Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Penguatan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya Sensus Ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia mengibaratkan sensus sebagai rekam medis yang menjadi acuan bagi negara dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat.

"Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia," jelas Amalia pada acara Pencanangan SE2026 di Odah Etam Samarinda, Kamis (25/6).

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik.

Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap.

Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional.

"Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses," ujar Amalia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui SE2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD.

"Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan.

"Tentu sensus ini sejatinya bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi adalah yang pasti adalah investasi, investasi masa depan," kata Rudi.

Menurutnya, data akurat hari ini akan memberikan manfaat atas berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Rudi menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong.

Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big Mall Samarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE226.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi lumbung padi dunia. Hal ini seiring dengan penggunaan teknologi pertanian yang bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau teknologi budi daya padi setelah memberikan arahan di acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Prabowo mengatakan bahwa banyak sekali inovasi teknologi baru serta teknik-teknik baru yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian. Menurut Prabowo, hasilnya cukup revolusioner. Teknologi tersebut bisa melipat gandakan hasil gabah, dari 5 ton menjadi 10 ton hingga 12 ton, atau naik lebih dari dua kali lipat.

"Saya kira tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia. Kita bisa bantu banyak negara. Akan tetapi, intinya sekarang bersyukur kita jaga ini. Tidak boleh [menjadi] fenomena satu tahun dua tahun, harus sistem berkelanjutan," katanya kepada wartawan.

Menurutnya, dengan swasembada yang berkelanjutan, petani bisa hidup baik. Seluruh produksi pangan pun bisa dimanfaatkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi.

"Jadi yang kita produksi nanti kualitasnya sangat baik. Tidak hanya beras, tidak hanya jagung, singkong, gula, ya kedelai semua sagu," ujar Prabowo.

Di samping itu, menurutnya swasembada pangan serta produksi pangan yang aman membuat masyarakat bisa menghadapi banyak tantangan seperti kondisi panasnya geopolitik.

Prabowo pun mendorong pengembangan teknologi pertanian di semua daerah. Dengan begitu, menurutnya setiap daerah bisa swasembada.

"Kita mau tiap desa bisa swasembada, tiap kecamatan swasembada tiap kabupaten swasembada, tiap provinsi swasembada minimal kalau bisa provinsi produksi untuk ekspor untuk ke tempat lain, ini ini kita punya strategi ke depan," ujar Prabowo.

INDONESIA sedang berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan capaian yang patut diapresiasi.

Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun, dan posisi Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Pada 2025, pendapatan per kapita Indonesia mencapai sekitar 5.083 dollar AS.

Namun, di balik angka-angka yang tampak menggembirakan tersebut, terdapat persoalan struktural yang jauh lebih serius terkait perlambatan produktivitas nasional.

Persoalan ini penting karena sejarah pembangunan ekonomi dunia menunjukkan bahwa banyak negara mampu tumbuh cepat ketika masih miskin, tetapi kemudian kehilangan momentum setelah memasuki kelompok negara berpendapatan menengah.

Fenomena ini dikenal sebagai middle-income trap atau jebakan pendapatan menengah.

Bank Dunia dalam World Development Report 2024 mengingatkan bahwa dari ratusan negara berkembang yang berhasil mencapai pendapatan menengah, hanya sebagian kecil yang mampu melompat menjadi negara maju.

Sejak 1990, hanya sekitar 34 negara yang berhasil keluar dari jebakan tersebut. Sisanya masih tertahan dalam posisi yang sama selama puluhan tahun.

Pertanyaan yang layak diajukan saat ini adalah apakah Indonesia sedang bergerak menuju negara maju atau justru terjebak dalam jebakan pendapatan menengah?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sesungguhnya sangat bergantung pada satu kata yang sering terdengar teknokratis, tetapi memiliki makna sangat strategis, yaitu produktivitas.

Dalam banyak diskusi ekonomi, produktivitas sering kali kalah populer dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena banyak faktor, mulai dari peningkatan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, hingga kenaikan harga komoditas dunia.

Namun, pertumbuhan yang benar-benar berkelanjutan pada akhirnya selalu bertumpu pada peningkatan produktivitas.

Produktivitas pada dasarnya adalah kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dengan sumber daya yang sama.

Seorang pekerja yang mampu menghasilkan output lebih banyak dalam waktu yang sama disebut lebih produktif.

Sebuah perusahaan yang mampu memproduksi barang berkualitas lebih tinggi dengan biaya yang lebih efisien juga disebut lebih produktif. Demikian pula, sebuah negara mampu menciptakan lebih banyak nilai ekonomi dari sumber daya yang dimilikinya.

Masalahnya, produktivitas Indonesia tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan dengan harapan untuk menjadi negara maju.

Selama dua dekade terakhir, Indonesia memang berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi. Namun, stabilitas tidak selalu identik dengan transformasi.

Banyak indikator menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan fundamental yang cukup cepat untuk membawa negara ini keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah.

Kita masih terlalu bergantung pada konsumsi domestik sebagai mesin utama pertumbuhan. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto secara konsisten berada di atas 50 persen.

Konsumsi memang penting karena dapat menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tidak ada satu pun negara yang berhasil menjadi negara maju hanya karena masyarakatnya rajin berbelanja.

Negara maju lahir karena masyarakatnya mampu menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi. Mereka menghasilkan inovasi, teknologi, produk industri berteknologi tinggi, dan berbagai bentuk pengetahuan yang memiliki daya saing global. Di sinilah letak tantangan terbesar bagi Indonesia.

Ketika membahas jebakan pendapatan menengah, banyak orang mengira bahwa masalah utamanya adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Padahal, persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.

Negara-negara miskin biasanya dapat tumbuh dengan cepat karena memiliki tenaga kerja murah. Investor datang untuk memanfaatkan biaya produksi yang rendah. Industri manufaktur berkembang. Lapangan pekerjaan bertambah. Pendapatan masyarakat meningkat.

Namun, setelah pendapatan naik, upah tenaga kerja ikut meningkat. Pada titik ini keunggulan biaya murah mulai menghilang. Negara tersebut tidak lagi kompetitif dibandingkan dengan negara yang lebih miskin.

Di saat yang sama, negara tersebut juga belum mampu bersaing dengan negara maju yang menguasai teknologi dan inovasi.

Akibatnya, negara tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena terlalu mahal untuk bersaing dengan negara miskin, tetapi belum cukup inovatif untuk bersaing dengan negara maju. Kondisi inilah yang disebut sebagai jebakan pendapatan menengah.

Krisis produktivitas tidak selalu tampak dalam bentuk kontraksi ekonomi. Justru sering kali muncul secara perlahan dan nyaris tak disadari.

Gejala pertama adalah perlambatan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian. Banyak negara yang berhasil menjadi negara maju melewati fase industrialisasi yang kuat.

Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China menjadikan manufaktur sebagai mesin utama untuk menciptakan nilai tambah.

Indonesia memang memiliki sektor manufaktur yang cukup besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi manufaktur terhadap PDB cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan dibanding era sebelumnya. Pada saat yang sama, ketergantungan pada ekspor komoditas masih cukup tinggi.

Padahal, komoditas memiliki karakteristik siklus yang kuat. Ketika harga naik, ekonomi tumbuh dengan cepat.

Ketika harga turun, pertumbuhan ikut melemah. Karena itu, negara yang terlalu bergantung pada komoditas sering kali kesulitan meningkatkan produktivitas jangka panjang.

Gejala kedua adalah kualitas tenaga kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi modern. Indonesia akan menikmati bonus demografi hingga sekitar tahun 2035.

Namun, bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Ia hanya menjadi berkah apabila tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di masa depan.

Sayangnya, berbagai survei menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Banyak perusahaan mengeluhkan kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi, analisis data, kecerdasan buatan, maupun kemampuan teknik tingkat lanjut. Dalam kondisi seperti ini, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi.

Gejala ketiga adalah rendahnya kapasitas inovasi nasional. Negara maju tidak hanya memproduksi barang. Mereka menciptakan teknologi. Mereka mengendalikan paten. Mereka mengembangkan riset. Mereka menjadi sumber inovasi dunia.

Indonesia masih tertinggal dalam aspek ini. Belanja penelitian dan pengembangan masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi.

Jumlah paten, publikasi riset terapan, dan komersialisasi inovasi juga masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, banyak industri nasional masih berperan sebagai pengguna teknologi, bukan sebagai pencipta teknologi.

Indonesia saat ini menghadapi gejala-gejala yang patut diwaspadai. Salah satu gejala tersebut adalah perlambatan transformasi struktural ekonomi.

Sektor manufaktur yang seharusnya menjadi motor utama penciptaan nilai tambah belum berkembang secepat yang diharapkan. Padahal, hampir semua negara yang berhasil menjadi negara maju melewati fase industrialisasi yang kuat.

Manufaktur memiliki kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh banyak sektor lain. Manufaktur menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, mendorong transfer teknologi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat keterkaitan antar industri.

Indonesia memang masih memiliki basis manufaktur yang cukup besar dibandingkan dengan sebagian negara berkembang lainnya.

Namun, kontribusi manufaktur terhadap perekonomian belum menunjukkan lonjakan yang mampu mendorong transformasi ekonomi secara menyeluruh.

Dalam banyak kasus, ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas atau produk dengan nilai tambah yang relatif terbatas.

Ketergantungan pada komoditas sebenarnya merupakan pedang bermata dua. Ketika harga komoditas naik, ekonomi tumbuh lebih cepat. Ketika harga komoditas turun, pertumbuhan juga ikut melambat.

Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi sangat rentan terhadap faktor eksternal yang berada di luar kendali. Lebih mengkhawatirkan lagi, ketergantungan pada komoditas sering kali mengurangi insentif untuk berinovasi.

Mengapa harus mengembangkan teknologi baru jika sumber daya alam masih mampu menghasilkan keuntungan besar?

Padahal, dalam jangka panjang, negara yang mengandalkan komoditas tanpa meningkatkan produktivitas biasanya akan kehilangan daya saing.

Tantangan yang tak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia. Selama ini, bonus demografi sering disebut sebagai peluang emas bagi Indonesia.

Memang benar bahwa Indonesia akan memiliki proporsi penduduk usia produktif yang sangat besar. Namun, bonus demografi sesungguhnya hanyalah potensi, bukan jaminan.

Bonus demografi baru akan menjadi berkah apabila tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Di sinilah kita menghadapi persoalan yang cukup serius.

Masih banyak lulusan pendidikan yang kesulitan memasuki pasar kerja karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

Di sisi lain, banyak perusahaan mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja dengan kompetensi yang memadai.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Kita sering berbicara tentang jumlah lulusan, tetapi jarang membahas kualitas lulusan.

Kita bangga dengan peningkatan angka partisipasi pendidikan, tetapi kurang memperhatikan apakah proses pendidikan benar-benar menghasilkan individu yang kreatif, inovatif, dan adaptif.

Padahal di era kecerdasan buatan saat ini, keterampilan teknis semata tidak lagi cukup. Dunia kerja semakin membutuhkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, berkomunikasi, serta belajar sepanjang hayat.

Teknologi berkembang begitu cepat sehingga keterampilan yang relevan hari ini belum tentu relevan dalam lima tahun ke depan.

Karena itu, tantangan terbesar pendidikan Indonesia bukan sekadar memperluas akses, melainkan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Krisis produktivitas juga terlihat dari kapasitas inovasi nasional yang masih terbatas. Banyak negara berkembang menganggap inovasi sebagai sesuatu yang mewah, sesuatu yang baru perlu dipikirkan setelah menjadi kaya.

Padahal justru sebaliknya. Negara menjadi kaya karena mampu berinovasi. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saat ini tidak dibangun di atas kepemilikan sumber daya alam, melainkan di atas kemampuan menciptakan teknologi dan pengetahuan baru.

Nilai pasar perusahaan teknologi global bahkan jauh melampaui nilai ekonomi banyak negara berkembang. Fakta ini menunjukkan bahwa sumber kekayaan dunia telah berubah.

Jika pada masa lalu kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah dan sumber daya alam, maka saat ini kekayaan lebih banyak ditentukan oleh penguasaan teknologi dan inovasi.

Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam aspek ini. Belanja untuk penelitian dan pengembangan masih relatif rendah. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri belum optimal. Hilirisasi hasil penelitian juga masih terbatas.

Tidak sedikit hasil penelitian yang berakhir menjadi laporan akademik tanpa pernah benar-benar dimanfaatkan oleh dunia usaha maupun masyarakat. Padahal, riset seharusnya menjadi bahan bakar utama produktivitas.

Riset melahirkan inovasi. Inovasi meningkatkan efisiensi. Efisiensi mendorong daya saing. Daya saing menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rantai inilah yang selama puluhan tahun menjadi fondasi keberhasilan negara-negara maju.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, sesungguhnya Indonesia masih memiliki peluang yang sangat besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Salah satu modal terbesar Indonesia adalah bonus demografi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Banyak negara maju saat ini justru menghadapi persoalan penuaan penduduk. Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif.

Indonesia berada dalam posisi berbeda. Kita masih memiliki jutaan tenaga kerja muda yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Namun, peluang ini memiliki batas waktu.

Bonus demografi ibarat jendela yang hanya terbuka pada periode tertentu. Jika kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ketika populasi mulai menua, peluang tersebut akan hilang.

Karena itu, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan produktivitas harus dilakukan sekarang, bukan nanti.

Selain itu, strategi hilirisasi yang saat ini dijalankan pemerintah perlu terus diperkuat dengan orientasi yang lebih jauh ke depan. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi.

Tujuan akhirnya harus membangun industri berbasis teknologi yang mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.

Indonesia tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri global. Indonesia harus menjadi bagian dari rantai inovasi global.

Dalam konteks industri kendaraan listrik, misalnya, keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak nikel yang diekspor atau diolah, melainkan dari seberapa besar kemampuan Indonesia menguasai teknologi baterai, sistem kendaraan listrik, dan berbagai inovasi turunan.

Nilai tambah terbesar tidak selalu berasal dari bahan baku. Sering kali nilai tambah terbesar justru terletak pada teknologi, desain, dan hak kekayaan intelektual.

Karena itu, orientasi pembangunan ekonomi harus bergeser dari sekadar eksploitasi sumber daya menuju penciptaan pengetahuan.

Di atas semua itu, ada satu faktor yang sering terlupakan ketika membahas produktivitas, yaitu kualitas institusi. Tidak ada negara yang mampu mempertahankan produktivitas tinggi dalam jangka panjang tanpa institusi yang kuat.

Birokrasi yang lambat, regulasi yang tumpang tindih, ketidakpastian hukum, dan praktik korupsi merupakan hambatan serius bagi produktivitas.

Banyak pelaku usaha menghabiskan energi bukan untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi, melainkan untuk mengurus berbagai persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih sederhana.

Produktivitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan individu, tetapi juga oleh kualitas sistem yang mengatur aktivitas ekonomi.

Karena itu, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah agenda ekonomi.

Setiap prosedur yang dipangkas berarti penghematan biaya. Setiap regulasi yang disederhanakan berarti peningkatan efisiensi.

Setiap bentuk kepastian hukum berarti meningkatkan kepercayaan investor. Dan pada akhirnya semua itu bermuara pada peningkatan produktivitas.

Tantangan Indonesia abad ke-21 bukan lagi mengatasi kemiskinan ekstrem seperti pada masa lalu. Tantangan terbesar kita adalah memastikan Indonesia mampu melangkah maju menuju negara maju. Dan lompatan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis.

Lompatan ini membutuhkan perubahan cara berpikir. Selama ini kita terlalu sering merayakan pertumbuhan ekonomi tanpa cukup memperhatikan kualitas pertumbuhan tersebut. Kita bangga ketika konsumsi meningkat, tetapi kurang memperhatikan produktivitas.

Kita senang ketika investasi masuk, tetapi sering lupa memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas teknologi nasional.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa negara maju bukanlah negara yang paling banyak mengonsumsi, melainkan negara yang paling produktif. Mereka menghasilkan lebih banyak nilai dari sumber daya yang mereka miliki. Mereka terus berinovasi. Mereka terus belajar.

Mereka terus meningkatkan kualitas manusianya. Indonesia memiliki seluruh syarat untuk mengikuti jejak tersebut.

Namun, waktu tidak menunggu. Bonus demografi tidak berlangsung selamanya. Momentum transformasi ekonomi juga tidak datang dua kali.

Jika produktivitas nasional tidak segera meningkat, target Indonesia Emas 2045 berisiko berubah menjadi sekadar slogan yang indah di atas kertas.

Karena itu, diskusi mengenai produktivitas harus ditempatkan sebagai agenda nasional yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, stabilitas fiskal, dan pertumbuhan ekonomi.

Sebab pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya yang kita miliki, melainkan oleh seberapa produktif kita mengelolanya.

Di situlah sesungguhnya pertaruhan terbesar bangsa ini berada. Bukan sekadar keluar dari jebakan pendapatan menengah, melainkan membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi negara maju yang ditopang oleh manusia-manusia produktif, inovatif, dan berdaya saing secara global.

Jika itu dapat diwujudkan, maka Indonesia Emas 2045 bukan lagi impian, melainkan keniscayaan sejarah.

Bisnis.com, JAKARTA— Generasi Z (Gen Z) menjadi kelompok pengguna artificial intelligence (AI) terbesar di Indonesia berdasarkan Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Meski demikian, pemanfaatan AI di kalangan pengguna internet nasional masih tergolong rendah, dengan hanya 18,2% responden yang mengaku telah menggunakan teknologi tersebut.

Survei APJII mencatat jumlah pengguna internet Indonesia pada 2026 mencapai 235,26 juta jiwa, atau setara dengan 81,72% dari total populasi 287,89 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81,8% responden mengaku belum menggunakan AI.

Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z berusia 13–28 tahun menjadi pengguna AI terbesar dengan persentase 29,4%. Selanjutnya disusul Milenial (29–44 tahun) sebesar 16,7%, Gen X (45–60 tahun) sebesar 7,5%, sedangkan Baby Boomers (61–79 tahun) dan Pre Boomers (80 tahun ke atas) masing-masing hanya 0,8%.

Berdasarkan gender, penggunaan AI juga lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Sebanyak 19,7% responden laki-laki mengaku menggunakan AI, sedangkan perempuan sebesar 16,7%. Adapun responden yang belum memanfaatkan AI mencapai 80,3% pada laki-laki dan 83,3% pada perempuan.

Dari sisi pemanfaatannya, AI paling banyak digunakan untuk hiburan, seperti membuat video atau gambar generatif. Sebanyak 36,5% pengguna AI memanfaatkan teknologi tersebut untuk kebutuhan hiburan.

Penggunaan AI untuk edukasi dan riset, seperti chatbot dan ringkasan akademik, menempati urutan kedua dengan persentase 30,2%. Selanjutnya, 26,9% responden menggunakan AI untuk pekerjaan dan produktivitas, seperti penulisan otomatis, copywriting, dan analisis data. Sementara itu, penggunaan AI sebagai asisten digital suara atau perintah, seperti Siri, Google Assistant, dan Bixby, tercatat sebesar 6,4%.

Apabila dirinci berdasarkan generasi, Gen Z menjadi kelompok yang paling banyak memanfaatkan AI untuk hiburan dengan persentase 44,4%. Sebanyak 34,9% menggunakan AI untuk edukasi dan riset, 19,0% untuk pekerjaan dan produktivitas, serta 1,6% sebagai asisten digital.

Pada kelompok Milenial, AI untuk hiburan juga menjadi penggunaan terbesar dengan persentase 34,2%, diikuti edukasi dan riset 28,9%, pekerjaan dan produktivitas 26,3%, serta asisten digital 10,5%.

Sementara itu, pada Gen X, penggunaan AI relatif merata. Masing-masing 33,3% responden menggunakan AI untuk hiburan, edukasi dan riset, serta pekerjaan dan produktivitas. Tidak ada responden Gen X yang menggunakan AI sebagai asisten digital.

Adapun pada kelompok Baby Boomers, seluruh penggunaan AI yang tercatat dalam survei dimanfaatkan untuk hiburan dengan persentase 100%, sedangkan penggunaan untuk edukasi dan riset, pekerjaan dan produktivitas, maupun asisten digital masing-masing tercatat 0%.

Jika dilihat berdasarkan gender, laki-laki lebih banyak memanfaatkan AI untuk hiburan, yakni 45,8%, dibandingkan perempuan sebesar 36,5%. Untuk edukasi dan riset, penggunaan AI pada laki-laki mencapai 35,4%, sedangkan perempuan 30,2%.

Sementara itu, penggunaan AI untuk pekerjaan dan produktivitas tercatat sebesar 27,0% pada perempuan dan 16,7% pada laki-laki. Adapun penggunaan AI sebagai asisten digital mencapai 6,4% pada perempuan dan 2,1% pada laki-laki.

Di sisi lain, responden yang belum menggunakan AI paling banyak mengaku tidak mengetahui teknologi AI, dengan persentase mencapai 46,6%. Alasan lain yang disampaikan adalah merasa tidak membutuhkan konten AI (22,7%), tidak mengetahui cara menggunakan AI (15,5%), belum menemukan layanan AI yang menarik (5,9%), merasa layanan AI sulit digunakan (3,5%), khawatir terhadap masalah privasi dan keamanan (3,6%), serta tidak memiliki akses atau teknologi yang memadai (2,1%).

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, optimistis produktivitas padi pada tahun ini bisa tembus 500.000 ton gabah kering panen (GKP) dari target sekitar 321.000 ton GKP seiring dengan adanya inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah, sisa sayur dan lainnya dilakukan oleh komunitas peduli sampah yang juga petani.

"Kita lihat bersama panen padi yang menjadi percontohan menggunakan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, dan hasil ubinan produksi padi mampu mencapai 9,1 ton gabah per hektare, ini luar biasa bila dibandingkan sebelumnya 7,3 ton gabah per hektare," kata Bupati Rio usai panen padi bersama hasil optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga di area persawahan Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kamis.

Bupati mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo itu yang terus melakukan inovasi membuat pupuk organik cair limbah rumah tangga dan berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Dalam kesempatan itu, Rio mendorong inovasi pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru petani di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen padi juga bisa menekan biaya produksi.

Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo itu untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar, sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.

"Kami minta jangan berhenti sampai di sini, lengkapi izinnya, kolaborasi dengan komunitas lainnya, salah satunya komunitas kampus, karena ini sudah terbukti produksi padi naik dari 7,3 ton gabah menjadi 9,1 ton gabah per hektare," katanya.

Sementara itu, Petani Milenial Situbondo, Purwanto mengatakan akan terus melakukan percobaan di lahan sendiri maupun lahan komunitasnya untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut.

"Semula kami uji coba dari hasil produksi padi 6 ton per hektare dan sampai saat ini bisa mencapai 9,1 ton per hektare, dan saat ini kami akan coba lagi sampai produksi padi mencapai 12 ton per hektare," ujarnya.

Purwanto mengaku berinisiatif mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik cair karena banyak sampah organik yang dibuang, selain itu semangat itu terdorong dari harga pupuk kimia cukup mahal, dan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih tinggi.

"Menggunakan pupuk cair organik dari limbah dapur ini bisa hemat biaya produksi 30 persen, manfaat lainnya sampah bisa teratasi, biaya produksi bisa ditekan karena nutrisi tanaman yang murah dan tanaman tumbuh dengan lebih baik," katanya.

Dari pantauan, panen padi bersama bertajuk "Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Pertanian Produktif Berkelanjutan" itu dihadiri pula Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, pimpinan OPD terkait dengan kelompok tani setempat.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh mengumumkan agenda perubahan besar dalam pidato perdananya usai bank sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di kisaran target 3,5%-3,75%.

Dalam konferensi pers perdananya usai rapat FOMC yang berakhir pada Rabu (17/6/2026) waktu AS, Warsh menegaskan prioritas utama bank sentral adalah mengembalikan stabilitas harga sekaligus meninjau ulang berbagai kerangka kebijakan moneter yang selama ini digunakan.

Keputusan mempertahankan suku bunga tersebut diambil secara bulat oleh Federal Open Market Committee (FOMC). Warsh menilai ekonomi AS masih tumbuh solid dengan dukungan produktivitas dan investasi yang kuat, sementara pasar tenaga kerja tetap stabil.

Meski demikian, dia mengakui bahwa inflasi masih menjadi persoalan utama. Menurutnya, laju inflasi telah berada di atas target 2% The Fed selama lebih dari lima tahun dan menjadi beban bagi masyarakat Amerika.

"Saya senang melaporkan bahwa anggota FOMC bersikap tegas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," ujar Warsh dalam konferensi pers usai rapat FOMC, Kamis (18/6/2026).

Warsh menegaskan perubahan kepemimpinan menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah praktik kebijakan moneter saat ini masih relevan dengan tantangan ekonomi ke depan.

Berikut sejumlah poin penting dalam pidato perdananya:

Hapus Forward Guidance

Salah satu perubahan paling signifikan yang diumumkan Kevin Warsh adalah penghapusan forward guidance atau panduan arah kebijakan suku bunga ke depan dari pernyataan kebijakan The Fed.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, forward guidance menjadi instrumen penting bagi bank sentral untuk memberikan sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan. Tujuannya adalah membantu pasar keuangan, pelaku usaha, dan rumah tangga membentuk ekspektasi terhadap kondisi ekonomi.

Namun, Warsh menilai pendekatan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini yang dipenuhi ketidakpastian dan perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.

Dia mengatakan pernyataan kebijakan terbaru sengaja dibuat lebih singkat, lebih sederhana, dan hanya berisi fakta-fakta ekonomi yang dinilai relevan oleh FOMC.

"Yang juga tidak lagi ada adalah forward guidance, yang kami sepakati tidak cocok untuk kondisi kebijakan saat ini," ujarnya.

Tidak Memberikan ’Dot Plot’ Pribadi

Berbeda dari tradisi Ketua The Fed sebelumnya, Warsh memilih tidak memasukkan proyeksi suku bunga pribadinya atau dot plot ke dalam Summary of Economic Projections (SEP).

Dia menilai mekanisme dot plot dalam format saat ini belum tentu membantu proses pengambilan keputusan kebijakan.

Meski demikian, dia tetap mendorong anggota FOMC lain untuk menyampaikan proyeksi masing-masing.

Warsh juga mengisyaratkan kemungkinan reformasi besar terhadap sistem komunikasi The Fed, termasuk masa depan dot plot, konferensi pers, hingga notulen rapat.

Bentuk Lima Gugus Tugas Reformasi The Fed

Warsh memulai langkah reformasi The Fed dengan membentuk lima gugus tugas (task force) yang akan mengkaji berbagai aspek utama pelaksanaan kebijakan moneter.

Kelima gugus tugas tersebut meliputi komunikasi The Fed, kebijakan neraca bank sentral, sumber dan metodologi data ekonomi, produktivitas serta pasar tenaga kerja di era transformasi teknologi, dan kerangka inflasi.

"Topik-topik tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, memiliki konsekuensi yang besar, dan layak untuk ditinjau dengan perspektif baru," kata Warsh.

Lima gugus tugas tersebut masing-masing akan berfokus pada komunikasi The Fed, neraca keuangan bank sentral, penggunaan dan ketergantungan terhadap sumber data yang ada, produktivitas dan lapangan kerja di tengah era transformasi, serta kerangka kebijakan inflasi.

Menurut Warsh, masing-masing gugus tugas akan melibatkan sejumlah pemikir terbaik, baik dari kalangan profesi ekonomi maupun dari luar profesi tersebut. Mereka juga akan didukung oleh para spesialis dari jajaran staf The Fed.

"Dan mereka akan mengemban mandat yang sederhana dan jelas: memulai dari prinsip-prinsip dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, menelaah praktik yang berlaku saat ini, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pada akhirnya mengusulkan langkah-langkah selanjutnya untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan," ujarnya.

Warsh mengatakan gugus tugas yang menangani komunikasi The Fed akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan sejak musim panas tahun lalu terkait penyempurnaan bentuk dan fungsi komunikasi bank sentral. Tim tersebut juga diharapkan dapat mengusulkan perubahan yang telah dipertimbangkan secara matang terhadap Summary of Economic Projections (SEP).

Soroti Dampak AI terhadap Produktivitas

Salah satu fokus baru dalam gugus tugas yang akan dibentuk Warsh akan menangani pengaruh teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap produktivitas dan pasar tenaga kerja.

Dia menilai kemunculan teknologi baru berpotensi mengubah cara ekonomi bekerja, mulai dari produktivitas tenaga kerja, pola investasi perusahaan, hingga dinamika inflasi dalam jangka panjang.

Untuk itu, gugus tugas khusus yang akan dibentuk Warsh akan mengkaji kecepatan adopsi teknologi baru, cakupan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi, serta konsekuensinya terhadap pasar tenaga kerja AS.

Menurut Warsh, pemahaman yang lebih baik terhadap AI menjadi penting karena perubahan produktivitas berpotensi mengubah asumsi dasar dalam penyusunan kebijakan moneter.

"Gugus tugas ini akan meninjau kecepatan, jangkauan, dan dampak ekonomi dari teknologi tujuan umum baru, termasuk AI, serta implikasinya terhadap mandat ketenagakerjaan dan inflasi The Fed," ujarnya.

Pertahankan Target Inflasi 2%

Kevin Warsh menegaskan komitmen The Fed untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, menyusul tekanan harga yang masih bertahan di atas sasaran selama lebih dari lima tahun.

Warsh mengatakan tingginya harga masih menjadi beban bagi masyarakat AS. Meski demikian, dia menegaskan The Fed memiliki tekad bulat untuk memulihkan stabilitas harga.

"Harga yang terus tinggi menjadi beban bagi rakyat Amerika. Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu masa depan. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa anggota FOMC memiliki pandangan yang jelas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," kata Warsh.

Warsh mengakui inflasi masih berada jauh di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Kondisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan menjadi salah satu perhatian utama bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter.

"Kami menyadari bahwa inflasi telah berada jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2% selama lebih dari lima tahun," ujarnya.

Akui Kebijakan Moneter Belum Merata

Saat ditanya mengenai tingkat keketatan kebijakan moneter saat ini, Warsh menilai dampaknya tidak seragam di seluruh sektor ekonomi.

Dia mencontohkan sektor perumahan masih merasakan efek restriktif dari suku bunga tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya terlihat di pasar keuangan.

Menurutnya, perbedaan transmisi kebijakan moneter tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap kebijakan neraca The Fed.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan strategi intervensi taktis berupa program matchmaking (perjodohan bisnis) dan substitusi bahan baku lokal guna menyelamatkan industri manufaktur dari jebakan biaya impor akibat penguatan mata uang dolar AS.

Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi para pelaku usaha melakukan penahanan (hold) aktivitas impor bahan baku dan bahan penolong akibat mahalnya harga seiring meningkat signifikannya nilai tukar dolar AS, yang berisiko menurunkan utilitas produksi dan bahkan berpotensi memicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita lakukan subtitusi dan matchmaking. Contohnya, industri tekstil yang biasanya perlu kapas dan itu 100 persen merupakan impor. Karena kita enggak produksi kapas, tapi kapas itu kan sudah ada teknologi sintetisnya. Sintetis untuk kapas, polyester dan rayon, dan itu kita produksi di Jawa Barat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Nining Yulistiani di Bandung, Rabu.

Nining membeberkan, beban industri saat ini sangat berat lantaran struktur hulu pabrik di Tanah Pasundan masih terkunci oleh ketergantungan luar negeri, khususnya soal bahan baku dan bahan penunjang.

"80,8 persen itu posisinya adalah untuk impor bahan baku dan penolong. Terus yang kedua untuk mesin itu sekitar 10 persen. Kemudian untuk konsumsi itu hanya 8 persen. Sebenarnya industri kita hidup sebetulnya, tapi kan dengan harga dolar AS yang menaik, ini kan beban berat bagi mereka untuk produksi," ujarnya.

Melalui data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Disperindag Jabar mengategorikan pabrik penyedia komponen lokal untuk langsung dikoneksikan dengan industri hilir pencetak produk akhir.

Selain klaster tekstil, substitusi bahan penolong zinc serta pengalihan gandum ke tepung lokal non-gandum kini dipacu bersama asosiasi usaha.

"Sudah kita lakukan matchmaking itu sebenarnya dari tahun kemarin, didorong ke pelaku usaha dan asosiasi. Setelah antar usaha cocok, kita pertemukan mereka. Sehingga deal-nya itu ada," tutur Nining.

Langkah mitigasi ini berjalan beriringan dengan kompilasi bursa kerja proaktif serta program pelatihan reskilling dan upskilling bersama Kementerian Ketenagakerjaan bagi buruh yang mungkin terdampak efisiensi korporasi, serta sertifikasi vokasi bagi lulusan baru.

Pada kesempatan terpisah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Margaretha Ari Anggorowati mengumumkan neraca perdagangan kumulatif Januari-April 2026 masih surplus tebal di angka 8,90 miliar dolar AS.

Surplus bersumber dari total nilai ekspor empat bulan pertama yang menyentuh 12,58 miliar dolar AS (naik 4,15 persen dibanding periode serupa 2025). Ekspor nonmigas mendominasi sebesar 12,51 miliar dolar AS, digerakkan oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 4,30 persen.

"Ekspor nonmigas terbesar selama Januari 2026 hingga April 2026 dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai 2,08 miliar dolar AS, disusul Filipina sebesar 1,19 miliar dolar AS dan ke Jepang sebesar 922,58 juta dolar AS," kata Ari.

Komoditas ekspor jawara ditempati oleh golongan kendaraan dan bagiannya yang melonjak 297,95 juta dolar AS (11,80 persen). Sebaliknya, performa terendah dialami golongan perhiasan/permata yang anjlok 73,59 juta dolar AS (18,99 persen).

Di pos impor kumulatif, BPS mencatat penurunan 7,63 persen di angka 3,68 miliar dolar AS, dengan pasokan nonmigas terbesar berasal dari Tiongkok senilai 1,41 miliar dolar AS (41,04 persen).

Meski total impor bahan baku/penolong tercatat menyusut 5,63 persen, barang modal turun 17,20 persen, dan barang konsumsi turun 12,63 persen, golongan mesin dan perlengkapan elektronik justru melonjak tinggi di angka 97,19 juta dolar AS (18,25 persen).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin meluas di berbagai bidang pekerjaan. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk membuat konten atau menjawab pertanyaan, tetapi juga membantu menyusun presentasi, memperbaiki tulisan, membuat video, hingga mengatur jadwal kerja.

Seiring perkembangan teknologi, berbagai perusahaan menghadirkan aplikasi AI dengan fungsi yang semakin spesifik untuk mendukung produktivitas. Sebagian besar layanan tersebut bahkan dapat diakses secara gratis, meskipun fitur yang lebih canggih umumnya tersedia melalui skema berlangganan.

Berikut sejumlah aplikasi AI yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, dirangkum dari berbagai sumber pada Selasa (16/6/2026).

1. ChatGPT

ChatGPT merupakan chatbot berbasis AI yang dikembangkan OpenAI dan menjadi salah satu aplikasi AI paling populer saat ini. Platform ini dapat digunakan untuk menghasilkan teks, membantu riset, merangkum dokumen, menerjemahkan bahasa, hingga menyusun draf tulisan.

Salah satu keunggulan ChatGPT adalah kemampuannya menghasilkan jawaban yang komprehensif, mendukung penalaran kompleks, serta menyediakan fitur personalisasi dan memori yang memungkinkan pengalaman penggunaan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

ChatGPT tersedia dalam versi gratis dan berbayar. Pengguna berlangganan memperoleh akses ke model AI yang lebih canggih serta berbagai fitur tambahan.

2. Google Labs dan AI Studio

Google menghadirkan sejumlah aplikasi AI eksperimental melalui Google Labs. Platform ini menyediakan berbagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produktivitas, desain, hingga pengembangan perangkat lunak.

Salah satu layanan yang menonjol adalah AI Studio, platform berbasis web yang memungkinkan pengguna bereksperimen dengan model Gemini untuk menghasilkan teks, gambar, suara, hingga membangun aplikasi sederhana.

Selain AI Studio, Google Labs juga menawarkan berbagai alat lain, seperti Pomelli untuk membuat materi promosi sesuai identitas merek, Mixboard untuk mengembangkan ide visual, serta CC yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan email.

Sebagian besar layanan di Google Labs dapat diakses secara gratis, meskipun ketersediaannya berbeda di setiap negara.

3. Grammarly

Bagi pekerja yang rutin menyusun laporan, email, atau konten digital, Grammarly dapat berfungsi sebagai asisten penulisan berbasis AI.

Aplikasi ini membantu memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan gaya bahasa. Grammarly juga dapat menganalisis nada tulisan, misalnya terlalu formal, terlalu lugas, atau kurang jelas.

Selain fitur koreksi, Grammarly kini menawarkan kemampuan AI generatif untuk menulis ulang, meringkas, maupun memperluas isi tulisan.

Grammarly menyediakan layanan gratis untuk kebutuhan dasar, sementara fitur yang lebih lengkap tersedia melalui paket berlangganan.

4. Canva

Canva merupakan platform desain grafis yang telah mengintegrasikan berbagai fitur AI ke dalam layanannya. Pengguna dapat membuat presentasi hanya dengan memasukkan perintah teks (prompt), kemudian menyempurnakan hasilnya melalui fitur drag-and-drop.

Tidak hanya untuk presentasi, Canva juga dapat digunakan untuk menghasilkan gambar, video, serta membantu penyusunan teks. Kemampuan tersebut membuat Canva banyak dimanfaatkan oleh pekerja kreatif, pemasar, hingga pelaku usaha kecil dan menengah.

Canva menyediakan versi gratis dengan fitur dasar, sedangkan fitur AI yang lebih lengkap tersedia dalam paket premium.

5. Runway

Runway merupakan platform AI yang berfokus pada pembuatan dan pengeditan video.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna menghasilkan video dari perintah teks, mengedit bagian tertentu dalam video, serta menciptakan konten visual dengan gaya yang konsisten menggunakan model AI terbaru.

Kemampuan tersebut membuat Runway banyak digunakan oleh kreator konten, tim pemasaran, hingga pelaku industri kreatif yang membutuhkan proses produksi video yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Runway menawarkan paket gratis dengan batas penggunaan tertentu, serta layanan berbayar untuk kebutuhan profesional.

6. Reclaim

Reclaim adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu manajemen waktu dan meningkatkan produktivitas.

Platform ini dapat menyesuaikan jadwal secara otomatis agar pengguna tetap memiliki waktu untuk menjalankan kebiasaan penting, seperti berolahraga, membaca, maupun menyelesaikan pekerjaan prioritas.

Reclaim juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi produktivitas, seperti Asana, Notion, dan ClickUp, sehingga memudahkan sinkronisasi tugas dengan kalender kerja.

Layanan ini tersedia dalam versi gratis dan berbayar dengan fitur yang lebih lengkap.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi video mulai menggeser struktur kerja industri kreatif, memicu lonjakan produktivitas sekaligus menekan kebutuhan tenaga kerja konvensional.

Proses yang sebelumnya memakan waktu panjang dan melibatkan banyak peran kini dapat diringkas menjadi satu alur berbasis perintah teks.

Dampaknya tidak hanya dirasakan kreator individu, tetapi juga perusahaan yang mulai mengintegrasikan AI dalam proses produksi konten untuk menekan biaya dan mempercepat output.

Pakar Digital Branding Soegimitro menilai perubahan utama terletak pada pola kerja, bukan sekadar teknologi. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI menjadi faktor penentu nilai tenaga kerja di industri kreatif.

"Yang enggak mau belajar AI pasti akan dikeluarkan. Yang bisa menguasai AI digaji tinggi," katanya.

Dia menegaskan AI seharusnya menjadi alat yang memperkuat kapasitas profesional, bukan sepenuhnya menggantikan manusia. Adaptasi menjadi kunci di tengah pergeseran kebutuhan industri.

Efisiensi menjadi dampak paling nyata. Tugas yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit jika pengguna memahami cara kerja teknologi tersebut.

Fenomena ini melahirkan konsep "one man studio", di mana satu individu mampu menjalankan berbagai fungsi produksi sekaligus. Peran penulis naskah, ilustrator, editor video, hingga komposer musik dapat dijalankan secara simultan dengan bantuan AI.

Soegimitro mengaku produktivitas kerjanya meningkat signifikan.

"Saya sekali buka laptop bisa menyelesaikan 10 pekerjaan bersamaan," ujarnya.

Namun, kemudahan ini juga memunculkan persoalan baru, terutama terkait hak cipta dan kekayaan intelektual. Banyak kreator dinilai belum memahami batas penggunaan aset digital yang dilindungi hukum.

Penggunaan tokoh publik, karakter populer, atau elemen visual tertentu tanpa izin berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Risiko ini meningkat seiring semakin mudahnya produksi konten berbasis AI.

Menurut Soegimitro, di tengah banjir konten, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan teknis produksi. Nilai karya saat ini bergeser pada orisinalitas ide, kekuatan karakter, serta kepemilikan kekayaan intelektual.

Dia juga menilai kemampuan menciptakan identitas dan cerita yang kuat akan menjadi pembeda utama di tengah kompetisi konten yang semakin padat.

"Yang mahal nanti adalah IP atau kekayaan intelektualnya," kata Soegimitro.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) menyiapkan ekspansi kapasitas manufaktur melalui pembangunan lini produksi 4 dan lini produksi 5 sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar farmasi nasional yang terus berkembang.

Langkah ekspansi tersebut dilakukan setelah perseroan melanjutkan pengembangan fasilitas produksi Lini 3 melalui anak usaha PT Ethica Industri Farmasi. Penambahan lini produksi baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas kemampuan PYFA dalam melayani permintaan pasar.

Direktur Pyridam Farma Sinta Ningsih mengatakan penguatan kapasitas manufaktur menjadi salah satu fokus utama perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain kontribusi berkelanjutan dari pilar utama pertumbuhan yaitu layanan CDMO, pertumbuhan pendapatan juga didorong oleh peningkatan kinerja dari sejumlah produk farmasi berlisensi tinggi yang memiliki nilai tambah dan margin yang lebih baik.

"Sejalan dengan itu, progres pengembangan berbagai investasi strategis, termasuk fasilitas produksi Lini 3 anak perseroan, turut memberikan sinyal positif terhadap prospek pertumbuhan perseroan ke depan,” ujar Sinta dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, strategi yang berfokus pada portofolio produk bernilai tambah tinggi serta penguatan kapasitas manufaktur akan semakin memperkuat posisi kompetitif PYFA di industri farmasi.

Rencana ekspansi tersebut sejalan dengan kinerja keuangan perseroan yang menunjukkan tren pertumbuhan positif pada kuartal I/2026. PYFA membukukan pendapatan neto sebesar Rp766,53 miliar, meningkat 11,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp685,46 miliar.

Peningkatan pendapatan turut mendorong laba bruto naik 6,9% menjadi Rp192,8 miliar. Perseroan menyebut pertumbuhan tersebut ditopang oleh efisiensi manufaktur dan peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kenaikan biaya bahan baku serta tekanan harga di pasar.

Di sisi profitabilitas, PYFA mencatat pertumbuhan EBITDA sebesar 30% secara tahunan. Margin EBITDA juga meningkat menjadi 9,5% pada kuartal I/2026 dari 8,2% pada periode yang sama tahun lalu.

Sinta mengatakan kinerja awal tahun tersebut mencerminkan efektivitas strategi transformasi bisnis yang dijalankan perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, pertumbuhan didorong oleh penguatan portofolio produk farmasi, optimalisasi jaringan distribusi, serta kontribusi yang semakin besar dari lini bisnis layanan kesehatan terintegrasi.

Ke depan, perseroan menargetkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan melalui kombinasi strategi inovasi produk berlisensi tinggi yang berfokus pada area terapi tertentu, ekspansi kapasitas manufaktur, penguatan jaringan layanan kesehatan, serta pengembangan portofolio bisnis pada segmen-segmen dengan prospek pertumbuhan tinggi.

Sebagai informasi, PT Pyridam Farma Tbk. merupakan perusahaan farmasi yang memproduksi berbagai obat resep dalam bentuk tablet, kapsul, krim, hingga injeksi. Perseroan juga memiliki sejumlah anak usaha, antara lain PT Holi Pharma, PT Ethica Industri Farmasi, dan Probiotec Multipack.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) hingga April 2026 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp65,95 triliun kepada sekitar 1,3 juta debitur di seluruh Indonesia.

Penyaluran KUR mayoritas diarahkan ke sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, dengan porsi mencapai 66,47%. Dari total tersebut, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp27,95 triliun atau setara 42,38%.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan, KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif. Hingga bulan keempat tahun ini, penyaluran KUR BRI telah menjangkau 558.000 petani dan 23.000 nelayan.

“BRI senantiasa menyalurkan KUR dengan memperluas akses permodalan, yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah,” kata Akhmad dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (29/5/2026).

Dalam implementasinya, dia menegaskan bahwa perseroan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, hal ini menjadi penting lantaran KUR sepenuhnya bersumber dari dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kredit harus tetap terjaga.

Dia menambahkan, penyaluran KUR BRI diarahkan untuk mendorong pelaku usaha berkembang seiring dengan meningkatnya akses permodalan. Data perseroan menunjukkan sebanyak 307.000 debitur berhasil naik kelas, atau mencapai 31,96% dari target 962.000 debitur.

Jangkauan KUR BRI terhadap rumah tangga juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Hingga April 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga telah mengakses fasilitas KUR BRI, meningkat dibandingkan 18 rumah tangga pada 2025 dan 17 rumah tangga pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp65,95 triliun hingga April 2026 kepada sekitar 1,3 juta debitur di seluruh Indonesia.

Mayoritas penyaluran KUR BRI diarahkan ke sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, dengan porsi mencapai 66,47% dari total pembiayaan.

Dari keseluruhan penyaluran tersebut, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp27,95 triliun atau setara 42,38%.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia terus memperkuat kontribusi terhadap program pemerintah yakni mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Selama empat bulan pertama 2026, penyaluran KUR BRI telah menjangkau sekitar 558.000 petani dan 23.000 nelayan.

“KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif. BRI pun senantiasa menyalurkan KUR dengan memperluas akses permodalan, yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah,” ujar Akhmad dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, penyaluran KUR tidak hanya berfokus pada akses pembiayaan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas skala usahanya.

Dalam implementasinya, BRI tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sumber pembiayaan KUR berasal dari dana perbankan yang dihimpun dari masyarakat sehingga kualitas kredit harus tetap dijaga.

BRI juga mencatat peningkatan jumlah debitur yang berhasil naik kelas. Hingga April 2026, sebanyak 307 ribu debitur tercatat mengalami peningkatan kapasitas usaha atau mencapai 31,96 persen dari target 962 ribu debitur.

Di sisi lain, jangkauan layanan KUR terhadap rumah tangga juga terus meningkat. Hingga April 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga telah mengakses fasilitas KUR BRI. Angka tersebut meningkat dibandingkan 18 rumah tangga pada 2025 dan 17 rumah tangga pada 2024.