Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan, serta distribusinya di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah.

“Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Roberth menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata dia.

Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, tutur Roberth melanjutkan, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga.

Selain memastikan ketersediaan, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga,” kata Roberth.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan solar tidak naik di tengah lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Bahlil mengatakan pemerintah masih mengacu pada rata-rata ICP sejak Januari 2026 yang hingga kini berada di kisaran US$80—US$81 per barel. Angka tersebut masih berada di bawah asumsi ICP yang telah dirumuskan pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto sebesar US$100 per barel.

Menurutnya, fluktuasi harga minyak dunia sejauh ini masih berada dalam rentang yang dapat ditoleransi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ICP ke level US$117 per barel hanya terjadi sementara sebelum kembali turun ke kisaran US$90 hingga US`$80 per barel.

“Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar US$80-US$81 terhitung dari Januari sampai sekarang,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan belum ada urgensi untuk menyesuaikan harga BBM subsidi di dalam negeri. Bahlil menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

“Jadi belum sampai US$100 (rata-rata harga ICP) dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik InsyaAllah ini ya, tidak akan kita naikkan subsidi BBM,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menuturkan, stok BBM Indonesia berada di level yang sangat aman.

Secara terperinci, hingga 18 Mei 2026, jumlah cadangan BBM RON 90 atau Pertalite tercatat sebesar 1,37 juta kiloliter dengan rata-rata konsumsi harian atau daily offtake throughput (DOT) mencapai 85.560 kiloliter per hari.

Dengan kondisi tersebut, Wahyudi mengatakan, ketahanan stok nasional Pertalite berada di level 16,4 hari.

"Sebagai laporan, stok BBM nasional bahwasanya kita sangat aman," jelas Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan usaha SPBU swasta, BP-AKR, menurunkan harga BBM jenis diesel pada Jumat (8/5/2026). Sementara itu, harga-harga BBM dari pengelola SPBU lain belum mengalami perubahan.

Berdasarkan informasi pada akun Instagram resmi BP, harga BBM jenis BP Ultimate Diesel turun menjadi Rp29.890 per liter dari sebelumnya dibanderol Rp30.890 per liter.

Sebelumnya, BP Ultimate Diesel telah mengalami kenaikan dari Rp14.620 per liter menjadi Rp25.560 per liter dan kemudian Rp30.890 per liter sebelum bergerak turun pada level Rp29.890 per liter.

Adapun, harga dua produk BBM di SPBU BP lainnya belum berubah. Harga BP 92 masih dibanderol Rp 12.390 per liter dan BP Ultimate Rp 12.930 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Vivo juga masih mengikuti harga yang diumumkan pada 1 Mei 2026 lalu. Melalui akun resmi media sosial Instagramnya, Vivo Energy Indonesia menjual BBM Diesel Primus seharga Rp30.890 per liter.

Selanjutnya, untuk harga BBM jenis bensin RON 92, yang dikenal dengan merek Revvo 92, masih dibanderol seharga Rp12.390 per liter.

Sementara itu, Pertamina terpantau belum melakukan penyesuaian harga BBM di jaringan SPBU miliknya. Harga BBM nonsubsidi Pertamina masih mengacu pada penyesuaian per 4 Mei 2026.

Harga Pertamax Turbo tercatat pada level Rp19.900 per liter. Kemudian, harga Dexlite adalah Rp26.000 per liter, sedangkan harga Pertamina Dex sebesar Rp27.900 per liter.

Harga BBM nonsubsidi lain, seperti Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak naik. Saat ini, Pertamax dibanderol Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

Adapun, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi atau Biosolar (Diesel CN48) Rp6.800 per liter.

Adapun, untuk Shell, per 2 Mei 2026, stok BBM belum tersedia di jaringan SPBU-nya di Indonesia.

"Produk bahan bakar minyak [BBM] Shell saat ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami," tulis Shell melalui laman resminya.

Berikut Daftar Harga BBM 8 Mei 2026:

1. Harga BBM BP

• BP 92: Rp 12.390/liter
• BP Ultimate Diesel: Rp 29.890/liter
• BP Ultimate: -

2. Harga BBM Pertamina

• Pertalite: Rp 10.000/liter
• Pertamax: Rp 12.300/liter
• Pertamax Green 95: Rp 12.900/liter
• Pertamax Turbo: Rp 19.900/liter
• Biosolar: Rp 6.800/liter
• Dexlite: Rp 26.000/liter
• Pertamina Dex: Rp 27.900/liter

3. Harga BBM Vivo

• Revvo 92: Rp 12.390/liter
• Diesel Primus: Rp 30.890/liter
• Revvo 95: -

4. Harga BBM Shell

• Shell Super: -
• Shell V-Power: -
• Shell V-Power Diesel: -
• Shell V-Power Nitro+: -

KOMPAS.com - Kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 membuat banyak masyarakat mulai mencari tahu harga Pertalite hari ini. Apakah ikut naik, atau masih tetap?

Perlu diketahui, harga Pertalite hari ini masih bertahan di Rp 10.000 per liter dan belum mengalami perubahan.

Bahkan, pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan naik hingga akhir tahun 2026.

Jika kamu bertanya Pertalite 1 liter berapa, jawabannya masih sama seperti sebelumnya, yakni Rp 10.000 per liter untuk wilayah seperti Jawa dan Bali.

Di tengah lonjakan harga BBM non-subsidi, kondisi ini membuat Pertalite hari ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya lebih terjangkau.

Apakah Pertalite naik? Ini penjelasan pemerintah

Pertanyaan apakah Pertalite naik atau apakah harga Pertalite naik akhirnya terjawab.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis.

Seusai menghadap Presiden di Istana Negara pada Kamis (16/4/2026), Bahlil menegaskan bahwa kondisi stok energi nasional masih aman.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ucapnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Ilustrasi pembelian BBM subsidi, harga Pertalite. Harga Pertalite hari ini. Harga Pertalite April 2026.

Harga Pertalite April 2026 aman, didukung kondisi fiskal

Selain pasokan yang terjaga, pemerintah juga menilai kebijakan ini aman dari sisi anggaran.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih berada di bawah asumsi APBN.

"Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dollar itu sudah aman dalam IBBM. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dollar. Jadi kita itu baru split 7 dollar," jelas Bahlil.

Artinya, ruang fiskal pemerintah masih cukup kuat untuk menjaga harga Pertalite April 2026 tetap stabil tanpa menambah beban masyarakat.

Harga BBM non-subsidi naik, Pertalite tetap ditahan

Sementara BBM Pertalite tetap stabil, sejumlah BBM non-subsidi justru mengalami kenaikan signifikan sejak 18 April 2026.

Berikut update harga BBM di Jawa, Bali, dan sekitarnya:

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.300 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 19.400 per liter (naik Rp 5.600 dari Rp 13.100 per liter)
• Pertamax Green 95: Rp 12.900 per liter
• Dexlite: Rp 23.600 per liter (naik Rp 9.400 dari Rp 14.200 per liter)
• Pertamina Dex: Rp 23.900 per liter (naik Rp 9.400 dari Rp 14.500 per liter)

Perlu dicatat, harga bisa berbeda di setiap daerah karena adanya perbedaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) serta biaya distribusi.

Dok. Patra Niaga Kalimantan Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. Harga Pertalite hari ini. Harga Pertalite.

Tantangan pasokan dan rencana kerja sama energi

Meski harga Pertalite hari ini stabil, pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi pasokan energi.

Konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 600.000–610.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia, termasuk investasi di sektor kilang dan penyimpanan energi.

"Ada beberapa investasi mereka (Rusia) yang pick up, sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan," ujar Bahlil.

Di tengah gejolak harga energi global dan kenaikan BBM non-subsidi, harga Pertalite hari ini tetap Rp 10.000 per liter dan dipastikan tidak naik hingga akhir 2026.

Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat agar tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang.

Meski demikian, penting untuk tetap memantau perkembangan terbaru, karena kebijakan energi bisa berubah mengikuti kondisi global dan domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengikuti langkah pemerintah Malaysia dalam memberlakukan penyesuaian pembatasan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak global. Lantas, apa perbedaan antara kebijakan kedua negara tersebut?

Pekan lalu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan penurunan kuota BBM jenis RON95 dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan. Kebijakan ini diambil setelah beban subsidi melonjak tajam akibat konflik di Timur Tengah.

Subsidi BBM Malaysia yang semula sekitar 700 juta ringgit per bulan meningkat menjadi 3,2 miliar ringgit, bahkan kini mencapai 4 miliar ringgit per bulan. Lonjakan tersebut dipicu kenaikan harga minyak global seiring eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Meski kuota dipangkas, harga RON95 tetap dipertahankan di level 1,99 ringgit per liter. Pemerintah Malaysia menegaskan langkah ini bersifat sementara untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan ketersediaan energi.

"Pemerintah perlu menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan kebutuhan untuk memastikan pasokan energi terus tersedia bagi masyarakat selama krisis ini," kata Anwar di akun Instagram-nya pada Kamis (26/3/2026).

Kebijakan penyesuaian itu efektif 1 April 2025. Anwar menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian kuota BBM bersifat sementara.

"Langkah sementara ini memastikan bahwa mayoritas penduduk tetap dilindungi, pasokan tetap stabil dan negara-negara tetap bertahan dalam ketidakpastian global," ujar Anwar.

Sementara itu, pemerintah Indonesia juga membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar per 1 April 2026, namun dengan kuota yang lebih besar dibandingkan Malaysia.

Pembelian BBM subsidi dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan per hari untuk kendaraan pribadi. Pembatasan tersebut diterapkan melalui sistem barcode MyPertamina, tetapi tidak berlaku bagi kendaraan umum seperti bus dan truk.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini bertujuan mendorong konsumsi BBM yang lebih bijak tanpa mengganggu ketersediaan pasokan.

"Wajar dan bijak itu kalau isi mobil 1 hari 50 liter itu tangki sudah penuh. Kita akan dorong ke sana, yang tak terlalu penting-penting kami mohon agar kita bisa lakukan dengan bijak," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026) malam.

Berbeda dengan Malaysia yang menghadapi tekanan subsidi, pemerintah Indonesia memastikan kondisi pasokan energi domestik masih aman. Cadangan BBM, gas, avtur, dan LPG disebut berada di atas standar minimum nasional.

Untuk menjamin pasokan BBM di dalam negeri, pemerintah juga telah mencari sumber-sumber pasokan alternatif minyak mentah di luar negara-negara Timur Tengah.

Selain itu, stok BBM juga ditopang dari produksi kilang-kilang dalam negeri. Apalagi, Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah resmi beroperasi. Proyek pengembangan Kilang Balikpapan ini, kata Bahlil, telah mampu menghasilkan 5,6 juta kiloliter (kl) bensin dan 4,5 juta kl solar.

"Ke depan impor paling banyak itu crude [minyak mentah]. RON 90, 95, 98 sebagian produksi dalam negeri, sebagian impor dari Asia Tenggara. Lalu, LPG sudah ambil dari beberapa negara non-Middle East, terutama dari Amerika. Jadi secara pasokan tidak ada masalah," jelas Bahlil.

Bisnis.com, MAKASSAR — Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Sulawesi Selatan (Sulsel) kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis pertalite maupun pertamax.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Selasa (31/3/2026), SPBU di Jalan Andalas Kota Makassar tidak melayani pembelian pertalite dan pertamax dikarenakan stoknya tidak ada. SPBU tersebut hanya melayani pembelian BBM jenis pertamina dex.

Serupa, salah satu SPBU di Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Tentara Pelajar Makassar juga terpantau tidak memiliki stok dua jenis BBM tersebut.

Sementara itu SPBU di Jalan H Agus Salim Kabupaten Gowa kehabisan BBM pertamax. SPBU ini hanya melayani pembelian pertalite hingga menyebabkan antrean panjang kendaraan sejak beberapa hari terakhir.

Stok pertamax juga diketahui habis di beberapa SPBU di Kabupaten Bone. Beberapa masyarakat pun harus rela menunggu antrean untuk mendapatkan BBM pertalite.

Salah seorang pengendara motor yang mengantre di SPBU Jalan H Agus Salim Gowa, Nurul mengaku sudah sejak kemarin, Senin, dirinya ingin membeli pertamax, namun stoknya kosong. Oleh karena hari ini stok pertamax belum ada, makanya dia terpaksa mengisi BBM jenis pertalite.

"Biasanya kan saya pakai pertamax, tapi karena dari kemarin kosong, jadi tidak apa pakai pertalite dulu. Meskipun antreannya panjang dan lama," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Kendati beberapa SPBU terpantau kehabisan stok BBM, Pertamina menegaskan bahwa kondisi stok BBM di seluruh wilayah Sulawesi dalam keadaan aman dan terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto mengingatkan apabila ada penyalahgunaan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konsekuensi hukum pidana.

“Masyarakat tidak perlu panik dan diimbau untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan serta tidak melakukan penimbunan, karena selain mengganggu distribusi, juga dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan lingkungan sekitar,” ucap Lilik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membatasi pembelian BBM mulai 1 April 2026.

Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Bahlil mengatakan, pembelian BBM akan dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan roda empat per hari.

"Kita harus membeli BBM dengan wajar dan bijak. Saya sebagai mantan sopir angkot, bijak itu kalau 50 liter itu tangki sudah penuh. Kita akan dorong ke sana. Yang tak penting-penting kita mohon bisa bijak," ucap Bahlil.

Bahlil pun menegaskan bahwa pembatasan pembelian BBM itu tidak berlaku untuk kendaraan umum.

Isu pembatasan pembelian BBM sebelumnya terkuak dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.

Dalam SK yang ditandatangani dirinya pada 30 Maret 2026 itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas disebut bakal membatasi pembelian bahan bakarr minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.
Hal ini diketahui berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Bisnis pun telah mengonfirmasi kebenaran beleid tersebut kepada Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho. Dia mengatakan, informasi lebih lanjut akan diumumkan oleh pemerintah.
"Izin, mohon ditunggu keterangan resmi dari pemerintah rencananya hari ini atau besok," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dalam beleid itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.
Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.
Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.
"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.
Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas disebut bakal membatasi pembelian bahan bakarr minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.
Hal ini diketahui berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Bisnis pun telah mengonfirmasi kebenaran beleid tersebut kepada Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho. Dia mengatakan, informasi lebih lanjut akan diumumkan oleh pemerintah.
"Izin, mohon ditunggu keterangan resmi dari pemerintah rencananya hari ini atau besok," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dalam beleid itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.
Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.
Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.
"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.
Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam rangka memastikan kelancaran distribusi energi selama masa Angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang turut berperan aktif mendukung distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menyampaikan bahwa selama masa Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung pada 13 Maret 2026 hingga 23 Maret 2026, distribusi BBM berjalan dengan aman, lancar, dan tepat waktu.

Distribusi BBM difokuskan dari Integrated Terminal (IT) Palembang atau Kertapati menuju sejumlah Fuel Terminal (FT) strategis di wilayah Sumbagsel, yaitu Baturaja, Lahat, dan Lubuklinggau. Proses distribusi ini memanfaatkan moda kereta api dengan rangkaian gerbong ketel (RTW) yang andal, termasuk adanya penambahan armada guna meningkatkan kapasitas angkut.

“Kereta api menjadi tulang punggung distribusi energi yang efisien dan aman, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama masa Angkutan Lebaran,” ujar Aida.

Distribusi BBM diawali dari Integrated Terminal Palembang yang menerima pasokan melalui jaringan pipa dari Kilang Refinery Unit III Plaju. Selanjutnya, BBM yang terdiri dari Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar didistribusikan ke Fuel Terminal tujuan menggunakan rangkaian kereta api.

Adapun jarak pengiriman dari IT Palembang menuju masing-masing Fuel Terminal yaitu sekitar 173 km ke Baturaja, 190 km ke Lahat, dan 305 km ke Lubuklinggau. Dalam satu kali perjalanan, rangkaian kereta BBM terdiri dari 12 hingga maksimal 18 gerbong ketel, dengan kapasitas angkut mencapai 500 hingga 650 kiloliter atau setara 500.000 hingga 650.000 liter.

Selama masa Posko Angkutan Lebaran 2026, total kumulatif BBM yang berhasil didistribusikan mencapai 16.986.870 liter, capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam pengangkutan BBM menggunakan kereta api, sekaligus membuktikan keandalan moda transportasi ini dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya pada periode dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Lebaran.

Selain mampu mengangkut dalam volume besar sekaligus, kereta api juga menawarkan keunggulan berupa ketepatan waktu, bebas dari kemacetan lalu lintas, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan moda transportasi darat lainnya.

Secara keseluruhan, selama bulan Maret 2026, KAI Divre III Palembang telah mengangkut BBM sebanyak 34.093.436 liter.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. KAI Divre III Palembang berkomitmen memperkuat peran kereta api sebagai tulang punggung transportasi logistik nasional. Dengan terjaganya distribusi energi yang optimal, diharapkan masyarakat dapat menjalani masa Angkutan Lebaran 2026 dengan penuh kebahagiaan saat berkumpul bersama keluarga,” tutup Aida.

Dalam rangka memastikan kelancaran distribusi energi selama masa Angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang turut berperan aktif mendukung distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menyampaikan bahwa selama masa Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung pada 13 Maret 2026 hingga 23 Maret 2026, distribusi BBM berjalan dengan aman, lancar, dan tepat waktu.

Distribusi BBM difokuskan dari Integrated Terminal (IT) Palembang atau Kertapati menuju sejumlah Fuel Terminal (FT) strategis di wilayah Sumbagsel, yaitu Baturaja, Lahat, dan Lubuklinggau. Proses distribusi ini memanfaatkan moda kereta api dengan rangkaian gerbong ketel (RTW) yang andal, termasuk adanya penambahan armada guna meningkatkan kapasitas angkut.

“Kereta api menjadi tulang punggung distribusi energi yang efisien dan aman, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama masa Angkutan Lebaran,” ujar Aida.

Distribusi BBM diawali dari Integrated Terminal Palembang yang menerima pasokan melalui jaringan pipa dari Kilang Refinery Unit III Plaju. Selanjutnya, BBM yang terdiri dari Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar didistribusikan ke Fuel Terminal tujuan menggunakan rangkaian kereta api.

Adapun jarak pengiriman dari IT Palembang menuju masing-masing Fuel Terminal yaitu sekitar 173 km ke Baturaja, 190 km ke Lahat, dan 305 km ke Lubuklinggau. Dalam satu kali perjalanan, rangkaian kereta BBM terdiri dari 12 hingga maksimal 18 gerbong ketel, dengan kapasitas angkut mencapai 500 hingga 650 kiloliter atau setara 500.000 hingga 650.000 liter.

Selama masa Posko Angkutan Lebaran 2026, total kumulatif BBM yang berhasil didistribusikan mencapai 16.986.870 liter, capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam pengangkutan BBM menggunakan kereta api, sekaligus membuktikan keandalan moda transportasi ini dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya pada periode dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Lebaran.

Selain mampu mengangkut dalam volume besar sekaligus, kereta api juga menawarkan keunggulan berupa ketepatan waktu, bebas dari kemacetan lalu lintas, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan moda transportasi darat lainnya.

Secara keseluruhan, selama bulan Maret 2026, KAI Divre III Palembang telah mengangkut BBM sebanyak 34.093.436 liter.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. KAI Divre III Palembang berkomitmen memperkuat peran kereta api sebagai tulang punggung transportasi logistik nasional. Dengan terjaganya distribusi energi yang optimal, diharapkan masyarakat dapat menjalani masa Angkutan Lebaran 2026 dengan penuh kebahagiaan saat berkumpul bersama keluarga,” tutup Aida.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite tetap terjaga di harga Rp10 ribu per liter, setidaknya hingga hari raya Lebaran atau Idulfitri 2026. Meskipun saat ini terjadi konflik Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia.

Bahlil menjelaskan, hanya minyak dunia dalam asumsi APBN sebesar USD70 dolar per barel. Sementara harga minyak dunia sendiri saat ini harganya sudah melonjak ke level USD80-81 per barel atau melampaui target.

Namun, selisih harga tersebut akan ditanggung oleh APBN agar harga jual di pasar untuk produk BBM subsidi tidak mengalami perubahan.

"Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN), dan kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang lebaran," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Namun, Bahlil mengatakan, untuk BBM jenis nonsubsidi diperkirakan akan tetap mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Naik atau turunnya harga minyak mentah dunia akan membentuk harga BBM nonsubsidi di pasar.

"Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran, tetapi kalau untuk harga BBM yang non subsidi itu memang mekanisme pasar," kata dia.

Bahlil memastikan ketersediaan stok BBM maupun LPG yang cenderung mengalami peningkatan saat periode Lebaran akan terpenuhi optimal. Bahkan, ketersediaan stok energi di dalam negeri diperkirakan mampu sampai 21 hari ke depan.

Dia mengakui, dampak konflik yang terjadi antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran menyeret pada harga dan pasokan yang terhambat.

"Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita, ini tidak lebih dari 21 hari sampai 25 hari. Itu kemampuan kita," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengaku tengah melakukan penghitungan ulang alokasi anggaran subsidi energi di tengah konflik yang terjadi. Mengingat dampak penutupan selat Hormuz juga menyebabkan Pemerintah mengalihkan impor yang sebelumnya dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS). Sehingga, impor tersebut tidak melalui jalur pengiriman Selat Hormuz.

Bahlil menyampaikan, akan melakukan pengalihan impor untuk minyak mentah dan LPG dari Timur Tengah karena penutupan Selat Hormuz. Sekitar 25 persen total impor Indonesia akan dialihkan dari Timur Tengah ke AS.

"Setelah tadi kita detailing, total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25 persen. Skenario nya adalah, sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sementara untuk LPG, Bahlil menjelaskan 30 persen impor LPG Indonesia masih didatangkan dari Timur Tengah. Porsi tersebut akan didatangkan dari negara selain Timur Tengah untuk memenuhi pasokan LPG nasional.

"LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun, dan tahun ini naik menjadi 7,8 juta ton. Sekitar 70 persen nya sekarang kita ambil dari Amerika. Alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan selat Hormuz," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas memperpanjang kebijakan pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan tidak mewajibkan penggunaan QR code.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menuturkan kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh BBM di tengah pemulihan pasca bencana dan cuaca ekstrem.
Adapun perpanjangan keringanan yang ketiga kalinya mencakup pembelian untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Solar serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
“Perpanjangan kekeringan yang ketiga kalinya ini merupakan bukti kesungguhan Pemerintah menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung pemulihan, terutama saat ini membutuhkan BBM di wilayah Sumatra, khususnya Aceh dan Sumatra Barat,” ungkap Wahyudi melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (31/12/2025).
Dia menyebut, kebutuhan BBM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah, kendaraan berat, serta kendaraan pengangkut logistik bencana, dan genset untuk penerangan umum di wilayah bencana. Ini guna memastikan proses pemulihan tanggap darurat dan distribusi bantuan berjalan lancar.
Untuk Provinsi Aceh, tanggap darurat pertama sejak 28 November hingga 11 Desember dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 Desember 2025 sampai 25 Desember 2025. Saat ini, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
“Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian JBT dan JBKP berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pasca bencana,” imbuh Wahyudi.
Sementara di Provinsi Sumatra Barat, perpanjangan masa tanggap darurat untuk Kabupaten Agam berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Agam.
Wahyudi mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatra Barat dapat melakukan pembelian kebutuhan JBT Minyak Solar untuk pengoperasian alat berat dan kendaraan operasional dalam rangka penanganan bencana pada wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam selama perpanjangan masa tanggap darurat.
Senada, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan Pasaman Barat juga dapat melakukan pembelian kebutuhan JBT Minyak Solar untuk pengoperasian alat berat dan operasional kendaraan dalam rangka penanganan bencana tanggap darurat.
“Selanjutnya sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar, perpanjangan masa darurat bencana mulai 23 Desember 2025 sampai dengan 27 Desember 2025. Untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat, perpanjangan berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 29 Desember 2025,” tutur Wahyudi.
Dia mengatakan, pelaksanaan relaksasi itu dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Pelaksana Penugasan. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan BBM. Belilah BBM sesuai kebutuhan agar kondisi menyediakan energi di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik dan pemulihan berjalan lancar,” pungkas Wahyudi.