekerja sektor informal dipastikan memiliki upah yang tidak menentu sehingga membeli kebutuhan pokok sebagai pemenuhan hidup per hari saja.
"Mereka beli kebutuhan pokok itu sedikit-sedikit karena untuk harian saja. Jadi membeli langsung 5 kg itu akan terasa berat bagi mereka," ungkap Eliza.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum BULOG, Rahmanto Amin Jatmiko, menuturkan ketersediaan beras SPHP terpantau aman dan tersedia di pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), maupun ritel modern.
"BULOG terus menyuplai ke pasar pantauan dengan tetap mematuhi Harga Eceran Tertinggi. Dua mandat utama, yaitu menjaga ketersediaan dan mendukung stabilisasi harga, terus kami jalankan,” ujar Rahmanto dikutip dari keterangan pers resmi Perum Bulog.
Rahmanto menambahkan, BULOG akan terus mendorong percepatan penyaluran beras SPHP dan memperluas jangkauannya agar manfaat stabilisasi harga semakin dirasakan masyarakat.
“BULOG akan terus memperkuat instrumen untuk ikut menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pada sisi pasar beras medium maupun premium, sehingga fungsi stabilisasi pangan dapat berjalan semakin menyeluruh,” tutup Rahmanto.

Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai belum mampu meredam kenaikan harga beras di pasaran. Penilaian tersebut didasarkan pada rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan data internal Perum Bulog menunjukkan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Merujuk data Bulog, dari Maret hingga 20 Juni 2026 penjualan beras SPHP hanya mencapai 361.667 ton atau rata-rata 3.229 ton per hari. Volume penjualan beras SPHP ini menurun dibandingkan tahun lalu," kata Khudori dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Khudori, rendahnya penetrasi beras SPHP mengindikasikan adanya persoalan, baik pada mekanisme distribusi maupun kualitas beras yang disalurkan.

Ia mengutip pernyataan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026. Dalam rapat tersebut disebutkan sekitar 1,3 juta ton dari total 5 juta ton stok beras yang dikelola Bulog telah berusia lebih dari satu tahun.

"Berdasarkan keterangan Ketua Komisi IV DPR RI, ada sekitar 1,3 juta ton beras Bulog yang usianya telah melewati satu tahun," ujarnya.

Khudori menambahkan, berdasarkan keterangan Komisi IV DPR RI, sebagian beras di gudang Bulog telah mengalami perubahan warna menjadi putih kusam. Bahkan, Titiek Soeharto mengusulkan agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah berusia lebih dari satu tahun dialihkan menjadi pakan ternak.

Di sisi lain, penyaluran bantuan pangan beras periode Februari-Maret 2026 kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat juga disebut belum sepenuhnya rampung.

"Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras mencapai 588.843 ton dari alokasi 664.888 ton. Masih tersisa sekitar 76.045 ton yang belum disalurkan," kata Khudori.

Menurut dia, apabila penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan dilakukan dalam volume yang lebih besar, harga beras berpeluang ditekan atau setidaknya tertahan agar tidak terus meningkat.

Karena itu, Khudori mendorong Bulog segera mengeluarkan stok Cadangan Beras Pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton.

"Agar stok beras tidak menyusut, mutunya tidak menurun, tidak berpotensi rusak, serta tidak membebani biaya penyimpanan," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 naik 0,58 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 8,10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 naik 0,58 persen secara month-to-month dan meningkat 8,10 persen secara year-on-year," kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bisnis.com, SURABAYA – Perum Bulog Kanwil Jawa Timur menyatakan telah melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di wilayah setempat sebesar 65.648 ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu menjelaskan bahwa catatan penggelontoran beras SPHP tersebut telah mencapai lebih dari separuh terhadap target yang ditetapkan sebelumnya.

"Jumlah terkini beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah digelontorkan sejumlah 65.648 ton beras atau mencapai 66% dari target yang dipatok sebesar 98.767 ton. Capaian ini juga merupakan realisasi tertinggi kedua secara nasional," ungkap Langgeng, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa program penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog tersebut telah dilakukan pihaknya secara rutin, baik secara mandiri maupun bekerjasama lintas sektor bersama lembaga terkait, dengan tujuan untuk menjaga harga komoditas sumber karbohidrat tersebut agar tetap berada pada kondisi stabil dan tidak membebani masyarakat.

"Program ini tentu diharapkan mampu menjaga harga beras di level stabil yaitu beras medium yang tidak berada di atas Rp13.500 per kilogram. Untuk harga jual beras SPHP gudang Bulog yaitu Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual pedagang ke konsumen maksimal Rp12.500 per kilogram," tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan tim Satgas Pangan Polda Jatim, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya di Pasar Soponyono dan Wonokromo, harga jual beras medium terpantau berada pada angka Rp12.000 per kilogram masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

"Sementara, untuk harga jual beras premium masih berada pada harga Rp.14.900 per kilogram, masih sesuai dengan ketetapan HET yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Selain itu, Bulog juga terlibat dalam program Bantuan Pangan yang tengah berjalan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan target sasaran 5.638.478 penerima bantuan pangan (PBP). Masing-masing PBP yang terdata akan menerima bantuan secara langsung berupa natura komoditas beras dan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga melalui bantuan tersebut, minimal untuk kebutuhan tiga minggu mereka sudah terpenuhi, sehingga mampu menekan permintaan beras dan minyak di pasar," jelasnya.

Masing-masing PBP akan menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Untuk alokasi beras yang disalurkan selama periode Februari-Maret 2026 yang sedang berjalan sejumlah 112.769 ton beras dengan kualitas medium dan minyak goreng sejumlah 22,5 juta liter.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Bulog mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah.

Ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Humas Bulog Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau gudang Bulog.

Salah satu langkah yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Stok beras Bulog capai 5,3 juta ton

Ahmad Rizal menyampaikan, hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Menurut dia, jumlah tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan hingga stabilisasi harga.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan, ketersediaan stok tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.

Penyaluran bantuan pangan sudah hampir 60 persen

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi beras SPHP.

Di sisi lain, penyaluran bantuan pangan beras terus dipercepat agar dapat menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai hampir 60 persen. Bantuan tersebut telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan beras dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Distribusi beras SPHP tembus 315.000 ton

Selain menjalankan program bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi.

Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai 315.000 ton.

Beras tersebut disalurkan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Ahmad Rizal mengatakan, beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Ahmad Rizal.

Bulog pastikan cadangan beras pemerintah aman

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat dinilai tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Ahmad Rizal.

Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Kanwil NTB menggelontorkan beras SPHP dan bantuan pangan untuk memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional agar terjangkau oleh masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Provinsi NTB Mara Kamin Siregar menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 Ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Mara Kamin.

Sampai dengan 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi mencapai 58 persen atau telah diterima oleh hampir 10.05 juta kg Beras dan 2.07 juta liter kepada 502.695 penerima dari total target 856.131 penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 4.037 Ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Mara Kamin.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujar Mara Kamin.

Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton

Palangka Raya (ANTARA) - Bulog Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mendistribusikan hingga 2.500 ton Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP, hingga mencapai sebanyak 2.500 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana di Palangka Raya, Minggu.

Erwin menjelaskan beras SPHP menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Maka penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tuturnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan lima kilogram. Harga beras SPHP ini masih lebih rendah, jika dibandingkan harga rata-rata beras medium maupun premium di pasaran.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng harga rata-rata beras medium Rp14.426 per kilogram dan beras premium Rp16.967 per kilogram.

Erwin menjelaskan kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” ujar Erwin.

Sementara itu untuk penyaluran bantuan pangan, hingga 6 Juni 2026 penyalurannya telah terealisasi hampir 70 persen atau telah diterima sebanyak 2.800 ton beras dan 560 ribu liter minyak goreng kepada lebih dari 140 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 205 ribu PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan diharap membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Menurut dia, realisasi penyaluran bantuan pangan beras terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target 33,2 juta PBP yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya hingga akhir Juni 2026. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 315 ribu ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tambah Ahmad Rizal.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," ujar Rizal.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan dipercepat guna menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan bagi masyarakat.

"Bulog memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke sejumlah pasar rakyat.

Hingga awal Juni 2026, tambah Rizal, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah itu sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta penerima bantuan pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Adapun setiap warga penerima manfaat mendapatkan beras 20 kilogram alokasi Februari-Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni kepada keluarga yang telah terdaftar dan berhak menerima bantuan.

"Percepatan penyaluran bantuan pangan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen," kata Rizal.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai 315 ribu ton ke sejumlah saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Rizal menjelaskan beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Rizal.

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi," tegasnya.

Dia menambahkan Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Satu mitra atau gerai di pasar mendapatkan kuota beras SPHP dari dua ton menjadi empat ton

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan sebanyak 16.187 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada sejumlah mitra guna menstabilkan harga beras di pasaran.

"Penyaluran beras SPHP tersebut dilakukan pada periode Maret hingga 5 Juni 2026," ujar Pemimpin Kantor Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan penyaluran tersebut telah mencapai sekitar 33 persen dari total yang ditargetkan dalam penyaluran beras SPHP 49.043 ton sampai Desember 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyaluran beras SPHP terjadi mengalami peningkatan pada libur Idul Adha dan Hari Raya Waisak pada akhir Mei 2026 tersebut.

Budi mengatakan pada libur Idul Adha dan Waisak tersebut, pihaknya memasok beras SPHP mencapai 350 ton per hari, meningkat dibandingkan hari biasanya sekitar 250 ton per hari ke seluruh mitra di Sumut.

"Satu mitra atau gerai di pasar mendapatkan kuota beras SPHP dari dua ton menjadi empat ton, guna menjaga ketersediaan bahan pangan utama tersebut," ucapnya.

Menurut dia, dengan adanya peningkatan penyaluran kepada sejumlah mitra tersebut, ketersediaan beras SPHP di pasar dipastikan cukup aman.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan beras SPHP terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi," ucapnya.

Ia mengatakan penyaluran beras SPHP selama ini pihaknya tetap berpegang pada ketentuan harga yang mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram.

Untuk memperkuat penyaluran beras SPHP, Bulog Sumut terus melakukan kerja sama dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Komando Distrik Militer (Kodim) maupun Kepolisian Resor (Polres).

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026