Bisnis.com, CIREBON — Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat produksi gabah kering giling (GKG) pada panen perdana Januari–April 2026 mencapai 139.811 ton. Volume tersebut setara dengan 89.633 ton beras yang berpotensi masuk ke rantai pasok pangan daerah.

KepalaDinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari upaya percepatan masa tanam, pendampingan teknis kepada petani, serta koordinasi intensif dengan kelompok tani di lapangan.

Strategi itu, kata dia, diarahkan untuk menjaga konsistensi produktivitas di tengah anomali iklim yang memengaruhi pola tanam.

“Secara teknis produktivitas kita bagus, tetapi memang terjadi pergeseran waktu panen karena kondisi iklim yang tidak menentu. Ini yang terus kami antisipasi dengan penyesuaian pola tanam,” ujar Deni, Senin (18/5/2026).

Dia mengemukakan produksi pada awal 2026 menjadi modal penting untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.

Dengan volume tersebut, distribusi beras dari hasil panen pertama dinilai cukup untuk menopang kebutuhan beberapa bulan ke depan sebelum masuk ke panen berikutnya.

Data Dinas Pertanian menunjukkan bahwa total produksi beras di Kabupaten Cirebon mencapai 296.416 ton sepanjang 2025. Sementara kebutuhan beras masyarakat pada Januari–Oktober 2025 berjumlah 229.310 ton. Dengan demikian, Cirebon mencatatkan surplus beras sebesar67.106 ton beras.

Menurut Deni, surplus tersebut menjadi cadangan pasokan sekaligus penyangga ketika terjadi keterlambatan panen akibat perubahan musim. Terlebih, realisasi produksi gabah sangat dipengaruhi pola tanam dan kondisi cuaca selama periode produksi berlangsung.

“Realisasi produksi gabah sangat dipengaruhi pola musim tanam dan kondisi cuaca yang berubah selama periode produksi berlangsung. Karena itu, pendampingan teknis kepada petani menjadi prioritas kami,” katanya.

Pendampingan dilakukan mulai dari penentuan waktu tanam, pemilihan varietas padi, hingga pengelolaan air di tingkat lahan. Dinas Pertanian juga memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan untuk mempercepat penyampaian informasi terkait perubahan cuaca kepada petani.

Selain itu, percepatan masa tanam dilakukan untuk menjaga ritme produksi dan mengurangi potensi kehilangan waktu akibat pergeseran musim.

Deni menilai sektor pertanian di Cirebon masih memiliki daya tahan yang cukup baik di tengah tantangan perubahan iklim. Namun, dia mengingatkan variabilitas cuaca ke depan berpotensi semakin meningkat.

“Kami mendorong penguatan sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan, pendampingan teknis kepada petani, serta penguatan kesiapan menghadapi perubahan iklim agar produksi padi tetap optimal sepanjang 2026,” ujarnya.

Menurutnya, stabilitas produksi padi turut berpengaruh terhadap kestabilan harga beras di tingkat konsumen karena pasokan lokal dapat menekan tekanan harga ketika distribusi dari luar daerah terganggu.

Dia juga menilai keberlanjutan produksi penting untuk menjaga pendapatan petani melalui kepastian musim tanam dan panen.

“Adaptasi itu kuncinya. Petani harus cepat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi cuaca yang berubah,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah fluktuasi harga minyak global dan tekanan geopolitik yang kian kompleks, pemerintah Indonesia bergerak cepat mengamankan pasokan energi sekaligus merumuskan ulang strategi jangka panjang.

Kunjungan luar negeri, diplomasi bilateral, hingga kebijakan domestik menjadi satu tarikan napas dalam menjaga stabilitas. Namun, di balik optimisme tersebut, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana fondasi ketahanan energi nasional benar-benar kuat?

Ketahanan energi kembali menjadi sorotan utama dalam agenda kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya memastikan pasokan energi tetap aman dalam jangka pendek, tetapi juga menghadapi tantangan struktural yang selama ini membayangi sektor energi ketergantungan impor, tekanan fiskal, serta kebutuhan transisi menuju energi bersih.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjadi pintu masuk untuk memahami arah kebijakan pemerintah yang lebih luas.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari sumber energi alternatif guna menjaga stabilitas pasokan nasional.

“Dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan energi nasional, saya kira pemerintah akan terus mencari sumber-sumber alternatif,” kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Namun, Sugiono juga menekankan bahwa kondisi energi nasional saat ini masih relatif aman.

“Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM.”

Penegasan ini penting untuk menjaga persepsi publik agar tidak terjebak pada kekhawatiran berlebihan, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan strategis seperti Timur Tengah.

Dia kemudian menjelaskan bahwa tidak semua suplai energi Indonesia bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

“Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” ucapnya.

Sugiono menjelaskan bahwa selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu choke point energi dunia, yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global menurut data U.S. Energy Information Administration (EIA). Gangguan di kawasan ini kerap memicu lonjakan harga minyak dunia.

Dalam konteks tersebut, Sugiono memberikan ilustrasi konkret mengenai skala pasokan yang terdampak.

“Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu dua kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya dikonvert ya,” tuturnya.

Namun, dia menegaskan bahwa jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional.

“Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil,” kata Sugiono.

Sebagai gambaran, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, gangguan pasokan dalam skala jutaan barel sekalipun masih dapat dikelola dalam konteks kebutuhan nasional yang jauh lebih besar.

Sugiono juga mengingatkan agar publik melihat persoalan energi secara proporsional.

“Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga suplai energi secara keseluruhan jauh lebih signifikan dibandingkan gangguan yang bersifat parsial.

“Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz. Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional,” ucapnya.

Dalam kerangka diplomasi energi, Sugiono menyebut Rusia sebagai salah satu mitra strategis yang telah dijajaki. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).

“Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya di tempat-tempat lain. Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini,” katanya.

Namun, di dalam negeri, kebijakan energi tidak hanya soal pasokan, tetapi juga menyangkut stabilitas harga dan beban fiskal. Di sinilah perspektif legislatif menjadi relevan.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai bahwa tren harga minyak global mulai menunjukkan keseimbangan baru.

“Pertama saya sampaikan betul tren sempat naik, tetapi sekarang trennya justru turun jadi menuju kepada angka keseimbangan baru antara US$80 per barel —US$90 per barel baik itu untuk WTI maupun untuk brent,” katanya saat dihubungi oleh Bisnis pada Senin (20/4/2026)

Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa volatilitas harga minyak sepanjang 2025–2026 memang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global, serta kebijakan produksi OPEC+.

Meski sempat melonjak, harga minyak kini cenderung stabil di kisaran US$75–US$90 per barel, memberikan ruang napas bagi negara importir seperti Indonesia.

Bambang menambahkan bahwa secara rata-rata, harga minyak Indonesia (ICP) masih berada dalam level yang relatif terkendali.

“Sehingga saya pikir ke depan, ini untuk beban APBN tidak akan selamanya berat, memang pada minggung-minggu tertentu kemarin itu cukup tinggi tetapi ingat bahwa secara rata-rata year to date ya dari 1 Januari sampai misalkan minggu kemarin, itu diambil rata-rata baru sekitar US$77 atau US$78 ya kira-kira untuk rata-rata ICP,” tuturnya.

Dari sisi kebijakan, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM subsidi.

“Jadi, pemerintah pun sudah berketetapan bahwa yang pertama BBM subsidi itu baik solar maupun pertalite sampai akhir tahun 2026 tidak akan dinaikkan,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Namun, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah mengambil pendekatan berbeda.

“Tapi terkait dengan harga BBM nonsubsidi baik pertamax maupun dexlite itu akan dinaikkan secara bertahap dan saya kira ini satu keputusan yang baik dan bagus, jadi ada perimbangan karena tidak semua BBM itu membebani APBN,” katanya.

Kebijakan dual pricing ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal. Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya diversifikasi energi sebagai strategi jangka panjang.

“Kemudian terkait dengan mempercepat diversifikasi energi itu adalah salah satu pilihan yang sudah diambil keputusannya oleh pemerintah antara lain bagaimana mendorong munculnya perkembangan industri di mid-stream maupun downstream untuk baterai EV sehingga akan mengakselerasikan pendirian pabrik-pabrik baterai EV,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung program biodiesel sebagai bagian dari strategi substitusi energi fosil.

“Kemudian, bagaimana project B40 menjadi B50 juga menjadi percepatan semoga pada akhir Juni sudah bisa direalisasikan,” ucapnya.

Program B40 sendiri merupakan kebijakan pencampuran 40% biodiesel dalam solar, yang bertujuan mengurangi impor BBM sekaligus mendukung industri sawit domestik.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Bambang menilai kebijakan pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai bahwa kebijakan energi saat ini masih menghadapi tantangan serius.

Dia menyoroti ketergantungan pada energi fosil sebagai beban fiskal yang berat.

“Jadi, skenario yang paling cocok memang melakukan diversifikasi energi secara lebih cepat ya. Karena kalau terus-menerus mempertahankan ketergantungan fosil atau BBM, ini berat bagi fiskal,” tuturnya

Menurutnya, tekanan tidak hanya datang dari harga, tetapi juga keterbatasan pasokan global.

“Bukan cuma harga juga, tapi juga soal keterbatasan pasokan. Kan banyak negara lain berebut gitu,” ucapnya.

Bhima mengatakan bahwa negara maju memiliki daya beli lebih tinggi untuk mengamankan pasokan energi.

“Dan negara-negara maju pasti dia akan membuat dengan harga lebih mahal untuk mengamankan pasokan yang mereka sendiri,” kata Bhima

Dalam konteks ini, ia menilai bahwa diversifikasi energi harus menjadi prioritas utama. Dia juga menekankan pentingnya transisi ke energi listrik dan transportasi publik.

Namun, Bhima mengingatkan bahwa harga BBM Indonesia masih belum mencerminkan harga keekonomian.

Bhima juga mengingatkan keterbatasan ruang fiskal pemerintah termasuk risiko efek domino dari kenaikan BBM nonsubsidi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan dapat mendorong konsumsi beralih ke BBM subsidi, meningkatkan tekanan pada anggaran negara.

Dia menegaskan bahwa solusi utama bukan sekadar mencari pasokan baru, tetapi mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kalau terjebak pada ketergantungan BBM fosil ini obatnya jangan nyari pasokan fosil lagi. Tapi harus mengurangi mereduksi signifikan gitu,” tandas Bhima.

Dari rangkaian pandangan tersebut, terlihat bahwa kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga dalam jangka pendek. Di sisi lain, tantangan struktural masih membayangi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor migas masih menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan. Pada 2025, defisit migas tercatat lebih dari US$15 miliar, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap energi impor.

Sementara itu, target bauran energi nasional sebesar 23% energi terbarukan pada 2025, dan hingga 2024, realisasinya baru sekitar 13–14%.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga transformasi energi global Indonesia dituntut untuk bergerak lebih cepat dan lebih presisi.

Diplomasi energi yang agresif, kebijakan harga yang adaptif, serta reformasi struktural di sektor energi menjadi tiga pilar utama yang harus berjalan seiring.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pelat merah minyak dan gas (migas) Malaysia, Petroliam Nasional Bhd (Petronas), melaporkan telah menerima 1 juta barel minyak mentah dari Basrah, Irak. Pasokan minyak yang didatangkan dengan kapal tanker Ocean Thunder tersebut tiba di Malaysia pada Sabtu (18/4/2026).

Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya Petronas menjaga stabilitas pasokan bahan bakar nasional, terutama di tengah risiko gangguan logistik migas akibat pembatasan akses di Selat Hormuz.

“Ocean Thunder membawa sebagian dari 38% impor minyak mentah nasional yang melintasi Selat Hormuz,” demikian pernyataan perusahaan melalui akun resmi Instagram, dikutip dari kantor berita Bernama.

View this post on Instagram

A post shared by PETRONAS (@petronas)

Petronas menyebut pasokan bahan bakar Malaysia bersumber dari berbagai jaringan suplai global yang dimiliki perusahaan. Dengan skema tersebut, pasokan bahan bakar di seluruh stasiun pengisian dipastikan mencukupi hingga akhir Juni 2026.

Adapun satu juta barel minyak mentah dari Basrah dapat menghasilkan sekitar 159 juta liter produk minyak, termasuk 62–64 juta liter diesel, 45–48 juta liter bensin, 22–24 juta liter bahan bakar avtur, serta 5–6 juta liter LPG. Sisanya berupa produk turunan lainnya.

Berdasarkan data Wood Mackenzie (2025), konsumsi bahan bakar Malaysia mencapai rata-rata 112 juta liter per hari, terdiri atas sekitar 34 juta liter diesel, 46 juta liter bensin, 12 juta liter avtur, dan 20 juta liter LPG.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan sidak ke Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang pada hari ini, Sabtu (18/4/2026) untuk memastikan stok pangan dalam kondisi aman.

Sidak Prabowo di Gudang Bulog itu dilakukan setelah menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia di Lembah Tidar, Magelang.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang Bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (18/4/2026).

Teddy mengatakan bahwa sidak dilakukan Prabowo guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. Teddy mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo yang dikunjungi Prabowo terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton dan saat ini terisi penuh. Kondisi tersebut menunjukkan kesiapan stok yang baik dalam mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Teddy.

Inspeksi juga menurutnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Menurut Teddy, di tengah krisis energi BBM dan pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap kuat, aman, dan stabil dari segi ketersediaan barang dan harga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia dan Indonesia tengah menjajaki kerja sama strategis di sektor energi, khususnya terkait pasokan produk minyak bumi melalui skema kontrak jangka panjang.

Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan resmi dari Indonesia untuk suplai produk minyak, dan saat ini pembahasan teknis sedang berlangsung.

“Kami telah menerima permintaan dari mitra Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi. Saat ini kami bekerja secara serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” ujar Tsivilyov dalam wawancara dengan media nasional Rusia Tass, dikutip Selasa (14/4/2026).

Menurut Tsivilyov, kerja sama yang tengah dibangun tidak bersifat jangka pendek, melainkan dirancang sebagai kemitraan sistemik dengan kesepakatan jangka panjang.

“Langkah ini mencerminkan upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan di sektor energi, sekaligus menciptakan stabilitas pasokan di tengah dinamika pasar global,” tuturnya.

Sekadar informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow, pada Senin (13/4/2026) siang hari waktu setempat.

Pertemuan yang berlangsung di Istana Kremlin tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis kedua negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan kedua pemimpin berlangsung selama lima jam. Diawali dua jam pertemuan bilateral, dilanjutkan dengan tiga jam pertemuan empat mata antara kedua pemimpin.

Pada pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara.

“Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” jelas Teddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4/2026).

Selain sektor energi, Teddy menuturkan bahwa kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional.

“Keberlanjutan beberapa kerja sama di bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Teddy menekankan bahwa Rusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, sehingga kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin relevan dan penting.

“Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS,” ucapnya.

Menurutnya, Rusia juga merupakan salah satu kekuatan besar dunia dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendorong pembangunan jangka panjang.

“Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dunia yang mempunyai sumber daya alam terbesar di dunia,” lanjutnya.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan ini juga menunjukkan intensitas hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua pemimpin dalam satu tahun terakhir.

“Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah lima kali bertemu di berbagai kesempatan dalam satu tahun terakhir,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA—Harga minyak dunia merosot tajam hingga menembus level psikologis US$100 per barel setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara selama dua pekan, yang turut membuka kembali jalur vital Selat Hormuz.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei tercatat turun lebih dari 16% ke level sekitar US$94 per barel. Sementara itu, minyak acuan global Brent juga jatuh lebih dari 15% ke kisaran US$90–92 per barel.

Penurunan drastis ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penghentian sementara serangan terhadap Iran. Kesepakatan tersebut dicapai dengan syarat Teheran membuka akses aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak global.

Trump menyatakan bahwa kedua pihak telah menyepakati sebagian besar poin penting dalam negosiasi, termasuk proposal 10 poin dari Iran yang dinilai menjadi dasar kuat menuju kesepakatan damai jangka panjang.

Dari pihak Iran, Menteri Luar Negeri Seyed Abbas Araghchi mengonfirmasi bahwa negaranya akan menjamin kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz selama periode gencatan senjata, dengan koordinasi militer dan mempertimbangkan aspek teknis di lapangan.

Sebelumnya, konflik bersenjata antara AS dan Iran telah memicu gangguan besar terhadap pasokan minyak global, setelah Iran melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Gangguan ini sempat mendorong lonjakan harga energi dunia, termasuk minyak mentah, bahan bakar jet, dan diesel.

Namun, meredanya ketegangan geopolitik secara tiba-tiba langsung mengubah sentimen pasar. Investor merespons positif prospek stabilitas pasokan energi, yang tercermin tidak hanya pada penurunan harga minyak, tetapi juga reli di pasar saham global. Indeks saham utama AS dilaporkan melonjak signifikan, dengan kontrak berjangka Dow Jones naik lebih dari 900 poin.

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati perkembangan situasi di Selat Hormuz yang tetap menjadi titik krusial dalam rantai pasok energi global. Keberlanjutan pembukaan jalur tersebut dinilai akan menjadi faktor penentu arah harga minyak dalam jangka pendek.

Analis menilai, volatilitas harga minyak masih berpotensi tinggi, mengingat kesepakatan yang ada bersifat sementara dan sangat bergantung pada keberhasilan negosiasi lanjutan antara kedua negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah saat ini tengah membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku akibat ketidakpastian pasokan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Ia menegaskan kondisi tersebut telah berdampak pada pelaku UMKM sehingga pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (6/4/2026) lalu, Maman mengakui sejumlah pelaku UMKM telah menyampaikan keluhan terkait naiknya harga plastik untuk kemasan produk.

“Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik. Tapi kami akan siapkan mitigasinya,” kata Maman.

Ia mengatakan Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak kenaikan bahan baku plastik. Terkait detail langkah yang akan diambil, Maman menilai masih terlalu dini untuk dijelaskan sebelum pembahasan teknis selesai.

Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak 30–80 persen menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Gejolak tersebut mengganggu pasokan bahan baku utama plastik dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik.

Gangguan distribusi nafta, yakni turunan minyak bumi, serta lonjakan harga minyak global disebut sebagai pemicu utama kenaikan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan produk.

Komisi VI DPR RI, yang membidangi antara lain sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM, mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar guna melindungi UMKM dari dampak kenaikan harga plastik. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis guna mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

“Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi,” ujar Firnando dalam keterangan pers, Senin.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan energi. Langkah ini diambil demi menghadapi dinamika global dan konflik Timur Tengah.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kondisi global mempengaruhi rantai pasok energi dunia, sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak untuk menjaga keberlangsungan energi, termasuk BBM dan LPG.

“Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina telah menjalankan rencana mitigasi dan contingency plan, supaya pasokan energi tetap berjalan dengan baik,” ujar Baron melalui keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Pertamina, jelasnya, telah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi, sehingga tidak bergantung pada satu wilayah atau negara tertentu. Strategi ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan saat terjadi gangguan pada jalur distribusi atau dinamika geopolitik di kawasan tertentu.

Selain itu, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memastikan optimalisasi pasokan energi nasional serta mendukung kebijakan strategis di sektor energi.

Dalam menjaga distribusi energi kepada masyarakat, yang tidak kalah pentingnya, Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi di lapangan.

“Pertamina bersama aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah, terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar. Kami juga mendukung penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan energi,” tambah Baron.

Dia mengatakan, dinamika global yang saat ini terjadi, merupakan faktor eksternal yang perlu dihadapi bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Baron memastikan, Pertamina akan terus memaksimalkan berbagai langkah, untuk menjaga ketersediaan energi nasional.

Sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan energi, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi, baik BBM dan LPG secara bijak dan melakukan penghematan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, masyarakat juga dapat mulai memanfaatkan berbagai alternatif penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan peralatan listrik rumah tangga untuk memasak maupun pemanas makanan, sehingga konsumsi energi dapat lebih terkelola dengan baik.

“Sejalan dengan imbauan Presiden, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggunakan energi secara bijak sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional,” tutup Baron.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Downstream Pertamina memastikan kelancaran distribusi energi dengan menyiagakan 345 armada kapal selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026.

Hal ini dilakukan untuk mengamankan pasokan energi dari Indonesia Timur hingga Barat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan sektor industri.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menjelaskan bahwa selama Ramadan dan Idulfitri, upaya untuk menyediakan energi melalui laut ini adalah bagian dari strategi penguatan distribusi energi.

"Sebagai negara kepulauan, transportasi laut memegang peranan vital dalam rantai pasok energi nasional. Karena itu, kesiapan armada menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan Avtur, 27 kapal pengangkut Crude Oil, 45 unit melayani distribusi LPG, serta 7 unit mendukung pengangkutan Petrochemical dan berperan juga sebagai Floating Storage.

Armada ini mendistribusikan berbagai produk strategis seperti Pertalite, Pertamax, Pertadex, B40, Avtur, LPG, minyak mentah, hingga produk petrokimia guna memastikan kebutuhan transportasi, penerbangan, industri, dan rumah tangga tetap terpenuhi selama periode peningkatan konsumsi energi.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menambahkan bahwa operasional pengangkutan melalui laut dilakukan melalui perencanaan pelayaran yang disiplin, pengawasan distribusi secara real time, serta penerapan standar HSSE yang ketat.

“Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri, kami menyiagakan 345 armada kapal yang beroperasi dari Indonesia Timur hingga Barat,” ujar Arif Yunianto.

Selain penguatan jumlah armada, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan langkah mitigasi risiko operasional, termasuk antisipasi dinamika cuaca, pengaturan ulang rute pelayaran apabila diperlukan, serta optimalisasi terminal bongkar muat guna mempercepat suplai tambahan di wilayah dengan kebutuhan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga turut memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Arif menambahkan, kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Subholding Downstream dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Dengan koordinasi yang solid dan pengawasan berkelanjutan, kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan tenang,” tambah Arif

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan harga tetap terkendali jelang Lebaran 2026 di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah.

Hal ini dia sampaikan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

“Hasil ratasnya iya, kalau pangan tersedia, pangan tersedia, harga terjangkau dan tidak boleh naik,” ujar Zulhas singkat kepada awak media usai pertemuan.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Saat ditanya mengenai rencana mitigasi dampak konflik Iran terhadap ketahanan pangan nasional—termasuk potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan impor bahan pangan—Zulhas menegaskan kondisi saat ini masih terkendali.

“Aman, stok aman. Kan kita beras cukup, apa cukup ya. Makasih,” katanya.

Dia menekankan bahwa stok beras nasional berada dalam posisi kuat, sehingga gejolak eksternal belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan dalam negeri.

Menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai daya tahan stok, Zulhas menyebut angka cadangan yang tersedia saat ini. Angka tersebut merujuk pada perkiraan stok beras nasional yang dinilai memadai untuk menjaga stabilitas pasokan dalam beberapa waktu ke depan.

“Empat juta, lebih dari cukup,” tandas Zulhas.

PT Pertamina (Persero) mengungkap besaran impor minyak yang lewat melalui Selat Hormuz di tengah perang AS-Irael vs Iran yang pecah sejak Minggu (1/3) dan saat ini makin memanas.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan sekitar 19 persen kargo minyak mentah nasional yang berasal dari kawasan Timur Tengah melewati jalur tersebut.

"Saat ini yang bisa kami sampaikan bahwa kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu ada sekitar 19 persen dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler alternatif maupun emergensi," ujarnya ditemui di Grha Pertamina usai Buka Bersama dengan Media, Selasa (3/3).

Ia menegaskan, di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Pertamina telah menyiapkan skema distribusi alternatif untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Sistem tersebut diterapkan guna menjamin kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.

Baron menyebut Pertamina menjalankan sejumlah strategi dalam menjaga penyediaan energi. Strategi tersebut, kata dia, masih dalam proses implementasi baik melalui pola distribusi yang sudah ada maupun langkah-langkah mitigasi tambahan.

"Jadi untuk ketahanan energi nasional Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional," katanya.

Selain itu, Pertamina juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan meminimalkan risiko gangguan distribusi akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pertamina memastikan pasokan energi nasional tetap aman meski tensi di kawasan penghasil minyak dunia tengah memanas.

"Jadi saat ini untuk penyediaan energi kami melakukan beberapa strategi yang strategi tersebut tentunya sedang berproses, baik melalui pola yang ada dilakukan dan juga kami melihat bahwa tata kelola kita harus kita ke depankan," pungkas Baron.

Mereka jual seperti beras medium biasa. Nah, ini sudah ditindaklanjuti oleh Polda NTB, karena memang harus kita tindak

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pencegahan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan, membuktikan keseriusan penindakan anomali pangan.

"Ini membuktikan keseriusan dalam menindak pelaku anomali pangan," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas sekaligus Ketua Pelaksana Tingkat Pusat Satgas Saber Pangan I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Jumat.

Ketut menyebutkan terdapat satu oknum yang memanfaatkan beras SPHP dan langsung ditindak di Polda NTB. Oknum tersebut diduga mengoplos beras SPHP yang dijual dengan harga beras medium.

"Mereka jual seperti beras medium biasa. Nah, ini sudah ditindaklanjuti oleh Polda NTB, karena memang harus kita tindak," tegas Ketut.

Diketahui, program beras SPHP yang masih berjalan hingga akhir Februari 2026 ini merupakan perpanjangan program beras SPHP tahun 2025. Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi biaya bagi Perum Bulog sebagai operator program.

Hal ini dikarenakan Perum Bulog melepas beras SPHP ke masyarakat di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium baik di Zona 1 sampai Zona 3.

Adapun beras SPHP selama ini dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), kemudian Rp13.100 per kilogram untuk Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk Zona 3 (Maluku, Papua).

Untuk itu, lanjut Ketut, jika ada praktik pengemasan ulang (repacking) beras SPHP yang lalu dipindahkan ke kemasan lain dan dijual dengan tujuan meraup keuntungan, hal itu termasuk pelanggaran pangan yang harus ditindak.

Kasus itu berhasil terungkap, berawal dari laporan masyarakat. Berangkat dari itu jajaran Polda NTB menelusuri dan menemukan praktik pengoplosan beras SPHP di Lombok Barat. Hal itu juga termasuk pelanggaran terhadap standar label dan mutu beras.

“Tim Satgas Saber Pangan langsung menindaklanjuti laporan (masyarakat) itu dengan penyelidikan di lapangan. Hasilnya, ditemukan praktik pemindahan isi beras yang melanggar perlindungan konsumen. Terduga diduga melakukan manipulasi beras bersubsidi,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol FX Endriadi.

Kepolisian mengungkapkan proses pengemasan ulang beras SPHP dilakukan agar pelaku dapat menjual ke masyarakat dengan harga yang melebihi harga beras SPHP. Praktik itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen dan negara.

“Dengan menghilangkan identitas SPHP dan mengemasnya secara polos, pelaku bisa menjual beras dengan harga lebih tinggi dari HET (beras SPHP) yang ditetapkan pemerintah,” kata Endriadi.

"Kemudian (pelaku) menjualnya sebagai beras medium di kios-kios pasar serta langsung ke konsumen di wilayah Lombok Barat dan Lombok Tengah," ucapnya.

Di lokasi penggerebekan, Satgas Saber NTB menyita sejumlah barang bukti berupa 140 karung beras siap edar kemasan 50 kilogram (kg), 1.400 lembar kemasan SPHP 5 kg bekas yang sudah dikosongkan, 1.650 kemasan SPHP utuh, 98 karung putih polos cadangan, satu mesin jahit karung, gulungan benang, dan timbangan digital.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026