Bisnis.com, BANDA ACEH — Sejumlah negara anggota G20 mempercepat berbagai kebijakan penghematan energi dan perlindungan konsumen sebagai respons terhadap tekanan pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Gangguan pasokan energi global mendorong lonjakan harga bahan bakar yang berdampak langsung pada rumah tangga dan dunia usaha.

Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah di berbagai negara mengambil langkah cepat, mulai dari pengendalian konsumsi energi hingga intervensi harga dan subsidi.

Berdasarkan riset International Energy Agency (IEA), Selasa (9/6/2026), respons negara-negara tidak hanya berfokus pada sisi pasokan, tetapi juga pada pengurangan permintaan energi melalui kebijakan efisiensi. Langkah tersebut mencakup pembatasan aktivitas, kampanye hemat energi, hingga perubahan pola kerja dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga, termasuk subsidi bahan bakar, pemotongan pajak energi, hingga penetapan batas harga. Kebijakan ini menunjukkan kombinasi pendekatan jangka pendek untuk stabilisasi dan langkah jangka menengah dalam menjaga ketahanan energi.

Secara umum, pola kebijakan negara G20 dan mitra global mengarah pada dua strategi utama, yakni menekan konsumsi energi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi yang tinggi.

Langkah Penghematan Energi

Sejumlah negara menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Indonesia, Malaysia, hingga Thailand mendorong kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta, sementara Pakistan bahkan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan.

Pembatasan penggunaan energi juga dilakukan melalui pengaturan suhu pendingin ruangan. Negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Singapura mendorong penggunaan AC pada kisaran 24–26 derajat Celsius untuk menekan konsumsi listrik.

Di sektor transportasi, berbagai negara memperketabt penggunaan kendaraan. Korea Selatan menerapkan sistem ganjil-genap bagi pegawai sektor publik, sementara negara lain membatasi pembelian bahan bakar, menurunkan batas kecepatan, hingga mendorong penggunaan transportasi publik dan carpooling.

Pembatasan perjalanan pejabat pemerintah juga menjadi kebijakan umum. Indonesia, Mesir, hingga Thailand mengurangi perjalanan dinas, bahkan beberapa negara seperti Yordania dan Pakistan membatasi perjalanan luar negeri bagi pejabat.

Selain itu, kampanye hemat energi digencarkan secara luas. Australia meluncurkan kampanye “Every Little Bit Helps”, sementara Singapura dan negara lain mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar melalui pendekatan edukatif.

Beberapa negara juga mengambil langkah ekstrem seperti penutupan sekolah sementara, pengurangan jam operasional, hingga pembatasan penggunaan listrik non-esensial seperti pencahayaan dekoratif dan aktivitas komersial di malam hari.

Dukungan untuk Konsumen

Di sisi perlindungan konsumen, kebijakan yang paling banyak ditempuh adalah subsidi energi. Indonesia meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar, sementara negara lain seperti Thailand dan Filipina memberikan subsidi langsung kepada sektor transportasi dan kelompok rentan.

Selain subsidi, banyak negara memangkas pajak energi. Jerman, Inggris, India, hingga Irlandia menurunkan pajak bahan bakar untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kebijakan pembatasan harga (price cap) juga diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar.

Dukungan langsung kepada masyarakat juga diberikan dalam bentuk bantuan tunai, voucher energi, hingga insentif khusus bagi kelompok rentan dan pelaku usaha terdampak. Korea Selatan, Singapura, dan Inggris termasuk negara yang menyalurkan bantuan ini secara terarah.

Selain itu, beberapa negara memberikan dukungan sektoral, terutama untuk transportasi, pertanian, dan logistik, guna menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Respons Terintegrasi Negara G20

IEA mencatat bahwa langkah-langkah dari masing-masing negara akan terus diperbarui seiring perkembangan situasi global. Dinamika konflik dan volatilitas harga energi membuat kebijakan harus tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar.

Negara-negara G20 berupaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak krisis terhadap masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina membagikan strateginya untuk mengamankan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya domestik, peningkatan produksi migas, pengurangan impor energi, hingga pengembangan bisnis rendah karbon secara berkelanjutan.

Strategi tersebut disampaikan Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Emma Sri Martini, di hadapan puluhan mahasiswa dalam sesi Students Meet The Global Executives pada ajang IPA Convex 2026 yang berlangsung pada 20–22 Mei 2026 di ICE BSD Tangerang.

Di ajang pameran hulu migas terbesar di Indonesia tersebut, Emma menjelaskan tantangan geopolitik global dan posisi Indonesia yang kini merupakan negara net importir energi. Ini menjadi perhatian utama dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Ini adalah pekerjaan rumah kita. Juga menjadi pekerjaan rumah Indonesia, mengenai bagaimana ketahanan energi menjadi target kita, bahkan dalam 4–5 tahun ke depan sesuai mandat Presiden,” ujar Emma.

Menurutnya, strategi utama Pertamina dalam beberapa tahun ke depan adalah mengoptimalkan sumber daya domestik melalui peningkatan produksi dan lifting migas nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan teknologi, penguatan kemitraan strategis, hingga mendorong dukungan fiskal dari pemerintah guna menarik lebih banyak investor untuk mempercepat eksplorasi dan eksploitasi migas.

“Hal yang penting adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan keekonomian proyek, kelayakan proyek, dan meyakinkan Pemerintah untuk menyediakan semacam skema dan insentif fiskal yang baik bagi proyek guna mempercepat produksi dan lifting,” jelasnya.

Emma menjelaskan, Pertamina saat ini menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksiting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon. Namun, sebagian besar alokasi investasi perusahaan masih difokuskan pada sektor hulu migas untuk menjaga produksi nasional.

Di sektor hilir, Pertamina terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor produk olahan, termasuk mendukung program mandatori biodiesel nasional. Setelah implementasi B40, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan menuju B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain itu, Pertamina juga melakukan revamping kilang untuk meningkatkan kapasitas produksi energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis used cooking oil atau minyak jelantah melalui skema co-processing di kilang dan rencana pembangunan biorefinery baru.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan bahwa kehadiran Direksi Pertamina di sesi Students Meet merupakan salah satu bukti bahwa Pertamina memandang mahasiswa sebagai salah satu pemangku kepentingan yang penting.

"Mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai generasi penerus di masa depan, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan informasi dan pemahaman yang mereka miliki, mahasiswa dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi bangsa," jelas Baron.

Pertamina sendiri, menurut Baron, juga memiliki program pengenalan bisnis migas kepada mahasiswa melalui program Pertamina Goes To Campus (PGTC), program Beasiswa Sobat Bumi, dan PF Muda. Setiap tahun, Pertamina melakukan edukasi proses bisnis perusahaan melalui kunjungan ke beberapa kampus di Indonesia, sekaligus mendorong inovasi dan gerakan sosial berkelanjutan.

"Dengan kondisi geopolitik saat ini, yang juga terasa pengaruhnya ke Indonesia, Pertamina mengajak mahasiswa menjadi aktor penting dalam menjaga ketahanan energi bangsa. Melalui berbagai program bagi mahasiswa, Pertamina berharap generasi muda tidak hanya memahami, namun juga melakukan aksi nyata, salah satunya melalui bijak menggunakan energi," tutup Baron.

Bisnis.com, CILACAP — Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada energi nasional paling lambat pada akhir 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungannya ke SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Menjawab pertanyaan mengenai target swasembada bahan bakar minyak (BBM), Presiden menyatakan pemerintah akan bekerja secepat mungkin untuk mempercepat pencapaian tersebut.

“Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat,” ujarnya dalam keterangan pers.

Target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui hilirisasi industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri. Pemerintah juga tengah mendorong berbagai proyek hilirisasi dan pengembangan energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penambahan proyek hilirisasi bernilai investasi besar. Pemerintah menyiapkan sedikitnya 13 proyek hilirisasi baru dengan total nilai sekitar Rp239 triliun yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai sumber energi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), sebagai bagian dari strategi menekan impor energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden ke-8 RI itu juga menekankan optimisme terhadap potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Menurutnya, kunci utama terletak pada kemampuan pengelolaan serta keberanian dalam mengambil langkah strategis.

“Kita optimistis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa, tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak,” katanya.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya suatu negara kerap menarik perhatian berbagai pihak sehingga diperlukan kewaspadaan dan keteguhan dalam menjaga kepentingan nasional.

“Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan aliansi OPEC+ mulai 1 Mei 2026.

Keputusan itu diambil karena UEA ingin lebih leluasa menentukan strategi produksi minyak sesuai kepentingan nasional dan rencana energi jangka panjangnya.

Menteri Energi UEA Suhail Mohamed al-Mazrouei mengatakan, pemerintah ingin memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan tingkat produksi minyak di masa kini maupun masa depan.

"Ini adalah keputusan kebijakan, yang telah dilakukan setelah mempertimbangkan dengan cermat kebijakan saat ini dan masa depan yang terkait dengan tingkat produksi," ujar Al-Mazrouei kepada Reuters, dikutip Selasa (28/4/2026).

Ketegangan soal kuota produksi sebenarnya sudah lama membayangi hubungan UEA dengan OPEC.

UEA beberapa kali menilai formula pembagian kuota produksi di OPEC tidak menguntungkan negara tersebut, terutama karena Abu Dhabi telah menginvestasikan dana besar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya.

Pada 2021, UEA bahkan sempat berselisih dengan Arab Saudi terkait kebijakan pemangkasan produksi minyak OPEC.

Kini, di tengah ketidakpastian pasokan energi global dan konflik kawasan Timur Tengah, UEA memilih jalur independen di luar OPEC.

Langkah itu dinilai memberi ruang lebih besar bagi Abu Dhabi untuk memaksimalkan investasi di sektor minyak, gas, dan energi bersih tanpa terikat kebijakan kolektif kartel minyak.

Selain ingin lebih fleksibel dalam produksi minyak, keputusan keluar dari OPEC juga mencerminkan perubahan strategi energi UEA.

Negara Teluk tersebut dalam beberapa tahun terakhir aktif memperluas kapasitas produksi minyak, sekaligus mengembangkan sektor gas dan energi bersih untuk menjaga daya saing jangka panjang.

Karena itu, berada di luar OPEC dianggap dapat membantu UEA menyesuaikan produksi lebih cepat sesuai kondisi pasar global.

Keputusan UEA keluar dari OPEC juga dinilai memiliki dimensi politik.

Al-Mazrouei mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak dibahas lebih dulu dengan Arab Saudi, yang selama ini menjadi pemimpin de facto OPEC.

Hal itu memunculkan spekulasi bahwa negara-negara produsen minyak di Timur Tengah mulai lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding koordinasi kolektif melalui OPEC.

Keluarnya UEA pun memicu kekhawatiran terhadap soliditas OPEC dan OPEC+, terutama karena UEA merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dalam organisasi tersebut.

Pasar minyak langsung bereaksi setelah pengumuman itu.

Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 111,60 dollar AS per barrel, sedangkan minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) menembus 100 dollar AS per barrel.

Analis menilai, jika UEA meningkatkan produksi secara independen, tambahan pasokan bisa membantu menahan kenaikan harga minyak dunia.

Namun di sisi lain, melemahnya koordinasi OPEC berpotensi meningkatkan volatilitas pasar energi global, di mana biaya energi global berpotensi tetap mahal.

Untuk saat ini, pasar pun masih menilai keputusan tersebut lebih sebagai sinyal geopolitik besar daripada perubahan pasokan jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah fluktuasi harga minyak global dan tekanan geopolitik yang kian kompleks, pemerintah Indonesia bergerak cepat mengamankan pasokan energi sekaligus merumuskan ulang strategi jangka panjang.

Kunjungan luar negeri, diplomasi bilateral, hingga kebijakan domestik menjadi satu tarikan napas dalam menjaga stabilitas. Namun, di balik optimisme tersebut, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana fondasi ketahanan energi nasional benar-benar kuat?

Ketahanan energi kembali menjadi sorotan utama dalam agenda kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya memastikan pasokan energi tetap aman dalam jangka pendek, tetapi juga menghadapi tantangan struktural yang selama ini membayangi sektor energi ketergantungan impor, tekanan fiskal, serta kebutuhan transisi menuju energi bersih.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjadi pintu masuk untuk memahami arah kebijakan pemerintah yang lebih luas.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari sumber energi alternatif guna menjaga stabilitas pasokan nasional.

“Dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan energi nasional, saya kira pemerintah akan terus mencari sumber-sumber alternatif,” kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Namun, Sugiono juga menekankan bahwa kondisi energi nasional saat ini masih relatif aman.

“Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM.”

Penegasan ini penting untuk menjaga persepsi publik agar tidak terjebak pada kekhawatiran berlebihan, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan strategis seperti Timur Tengah.

Dia kemudian menjelaskan bahwa tidak semua suplai energi Indonesia bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

“Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” ucapnya.

Sugiono menjelaskan bahwa selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu choke point energi dunia, yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global menurut data U.S. Energy Information Administration (EIA). Gangguan di kawasan ini kerap memicu lonjakan harga minyak dunia.

Dalam konteks tersebut, Sugiono memberikan ilustrasi konkret mengenai skala pasokan yang terdampak.

“Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu dua kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya dikonvert ya,” tuturnya.

Namun, dia menegaskan bahwa jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional.

“Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil,” kata Sugiono.

Sebagai gambaran, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, gangguan pasokan dalam skala jutaan barel sekalipun masih dapat dikelola dalam konteks kebutuhan nasional yang jauh lebih besar.

Sugiono juga mengingatkan agar publik melihat persoalan energi secara proporsional.

“Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga suplai energi secara keseluruhan jauh lebih signifikan dibandingkan gangguan yang bersifat parsial.

“Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz. Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional,” ucapnya.

Dalam kerangka diplomasi energi, Sugiono menyebut Rusia sebagai salah satu mitra strategis yang telah dijajaki. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).

“Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya di tempat-tempat lain. Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini,” katanya.

Namun, di dalam negeri, kebijakan energi tidak hanya soal pasokan, tetapi juga menyangkut stabilitas harga dan beban fiskal. Di sinilah perspektif legislatif menjadi relevan.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai bahwa tren harga minyak global mulai menunjukkan keseimbangan baru.

“Pertama saya sampaikan betul tren sempat naik, tetapi sekarang trennya justru turun jadi menuju kepada angka keseimbangan baru antara US$80 per barel —US$90 per barel baik itu untuk WTI maupun untuk brent,” katanya saat dihubungi oleh Bisnis pada Senin (20/4/2026)

Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa volatilitas harga minyak sepanjang 2025–2026 memang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global, serta kebijakan produksi OPEC+.

Meski sempat melonjak, harga minyak kini cenderung stabil di kisaran US$75–US$90 per barel, memberikan ruang napas bagi negara importir seperti Indonesia.

Bambang menambahkan bahwa secara rata-rata, harga minyak Indonesia (ICP) masih berada dalam level yang relatif terkendali.

“Sehingga saya pikir ke depan, ini untuk beban APBN tidak akan selamanya berat, memang pada minggung-minggu tertentu kemarin itu cukup tinggi tetapi ingat bahwa secara rata-rata year to date ya dari 1 Januari sampai misalkan minggu kemarin, itu diambil rata-rata baru sekitar US$77 atau US$78 ya kira-kira untuk rata-rata ICP,” tuturnya.

Dari sisi kebijakan, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM subsidi.

“Jadi, pemerintah pun sudah berketetapan bahwa yang pertama BBM subsidi itu baik solar maupun pertalite sampai akhir tahun 2026 tidak akan dinaikkan,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Namun, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah mengambil pendekatan berbeda.

“Tapi terkait dengan harga BBM nonsubsidi baik pertamax maupun dexlite itu akan dinaikkan secara bertahap dan saya kira ini satu keputusan yang baik dan bagus, jadi ada perimbangan karena tidak semua BBM itu membebani APBN,” katanya.

Kebijakan dual pricing ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal. Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya diversifikasi energi sebagai strategi jangka panjang.

“Kemudian terkait dengan mempercepat diversifikasi energi itu adalah salah satu pilihan yang sudah diambil keputusannya oleh pemerintah antara lain bagaimana mendorong munculnya perkembangan industri di mid-stream maupun downstream untuk baterai EV sehingga akan mengakselerasikan pendirian pabrik-pabrik baterai EV,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung program biodiesel sebagai bagian dari strategi substitusi energi fosil.

“Kemudian, bagaimana project B40 menjadi B50 juga menjadi percepatan semoga pada akhir Juni sudah bisa direalisasikan,” ucapnya.

Program B40 sendiri merupakan kebijakan pencampuran 40% biodiesel dalam solar, yang bertujuan mengurangi impor BBM sekaligus mendukung industri sawit domestik.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Bambang menilai kebijakan pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai bahwa kebijakan energi saat ini masih menghadapi tantangan serius.

Dia menyoroti ketergantungan pada energi fosil sebagai beban fiskal yang berat.

“Jadi, skenario yang paling cocok memang melakukan diversifikasi energi secara lebih cepat ya. Karena kalau terus-menerus mempertahankan ketergantungan fosil atau BBM, ini berat bagi fiskal,” tuturnya

Menurutnya, tekanan tidak hanya datang dari harga, tetapi juga keterbatasan pasokan global.

“Bukan cuma harga juga, tapi juga soal keterbatasan pasokan. Kan banyak negara lain berebut gitu,” ucapnya.

Bhima mengatakan bahwa negara maju memiliki daya beli lebih tinggi untuk mengamankan pasokan energi.

“Dan negara-negara maju pasti dia akan membuat dengan harga lebih mahal untuk mengamankan pasokan yang mereka sendiri,” kata Bhima

Dalam konteks ini, ia menilai bahwa diversifikasi energi harus menjadi prioritas utama. Dia juga menekankan pentingnya transisi ke energi listrik dan transportasi publik.

Namun, Bhima mengingatkan bahwa harga BBM Indonesia masih belum mencerminkan harga keekonomian.

Bhima juga mengingatkan keterbatasan ruang fiskal pemerintah termasuk risiko efek domino dari kenaikan BBM nonsubsidi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan dapat mendorong konsumsi beralih ke BBM subsidi, meningkatkan tekanan pada anggaran negara.

Dia menegaskan bahwa solusi utama bukan sekadar mencari pasokan baru, tetapi mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kalau terjebak pada ketergantungan BBM fosil ini obatnya jangan nyari pasokan fosil lagi. Tapi harus mengurangi mereduksi signifikan gitu,” tandas Bhima.

Dari rangkaian pandangan tersebut, terlihat bahwa kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga dalam jangka pendek. Di sisi lain, tantangan struktural masih membayangi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor migas masih menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan. Pada 2025, defisit migas tercatat lebih dari US$15 miliar, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap energi impor.

Sementara itu, target bauran energi nasional sebesar 23% energi terbarukan pada 2025, dan hingga 2024, realisasinya baru sekitar 13–14%.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga transformasi energi global Indonesia dituntut untuk bergerak lebih cepat dan lebih presisi.

Diplomasi energi yang agresif, kebijakan harga yang adaptif, serta reformasi struktural di sektor energi menjadi tiga pilar utama yang harus berjalan seiring.

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap startegi pemerintah dalam menjaga pasokan energi layaknya pemain sepak bola Barcelona. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan strategi bertahan dan menyerang. 

"Kementerian ESDM berpikir seperti main bola, seperti Barcelona bertahan dan menyerang," ujar Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (20/4).

Bahlil menjelaskan sebagai langkah bertahan, Kementerian ESDM berupaya untuk mempertahankan produksi lifting yang ada dari negeri. Di sisi lain, pemerintah juga menyerang, dalam hal ini mencari potensi sumber energi baru untuk menjaga kebutuhan pasokan di Tanah Air. 

"Harapannya, target (lifting) 2029-2030 semakin hari semakin membuahkan hasil, targetnya 900 ribu hingga 1.000 ribu barel," jelasnya.

Melalui strategi tersebut Kementerian ESDM dapat memastikan kebutuhan energi melalui produksi, hingga mengoptimalisasi kebutuhan domestik dan sebagian akan disisihkan untuk kebutuhan pasar ekspor. 

Terbaru, Bahlil mengumumkan temuan sumber energi gas baru dengan total potensi cadangan 7 triliun cubic feed (Tcf) di Kalimantan Timur.

Temuan tersebut berasal dari dua Blok yakni Geliga dan Gula yang dikelola oleh perusahaan migas asal Italia, Eni.

"Saya mengumumkan bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru Gas Jumbo dari Blok Geliga yang menghasilkan 5 Tcf untuk gas dan kita mendapat kondensat sekitar 300jt barel minyak equivalent," ujar Bahlil dalam konferensi pers yang digelar Senin (20/4).

[Gambas:Youtube]

Dengan demikian, pada 2028 Bahlil mengungkapkan bahwa Eni akan memaksimalkan potensi hingga 2.000 MMSCFS untuk gas. Adapun untuk saat ini produksinya masih di kisaran 600-700 MMSCFS, harapannya pada 2028 akan mencapai 2.000 MMSCFS dan meningkat pada 2030 menjadi 3.000 MMSCF.

Selain gas, Bahlil mengungkapkan Indonesia akan memproduksi 90 ribu barel kondensat mulai 2028. Targetnya pada 2029 hingga 2030, jumlah produksinya terus bertambah menjadi 150 ribu barel.

"Ini adalah strategi bagaimana gas kita tidak kita lakukan impor dari negara manapun, kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Bahlil juga mengatakan pemanfaatan gas akan didorong untuk penggunaan industri hilirisasi. Selanjutnya, itu akan mengurangi impor crude oil dengan penambahan kondensat 90 ribu -150 ribu barel pada 2030.

Selain itu, Bahlil meminta kepala SKK Migas untuk mengecek jenis gasnya. "Kalau C3-C4, cukup untuk bangun industri LPG, maka akan kita bangun langsung di Kaltim untuk memenuhin kebutuhan domestik," ujarnya.

Upaya tersebut sekaligus untuk mengamankan kebutuhan Lotte Chemical tahun ini sekitar 1,5 juta ton sebagai bahan baku indsutrinya di Cilegon, serta beberapa industri petrokemikal lain yang membuthkan gas dan LPG.

"Ini penting di era kondisi dunia menjaga kondisi cadangan mereka, kita bersyukur dan fokus untuk mencari cadangan minyak baru," tandasnya.

Sejumlah negara di Asia mulai menerapkan berbagai kebijakan tak biasa untuk menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat perang Amerika Serikat, Israel dan Iran yang telah berlangsung lebih dari tiga pekan.

Gangguan distribusi energi global, terutama karena tersendatnya jalur Selat Hormuz, memaksa banyak negara menghemat konsumsi, mengatur mobilitas, hingga memberi bantuan langsung kepada masyarakat.

Berikut langkah-langkah yang ditempuh sejumlah negara yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Korea Selatan: Kampanye hemat energi dan dorong anggaran darurat

Melansir dari CNN, Presiden Lee Jae Myung mengajak masyarakat menjalankan penghematan energi secara nasional. Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan operasional di instansi publik.

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan anggaran tambahan untuk membantu warga yang terdampak lonjakan harga energi.

2. Jepang: lepas cadangan minyak nasional

Pemerintah Jepang mulai melepas cadangan minyak strategis sejak pertengahan Maret dan akan dilanjutkan secara bertahap.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi, mengingat Jepang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk.

3. China: intervensi harga dan jaga stabilitas pasar

China mengambil langkah yang langka dengan mengintervensi mekanisme harga BBM domestik. Pemerintah menaikkan batas harga bensin dan solar, namun tetap membatasi kenaikan agar tidak terlalu membebani masyarakat. Kebijakan ini disebut untuk meredam dampak lonjakan harga global.

4. Sri Lanka: terapkan pekan kerja 4 hari

Sri Lanka menetapkan hari Rabu sebagai hari libur bagi instansi pemerintah, termasuk sekolah dan universitas. Kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi energi dan menjaga layanan publik tetap berjalan di tengah krisis.

5. Pakistan: WFH, sekolah tutup, dan pembatasan operasional

Mengutip dari Times of India, pemerintah Pakistan menerapkan pekan kerja empat hari, menutup sekolah, serta memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah hingga 50 persen. Selain itu, alokasi BBM untuk instansi juga dipangkas guna menekan konsumsi.

6. India: ubah pola konsumsi dan dorong energi alternatif

Sejumlah perusahaan di India mulai menerapkan kebijakan work from home serta mengurangi layanan kantin akibat keterbatasan energi.

Di sisi lain, penggunaan kendaraan listrik dan energi alternatif mulai didorong untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

7. Thailand: kurangi AC dan ubah pola kerja

Pemerintah Thailand mendorong pegawai menggunakan pakaian kasual seperti kaus untuk mengurangi penggunaan pendingin ruangan.

Suhu AC di kantor juga diatur lebih tinggi, penggunaan lift dibatasi, dan carpooling dianjurkan untuk menghemat energi, seperti yang dilansir World Economic Forum (WEF).

8. Myanmar: sistem ganjil-genap kendaraan

Myanmar menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM, kecuali bagi kendaraan listrik yang tetap diperbolehkan beroperasi setiap hari.

9. Bangladesh: libur panjang dan penghematan listrik

Bangladesh menutup universitas lebih awal menjelang Idulfitri untuk mengurangi konsumsi energi. Langkah ini diharapkan dapat menekan beban listrik nasional yang sebagian besar bergantung pada minyak dan gas.

10. Filipina dan Vietnam: WFH dan pembatasan mobilitas

Filipina menerapkan pekan kerja empat hari untuk pegawai pemerintah serta mendorong kerja jarak jauh di sektor swasta. Sementara Vietnam mengimbau perusahaan mengadopsi work from home, menggunakan transportasi publik, serta mengurangi perjalanan non-esensial.

11. Selandia Baru: subsidi tunai

Pemerintah Selandia Baru memberikan bantuan sekitar US$50 per minggu kepada lebih dari 140 ribu keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah. Subsidi ini ditujukan untuk meredam tekanan biaya hidup akibat kenaikan harga BBM.

12. Indonesia: wacana WFA untuk tekan konsumsi BBM

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan work from anywhere (WFA) sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFA, terutama setelah periode libur panjang Lebaran, berpotensi mengurangi mobilitas masyarakat sehingga dapat menekan penggunaan BBM.

Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan akan difokuskan pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan penerapan kerja fleksibel tanpa mengganggu layanan publik maupun aktivitas ekonomi utama.

Krisis energi akibat perang Iran ini menunjukkan tingginya ketergantungan Asia terhadap impor minyak dan gas.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak melonjak hingga menyentuh level di atas US$100 per barel imbas perang Iran dengan AS-Israel. Namun, Presiden AS Donald Trump menilai lonjakan harga minyak itu menjadi harga yang sangat kecil untuk dibayar demi keselamatan dunia.

Pernyataan Trump itu disampaikan di sosial medianya Truth Social. Seperti juga dilansir dari CNN, unggahan Trump pada Minggu (8/3/2026) menyebut kenaikan harga minyak sebagai harga yang sangat kecil untuk dibayar.

"Harga minyak jangka pendek, yang akan turun dengan cepat ketika ancaman nuklir Iran berakhir, adalah harga yang sangat kecil untuk dibayar demi keselamatan dan perdamaian AS dan dunia. HANYA ORANG BODOH YANG AKAN BERPIKIR BERBEDA!" tulis Trump.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga mengatakan lonjakan harga minyak baru-baru ini hanya jangka pendek. Sebab, terdapat strategi dominasi energi Trump yang akan menstabilkan pasar dan mengurangi tekanan pada konsumen AS.

"Ini adalah gangguan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang dalam menyingkirkan rezim teroris Iran yang nakal dan akhirnya mengakhiri pembatasan mereka terhadap arus bebas energi di Timur Tengah dan di Selat Hormuz," kata Leavitt dilansir dari Fox News.

Leavitt mengatakan pemerintah mengambil langkah-langkah segera untuk menjaga pasokan energi global tetap berjalan meskipun ada konflik. Dia mencatat bahwa Trump juga telah mengumumkan asuransi risiko politik untuk kapal kargo dan kapal tanker minyak yang berlayar di Selat Hormuz.

Harga minyak dunia memang tengah meroket hingga tembus US$100 per barel imbas perang Iran dengan AS-Israel. Perang telah memicu kekhawatiran akan gangguan berkepanjangan terhadap pengiriman pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Iran mengancam akan menyerang setiap kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia melewatinya.

Harga minyak berjangka AS naik 18% menjadi sekitar US$108 per barel, level tertinggi sejak 19 Juli 2022. Minyak mentah AS sempat mencapai US$110 per barel pada Minggu malam.

Beberapa analis berpendapat bahwa jika penutupan di Selat Hormuz berlangsung hingga akhir Maret 2026, harga minyak mampu menyentuh rekor di atas US$150 per barel.

Adnan Mazarei dari Peterson Institute for International Economics mengatakan lonjakan harga minyak sudah diperkirakan pasar, mengingat produksi telah dihentikan di beberapa negara Teluk. Kemudian, tanda-tanda konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut semakin meluas.

"Orang-orang menyadari bahwa ini [perang di Iran] tidak akan berakhir dengan cepat," katanya dilansir dari BBC pada Senin (9/3/2026).

Kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan biaya produk turunan penting seperti bahan bakar jet dan prekursor vital untuk pupuk.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan energi atau storage baru untuk memperkuat cadangan energi nasional. Lokasi pembangunan tersebut diproyeksikan berada di wilayah Sumatra.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Storage di daerah Sumatra,” ujar Bahlil saat menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana pembangunan fasilitas penyimpanan energi tersebut.

Pulau Nipah Kemungkinan Tidak Dipilih

Ketika ditanya apakah fasilitas tersebut akan dibangun di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, Bahlil menyebut lokasi tersebut kemungkinan kecil menjadi pilihan utama.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan area yang cukup luas untuk pembangunan fasilitas penyimpanan energi skala besar.

“Salah satu di antaranya, karena ada beberapa yang dibentuk. Tapi Pulau Nipah kemungkinan kecil tidak. Maaf, kemungkinan besar tidak, karena arealnya yang tidak terlalu besar,” kata Bahlil.

Dia menjelaskan, kebutuhan lahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan storage energi nasional tersebut.

Lokasi Spesifik Masih Dikaji

Meskipun telah memastikan wilayah Sumatra sebagai peluang menjadi lokasi utama, tetapi Bahlil menekankan bahwa pemerintah belum mengumumkan titik pasti pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut.

Dia mengatakan penentuan lokasi masih dalam tahap kajian dan akan disampaikan lebih lanjut setelah proses evaluasi selesai.

“Nanti kita cek. Nanti saya akan sampaikan,” tandas Bahlil.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pun mengatakan bahwa sejauh ini rencana pembangunan storage energi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Harapannya, dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan cadangan energi strategis sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

Meski begitu, Rosan mengatakan bahwa rencana masih dalam tahap pembahasan dengan kementerian terkait.

“Baru akan pembahasan. [Investasinya butuh berapa] lagi dihitung sama ESDM,” pungkas Rosan.

Jakarta, CNBC Indonesia - India dikabarkan siap memangkas secara drastis impor minyak dari Rusia. Keputusan ini diambil guna mematuhi sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap dua produsen energi utama Moskow, Rosneft dan Lukoil.

Menurut sumber industri yang dikutip Reuters, perusahaan-perusahaan penyulingan besar India seperti Reliance Industries, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, dan Hindustan Petroleum Corp sedang meninjau ulang kontrak mereka untuk memastikan tidak ada pasokan yang berasal langsung dari perusahaan Rusia yang terkena sanksi.

"Kalibrasi ulang impor minyak Rusia sedang berlangsung, dan Reliance akan sepenuhnya mematuhi pedoman Pemerintah India," ujar juru bicara Reliance menanggapi pertanyaan soal rencana pengurangan impor minyak mentah Rusia, dikutip Kamis (23/10/2025).

Reliance, yang dimiliki miliarder Mukesh Ambani, merupakan pembeli utama minyak mentah Rusia di India. Perusahaan ini diketahui memiliki kontrak jangka panjang untuk mengimpor sekitar 500.000 barel per hari dari Rosneft, namun kini tengah beralih mencari pasokan baru dari Timur Tengah dan Brasil.

Seorang pejabat kilang India yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemangkasan impor akan "besar-besaran," meski tidak langsung mencapai nol.

"Akan ada beberapa barel yang tetap masuk melalui perantara. Semuanya tergantung pada bank. Jika bank menyelesaikan pembayaran, maka kami akan membeli. Jika tidak, penerimaan akan nol," katanya.

Keputusan India ini datang di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dari AS. Presiden Donald Trump, dalam masa jabatan keduanya, baru saja memperluas sanksi terkait Ukraina dengan menargetkan perusahaan minyak utama Rusia. Washington memberi waktu hingga 21 November bagi perusahaan global untuk menghentikan transaksi dengan Rosneft dan Lukoil.

India selama ini menjadi pembeli terbesar minyak mentah Rusia dengan volume sekitar 1,7 juta barel per hari sejak 2022, memanfaatkan harga diskon pasca invasi Rusia ke Ukraina. Namun, langkah terbaru ini menandai potensi perubahan besar dalam strategi energi India, dari ketergantungan pada minyak murah Rusia menuju hubungan dagang yang lebih erat dengan Amerika Serikat.

Harga minyak mentah Brent dilaporkan naik lebih dari 3% pada perdagangan Kamis seiring kekhawatiran pasar atas potensi gangguan pasokan akibat kebijakan baru tersebut.