Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara ihwal kepadatan kapal perikanan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan KKP bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan di PPN Muara Angke untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau nonaktif sejak awal 2026.

Lotharia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan perikanan, keselamatan pelayaran, serta pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan tetap berjalan optimal.

“Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” kata Lotharia dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Identifikasi tersebut dilakukan di pelabuhan perikanan bersama unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, hingga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta.

Lotharia menyampaikan kepadatan kapal perikanan di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional di kawasan pelabuhan perikanan.

“Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” ujarnya.

Di samping itu, KKP juga berkoordinasi dengan pemilik kapal untuk merelokasi kapal-kapal yang berada di dermaga Muara Angke. Kapal tersebut diarahkan untuk melakukan tambat labuh di sekitar dermaga PPN Muara Angke dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

Seperti diketahui, KKP resmi memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal penangkap ikan yang berpangkalan di PPN Muara Angke mulai Januari 2026.

Moratorium ini menjadi langkah untuk menghentikan penumpukan kapal yang selama ini terkonsentrasi di satu pelabuhan, sekaligus sinyal penataan ulang basis operasional armada perikanan di kawasan Jakarta.

Berdasarkan data KKP, sebanyak 2.564 kapal terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, kapasitas kolam dan dermaga tidak sebanding dengan jumlah izin yang terbit. Kondisi ini membuat fungsi pelabuhan bergeser, dari pusat bongkar muat hasil tangkapan menjadi lokasi administratif dan logistik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal, usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

Berkaca usai Lebaran 2025 lalu, tepat seminggu setelahnya terjadi macet horor di Tanjung Priok. Musababnya, terdapat proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pascapembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4) lalu.

Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Pramestie Wulandary menyampaikan, untuk menjaga kelancaran operasional setelah masa Nataru, IPC TPK menyiapkan serangkaian langkah strategis mencakup aspek operasional, pengaturan kapasitas, koordinasi stakeholder, hingga penguatan kesiapsiagaan alat dan SDM.

“Kami melakukan koordinasi penjadwalan kedatangan kapal bersama shipping line untuk menghindari kedatangan bersamaan pada hari-hari puncak [peak session],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025).

Antisipasi dan Strategi

Pramestie memastikan, jumlah bongkar muat kapal yang akan sandar saat Nataru sesuai kapasitas handlingterminal, sehingga tidak menimbulkan potensi antrean di sekitar pelabuhan.

Selain itu, Pelindo juga akan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan, kesyahbandaran, bea cukai, regional 2 Tanjung Priok terkait antisipasi arus barang dan kendaraan pada periode tersebut.

Optimalisasi fungsi Integrated Planning Control juga dilakukan, mulai dari perencanaan Sandar kapal oleh tim Marine service, prediksi Yard Occupancy Ratio (YOR) dan traffic oleh tim capacity control serta strategi dan perencanaan terminal yang optimal oleh tim Planning dan Control TPK selama periode Nataru dan setelahnya.

Termasuk nantinya YOR akan dijaga sesuai ketentuan pemegang saham dan kebijakan pemerintah, sehingga lapangan penumpukan tidak padat dan kendaraan dapat bergerak dengan lancar.

Pelindo juga mendorong percepatan delivery barang melalui peningkatan koordinasi dengan pemilik barang dan mengaktivasi buffer area apabila volume peti kemas meningkat.

Dalam hal sarana, Pelindo memastikan kesiapan terminal dan petugas selama periode Nataru dan setelahnya. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengontrol kepadatan terminal.

Sementara untuk menghindari terjadinya kepadatan di kawasan pelabuhan, IPC TPK menerapkan pengaturan menyeluruh yang mencakup perencanaan arus kendaraan, manajemen gate, pengaturan YOR, dan koordinasi lintas-instansi. Pendekatan ini disiapkan agar alur barang tetap lancar, terkendali, dan aman.

Nantinya, Pelindo menerapkan terminal booking system agar truk datang bergiliran sesuai jadwal, menghindari penumpukan pada jam tertentu. Serta pembagian pintu masuk untuk truk tujuan ekspor dan impor.

Pada kesempatan yang sama, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin menyampaikan, pihaknya terus memantau situasi secara real time dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

“Pelindo juga telah menerapkan perencanaan melalui planning dan control secara real time hingga penjadwalan pelayanan kapal hingga satu bulan ke depan,” ujarnya.

Harapan Menhub

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membantah bahwa macet horor yang berlangsung hingga lima hari kala itu, bukan akibat pembatasan angkutan barang yang dilakukan sejak 24 Maret hingga 8 April 2025.

“Itu kurang lebih karena dari pihak pelabuhan tidak mengantisipasi pengelolaan atau manajemen pelabuhan setelah Lebaran. Saya melihat bahwa ada peningkatan kapasitas yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jadi itu di luar daripada pengelolaan Lebaran,” tuturnya, Jumat (5/12/2025).

Dirinya berharap, macet horor serupa tidak terjadi lagi ke depannya, termasuk pascamasa angkutan Nataru yang dilakukan sampai dengan 4 Januari 2025.