Bisnis.com,JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor minyak dan gas bumi (migas) mencapai US$4,51 miliar atau setara Rp80,96 triliun (asumsi kurs Rp17.953 per US$) pada Mei 2026.Angka tersebut melonjak 70,78% dibandingkan dengan nilai impor migas pada Mei 2025 yang sebesar US$2,64 miliar.

"Impor migas sebesar US$4,51 miliar, meningkat 70,78% secara tahunan," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 secara total mencapai US$17,45 miliar.Angka itu merefleksikan kenaikan 27,89% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$13,64 miliar.

Ateng mengatakan impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 mayoritas berasal dari Singapura. Nilai impor migas dari negara itu mencapai US$5,1 miliar.

"Negara asal impor migas pada periode Januari sampai Mei 2026 itu utamanya yang pertama dari Singapura, kita impor migasnya yang tadi Januari–Mei sebesar US$5,1 miliar atau sekitar 29,38% terhadap total impor migas," ucap Ateng.

Impor migas terbesar kedua berasal dari Malaysia, yakni sebesar US$3,6 miliar. Angka itu berkontribusi sebesar 20,54% dari total impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Selanjutnya, pemasok impor migas terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS), yakni sebesar US$1,4 miliar sepanjang Januari–Mei 2026. Angka ini berkontribusi sebesar 8,28% dari total nilai impor migas.

Ateng menambahkan bahwa komposisi negara impor migas terbesar Indonesia ini tak mengalami perubahan dibanding tahun lalu. Menurutnya, hanya ada pemain baru yang mulai muncul sebagai negara impor RI terbesar, yakni Brasil.

"Untuk minyak mentah dari Brasil menjadi peringkat keempat di Januari-Mei 2026. Hanya Brasil saja yang naik ke peringkat keempat," katanya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan rencana impor minyak mentah dari Rusia.

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Beleid itu memberikan kewenangan kepada badan usaha dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melakukan impor.

Bahlil mengatakan, proses teknis pengadaan saat ini terus berjalan setelah kontrak diselesaikan oleh Lemigas.

“Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Namun, Bahlil belum merinci waktu kedatangan perdana minyak mentah tersebut ke Indonesia. Adapun, sebelumnya pemerintah menargetkan bakal mengimpor minyak mentah sebanyak 150 juta barel minyak mentah dari Negeri Beruang Merah.

Bahlil menuturkan, volume impor masih berpotensi bertambah seiring perkembangan kerja sama kedua negara.

“Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah,” katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama impor minyak dari Rusia merupakan bagian dari kesepakatan government to government (G2G) yang telah dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dia juga mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia guna memastikan kelanjutan implementasi kerja sama tersebut.

“Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Anggia mengatakan, dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak.

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kontrak impor minyak dari Rusia sudah diteken.

Pelaksanaan impor akan dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Adapun Lemigas merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian ESDM.

Meski begitu, Bahlil masih perlu mengecek perkembangan teknis terkait pelaksanaan impor tersebut, termasuk jadwal kedatangan minyak ke Indonesia.

"Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan, dilakukan Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM," ujar Bahlil saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia pun memastikan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan Rusia di Moskwa dan sekitarnya, tidak akan mengganggu rencana impor minyak Indonesia dari negara tersebut.

Menurutnya, kerja sama pembelian energi antara Indonesia dan Rusia tetap berjalan karena didasarkan kesepakatan antarpemerintah atau government to government (G to G).

"Kita kan sudah ada deal antara G to G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia," ucap Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut, impor minyak dari Rusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga akhir tahun.

Komitmen impor itu merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Rusia pada pertengahan April 2026 lalu.

Adanya pertimbangan impor melalui BLU, dikarenakan pelaksanaan impor oleh BUMN terdapat konsekuensi dalam proses pengadaan, seperti kewajiban melalui tender, berbeda dengan skema kerja sama antarnegara (G2G).

Ketentuan impor minyak melalui BLU pun telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.

"Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Impor minyak mentah China anjlok ke level terendah sejak 2018 di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Penurunan permintaan dari importir minyak terbesar di dunia itu turut menahan kenaikan harga minyak global meski pasokan sempat terganggu.

Dikutip dari OilPrice, Kamis (25/6/2026), berdasarkan data bea cukai China untuk Mei 2026, impor minyak mentah negara tersebut hanya mencapai 7,82 juta barrel per hari (bph). Angka itu menjadi yang terendah sejak Februari 2018.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, impor turun sekitar 3,2 juta bph atau 29 persen.

Secara bulanan, impor juga menyusut 1,58 juta bph atau 17 persen, serta lebih rendah 4,76 juta bph dibandingkan volume sebelum konflik Timur Tengah pecah pada Februari 2026 lalu.

Penurunan impor tersebut terjadi ketika harga minyak melonjak akibat terganggunya lalu lintas kapal tanker di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Namun, alih-alih meningkatkan pembelian untuk mengamankan pasokan, China justru mengurangi impor dan lebih banyak mengandalkan cadangan minyak strategis yang telah dibangun saat harga masih lebih rendah.

Langkah China memanfaatkan stok minyak menjadi salah satu faktor utama yang membuat harga minyak dunia tidak melonjak setinggi perkiraan banyak pelaku pasar.

Analis mencatat, selama beberapa tahun terakhir China telah membangun cadangan minyak dalam jumlah besar ketika harga minyak relatif murah. Kondisi itu memberi ruang bagi negara tersebut untuk mengurangi pembelian dari pasar internasional saat harga melonjak.

Selain menggunakan cadangan strategis, kilang-kilang di China juga mengurangi tingkat pengolahan minyak.

Data resmi menunjukkan tingkat utilisasi kilang pada Mei 2026 turun menjadi rata-rata 66,3 persen, terendah dalam empat tahun terakhir. Total minyak yang diolah selama bulan tersebut mencapai 53,72 juta ton atau turun 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Impor dari Timur Tengah ikut merosot

Penurunan impor China paling terasa pada pasokan dari kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi pemasok utama minyak mentah negara tersebut.

Data menunjukkan volume impor minyak dari Timur Tengah turun ke level terendah dalam 16 tahun.

Kondisi ini mencerminkan besarnya dampak gangguan pasokan setelah aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz sempat terganggu akibat konflik di kawasan tersebut.

Selama ini sekitar 60 persen impor minyak Asia berasal dari Timur Tengah. Karena itu, setiap gangguan di jalur pelayaran tersebut langsung memengaruhi arus perdagangan energi ke negara-negara Asia, termasuk China.

Meski demikian, China memilih mengurangi pembelian minyak daripada bersaing mendapatkan pasokan dengan harga tinggi di pasar internasional.

Permintaan China jadi penahan harga minyak dunia

Turunnya impor minyak China disebut menjadi salah satu alasan mengapa harga minyak dunia tidak mengalami lonjakan ekstrem meski pasar sempat mengkhawatirkan penutupan Selat Hormuz.

Permintaan minyak China yang melemah membantu mengimbangi risiko berkurangnya pasokan dari Timur Tengah.

Penurunan impor China mencapai sekitar 40 persen dibandingkan rata-rata impor sepanjang 2025. Berkurangnya permintaan tersebut membuat tekanan terhadap pasar minyak global menjadi lebih ringan.

Perkembangan tersebut juga terlihat dari pergerakan harga minyak dalam beberapa hari terakhir.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent bahkan sempat turun ke level 73,74 dollar AS per barrel, terendah sejak sebelum pecahnya perang Iran, setelah arus kapal tanker melalui Selat Hormuz mulai kembali normal dan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan mereda.

Di sisi lain, impor minyak Asia mulai menunjukkan pemulihan pada Juni 2026 seiring kembali terbukanya jalur pelayaran.

Meski demikian, volume impor China masih berada di bawah tingkat sebelum konflik karena tingginya harga minyak dan lemahnya permintaan domestik.

Konsumsi minyak China diperkirakan turun

Prospek permintaan minyak China sepanjang tahun ini juga diperkirakan masih melemah.

Lembaga riset milik PetroChina memperkirakan konsumsi minyak China akan turun 4,9 persen pada 2026 menjadi sekitar 753 juta ton.

Penurunan tersebut dipicu percepatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) serta tingginya harga minyak yang mengurangi konsumsi bahan bakar berbasis minyak bumi.

Di saat yang sama, pemerintah China terus mempercepat transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan sumber energi alternatif.

Langkah tersebut diperkirakan akan semakin mengurangi ketergantungan negara itu terhadap minyak mentah dalam jangka panjang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sektor energi Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasokan, harga, dan ketahanan energi. Bahlil menjelaskan perubahan besar kondisi energi Indonesia dibandingkan era 1990-an.

Ia menjelaskan, Indonesia yang sebelumnya menjadi negara pengekspor minyak kini harus bergantung pada impor akibat penurunan produksi dalam negeri. “Bangsa kita sekarang bedanya dengan 1996-1997 ada dua hal. Yang pertama, lifting kita saat itu bisa mencapai 1,6 juta barel per hari. Konsumsi kita hanya 500 ribu barel per hari sehingga kita ekspor sekitar 1,1 juta barel per hari,” ujar Bahlil dalam peluncuran Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 yang dipantau daring, Kamis (25/6/2026).

Namun, kondisi tersebut berubah setelah reformasi. Produksi minyak terus menurun hingga pada 2025 lifting minyak Indonesia hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Pemerintah bahkan menargetkan lifting pada 2026 sekitar 610 ribu barel per hari.

Pada saat yang sama, kebutuhan impor minyak meningkat. Bahlil menyebut Indonesia kini harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, berbanding terbalik dengan kondisi dua dekade lalu ketika Indonesia mampu mengekspor dalam jumlah serupa.

Menurut dia, salah satu penyebab utama penurunan produksi adalah usia sumur minyak yang semakin tua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang ada, hanya sekitar 18 ribu hingga 19 ribu sumur yang masih berproduksi dengan produktivitas yang terus menurun.

“Karena sumur kita sudah tua. Maka ada tiga pendekatan untuk meningkatkan lifting,” kata Bahlil.

Pendekatan pertama adalah penggunaan teknologi, termasuk penerapan enhanced oil recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi dari lapangan minyak yang sudah ada. Kedua, pemerintah mendorong percepatan pengembangan proyek minyak dan gas yang selama ini belum berjalan.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Blok Masela. Bahlil mengatakan proyek tersebut telah tertunda selama hampir tiga dekade akibat berbagai perdebatan teknis dan kebijakan. Pemerintah kemudian memilih pendekatan yang berorientasi pada percepatan eksekusi.

“Teori bagus kalau tidak dieksekusi sampai mati pun tidak jalan. Saya tanya, mana yang bisa cepat jalan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dimulai pada 2027 dan produksi dapat berjalan sekitar 2029-2030. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang eksplorasi baru dengan melakukan tender terhadap sekitar 120 wilayah potensial. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan cadangan baru guna memperkuat pasokan energi nasional.

Di sisi konsumsi, Bahlil menyebut pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui pengembangan energi berbasis nabati. Untuk solar, pemerintah mendorong peningkatan campuran biodiesel hingga B40 dan B50. Menurut dia, kebijakan tersebut telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar.

Konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun, dengan kebutuhan dipenuhi melalui kombinasi bahan bakar fosil dan biodiesel. Sementara untuk bensin, kebutuhan nasional masih sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri saat ini sekitar 20 juta kiloliter sehingga sebagian kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah mendorong penerapan campuran etanol dalam bensin, seperti kebijakan E20, untuk mengurangi impor dan menjaga devisa negara.

“Kalau B50 bisa memenuhi kebutuhan solar, kenapa bensin tidak? Tujuannya agar kita bisa mengurangi impor dan devisa tidak keluar,” katanya.

Menurut Bahlil, impor energi menjadi salah satu beban terbesar terhadap cadangan devisa Indonesia. Ia memperkirakan kebutuhan devisa untuk membeli BBM mencapai hampir 30 miliar dolar AS per tahun.

Di tengah ketegangan geopolitik global, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber pasokan minyak. Bahlil mengatakan Indonesia tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah, tetapi mulai mencari sumber pasokan dari negara lain, termasuk Afrika.

“Kita sudah punya feeling sebelum perang terjadi. Kita segera melakukan diversifikasi,” ujarnya.

Ia mengatakan strategi tersebut membuat Indonesia relatif mampu menjaga pasokan energi ketika terjadi konflik geopolitik. Indonesia, kata dia, akan tetap menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam mencari sumber energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke Rp17.794 per dolar AS dalam perdagangan Kamis (18/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) menguat 0,26% ke 100,34.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Atas sejumlah sentimen yang menyertai pasar keuangan, Ibrahim memperkirakan dalam perdagangan besok, Jumat (19/6), mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.790 sampai Rp17.840 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran dapat memberikan kepastian bagi perekonomian global dan membawa dampak positif bagi Indonesia. Dia memperkirakan normalisasi jalur perdagangan energi akan memperlancar pasokan minyak dan gas dunia sehingga menekan harga komoditas serta memperbaiki sentimen pasar keuangan.

"Kita berharap, dari damai perang di Timur Tengah membawa kepastian terhadap perekonomian global," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Huda menyampaikan stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat penting mengingat Selat Hormuz tersebut merupakan salah satu pemasok utama minyak mentah, gas alam, dan berbagai produk turunannya bagi dunia. Menurutnya, kelancaran distribusi energi akan memperbaiki rantai pasok global sehingga berdampak pada penurunan harga berbagai komoditas strategis, terutama minyak mentah.

"Normalisasi transportasi selat hormuz akan meningkatkan kembali perekonomian global," ucap Huda.

Dengan harga minyak global yang diperkirakan berada di kisaran 80 dolar AS per barel, Huda menilai, Indonesia berpotensi memperoleh keuntungan dari sisi fiskal maupun biaya impor. Pasalnya, pasokan menjadi lebih lancar, harga komoditas global akan menurun, salah satunya minyak mentah.

"Di satu sisi kondisi ini bisa menyelamatkan APBN agar tidak membengkak dan membuat harga komoditas impor menjadi lebih murah," ungkap dia.

Ia menambahkan, sentimen positif tersebut juga tercermin pada pergerakan pasar modal domestik. Huda mengatakan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak.

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk pemberian kewenangan kepada badan usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya.

Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Mekanisme Pasar

Dwi menegaskan masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, Pertalite dan Solar subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan harga karena pemerintah ingin melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga daya beli.

"BBM subsidi itu Pertalite dan Solar subsidi, ini sudah dipastikan tidak akan mengalami kenaikan untuk melindungi masyarakat rentan, melindungi wong cilik," ujarnya.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan produk lainnya yang dijual badan usaha akan mengikuti mekanisme harga pasar dan harga keekonomian.

"Minyak mentah dunia naik atau turun, mau tidak mau BBM non-subsidi akan mengikuti harga keekonomiannya. Ada aturannya di Kepmen," kata Dwi.

Ia memastikan harga BBM non-subsidi dapat turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

"Ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan harga BBM non-subsidi akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia naik, mau tidak mau dia akan menyesuaikan harga keekonomiannya," jelasnya.

Pemerintah Sempat Tahan Kenaikan Harga

Dwi mengungkapkan pemerintah sebelumnya sempat menahan penyesuaian harga BBM non-subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan badan usaha milik negara maupun swasta.

"April kemarin sesuai arahan Presiden, pemerintah masih mencoba menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Ada diskusi dengan badan usaha pelat merah dan badan usaha swasta untuk mempertahankan harga BBM," ujarnya.

Namun, seiring fluktuasi harga minyak dunia yang semakin dinamis, pelaku usaha akhirnya melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Dwi menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak global. Jika harga minyak mentah dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi di dalam negeri juga akan disesuaikan turun.

"Kalau ditanya harga minyak dunia akan turun atau tidak, ketika nanti turun pasti akan ada penyesuaian juga pada harga BBM non-subsidi," katanya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat melalui subsidi BBM dan keberlanjutan pengadaan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global.

JAKARTA - Indonesia tidak lagi bergantung pada impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah yang pengirimannya melalui Selat Hormuz. Pemerintah Indonesia telah mengamankan pasokan energi nasional melalui kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara pemasok lain.

"Kalau persoalan impor crude, sekalipun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kompleks DPR RI dikutip pada Selasa (16/6/2026).

Menurut Bahlil, langkah diversifikasi sumber pasokan minyak dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dengan strategi tersebut, Indonesia memiliki alternatif sumber impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan pertimbangan harga dalam menentukan sumber pasokan minyak mentah. Bahlil menegaskan pemerintah akan memilih sumber minyak yang menawarkan harga paling kompetitif guna menjaga efisiensi dan mengurangi beban fiskal negara.

Ia menambahkan, apabila pembukaan kembali Selat Hormuz mendorong harga minyak dari negara-negara Timur Tengah menjadi lebih kompetitif, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk kembali meningkatkan pembelian dari kawasan tersebut. "Tapi kalau harganya lebih kompetitif, maka tidak menutup kemungkinan juga untuk kita mencoba membuka akses pasar di Middle East," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan Indonesia tengah menjajaki kerja sama impor minyak dengan Rusia yang diproyeksikan mencapai 150 juta barel. Pasokan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat, tetapi juga mendukung kebutuhan sektor industri nasional.

Menurut Yuliot, impor minyak dari Rusia nantinya tidak seluruhnya diserap oleh PT Pertamina (Persero). Sebagian pasokan akan dikelola oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sehingga dapat didistribusikan langsung kepada pelaku industri, termasuk sektor pertambangan dan petrokimia yang membutuhkan minyak sebagai bahan baku produksi plastik, karet sintetis, serat tekstil, pupuk, hingga deterjen.

Langkah diversifikasi sumber impor minyak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi dan bahan baku industri tetap terjaga dengan harga yang kompetitif.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran yang sekaligus membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz.
Belakangan Presiden AS Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang sekaligus membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz tanpa pungutan biaya.
Kesepakatan tersebut disebut akan mengakhiri permusuhan antara kedua negara dan berpotensi menstabilkan kembali pasokan energi global.
Bahlil menilai pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi sinyal positif pada perdagangan minyak global. Apalagi, selama ini impor minyak Indonesia yang dilewati jalur tersebut mencapai 20% hingga 25%.
Dia pun membuka kemungkinan Indonesia kembali mencari impor dari Semenanjung Arab itu.
"Kalau persoalan impor crude [minyak mentah], sekalipun Selat Hormuz sudah dibuka, tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain. Tapi kalau harganya kompetitif maka tidak menutup kemungkinan juga untuk kita membuka akses pasar di Timur Tengah," jelas Bahlil ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Senada, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman juga mengatakan pihaknya bakal memprioritaskan impor minyak mentah berdasarkan harga yang paling murah. Oleh karena itu, pencarian impor dari Semenanjung Arab tetap terbuka.
"Seperti yang sudah dikatakan Pak Menteri tadi, semua alternatif kalau lebih kompetitif akan diprioritaskan," kata Laode.
Dia menjelaskan bahwa saat ini impor minyak energi termasuk minyak mentah dilakukan lewat badan layanan umum (BLU). Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.
Belakangan, pemerintah berencana menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai BLU pengimpor energi.
Kendati demikian, Laode mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih membahas mekanisme impor lewat BLU tersebut. Menurutnya, impor dengan skema BLU itu berlaku untuk semua negara, termasuk Semenanjung Arab, Rusia, hingga AS.
"BLU kan Perpres-nya sudah keluar, sekarang sedang dibahas mengenai mekanismenya," ucap Laode.
Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah rampung. Dia juga mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut AS dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.
“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai,” tulis Trump dalam Truth Social, dikutip Senin (15/6/2026)
“Selamat kepada semua pihak! Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!,” tambah Trump.
Dia menilai, kesepakatan tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan Timur Tengah. Dia juga mengisyaratkan akan ada perjanjian damai yang lebih luas dengan Iran dalam waktu mendatang.
“Kesepakatan besar ini akan membawa perdamaian dan keamanan bagi seluruh kawasan,” ujar Trump dalam unggahan terpisah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas akan ditugaskan mengimpor minyak mentah (crude) dari Rusia.

Hal ini seiring ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur badan layanan umum (BLU) di sektor energi kini bisa melakukan impor minyak.

"Akan diarahkan untuk kemungkinan itu bisa terjadi (impor minyak Rusia)," ujar Bahlil di DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Impor tersebut sekaligus tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk membeli minyak mentah Rusia sebanyak 150 juta barel.

Komitmen impor itu merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada pertengahan April 2026 lalu.

Bahlil menjelaskan, melalui Perpres 26/2026, kini sudah ada payung hukum untuk bisa merealisasikan impor minyak mentah dari Rusia, sehingga tidak hanya mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia bilang, kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada Lemigas.

"Hari ini saya akan komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat Perpres itu bahwa impor sektor energi yang meliputi crude, BBM, ataupun LPG diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas," ucapnya.

Menurut Bahlil, adanya alternatif bisa melakukan impor minyak mentah melalui BLU guna memangkas rantai distribusi. Terlebih, jika skema kerja samanya antarpemerintah (government to government/G2G).

"Ini agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Dan itu bisa G2G. Kalau Presiden, katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude (minyak mentah), itu bisa langsung G2G dan ditindak lanjut lewat G2G, lewat negara," jelas dia.

Perpres 26/2026 soal Minyak

Secara rinci, Perpres 26/2026 mengatur tentang pengadaan minyak bumi, BBM dan LPG untuk ketahanan energi nasional. Beleid ini diteken Prabowo pada 30 April 2026.

Dalam aturan tersebut disebutkan, BLU sektor energi kini bisa melakukan pengadaan minyak impor, sehingga tidak hanya melalui BUMN atau dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/atau BUMN di sektor energi," tulis Pasal 4 Ayat 2.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Lemigas berpeluang melakukan impor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia. Meski demikian, pemerintah tidak hanya bergantung pada satu sumber pasokan.

Pemerintah juga membuka opsi impor minyak dari negara lain, seperti Nigeria dan Angola. Skema ini dilakukan agar proses pengadaan berjalan lebih cepat melalui berbagai jalur, baik lewat BUMN maupun BLU.

"Jadi dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.

“Ya, salah satu di antaranya (impor migas dari Rusia),” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Langkah tersebut merupakan bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional, Bahlil menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan Lemigas.

Komunikasi tersebut nantinya akan meliputi Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi, yakni Lemigas, untuk mengelola impor di sektor energi yang meliputi minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), serta LPG.

“Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas,” kata Bahlil.

Tujuan dari pengelolaan impor di sektor energi oleh Lemigas, lanjut dia, guna memotong mata rantai dari proses impor yang selama ini terjadi.

Bahlil menambahkan, impor komoditas energi melalui Lemigas juga memungkinkan terjadinya transaksi antarpemerintah atau government to government (G to G).

“Jadi, kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude (minyak mentah), itu bisa langsung G to G, dan ditindaklanjuti lewat G to B, lewat negara. Gitu ya,” ujar Bahlil.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyampaikan pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberi ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Keadaan mendesak tersebut berdasarkan kepada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026