Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal kedatangan direksi baru usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pekan depan, 29 Juni 2026, salah satunya Yulianto Aji Sadono. Yulianto akan menjadi Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, menggantikan Kristian Manullang.

Yulianto merupakan lulusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis 1999 Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pria kelahiran Yogyakarta ini memulai karirnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2000 sebagai staf di satuan pemeriksa Anggota Bursa.

Lalu, pada 2002-2008, Yulianto bekerja sebagai staf di Divisi Pengawasan BEI. Kemudian, pada 2008 hingga 2009, Yulianto diangkat menjadi Kepala Unit Pusat Informasi Pasar Modal.

Pria berusia 50 tahun ini kemudian pindah menjadi Kepala Unit Pemasaran pada 2009-2013, lalu sebagai Kepala Unit Pengembangan Calon Investor dan Calon Emiten BEI.

Yulianto juga pernah menjadi Direktur TICMI pada 2015-2016. Setelah dari TICMI, Yulianto mengemban tanggung jawab sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan BEI pada 2016-2018, dan pernah menjadi Direktur Operasional IDX Channel pada 2018-2019, lalu menjadi Komisaris IDX Channel pada 2019-2024.

Setelah itu, pria kelahiran 1975 ini juga bertanggung jawab sebagai Sekretaris Perusahaan BEI pada 2019-2023, dan menjadi Kepala Divisi Pengawasan Transaksi di BEI pada 2023 hingga saat ini.

Adapun selain aktif di pasar modal, Yulianto juga tercatat aktif pada sejumlah organisasi. Yulianto diketahui menjadi Pengurus Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi UGM atau Kafegama sejak 2018-saat ini. Yulianto bertindak sebagai Wakil Sekretaris Umum.

Selain itu, Yulianto juga menjadi pengurus pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jakarta Raya (ISEI Jaya) sebagai Wakil Sekretaris Umum sejak 2020 hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang membuka peluang unsur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi pengawasan sektor kesehatan.

Permenkes yang mulai berlaku pada 12 Juni 2026 itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Timboel menyoroti Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 yang menyebut pemilik rumah sakit dapat mengajukan permintaan anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengawasan secara independen terhadap seluruh rumah sakit.

"Seluruh pegawai Kementerian Kesehatan seharusnya fokus menjalankan tugas negara di bidang kesehatan dan bersikap independen terhadap seluruh rumah sakit," kata Timboel, Kamis (19/6/2026).

Ia menilai keterlibatan pegawai Kemenkes dalam dewan pengawas rumah sakit berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama ketika rumah sakit menghadapi persoalan dengan lembaga lain, termasuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, keberadaan unsur Kemenkes dalam dewan pengawas dapat membuat pemilik rumah sakit memperoleh dukungan ketika menghadapi persoalan operasional atau sengketa terkait layanan dan klaim.

"Apabila terjadi persoalan, misalnya dugaan fraud yang dipersoalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, terdapat potensi anggota dewan pengawas dari unsur Kemenkes berada pada posisi yang tidak independen," ujarnya.

Selain menyoroti potensi benturan kepentingan, Timboel juga mengkritik peluang ASN Kementerian Kesehatan memperoleh penghasilan tambahan dari jabatan tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memecah fokus kerja ASN yang telah menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menilai ketentuan tersebut berpotensi memperkuat pengaruh Kementerian Kesehatan terhadap rumah sakit di luar rumah sakit umum pusat yang berada langsung di bawah kementerian.

Timboel berpendapat Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 berpotensi tidak sejalan dengan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan dan keselarasan.

Atas dasar itu, BPJS Watch meminta pemerintah merevisi ketentuan tersebut. Timboel mengusulkan agar unsur Kementerian Kesehatan tidak diperbolehkan menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit, kecuali pada rumah sakit umum pusat yang dimiliki pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Pasal 52 ayat (2) sebaiknya direvisi sehingga rumah sakit dilarang memilih anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan, kecuali untuk rumah sakit umum pusat milik Kemenkes," kata dia.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi transformasi sistem kesehatan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Kesehatan. Salah satu fokus transformasi tersebut adalah penguatan fasilitas kesehatan rujukan, termasuk tata kelola rumah sakit, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menyebutkan wilayahnya memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi sebanyak 1.455 kiloliter (kl) per bulan, yang disalurkan melalui 599 pangkalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Kepala Seksi Inventarisasi Sarana, Prasarana, dan Industri Dinas Perindustrian Kota Sorong Noverius Budji di Sorong, Kamis, mengatakan alokasi tersebut disalurkan melalui tujuh agen resmi yang beroperasi di Kota Sorong dan diawasi secara rutin agar tepat sasaran.

"Total alokasi per bulan minyak tanah untuk tujuh agen sebanyak 1.455 kl, kemudian disalurkan ke masing-masing pangkalan," katanya.

Noverius menyebutkan tujuh agen yang memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi di Kota Sorong yakni PT Berkat Abadi Sorong sebanyak 235 kl untuk 93 pangkalan dan PT Sinar Kuin Sejahtera 220 kl untuk 76 pangkalan.

Kemudian, PT Adhya Pratama Lestari 315 kl untuk 125 pangkalan, PT Wiraniaga Mandiri 155 kl untuk 72 pangkalan, PT Murni Energi Utama 380 kl untuk 121 pangkalan, PT Barokah Cahaya Abriani Indojaya 50 kl untuk 38 pangkalan, serta PT Syeni Edi Energi 100 kl untuk 74 pangkalan.

Ia menjelaskan sebanyak 599 pangkalan minyak tanah tersebar di berbagai wilayah Kota Sorong.

Dari jumlah itu, 83 pangkalan dikelola oleh orang asli Papua (OAP), sedangkan 516 pangkalan lainnya dikelola oleh non-OAP.

Menurut dia, pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi guna memastikan penyalurannya sesuai peruntukan serta dijual berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter.

"Pengawasan dilakukan secara rutin mulai dari tingkat agen hingga pangkalan. Setiap agen diwajibkan menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah melalui data distribusi yang berasal dari pangkalan," katanya.

Ia mengatakan data yang dihimpun mencakup jumlah penjualan kepada masyarakat berdasarkan kepala keluarga serta volume minyak tanah yang diterima, sehingga distribusi dapat dipantau secara menyeluruh.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran berupa penjualan minyak tanah di atas HET maupun praktik penimbunan oleh pangkalan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi minyak tanah bersubsidi.

"Kalau ada laporan atau temuan terkait penjualan di atas HET maupun dugaan penimbunan, kami akan turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan teguran hingga tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan minyak tanah yang disalurkan ke pangkalan harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah layanan masing-masing sebelum didistribusikan ke luar wilayah tersebut.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka memperkuat pengawasan dan persaingan usaha hilir migas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

Wahyudi Anas mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung hubungan antara BPH Migas dengan seluruh badan usaha di bidang migas agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan terkendali, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kondisi praktik monopoli yang selaras dengan tugas dan fungsi KPPU. Kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan," sebutnya, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan tugas dan fungsi BPH Migas erat kaitannya dengan proses penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM maupun gas bumi, baik BBM subsidi maupun kompensasi.

Aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi, sangat tergantung integrasi tiga pilar kepentingan BPH Migas dalam pengelolaan sektor hilir migas, yaitu mengedepankan kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Integrasi ini tiga pilar tersebut sebagai wujud nyata untuk mendukung implementasi hubungan antara BPH Migas bersama KPPU," katanya.

Wahyudi mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong perlindungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

"Serta, mendukung pelaksanaan kajian bersama, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif dan berintegritas," tambahnya.

Wahyudi juga menegaskan komitmen BPH Migas untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hilir migas.

"Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen," tuturnya.

BPH Migas juga berharap nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola industri migas nasional.

Menurut dia, tugas KPPU tidak hanya menangani perkara persaingan usaha, tetapi juga memberikan saran kebijakan, menyusun pedoman persaingan usaha sehat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI.

Fanshurullah menilai agenda hilirisasi dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden memiliki keterkaitan dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Di sisi lain, KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan kemitraan yang dapat saling mendukung terciptanya persaingan usaha sehat.

"KPPU juga memiliki program kepatuhan di mana pelaku usaha yang diawasi oleh BPH Migas dapat melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Ini menjadi amanat undang-undang," sebutnya.

Apabila terjadi permasalahan persaingan usaha di KPPU, tambah Fanshurullah, maka kerja sama kedua belah pihak ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan denda administratif yang ada di KPPU.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Anggota KPPU Mohammad Reza, Plt Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI semula direncanakan untuk menerima alokasi anggaran guna mendukung aktivitas pengawasan terhadap program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp675 miliar tersebut belum kunjung diterima oleh pihaknya.

Ia bahkan menyebut bahwa rencana penganggaran untuk pengawasan MBG oleh BPOM tersebut tertunda karena ditarik kembali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Mengutip laman resmi BPOM, Komisi IX DPR RI sebelumnya telah menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,247 triliun.

DPR RI juga bersepakat bahwa pelaksanaan pengujian sampel MBG dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan bersama-sama atau swakelola oleh BPOM menggunakan pagu anggaran BGN sebesar Rp700 miliar agar BPOM berperan lebih aktif dalam pengawasan program MBG.

Mengenai alasan di balik tertundanya pencairan alokasi anggaran pengawasan MBG oleh BPOM tersebut, Ikrar tidak menjelaskannya secara detail.

Ia hanya menyebut bahwa terdapat proses yang harus diselesaikan oleh pemegang kewenangan fiskal negara sehingga rencana pencairan dana tersebut masih urung untuk dilakukan.

"Kita akan mendapatkan tambahan anggaran Rp700 miliar, kemudian setelah itu dikurangi menjadi Rp675 miliar. Kita sudah lakukan penandatanganan untuk swakelola, tapi dalam kenyataannya karena ada proses yang harus diselesaikan, ternyata itu ditarik kembali ke Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)," ucap Ikrar pada sela-sela acara di Universitas Surabaya, dikutip Rabu (17/6/2026).

Meski dana dari kas negara itu tak kunjung turun, Ikrar menyatakan bahwa BPOM tetap berkomitmen untuk melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi dan nutrisi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu.

Ikrar menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan tugas pengawasan MBG di seluruh penjuru tanah air dengan menggunakan pagu anggaran BPOM yang tersedia saat ini.

"Sampai detik ini, kita cuma menggunakan anggaran yang ada di Badan POM, belum mendapatkan dana swakelola, tapi ada uang atau tidak ada uang, Badan POM bertekad jalan terus untuk mengawal pelaksanaan MBG," tegasnya.

Lebih lanjut, Ikrar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menyurutkan komitmen BPOM dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di lapangan.

"Satu tekad kami, tidak akan terkendala soal biaya, walaupun biaya itu sangat menentukan untuk bagaimana melaksanakan program prioritas Presiden," ujarnya.

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan, Ikrar memaparkan bahwa BPOM memiliki koridor kewenangan dalam mengawasi seluruh rantai pangan olahan yang digunakan dalam program MBG, mulai dari bahan baku hingga makanan siap konsumsi.

"Kalau pangan basic itu misalnya dari beras dimasak. Kalau dimasak sudah diolah, tapi kalau misalnya buah-buahan sudah dipotong-potong, mau digoreng, itu sudah masuk olahan. Artinya, semua yang dimakan oleh anak-anak itu masuk olahan," paparnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa BPOM juga betugas memastikan masing-maisng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mengantongi standar higiene dan sanitasi, meski sertifikasinya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) atau pemerintah daerah wilayah setempat.

"Nah, di peraturan itu tegas bahwa BPOM bertugas menjadi pengawas. Mulai dari bahan baku, kemudian processing-nya, termasuk kita punya tugas memberikan pendidikan," ucapnya.

Bukan hanya pengawasan secara preventif, Ikrar menegaskan bahwa BPOM juga wajib menyiapkan berbagai langkah mitigasi jika terjadi dugaan kasus keracunan makanan, termasuk upaya pelacakan sumber masalah.

"Termasuk bagaimana kita mencari urutan dari mana sumber keracunannya, itu menjadi tupoksinya Badan POM," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis BPOM di masing-masing daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Dinkes setempat dalam upaya memastikan program MBG dapat berjalan aman dan sesuai standar yang ditetapkan.

Ikrar mengakui bahwa usaha untuk melakukan pengawasan MBG sejauh ini memang belum maksimal. Namun, BPOM menyatakan terus berupaya mengoptimalkan peran sesuai kewenangannya dengan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.

"Kami juga sadar belum maksimal, tapi kita berupaya semaksimal sesuai kemampuan dan sesuai tupoksinya Badan POM," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan terhadap 1,7 juta perjalanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) periode Januari hingga Juni 2026 secara digital guna memastikan kelaikan kendaraan dan keselamatan penumpang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang guna memastikan aspek kelaikan kendaraan dan kepatuhan operator," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pengawasan terhadap bus AKAP dilakukan secara digital melalui pemanfaatan aplikasi Terminal Online System (TOS) yang telah diterapkan di 115 Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia.

Aan mengatakan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi TOS memungkinkan petugas melakukan pengawasan angkutan umum secara lebih efektif.

Ia mengungkapkan berdasarkan hasil pengawasan pada TOS periode 1 Januari hingga 12 Juni 2026, layanan AKAP yang terpantau berangkat melalui Terminal Tipe A (TTA) mencapai 1.709.993 kali perjalanan dan layanan AKAP yang datang sebanyak 1.759.161 kali perjalanan.

Selain itu, Kemenhub mencatat jutaan layanan bus AKAP tersebut mengangkut 22.769.512 penumpang berangkat dan 21.790.578 penumpang datang melalui TTA.

Dengan sistem itu, Kemenhub dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

"Kami telah mencatat sejumlah perjalanan bus yang dinyatakan laik jalan serta bus yang terindikasi melakukan pelanggaran," jelasnya.

Adapun dari hasil pengawasan terhadap kendaraan yang berangkat dari 115 TTA, Ditjen Perhubungan Darat menemukan sebanyak 989.176 kali perjalanan (57,85 persen) terindikasi melakukan pelanggaran dan 720.817 kali perjalanan (42,15 persen) dinyatakan tidak melanggar.

Sementara itu, dari bus AKAP yang datang, tercatat sebanyak 1.011.044 kali perjalanan (57,47 persen) terindikasi melakukan pelanggaran dan 748.117 kali perjalanan (42,33 persen) dinyatakan tidak melakukan pelanggaran.

Hasil dari pengawasan yang dilakukan, ditemukan beberapa pelanggaran administratif. Tercatat pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi penyimpangan trayek, masa berlaku uji berkala kendaraan atau BLUe sudah kedaluwarsa, serta Kartu Pengawasan (KPS) tidak lagi berlaku.

Aan menjelaskan rincian pelanggaran yang ditemukan pada bus yang berangkat dari TTA meliputi 579.641 pelanggaran penyimpangan trayek, pelanggaran masa berlaku uji berkala kedaluwarsa 265.673 kali pelanggaran, dan 447.961 kali pelanggaran masa berlaku KPS yang kedaluwarsa.

Pelanggaran serupa juga ditemukan pada bus yang datang di seluruh TTA. Kemenhub menemukan 577.788 kali pelanggaran penyimpangan trayek, 287.068 kali pelanggaran masa berlaku uji berkala kedaluwarsa, dan 474.185 kali pelanggaran masa berlaku KPS sudah tidak berlaku.

Ia menekankan kepatuhan operator terhadap persyaratan administrasi dan teknis kendaraan masih harus ditingkatkan karena hal itu menjadi dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan masyarakat.

"Temuan ini menjadi bahan evaluasi kami ke depannya untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan pembinaan kepada operator," jelasnya.

Ditjen Perhubungan Darat juga mencatat sejumlah perusahaan otobus (PO) yang paling banyak melakukan pelanggaran di antaranya PT SSR, PT EMPS, PT PP, PT SJML, dan PT BDM.

Aan menambahkan pihaknya telah melakukan penindakan terhadap PO tersebut serta akan terus melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan melalui pembinaan, pengawasan berkala, serta penguatan pemanfaatan sistem digital guna mendorong peningkatan kepatuhan operator angkutan orang.

"Prinsip kami jelas, keselamatan harus menjadi prioritas utama," tegas Aan.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh operator untuk memastikan armada yang dioperasikan laik jalan dengan memenuhi seluruh persyaratan baik teknis maupun administratif.

"Sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran selama libur sekolah 2026 melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten, guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut.

"Upaya ini kami lakukan melalui kegiatan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Merak, Banten," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan uji petik dilaksanakan untuk memastikan kapal-kapal penumpang yang akan melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laiklaut serta memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai prinsip zero compromise for safety.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Marine Inspector dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim melakukan inspeksi terhadap lima kapal Ro-Ro yang melayani lintas Merak–Bakauheni, yaitu KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi validitas dokumen kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kelengkapan perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi konstruksi dan mesin kapal, hingga implementasi sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal," jelasnya.

Terhadap temuan tersebut, operator kapal diwajibkan melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026.

Samsuddin, menyampaikan kegiatan uji petik merupakan langkah preventif yang secara rutin dilakukan guna memastikan seluruh armada penumpang yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan pelayaran khususnya pada periode angkutan libur sekolah tahun 2026.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beroperasi secara aman,” beber Samsuddin.

Menurutnya, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut.

Oleh sebab itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga standar keselamatan pelayaran dan memberikan layanan transportasi laut yang aman, selamat, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

“Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kesiapan seluruh unsur operasional, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman.

"Kami terus berupaya dan berkomitmen dalam mewujudkan kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 939.322 kendaraan atau 75,64 persen tidak melakukan pelanggaran, sementara 302.561 kendaraan atau 24,36 persen melakukan pelanggaran.

"Kami melakukan pengawasan di 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia. Dari Januari hingga 12 Juni 2026, sudah sebanyak 1.241.883 kendaraan yang tercatat dalam pengawasan," ujarnya.

Dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan jumlah pelanggaran sebanyak 407.534 yang terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 195.377 kendaraan (47,94 persen); dan pelanggaran dimensi sebanyak 6.410 kendaraan (1,57 persen).

Selanjutnya, pelanggaran dokumen sebanyak 203.656 kendaraan (49,97 persen); pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 34 kendaraan (0,01 persen); dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 2.057 kendaraan (0,50 persen).

Dia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif.

"Penindakan yang dilakukan antara lain pemberian peringatan, tilang, tilang kepolisian, dan juga tilang oleh UPPKB lainnya," jelas Dirjen.

Adapun, ia menyebutkan lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT SIL sebanyak 1.041 kendaraan, PT IP dengan 967 kendaraan, PT SA sebanyak 749 kendaraan, CV SKE sebanyak 701 kendaraan, dan PT EW sebanyak 688 kendaraan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, lanjut Aan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 20.734 kendaraan.

Kemudian, kendaraan barang paket sebanyak 17.770 kendaraan, muatan pasir sebanyak 15.591 kendaraan, muatan perkebunan sebanyak 8.846 kendaraan, dan semen sebanyak 8.189 kendaraan.

Aan menyebutkan kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang sebesar 7,74 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47 persen.

Persentase pelanggaran kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 tercatat sebesar 24,36 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 24,71 persen.

"Hal ini menunjukkan adanya tren perbaikan tingkat kepatuhan, meskipun pelanggaran pada aspek muatan dan dokumen masih cukup dominan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - ​​​​​Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi dari mulai terminal hingga SPBU agar semakin tepat sasaran.

"Pengawasan dilakukan mulai dari proses penyimpanan dan distribusi di integrated terminal (IT) hingga penyalurannya di SPBU," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Wahyudi mengatakan tingginya mobilitas masyarakat turut mendorong peningkatan kebutuhan BBM subsidi.

Karena itu, penguatan sistem kontrol dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran.

"Kita bersama-sama ingin meningkatkan kewaspadaan dalam penyaluran BBM subsidi, dimulai dari sistem ruang kontrol IT untuk memantau delivery order (DO) pengiriman BBM subsidi dan nonsubsidi yang dilaksanakan mekanisme kerja sama dengan mitra melalui Patra Logistik dan Elnusa Petrofin," ujarnya saat meninjau IT Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Wahyudi, penguatan regulasi dan pengembangan sistem digitalisasi terus dilakukan untuk mengakomodasi pelaksanaan QR code pembelian BBM subsidi sesuai ketentuan pemerintah.

Pengawasan yang lebih terukur diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.

"Ini menjadi perhatian kita bersama, semoga kolaborasi ini dapat kita teruskan secara intens, dan kontrol di SPBU dijalankan dengan baik. Sehingga, dalam penyaluran BBM subsidi ini kita upayakan untuk lebih terukur, tepat untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakat dan menunjang mata pencaharian masyarakat," imbuhnya.

Selain memantau sistem digitalisasi, BPH Migas juga memastikan kondisi stok BBM di IT Panjang.

Hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan seluruh jenis BBM dan distribusinya ke seluruh lembaga penyalur di Provinsi Lampung berjalan lancar.

"Stok semua jenis BBM di IT Panjang dalam kondisi aman dan semua distribusi terpenuhi kepada seluruh SPBU di wilayah Lampung. Kaitannya pengiriman, suplai dari penyediaan hingga distribusi kepada SPBU, tidak ada kendala," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menilai pengawasan BBM subsidi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Sejumlah faktor eksternal, seperti kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah hingga kondisi geopolitik global, dapat mempengaruhi pola konsumsi energi masyarakat.

"Selama ini, kolaborasi BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga sudah berjalan dengan baik, ini perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Agar apa yang diamanatkan pemerintah dalam mengawal BBM subsidi, bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan tepat sasaran," sebutnya.

Senada, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso mengatakan pihaknya terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akurasi penyaluran BBM subsidi sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam pengawasan distribusi energi.

"Karena itu, peran BPH Migas dalam pengawasan untuk BBM subsidi sangat kami harapkan. Di internal, kami memastikan bahwa akurasi (penyaluran BBM subsidi tepat sasaran) bisa didukung menggunakan sistem teknologi informasi," terangnya.

Pada hari yang sama, BPH Migas juga melakukan pemantauan di salah satu SPBU di Lampung Selatan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat.

Evaluasi dilakukan melalui penarikan data penjualan dan rekaman CCTV untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola penyaluran BBM subsidi.

Wahyudi mengimbau masyarakat senantiasa menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan turut mengawasi penyalurannya.

"BPH Migas memiliki helpdesk untuk aduan masyarakat, di nomor 08123000136. Silakan, bisa WhatsApp 24 jam dan BPH Migas pasti menindaklanjuti apabila memang ada aduan masyarakat," tegasnya.

BPH Migas memastikan stok BBM di SPBU yang dipantau dalam kondisi aman.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap bijak dalam menggunakan BBM.

Hadir dalam pemantauan tersebut antara lain Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Pertamina Patra Niaga (PPN) Alexander Susilo, Manager Region Retail Sales Sumbagsel PPN Ayub Ritto, dan IT Panjang Manager PPN Titon Srihardian.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Jawa Tengah berhasil mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring (love scamming) yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Kota Semarang.

Dilansir dari laman Imigrasi, dalam operasi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada Kamis, 04 Juni 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Kawasan Puri Anjasmoro, Semarang Barat. Petugas berhasil mengamankan empat warga negara Tiongkok yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kegiatan intelijen keimigrasian yang dilakukan secara intensif selama dua minggu oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Semarang. Berdasarkan hasil observasi dan pendalaman lapangan, petugas menemukan indikasi adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan sejumlah warga negara asing di sebuah rumah yang berlokasi di kawasan Perumahan Puri Eksekutif, Semarang Barat.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Semarang bersama Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Ditjenim Jawa Tengah melaksanakan operasi pengawasan terpadu. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan empat warga negara Tiongkok berinisial HJ (40), HK (44), HY (44), dan TW (37). Selain itu, dua warga negara Indonesia berinisial DS (26) dan E (26) turut diamankan untuk dimintai keterangan guna mendalami peran dan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang ditemukan di lokasi.Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah barang bukti elektronik dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 604 unit telepon genggam berbagai merek, 11 unit laptop, 10 unit komputer all-in-one (AIO), 1 unit printer, 1 unit hard disk, 1 unit proyektor, 1 perangkat wireless portable, ratusan kartu SIM, tiga paspor Republik Rakyat Tiongkok, serta sejumlah dokumen lainnya yang saat ini sedang dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para warga negara asing tersebut diduga menjalankan aktivitas love scamming dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital, termasuk aplikasi DingTalk dan DingDing. Modus yang digunakan yakni membangun hubungan emosional dengan calon korban melalui identitas dan profil palsu, kemudian memanfaatkan kepercayaan yang telah terbangun untuk memperoleh keuntungan finansial. Dari hasil pendalaman awal, diketahui bahwa korban maupun target yang disasar berada di luar wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Ari Widodo, menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk nyata komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

"Pengungkapan ini merupakan hasil kerja intelijen keimigrasian yang dilakukan secara berkelanjutan serta sinergi yang kuat antara Kantor Imigrasi Semarang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah. Kami akan memastikan setiap dugaan pelanggaran keimigrasian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ari Widodo.

Saat ini seluruh warga negara asing yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para WNA tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, terhadap salah satu WNA yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, petugas juga mendalami kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan implementasi nyata kebijakan selektif (selective policy) yang menjadi dasar pengawasan keimigrasian di Indonesia.

"Imigrasi tidak akan memberikan ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal maupun memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai basis kegiatan ilegal. Pengawasan keimigrasian akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara," tegas Hendarsam.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui penerapan selective policy serta semangat “Imigrasi untuk Rakyat.” Ke depan, Imigrasi akan terus meningkatkan kegiatan pengawasan, memperkuat fungsi intelijen keimigrasian, dan memperluas sinergi dengan aparat penegak hukum maupun masyarakat guna memastikan Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya jaringan kejahatan transnasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rentang waktu kurang dari 48 jam, publik Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan yang berulang: korupsi ternyata masih bercokol di jantung birokrasi negara.

Penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung dalam perkara berbeda.

Dua kasus itu menjadi alarm keras bahwa penyakit korupsi belum juga berhasil disembuhkan termasuk dalam upaya pejabat negara dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto di berbagai peringatan yang terus disuarakan.

Di balik peristiwa tersebut tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana mungkin negara dapat mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jika sebagian penyelenggara negara justru diduga menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada mereka?

Pasal 33 UUD 1945 sejak awal dirancang sebagai fondasi ekonomi konstitusi Indonesia. Para pendiri bangsa meletakkan prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di tengah sorotan publik terhadap dua kasus besar tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan sikap pemerintah.

Saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/6/2026), Prasetyo menegaskan bahwa sesungguhnya perang melawan korupsi telah menjadi pesan utama Presiden Prabowo Subianto sejak hari pertama menjabat.

Menurut Prasetyo, evaluasi terhadap pemerintahan tidak perlu menunggu munculnya kasus hukum.

Evaluasi sesungguhnya sudah berjalan sejak Presiden mengucapkan sumpah jabatan di hadapan DPR dan MPR.

"Kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi, sesungguhnya sejak Bapak Presiden mengucapkan sumpah di hadapan DPR-MPR sebagai mandataris, sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi," tuturnya.

Pesan tersebut, kata Prasetyo, tidak pernah berhenti disampaikan Presiden kepada seluruh anggota kabinet maupun aparatur negara. Bukan hanya soal penindakan, melainkan juga pembenahan institusi dan pembenahan diri masing-masing pejabat.

“Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing,” katanya.

Namun, pemerintah tidak menutupi kenyataan bahwa dua kasus korupsi yang mencuat dalam waktu berdekatan menimbulkan keprihatinan serius.

Di satu sisi, penangkapan pejabat menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum masih berjalan. Namun di sisi lain, kasus itu sekaligus memperlihatkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa korupsi terus berulang? Mengapa peringatan demi peringatan dari Presiden tidak otomatis menghentikan praktik penyimpangan?

Ketika Korupsi Menjadi Ekosistem

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai jawaban atas pertanyaan tersebut tidak bisa dicari pada perilaku satu individu semata. Menurutnya, korupsi yang terjadi pada penyelenggara negara hampir selalu merupakan produk dari ekosistem yang rusak.

“Korupsi itu penyakit penyelenggara negara yang dilakukan bersama-sama,” katanya kepada Bisnis pada Jumat (5/6/2026).

Oleh karena itu, menurut Feri, publik tidak boleh melihat kasus korupsi sebagai kesalahan personal seorang pejabat. Yang harus diperhatikan justru lingkungan yang memungkinkan penyimpangan tersebut berkembang.

“Itu artinya ada ekosistem yang rusak bersama-sama yang membiarkan penyimpangan terjadi dan membolehkan pelaku menyimpang itu tumbuh subur,” tuturnya.

Dalam perspektif ini, kata Feri, penangkapan seorang pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Sebab masalah utamanya terletak pada sistem yang memungkinkan korupsi menjadi kebiasaan.

Menurutnya, Korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh karena adanya jaringan kepentingan, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Feri menilai mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 membutuhkan upaya yang jauh lebih besar daripada sekadar menangkap pelaku.

“Memastikan penyelenggaraan negara betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi termasuk upaya mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya itu membutuhkan upaya yang luar biasa," imbuhnya.

Menurut dia, banyak negara yang pernah mengalami tingkat korupsi tinggi harus melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memutus mata rantai tersebut. Langkah itu tidak hanya berupa penindakan hukum, tetapi juga reformasi institusi secara menyeluruh.

Feri kemudian mengemukakan kritik yang lebih tajam. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar pemberantasan korupsi di Indonesia adalah karena sebagian pemimpin lembaga negara justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.

“Pada titik ini kita bisa melihat pemimpin di dalam berbagai lembaga negara adalah persoalan itu sendiri," ucapnya.

Dia menyebut bahwa ketika pemimpin terlibat, maka pengawasan internal sering kali kehilangan daya. Sistem yang seharusnya menjadi alat pengendali berubah menjadi alat perlindungan.

Akibatnya, penyimpangan menjadi semakin sulit dideteksi Menurut Feri, karena itulah ekosistem penyebab korupsi harus diputus.

Feri menilai penyebab berulangnya korupsi tidak bisa dilepaskan dari sistem politik. Menurutnya, banyak pejabat bermasalah lahir dari mekanisme politik yang juga bermasalah.

“Karena sistem politik kita buruk. Sistem politik kita memilih figur-figur bermasalah untuk mengabdi kepada publik," ucapnya.

Jika proses rekrutmen politik menghasilkan figur yang keliru, maka konsekuensinya akan terasa ketika mereka menduduki jabatan publik.

Oleh karena itu, menurut Feri, reformasi birokrasi saja tidak cukup. Yang harus dibenahi adalah hulu persoalannya.

“Kalau mau memperbaiki negara ini maka perbaiki dulu partai politiknya, sistem politiknya, sistem kepemiluannya," katanya.

Tanpa perubahan mendasar pada sistem politik, ia meyakini korupsi akan terus berulang.

“Sampai kapanpun kalau sistem politik dan sistem kepemiluannya buruk maka tidak akan ada perjuangan para penyelenggara negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat sebesar-besarnya sebagaimana Pasal 33 UUD 1945,” tandasnya.

Ketika Korupsi Menjadi Budaya Birokrasi

Pandangan senada disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, persoalan korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sistemik.

Dia melihat berbagai elemen pengawasan belum bekerja optimal sehingga kebocoran terjadi hampir di semua lini.

“Sangat mungkin terjadi bahwa korupsi ini ternyata sudah sistemik, masuk ke dalam sistem dan diterima oleh aparatur pelaksana dan masyarakat sebagai kelaziman,” katanya.

Menurutnya, kondisi inilah yang paling berbahaya. Ketika korupsi dianggap biasa, maka resistensi terhadap praktik tersebut akan semakin lemah.

Padahal, kata Fickar, para birokrat sebenarnya memahami amanat Pasal 33 UUD 1945. Mereka mengetahui bahwa tujuan utama birokrasi adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.

Namun pemahaman tersebut tidak cukup ketika sistem pengawasan tidak berjalan. Dalam situasi seperti itu, Fickar menilai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK masih menjadi instrumen penting.

“Model OTT KPK saat ini menjadi sistem yang paling relevan untuk membenahi birokrasi yang korup,” katanya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa meskipun sistem administrasi negara terus dimodernisasi, tetapi faktor manusia tetap menjadi titik terlemah.

“Sistem sudah cukup modern termasuk untuk mencegah penyelewengan, tetapi kembali lagi sepanjang pengelolanya manusia tetap saja korupsi itu akan berulang terus," tuturnya.

Dia menyebut birokrasi sebagai lahan yang sangat subur bagi praktik korupsi karena di dalamnya terdapat kewenangan, anggaran, dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah konsistensi penegakan hukum. Lebih jauh lagi, Fickar mendorong penerapan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi.

“Intinya harus ada konsistensi penegakan hukum yang tegas terhadap semua penyimpangan. Jika perlu penerapan hukuman maksimal," pungkasnya.

Pesan Prabowo: Uang Rakyat Tidak Boleh Dicuri

Di tengah diskursus mengenai sistem politik, birokrasi, dan penegakan hukum, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan yang lebih sederhana namun tegas.

Saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul pada Rabu (3/6/2026), Prabowo berbicara tanpa basa-basi mengenai korupsi.

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan ragu memperkuat seluruh institusi penegak hukum.

“Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Jaksa Agung! Berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," tegas Prabowo.

Baginya, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda hukum. Ini menyangkut kehormatan negara. Lalu dia mengucapkan kalimat yang menjadi inti pesannya menjadi esensi Pasal 33 UUD 1945.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri! Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” ujarnya.

Karena setiap rupiah yang dikorupsi berarti mengurangi kemampuan negara menyediakan layanan publik, membangun sekolah, memperbaiki rumah sakit, memperluas jaringan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat integrasi pengawasan lintas batas melalui pertukaran data dan deteksi dini di pelabuhan serta bandara untuk mengantisipasi perkembangan modus penyelundupan narkotika.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan perkembangan modus penyelundupan narkotika saat ini semakin kompleks dan sebagian memanfaatkan jalur lintas batas yang menjadi area pengawasan karantina.

“Modus-modus narkotika itu terus berkembang dan tidak sedikit yang lewat border-border yang menjadi kewenangan Badan Karantina,” kata Karding di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan pengawasan lintas batas membutuhkan kolaborasi antarlembaga karena Indonesia memiliki lalu lintas perdagangan dan mobilitas barang yang tinggi melalui pelabuhan, bandara, dan perbatasan.

Ia mengatakan Barantin memiliki sistem penelusuran dan pengecekan dini yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan bersama dengan BNN.

Selain itu, Barantin juga memiliki sistem data bernama Best Trust yang memungkinkan pemantauan informasi secara real-time untuk mendukung deteksi dini di titik masuk negara.

“Kita connect-kan dengan sistem BNN. Jadi begitu kita melihat di border itu ada yang mencurigakan atau temuan, kita langsung lapor,” ujar Karding.

Menurut dia, integrasi sistem pengawasan diperlukan karena pola penyelundupan narkotika saat ini terus berkembang, termasuk dalam bentuk cair.

Karding mencontohkan temuan kasus ganja dari Jerman yang diselipkan dalam komoditas pakan dengan jumlah mencapai lebih dari 800 kilogram (kg) beberapa tahun lalu.

Data Barantin menunjukkan nilai ekspor komoditas karantina Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai Rp304,7 triliun sehingga penguatan pengawasan lintas batas juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran perdagangan dan keamanan hayati nasional.

Selain integrasi data, Barantin dan BNN juga berencana memperkuat koordinasi pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan untuk mengantisipasi masuknya narkotika.

Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan perkembangan narkotika saat ini membutuhkan penguatan kerja sama lintas lembaga karena bentuk dan pola penyelundupan terus berubah.

“Sekarang bentuknya bukan hanya padat, serbuk, pil, dan tanaman saja, tapi sudah berbentuk cairan,” kata Suyudi.

Dalam Operasi Saber Bersinar yang dilaksanakan pada Mei 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 715 kasus dan menyita barang bukti narkotika dengan nilai mencapai Rp211,4 miliar.

Menurut dia, Indonesia memiliki tantangan pengawasan yang besar karena selain memiliki banyak pintu masuk resmi, juga terdapat jalur tidak resmi yang harus terus diantisipasi karena rawan dimanfaatkan jaringan narkotika internasional.

Ia menambahkan tren penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian, karena sejumlah pengungkapan kasus menemukan narkotika jenis baru seperti etomidat dalam bentuk cair yang dimasukkan ke perangkat vape.

"Ini juga menjadi perhatian kita bersama karena seringkali kita, BNN, Polri, dan juga Bea Cukai mengungkap narkotika jenis baru, etomidat khususnya, berbentuk cair dan seringkali masuk ke rokok-rokok elektrik," ucapnya.

Sebelumnya, Barantin menyebut sistem preborder dan layanan digital karantina telah diterapkan untuk mempercepat arus barang serta menekan waktu tunggu dan biaya logistik di pelabuhan maupun bandara.

Karena itu, kedua lembaga sepakat mempercepat penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan narkotika di pintu masuk negara.

"Kita akan menyegerakan (penandatanganan MoU). Tim dari Badan Karantina juga bersama tim BNN untuk duduk mengkaji apa saja yang harus kita buat dalam kerja sama itu," ungkap Suyudi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026