Bisnis.com, DENPASAR — Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengungkapkan akreditasi di sektor kelapa sawit masih sangat rendah, baru sekitar 5% dari lebih dari 16 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Kepala BSN sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan akreditasi kini menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing produk di pasar global, terutama di tengah meningkatnya tuntutan terhadap mutu, keamanan, dan keberlanjutan.

Donny mengatakan akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan di tengah perkembangan teknologi yang pesat serta meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, dan keberlanjutan.

“Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” ujar Donny dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) membuat produk kelapa sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa harus dapat dibuktikan bebas dari deforestasi.

“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.

BSN melalui KAN terus memperkuat akreditasi lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna meningkatkan kredibilitas sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung pemenuhan standar keberlanjutan global.

Donny menambahkan, hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-23 dunia dan tertinggi di ASEAN dalam bidang infrastruktur mutu nasional. Pada pilar akreditasi, Indonesia bahkan berada di posisi keempat dunia dari 185 negara yang dievaluasi.

“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny.

Jakarta: PT Sampoerna Agro Tbk, resmi memperkenalkan identitas korporasi baru sebagai bagian dari transformasi bisnis jangka panjang yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi masa depan. Emiten dengan kode SGRO ini resmi berganti nama menjadi PT Prime Agri Resources Tbk.

Perubahan nama ini bukan sekadar pergantian identitas perusahaan. Prime Agri Resources hadir dengan visi yang lebih luas untuk memperkuat posisinya sebagai platform agribisnis terintegrasi yang mengedepankan inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan jangka panjang.

Perjalanan perusahaan sendiri telah dimulai sejak 1993 ketika pertama kali didirikan dengan nama PT Selapan Jaya. Setelah lebih dari tiga dekade berkiprah di industri perkebunan, transformasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bisnis perusahaan.

Mengutip keterangan resmi perusahaan, Kamis, 18 Juni 2026, perseroan telah memperoleh berbagai sertifikasi keberlanjutan bergengsi, seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Sertifikasi tersebut secara bertahap diterapkan hingga tingkat petani, guna mendorong standarisasi praktik pertanian berkelanjutan di seluruh rantai pasok.

Memperluas jejak operasional di Sumatra dan Kalimantan

PT Prime Agri Resources Tbk terus memperluas skala operasional secara terukur dan berkelanjutan. Sejak melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) pada tahun 2007, luas kebun inti Perseroan telah meningkat lebih dari dua kali lipat, hingga mencapai lebih dari 78,000 hektare pada tahun 2025.

Dari sisi kapasitas industri, saat ini perseroan mengoperasikan delapan pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas pengolahan mencapai 510 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Kapasitas tersebut tersebar secara strategis di dua wilayah utama, yakni lima pabrik di Sumatra dan tiga pabrik di Kalimantan.

Seluruh operasional perseroan dijalankan berdasarkan empat pilar utama yang menjadi landasan kegiatan usaha, yaitu People, Planet, Product, dan Profit.

Inovasi dari hulu melalui riset agronomi yang berkelanjutan

Prime Agri Resources tidak hanya berfokus pada kegiatan usaha kelapa sawit konvensional, tetapi juga menjadikan riset dan pengembangan sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Sejak tahun 1994, Perseroan mengoperasikan divisi riset agronomi internal melalui anak usahanya, PT Binasawit Makmur, yang berlokasi di Palembang.

Fasilitas riset ini memanfaatkan teknologi kultur jaringan dan bioteknologi untuk mengembangkan enam varietas benih unggul berproduktivitas tinggi yang dikenal sebagai DxP Sriwijaya. Hak kekayaan intelektual atas varietas-varietas benih tersebut telah memperoleh perlindungan hukum dan sertifikasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2008.

Melalui inovasi yang dimulai dari tahap paling mendasar, yaitu pengembangan genetika tanaman, Perseroan menghadirkan benih unggul yang kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah perkebunan di Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini, sebuah istilah jenaka namun provokatif mendengung di ruang digital kita: “Sawitzerland”. Ada ruh baru dalam frasa 'Sawitzerland' sebuah narasi yang mencoba menjahit kemegahan ekonomi Swiss ke dalam lanskap hijau sawit kita.

Ini bukan sekadar angan-angan di atas kertas. Di bawah visi besar Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan angka 8 persen pertumbuhan ekonomi, bukanlah sekadar target pertumbuhan, melainkan ujian arah pembangunan, bertumpu pada retorika atau pada model yang telah terbukti.

Salah satu acuan sekaligus pilar pertumbuhan ekonomi tinggi ini adalah daya tahan dan kapabilitas industri sawit. Industri sawit menjadi cerminan upaya kolektif untuk mengubah kekayaan alam dan komoditas untuk kemakmuran yang merata, adil, dan berdaulat.

Angka pertumbuhan itu terdengar seperti janji yang menggoda sekaligus menantang. Pertumbuhan 8 persen bukan sekadar angka ambisius yang ditulis di atas kertas kebijakan. Ia adalah garis batas, apakah Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah, atau kembali berputar dalam lingkaran yang sama.

Namun, pertumbuhan tidak lahir dari retorika. Ia membutuhkan mesin lokomotif yang bukan hanya kuat, tetapi juga telah teruji di lintasan panjang.

Hanya saja, menyusul sebuah pertanyaan: mampukah komoditas ini menjadi jalan menuju kemakmuran yang berkeadilan? Ataukah ia hanya akan terkonsentrasi di menara gading korporasi?

Data awal 2026 menunjukkan fondasi industri sawit nasional masih sangat kokoh. Catatan BPS di awal 2026 menunjukkan performa ekspor sawit yang melesat 26 persen hingga menembus angka US$4,69 miliar.

Ini merupakan bukti otentik bahwa kelapa sawit adalah napas utama pundi-pundi negara. Kita boleh bermimpi tentang sektor lain, namun secara faktual, sawit masih menjadi tulang punggung devisa yang paling kokoh dan tak tergoyahkan.

Namun, jalan menuju “Sawitzerland” mensyaratkan satu hal mutlak: distribusi kesejahteraan yang merata.

KEMITRAAN

Esensi dari kemakmuran berkeadilan terletak pada seberapa kuat akar industri ini menyentuh rakyat jelata. Program plasma dan kemitraan strategis bukan lagi sekadar kewajiban regulasi 20 persen, melainkan jantung dari stabilitas sosial-ekonomi.

Mustahil membayangkan Indonesia yang swasembada jika kita membiarkan 6,7 juta hektare lahan petani swadaya berjalan sendirian tanpa kerja sama untuk memobilisasi modal ataupun penerapan teknologi inovasi untuk produktivitas dan produksi berkelanjutan.

Jika kita serius ingin menjadikan sawit sebagai benteng energi, maka mengintegrasikan petani ke dalam standar global bukan lagi pilihan, namun sebuah keharusan sejarah. Kita harus membawa mereka naik kelas, dari sekadar penanam di pinggiran menjadi pemain utama yang diakui dunia.

Sudah terlalu lama daerah penghasil sawit hanya menjadi penonton di tengah ingar bingar industri sawit. Hadirnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit adalah jawaban atas rasa haus akan keadilan itu.

Jangan kerdilkan DBH Sawit hanya sebagai urusan birokrasi bagi-bagi uang. Ini adalah momentum pemulihan martabat daerah. Selama ini daerah penghasil seringkali sesak napas dalam keterbatasan, namun aturan fiskal yang lebih adil ini memberikan mereka tenaga untuk berbenah.

Ketika jalan-jalan produksi mulai dibangun dan PAD merangkak naik, di situlah kita melihat keadilan tidak lagi menjadi jargon kosong, melainkan kenyataan yang bisa disentuh oleh rakyat di sekitar perkebunan. Sederhana, tapi mendasar.

Sudah saatnya pemerintah melakukan kalibrasi ulang. Kita butuh harmonisasi instrumen fiskal yang lebih ramah terhadap mereka yang sudah bersusah payah memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Insentif harus diberikan secara konkret, bukan sekadar janji di atas kertas, agar pere­majaan sawit rakyat (replanting) dan modernisasi teknologi bisa bergerak masif.

Lonjakan ekspor di awal 2026 adalah momentum emas. Namun, momentum ini akan menguap begitu saja jika kita masih terjebak dalam pola pikir ekstraktif jangka pendek yang hanya ingin menguras habis tanpa menanam kembali. Masa depan sawit sebagai identitas ekonomi nasional sangat bergantung pada keberanian kita hari ini: berani membenahi iklim usaha, berani menjamin kepastian regulasi, dan berani menjaga kestabilan untuk masa depan yang lebih hijau.

Ironisnya, di tengah kegemilangan angka ekspor, industri ini masih kerap menanggung beban fiskal yang berat. Struktur pajak yang berlapis, mulai dari Pungutan Ekspor (PE) hingga Bea Keluar (BK), kian menjepit ruang napas produsen.

Padahal, kita sedang bermimpi tentang hilirisasi. Bagaimana mungkin industri bisa berlari mencapai sasaran nilai tambah optimal jika kakinya dibebani pemberat fiskal yang kontraproduktif?

Investasi di sektor perkebunan itu ibarat lari maraton, bukan sprint jarak pendek. Ia membutuhkan stabilitas, kepastian hukum, dan napas yang panjang. Dunia usaha tidak takut pada tantangan, tapi mereka alergi pada ketidakpastian.

Ketika regulasi kerap berubah mendadak penuh kejutan, gairah investasi pun akan layu. Adalah sebuah paradoks yang menyedihkan saat sektor yang menyelamatkan wajah ekonomi nasional justru terus 'dipagari' oleh kepentingan jangka pendek yang cenderung menguras sesaat bukan mengurus dan merawat berkesinambungan.

Gagasan “Sawitzerland” dapat terwujud dengan kepastian hukum yang menjadi prasyarat yang tak bisa ditawar. Tanpa itu, investasi jangka panjang akan selalu ragu untuk masuk. Kemudahan berusaha, perizinan berbasis risiko, serta regulasi yang konsisten bukan sekadar jargon administratif, melainkan penentu arah.

Namun, hukum saja tidak cukup. Integrasi hulu hingga hilir menjadi kunci beri­kutnya. Tanpa itu, siklus klasik akan terus berulang, produksi melimpah saat panen raya, harga jatuh, dan petani menjadi pihak yang paling menanggung beban. Infrastruktur industri harus dibangun dengan visi jangka panjang, tidak mudah goyah oleh pergantian kepemimpinan atau perubahan arah politik.

Keberlanjutan ekosistem komoditas nasional ke depan juga sangat bergantung pada sinergi pembagian peran yang proporsional di antara para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah harus memosisikan diri secara strategis sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menjamin kepastian hukum serta kemudahan tata kelola.

Di sisi lain, sektor swasta harus diberi ruang sebagai motor penggerak utama yang membawa standar profesionalisme, efisiensi, dan inovasi teknologi demi memacu produktivitas yang berdaya saing global.

Namun, di atas semua itu, masyarakat petani dan pekebun harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus pemanfaat utama; memastikan bahwa setiap nilai tambah yang tercipta dalam rantai pasok memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi mereka yang berada di hulu produksi.

Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani untuk mendukung keberterimaan sawit di pasar dalam dan luar negeri.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan BPDP berperan strategis dalam memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing global dan memenuhi regulasi nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026.

BPDP, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mendapatkan mandat dalam pembiayaan sertifikasi melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencakup pendataan STD-B, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan ICS, Pendampingan, sertifikasi dan/atau penilikan.

“Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun," katanya.

Pekebun yang berhasil mendapatkan sertifikat melalui pendanaan BPDP, lanjut dia, akan mendapatkan prioritas dalam akses program lainnya, seperti PSR.

Normansyah menyatakan BPDP telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun yang memiliki empat tugas utama yakni, melakukan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan sertifikasi ISPO pekebun.

Kemudian, menyusun langkah-langkah teknis percepatan penyaluran Dana SPPKS untuk sertifikasi ISPO pekebun, serta memetakan kebutuhan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan lintas instansi untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Selain itu, lanjut dia dalam Workshop "Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani", mengusulkan rekomendasi kebijakan operasional untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 di sektor hulu, khususnya untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Sementara itu Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam menyebutkan kontribusi sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan penyeimbang devisa negara.

Di satu sisi, kelapa sawit ini mendapatkan imej positif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tambahnya, namun, isu negatif tetap menjadi tantangan bagi kelapa sawit sebagai produk yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh dunia.

Karena itulah, tambahnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16/2025 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban lingkup sertifikasi ISPO di bidang usaha hulu perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi).

"Melalui ISPO ini pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. ISPO bukan hanya strategi peningkatan produktivitas, tetapi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini, penerapan ISPO menunjukkan tren yang positif dengan lebih dari 7,5 juta hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menyatakan percepatan sertifikasi ISPO menjadi bagian penting dari penyelesaian rantai pasok sawit berkelanjutan.

“Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak," ujarnya.

Selain tuntutan sertifikasi RSPO dan ISPO, tambahnya kini pasar global meminta sertifikasi regeneratif agriculture.

Melalui sertifikat ini limbah dari hasil produk pertanian diminta untuk diolah dan diimplementasikan kembali untuk meningkatkan produktivitas dari sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan menggelar Andalas Forum VI Tahun 2026 pada 16 April--17 April 2026 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.

Agenda tahunan industri kelapa sawit terbesar di wilayah Sumatra ini melibatkan GAPKI Cabang Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatra Selatan.

Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto mengatakan Andalas Forum VI menjadi salah satu agenda strategis bagi industri kelapa sawit nasional karena mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, akademisi, hingga mitra internasional.

“Melalui Andalas Forum VI, kami ingin memperkuat sinergi seluruh stakeholder untuk membahas arah kebijakan, tata kelola, serta transformasi industri sawit Indonesia agar tetap tumbuh dan berkelanjutan di tengah tantangan global,” kata Alex, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama, mulai dari penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), transparansi rantai pasok, hingga transformasi industri sawit dalam menghadapi isu perubahan iklim.

“Forum ini juga menjadi ruang untuk menjawab dinamika pasar internasional dan berbagai kampanye negatif terhadap sawit Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen industri terhadap prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Mengusung tema 'Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keberlanjutan', forum tahun ini menitikberatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Sejumlah isu strategis yang akan dibahas meliputi keberlanjutan industri, dinamika pasar internasional, serta respons terhadap kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia.

Selain itu, selama dua hari pelaksanaan, seminar dan pameran industri akan mengulas sejumlah topik utama, antara lain arah kebijakan dan strategi industri sawit nasional, implementasi serta penguatan standar ISPO, transformasi sawit dalam menghadapi perubahan iklim, hingga inovasi teknologi dalam rantai pasok dan transparansi industri.

“Forum ini terbuka bagi pelaku industri, petani, akademisi, peneliti, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia,” katanya.

Keterangan foto: Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto./Bisnis-Husnul.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dalam negeri sekaligus mendorong percepatan hilirisasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penguatan standar keberlanjutan menjadi pondasi penting bagi masa depan industri sawit di tengah dinamika dan tekanan pasar global.

Menurutnya, perbaikan tata kelola diharapkan membuat industri sawit tidak hanya mampu menghadapi tantangan perdagangan global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Amran menilai, transformasi subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, perlu diarahkan pada pengembangan industri turunan yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan begitu, dia berharap Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu memperkuat posisi sebagai pusat industri hilir sawit dunia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyebut industri kelapa sawit Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.

Dia menuturkan luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare, dengan proyeksi produksi crude palm oil (CPO) pada 2025 diperkirakan mencapai 48,12 juta ton.

Dengan kapasitas tersebut, Indonesia masih menjadi produsen sawit terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global. Selain menyumbang devisa negara, industri sawit juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat.

Kementan mencatat, lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dari rantai produksi nasional.

“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Di sisi lain, Roni menambahkan pemerintah juga terus memperkuat pendampingan kepada pekebun melalui sejumlah program strategis, seperti peremajaan sawit rakyat, dukungan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.

Bahkan, pemerintah optimistis industri sawit Indonesia akan semakin kuat menghadapi dinamika global, seiring penguatan standar ISPO dan percepatan pengembangan industri hilir di dalam negeri.

Menurutnya, dengan tata kelola yang semakin baik, sawit tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, energi, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja," ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk "Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak".

Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

"Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata," katanya.

Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

"Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak," katanya.

Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

"Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia berkomitmen mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan industri sawit menjadi contoh transformasi berkelanjutan.

“Selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, industri sawit tidak hanya berperan strategis sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menjadi contoh transformasi berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja hijau, mengurangi kemiskinan, dan mendukung transisi energi bersih,” ujarnya dalam Acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) 2025 di Bali, dari keterangan resmi Jakarta, Kamis.

Rachmat menekankan bahwa Indonesia berkomitmen mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan, lanjutnya, akan memastikan bahwa kemajuan Indonesia tak mengorbankan alam maupun generasi berikutnya.

Mengacu semangat kearifan lokal Bali, Tri Hita Karana, yang mengusung keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam, upaya mengembangkan industri sawit global yang hanya produktif harus dibarengi dengan nilai-nilai etis, inklusif, dan manusiawi.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, yang memenuhi sekitar 59 persen kebutuhan pasar global atau mencapai 47,5 juta ton.

Minyak sawit dinilai menjadi pilar strategis ekonomi Indonesia, mendorong ekspor, menggerakkan industri, dan memberdayakan jutaan petani kecil.

“Kita harus membantu petani kecil untuk modernisasi, mendapatkan akses pembiayaan, mengadopsi teknologi yang lebih baik, dan meningkatkan produktivitas agar mereka dapat bersaing dan berkembang dalam rantai nilai global,” ujar Kepala Bappenas.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri sawit antara lain reformasi regulasi, program peremajaan perkebunan, penguatan sistem digital, serta peningkatan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Bappenas juga mendorong pengembangan industri hilir sawit, mulai dari pengembangan biofuel, sustainable aviation fuel (SAF), serta produk oleokimia dan bahan ramah lingkungan bernilai tinggi. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan nilai ekonomi lebih besar, pekerjaan hijau lebih baik, serta pertumbuhan lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pengelolaan sawit yang bertanggung jawab, kata Rachmat, akan menjadikan komoditas tersebut sebagai solusi komprehensif bagi ketahanan pangan global. “

Mari bekerja bersama demi manfaat bersama, dengan semangat no one left behind. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, petani kecil, konsumen, dan seluruh pemangku kepentingan agribisnis sawit, kita dapat menjadikan sawit sebagai kekuatan peradaban untuk kebaikan dunia,” kata Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan tahap lanjutan dari program biodiesel 40% atau B40. Ini adalah bagian dari upaya mendorong rencana hilirisasi produk kelapa sawit.

Melansir keterangan resmi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk program B40 selanjutnya, pemerintah berencana membuat Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis kelapa sawit.

"Salah satu contoh yang baik adalah kerja sama antara PT Pindad dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam Pengembangan Fasilitas Produksi Industri Pertahanan. Inisiatif ini akan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk material berbasis minyak sawit," ujar Airlangga dalam keterangan resmi dikutip, Kamis (13/11/2025).

Airlangga menjelaskan kontribusi besar minyak sawit terhadap surplusnya nilai neraca perdagangan Indonesia sebesar US$4,34 miliar pada September 2025. Dari Januari hingga September 2025, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton, meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu.

Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp3 ribu per kilogram sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil.

"Minyak sawit akan terus memainkan peran kunci sebagai sumber pendapatan, energi, inovasi, dan kekuatan nasional. Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Melalui strategi hilirisasi, kita ingin meningkatkan nilai tambah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri kita," ujar Airlangga.

Dalam rangka hilirisasi produk sawit, Indonesia memang tengah gencar mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yakni melalui program mandatori biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Pada 2024, Indonesia telah menerapkan Program B40 yang telah berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil lebih dari 15,6 juta kiloliter dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,46 juta ton setara CO₂.

Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang memastikan produk minyak sawit Indonesia sudah sesuai standar lingkungan dan global.

"Kami juga sedang mempersiapkan Sistem Informasi ISPO, yang menghubungkan data perkebunan, sertifikasi, dan perdagangan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time," ujarnya Airlangga.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, BALI — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan Indonesia harus mendorong ekspor kelapa sawit ke pasar Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai Indonesia memiliki jalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekspor CPO melalui IEU-CEPA.

Seperti diketahui, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

“[IEU—CEPA] sebuah terobosan besar, jalur langsung menuju salah satu pasar terbesar di dunia. Inilah cara kita mendorong pertumbuhan,” kata Eddy dalam acara bertajuk21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook(IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Berdasarkan data Gapki, produksi CPO telah mencapai 43 juta ton hingga September 2025. Angkanya meningkat 11% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi ekspor, ungkap Eddy, termasuk CPO unggulan bernilai tinggi beserta turunannya, oleokimia dan biodiesel mencapai lebih dari 25 juta ton, atau naik 13,4% dari tahun lalu.

Selain itu, Eddy juga menyebut CPO telah menghasilkan devisa hingga mencapai US$27,3 miliar, atau 40% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, konsumsi domestik di dalam negeri juga mencapai 18,5 juta ton dibandingkan tahun lalu yang mencapai 17,6 juta ton.

Kendati demikian, Eddy menyebut perjanjian IEU—CEPA juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, termasuk adanya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

“EUDR bukan sekadar buku peraturan, dia adalah tantangan terhadap sistem kita sendiri,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah harus memperkuat standar mutu pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan alias sertifikasiIndonesia Sustainable Palm Oil(ISPO). Menurutnya, sertifikasi ini merupakan bentuk kedaulatan negara.

“Kita harus menjadi advokat tanpa lelah, diplomat bagi petani kecil, dan pembela bagi sistem nasional kita. Kita akan memastikan dunia memahami bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan bagi kita, tetapi komitmen nyata,” imbuhnya.

Namun, Eddy menyampaikan strategi perdagangan dan tata kelola yang paling cemerlang pun akan runtuh jika pondasinya rapuh. Apalagi, dia mengungkap saat ini produksi kelapa sawit domestik mengalami stagnasi.

Untuk itu, Gapki menyebut Indonesia membutuhkan gerakan nasional untuk peremajaan tanaman, terutama sawit. Serta, membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan investasi dan inovasi.

“Kebun yang menua dan produktivitas petani kecil yang tertinggal adalah ancaman langsung terhadap pertumbuhan kita,” ujarnya.

Senada, Ketua Panitia IPOC ke-21 Mona Surya menyebut industri sawit nasional tengah menghadapi kompleksitas, mulai dari volatilitas harga, stagnasi di wilayah-wilayah penghasil utama, maupun hambatan perdagangan yang signifikan seperti EUDR.

“Dalam lanskap ini, peraturan nasional dan kebijakan global bukan hanya kebisingan latar belakang, mereka adalah kekuatan aktif yang membentuk operasi kami,” ujar Mona.

Jika menengok dataBadan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,40% dari US$13,70 miliar pada Januari—September 2024 menjadi US$18,14 miliar pada periode yang sama 2025.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 17,58 juta ton. Volumenya naik 11,62% dari 15,75 juta ton pada Januari—September 2024.

Untuk diketahui, IPOC 2025 merupakan forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri kelapa sawit nasional maupun global. Tahun ini, IPOC mengusung tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”.

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS), mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen pada Kamis (30/10/2025).

Dalam RUPSLB, pemegang saham telah membahas dan memutuskan dua agenda, yaitu persetujuan pemberian jaminan oleh perseroan dan/atau anak usaha perseroan sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi, serta persetujuan perubahan susunan direksi.

Corporate Secretary SSMS Deni Agustinus Damayanto menyampaikan pemegang saham telah menyetujui rencana perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagian besar aset, atau harta kekayaan perseroan dan/atau 2 anak usaha sehubungan dengan fasilitas kredit.

Fasilitas kredit akan diberikan secara sindikasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Allo Bank Indonesia Tbk, kepada perseroan.

“Fasilitas kredit tersebut dengan nilai secara keseluruhan sebanyak- banyaknya sebesar Rp5,2 triliun,” paparnya dalam siaran pers, Kamis (30/10/2025).

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Henky Satrio Wibowo sebagai Direktur SSMS, yang mengemban jabatan sebagai Chief Sustainability Officer (CSO). Berikut susunan komisaris dan direksi SSMS terkini.

Dewan Komisaris:

• Bungaran Saragih, Komisaris Utama
• Hoesen, Komisaris Independen
• Rimbun Situmorang, Komisaris

Dewan Direksi:

• Jap Hartono, Direktur Utama
• Akhmad Faisyal, Direktur
• Jahja Tanudjaja Adelai, Direktur
• Roshan Chakravarthy Vallautham, Direktur
• Henky Satrio Wibowo, Direktur

Menurut Deni Agustinus Damayanto, SSMS menunjuk Direktur khusus untuk keberlanjutan adalah sejalan dengan komitmen tegas dalam upaya Keberlanjutan bisnis yang bersanding dengan lingkungan dan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen serius terhadap Environment Social & Governance (ESG).

Selain itu, SSMS fokus pada keberlanjutan guna mendorong inovasi yang berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjang. Tak kalah penting, penerapan praktik keberlanjutan yang selaras dengan nilai-nilai perseroan turut memperkuat budaya kerja dan meningkatkan motivasi serta keterlibatan karyawan dan masyarakat sekitar.
Upaya lainnya, Perseroan berhasil mempertahankan pencapaian 100% sertifikasi Keberlanjutan RSPO & ISPO untuk seluruh unit operasionalnya. Keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Perseroan dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip tata kelola lingkungan dan sosial yang baik.

AKSI AKUISISI

Selanjutnya pada agenda RUPS Independen, pemegang saham sepakat menyetujui rencana Perseroan untuk pengambilalihan sebagian besar saham milik PT Citra Borneo Indah (CBI) dalam PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

Sebagai bagian dari strategi ekspansi dan keberlanjutan jangka panjang, SSMS tengah merancang akuisisi terhadap SML, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi secara komersial di Kalimantan Tengah.

Dengan areal seluas 11.046 hektare (Ha), SML menawarkan potensi besar untuk memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas usaha SSMS di industri perkebunan kelapa sawit yang strategis.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen SSMS terhadap pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga mempertegas posisi perseroan sebagai pelaku utama dalam industri yang terus berkembang. Lahan kebun yang dimiliki oleh SML juga berada pada wilayah yang sama dan umur tanaman yang masih muda.

“Oleh karena itu, dapat menambah produksi kelapa sawit dan mempercepat ekspansi geografis yang pada akhirnya akan meningkatkan juga kinerja perseroan di masa yang akan datang,” tutur Deni Agustinus Damayanto.

SSMS optimis bahwa pengambilalihan ini berdampak baik bagi perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi strategi penting dalam membangun keunggulan jangka panjang dan daya tahan bisnis yang prospektif di industri kelapa sawit yang semakin kompetitif dan dinamis.

Saat ini, SSMS mengoperasikan 23 perkebunan kelapa sawit dengan luas total area sekitar 115.584 Ha, yang didukung oleh 8 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah sebesar 540 ton per jam, 1 Pabrik Kelapa Sawit (KCP) berkapasitas 180 ton per hari, serta 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) berkapasitas 1,5 Megawatt.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kelapa sawit menyambut baik langkah pemerintah yang membentuk Agrinas sebagai holding industri sawit nasional. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyambut baik kehadiran Agrinas.

"Munculnya Agrinas saya pribadi sangat happy meskipun dengan cara yang itu-itu saja, tetapi mereka mulai berbenah," kata Sahat saat memberikan paparan di acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025).

Pihaknya juga meminta agar banyak pihak tidak menjelek-jelekan Agrinas meski saat ini perusahaan tersebut masih berbenah agar menjadi lebih baik.

"Nah masuknya Agrinas, tolong ini disampaikan jangan kalian cela terus, mari kita perbaiki, bukan untuk dicela. Kita kan paling suka mencela-mencela, tapi tidak memberikan jalan keluar atau solusi," tambahnya.

Oleh karena itu, Sahat menekankan pentingnya Agrinas untuk menyelesaikan mengenai hukum, legalitas lahan-lahan yang menghasilkan hutan bebaskan dari hutan supaya bisa tersertifikasi.

"Karena kalau kita tidak tersertifikasi dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) kita tidak akan diterima oleh public market," ujarnya.

Dengan adanya peran Agrinas dalam industri sawit Indonesia, diharapkan tata kelola dan legalitas lahan sawit bisa dibenahi dan potensi ekonomi sawit Indonesia bisa meningkat signifikan.

Foto: CNBC Indonesia TV Pemerintah Akan Suntik PMN Rp 8 Triliun Untuk Agrinas

Sahat memperkirakan dengan luas lahan sekitar 16,38 juta hektare, pendapatan sektor sawit dapat mencapai USD 61,7 miliar atau sekitar Rp 998 triliun.

"Saya hitung-hitung tahun 2024 kita punya revenue dari seluruh sawit dengan 58 juta ton, overall revenue kira-kira itu US$ 61,7 miliar. Pada saat itu kalau kita terjemahkan rupiah Rp 15.200-an itu kira-kira Rp 998 triliun," terangnya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menguasai kembali 3.404.522,67 hektare lahan yang merupakan kawasan hutan. Jumlah itu telah jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, yakni hanya 1 juta hektare lahan sawit.

Dari total luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH telah melakukan penyerahan dan penitipan kebun sawit kawasan hutan seluas 1.507.591,9 ha kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang telah terbagi menjadi 4 (empat) tahapan.

Dari jumlah tersebut, sisa penguasaan yang belum diserahkan seluas 1.814.632,64 ha, sedang dalam proses verifikasi untuk diserahkan pada tahap berikutnya kepada Agrinas Palma Nusantara.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]