Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra memperkuat diplomasi energi antara Indonesia dan Rusia melalui KazanForum 2026.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, forum tersebut menjadi instrumen dalam diplomasi energi nasional.

"KazanForum atau Forum Ekonomi Internasional Rusia-Dunia Islam merupakan platform tahunan yang dirancang untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Rusia dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," ujarnya.

Satya Hangga Yudha Widya Putra ikut hadir dalam forum internasional tersebut secara daring pada Rabu (13/5/2026).

Menurut Hangga, di tengah pergeseran geopolitik global, forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan Indonesia dalam mengamankan rantai pasok energi dan investasi melalui dialog strategis ini di kawasan Eurasia.

Dalam forum tersebut, Hangga secara proaktif menavigasi ketidakpastian geopolitik yang membayangi stabilitas energi nasional, terutama terkait ancaman di Selat Hormuz dan konflik Timur Tengah, yang sempat mendorong harga minyak dunia melampaui 100 dolar AS per barel.

Melalui KazanForum 2026, Hangga memastikan ketersediaan stok energi nasional tetap terjaga dengan memperkuat kolaborasi bersama mitra-mitra kunci seperti Rusia guna menjamin stabilitas suplai jangka panjang yang solid dan berkelanjutan bagi pasar domestik.

Langkah diplomasi ini merupakan perwujudan nyata dari program Astacita kedua yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara melalui kemandirian energi.

Hangga juga menekankan bahwa sinkronisasi regulasi investasi yang dibahas dalam forum ini menjadi kunci utama menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028-2029.

Hal tersebut diperkuat oleh capaian pada 2025, yang mana realisasi lifting minyak bumi nasional mencapai 605.300 BOPD dan menjadi pertama kalinya melampaui target APBN sejak 2016.

Guna mengatasi kesenjangan konsumsi minyak nasional sebesar 1,6 MBOPD dan kebutuhan impor yang mencapai 1 MBOPD, Hangga memanfaatkan momentum KazanForum untuk mengakselerasi agenda hilirisasi sesuai mandat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM mengawal pengembangan 26 komoditas strategis, termasuk transformasi sektor migas dari hulu ke hilir.

Fokus utamanya mencakup percepatan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, yang berkapasitas 300.000 barel per hari, serta pengamanan Rusia sebagai pemasok energi kunci untuk memitigasi guncangan harga dunia.

Hangga menjelaskan tiga pilar utama dalam menjalin rangkaian kerja sama ini yaitu manajemen hidrokarbon dengan teknologi kilang efisiensi tinggi, pembangunan ekosistem smelter untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta akselerasi transisi energi hijau.

Selain itu, kolaborasi ini juga menyentuh sektor maritim dan teknologi laut untuk menekan angka impor LPG nasional yang mencapai 6,91 juta MT.

Dengan memperkuat domestic market obligation (DMO) dan memperluas jaringan distribusi gas-to-power, Hangga optimistis Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi, yang tangguh demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan Federasi Rusia di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Kerja sama itu mulai dari rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, proyek kilang, hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil.
Penguatan kerja sama itu menjadi salah satu fokus dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan yang dipimpin bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov.
Dalam pertemuan terbatas Co-Chairs SKB RI–Rusia, Yuliot menyampaikan perkembangan sejumlah kerja sama sektor energi antara kedua negara. Pembahasan meliputi tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.
Pada sesi pleno SKB ke-14 RI–Rusia, Yuliot menekankan pentingnya penguatan investasi dan transfer teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi energi bersih.
"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).
Dia menambahkan, pemerintah telah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit listrik dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan porsi dominan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” jelasnya.
Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI–Rusia menghasilkan agreed minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara.
Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.
Forum SKB RI–Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas serta mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.
Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik pasokan minyak dan gas bumi (migas) dari Rusia di tengah keterbatasan ketersediaan global akibat perang di Timur Tengah.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki pasokan energi domestik, namun jumlahnya terbatas dan masih di bawah konsumsi nasional.

Maka dari itu, berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah untuk menjaga pasokan energi agar dapat memenuhi permintaan masyarakat dan industri, salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Rusia sebagai salah satu produsen energi dunia, kata Menteri ESDM, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Bahlil mengatakan, dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, telah disepakati kerja sama jangka panjang di bidang energi.

"Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya dari satu negara, tapi semua negara. Alhamdulillah, kemarin atas arahan Bapak Presiden, saya sudah bertemu Menteri Energi dan Utusan Khusus Presiden Putin. Alhamdulillah, kabarnya cukup menggembirakan," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut Bahlil, Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah dari Rusia.

Tak hanya itu, Rusia juga siap berinvestasi dan membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia dan Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," katanya menambahkan.

Dengan kebutuhan minyak mentah Indonesia yang begitu besar, yakni mencapai sekitar 300 juta ton setiap tahun, Bahlil mengatakan Indonesia harus membuka peluang kerja sama dengan seluruh negara penghasil energi dunia, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Afrika.

"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi, kita boleh belanja dari mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang kita ajak kerja sama. Termasuk, Rusia, kemudian Afrika seperti Nigeria dan lebih khusus kita hargai juga perjanjian kita dengan Amerika," ujar dia.

Dengan berbagai kerja sama tersebut, ia memastikan pasokan minyak mentah Indonesia hingga akhir 2026 tersedia.

"Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita satu tahun itu harus tetap ada. Atas arahan Bapak Presiden, saya menindaklanjuti untuk pasokan crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah sudah aman. Jadi, kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi kilang kita," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, pada Senin (13/4), Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas potensi kerja sama energi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Bahlil menegaskan komitmennya dalam mengawal diplomasi energi guna menjaga stabilitas pasokan energi domestik.

Langkah itu mencakup pengembangan kilang minyak dan penguatan perdagangan minyak.

Kemudian, pada Selasa (14/4), ia mengatakan menemui Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Kantor Kementerian Energi, Moskow, Rusia, sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Prabowo dan Putin sehari sebelumnya.

Pada pertemuan itu, dibahas peluang konkret kerja sama energi yang dapat segera ditindaklanjuti, terutama kepastian pasokan minyak mentah dan LPG.

Menyambut keinginan Indonesia, menurut Bahlil, pihak Rusia pun menyatakan kesiapannya mendukung ketahanan energi Indonesia, melalui suplai migas serta penyimpanannya.

"Alhamdulillah, apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik, yang mana kita bisa mendapatkan tambahan cadangan crude. Di samping juga, kita akan mendapatkan LPG," kata Bahlil.

Kerja sama itu, lanjutnya, dijajaki melalui skema antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarbisnis (business-to-business/B2B), yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus mencari sumber energi alternatif di tengah gejolak global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan LPG dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev.

Pertemuan yang berlangsung di Rusia membahas peluang kerja sama strategis di sektor energi, termasuk pasokan minyak, gas, hingga pengembangan infrastruktur penyimpanan energi.
Bahlil menyebut hasil pembicaraan menunjukkan perkembangan positif. Indonesia berpeluang menambah cadangan minyak mentah sekaligus memperoleh pasokan LPG guna memperkuat kebutuhan domestik.

“Kesepakatannya cukup baik. Kita berpeluang menambah cadangan crude dan juga mendapatkan LPG,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

Dari pihak Rusia, komitmen dukungan terhadap ketahanan energi Indonesia juga ditegaskan. Negara tersebut siap memasok minyak dan gas, sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang storage energi.

Sejumlah perusahaan energi Rusia turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft, dan Ruschem. Bahlil menegaskan kerja sama ini akan dijalankan melalui berbagai skema, baik antarpemerintah (G2G) maupun antarbisnis (B2B). Skema tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasokan energi nasional dalam jangka panjang.

Tak hanya berhenti pada impor energi, Indonesia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas. Mulai dari pengembangan fasilitas penyimpanan minyak, kontrak pasokan jangka panjang, hingga penjajakan energi nuklir dan sektor mineral.

Menurut Bahlil, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Di tengah volatilitas harga energi global yang dipengaruhi faktor geopolitik, pemerintah dinilai perlu lebih agresif mencari mitra strategis. Rusia menjadi salah satu opsi karena kapasitas produksi energinya yang besar serta pengalaman panjang di industri migas.

Sementara itu, Tsivilev menyatakan Rusia siap memperluas kerja sama dengan Indonesia, termasuk dalam pengembangan pembangkit listrik, seperti tenaga nuklir.

“Sebagai mitra strategis, kami terbuka untuk kolaborasi di sektor minyak, gas, penyimpanan energi, hingga kelistrikan,” ujarnya.

Pemerintah menilai langkah diplomasi energi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan ketersediaan energi di dalam negeri. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk tetap adaptif di tengah dinamika global yang terus berubah.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia dan Indonesia tengah menjajaki kerja sama strategis di sektor energi, khususnya terkait pasokan produk minyak bumi melalui skema kontrak jangka panjang.

Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan resmi dari Indonesia untuk suplai produk minyak, dan saat ini pembahasan teknis sedang berlangsung.

“Kami telah menerima permintaan dari mitra Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi. Saat ini kami bekerja secara serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” ujar Tsivilyov dalam wawancara dengan media nasional Rusia Tass, dikutip Selasa (14/4/2026).

Menurut Tsivilyov, kerja sama yang tengah dibangun tidak bersifat jangka pendek, melainkan dirancang sebagai kemitraan sistemik dengan kesepakatan jangka panjang.

“Langkah ini mencerminkan upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan di sektor energi, sekaligus menciptakan stabilitas pasokan di tengah dinamika pasar global,” tuturnya.

Sekadar informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow, pada Senin (13/4/2026) siang hari waktu setempat.

Pertemuan yang berlangsung di Istana Kremlin tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis kedua negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan kedua pemimpin berlangsung selama lima jam. Diawali dua jam pertemuan bilateral, dilanjutkan dengan tiga jam pertemuan empat mata antara kedua pemimpin.

Pada pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah poin penting kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang kedua negara.

“Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” jelas Teddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4/2026).

Selain sektor energi, Teddy menuturkan bahwa kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional.

“Keberlanjutan beberapa kerja sama di bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Teddy menekankan bahwa Rusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan global, sehingga kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin relevan dan penting.

“Kita ketahui bahwa posisi Rusia sangat strategis di dunia global, selain sebagai salah satu negara pemegang hak veto PBB dan pendiri BRICS,” ucapnya.

Menurutnya, Rusia juga merupakan salah satu kekuatan besar dunia dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang dapat menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendorong pembangunan jangka panjang.

“Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dunia yang mempunyai sumber daya alam terbesar di dunia,” lanjutnya.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan ini juga menunjukkan intensitas hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua pemimpin dalam satu tahun terakhir.

“Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah lima kali bertemu di berbagai kesempatan dalam satu tahun terakhir,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Rusia membuka kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dalam waktu dekat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan bahwa komunikasi antara kedua negara tengah berlangsung dan potensi pertemuan tersebut sedang dipersiapkan.

“Presiden Indonesia Prabowo Subianto mungkin akan mengunjungi Rusia dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin,” kata Peskov, dikutip dari marketscreener, Kamis (9/4/2026).

Menurut Kremlin, pengumuman resmi terkait rencana kunjungan tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.

Rencana pertemuan ini muncul di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global yang turut mengguncang pasar energi dunia. Rusia mencatat adanya lonjakan permintaan energi dari berbagai negara di tengah krisis global yang memengaruhi stabilitas minyak dan gas.

Ketika ditanya apakah kunjungan tersebut akan membahas potensi pembelian minyak oleh Indonesia, Peskov menyatakan bahwa pembahasan masih dalam tahap persiapan dan belum dapat dirinci lebih lanjut.

Di sisi lain, Indonesia memang tengah aktif mencari alternatif pasokan energi untuk menjaga ketahanan nasional. Saat ini, sekitar 20% hingga 25% impor minyak mentah Indonesia masih berasal dari kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Rusia dan Vietnam menandatangani perjanjian antarpemerintah untuk bekerja sama dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Vietnam.

Melansir Kantor BeritaAnadolupada Selasa (24/3/2026), penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Moskow setelah pertemuan antara Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala perusahaan nuklir milik pemerintah Rusia, Rosatom, Alexey Likhachev, serta Kepala Kantor Pemerintah Vietnam Tran Van Son.

Dalam pertemuan dengan Chinh, Mishustin mengatakan proyek tersebut akan memberikan dorongan besar bagi kerja sama di berbagai sektor terkait, termasuk teknologi tinggi serta riset dasar dan terapan.

Mishustin juga menambahkan bahwa kesepakatan antara perusahaan Rusia dan Vietnam di sektor minyak dan gas akan membuka peluang pengembangan ladang energi di kedua negara.

Selain itu, perdana menteri Rusia tersebut juga mengusulkan upaya lanjutan untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral antara kedua negara.

Sementara itu, dikutip dariThe Moscow Times, kesepakatan tersebut menetapkan kerangka hukum untuk pembangunan dua reaktor dengan total kapasitas 2.400 megawatt di proyek PLTN Ninh Thuan Nuclear Power Plant.

Kepala Rosatom Alexey Likhachev mengatakan perjanjian itu akan menjadi fondasi bagi kemitraan industri jangka panjang yang dapat memperkuat kemandirian energi Vietnam sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun, belum ada jadwal pasti terkait dimulainya konstruksi maupun waktu pengoperasian pembangkit tersebut.

Moskow dan Hanoi sebenarnya telah menyepakati pembangunan PLTN Ninh Thuan 1 Nuclear Power Station sejak 2010, tetapi proyek tersebut kemudian ditangguhkan.

Selain itu, kesepakatan lain juga ditandatangani antara produsen gas alam cair terbesar Rusia Novatek dan pembeli dari Vietnam, kata CEO Novatek Leonid Mikhelson pada Senin.

“Kami telah bernegosiasi dengan calon pembeli selama lebih dari lima tahun dan baru-baru ini menandatangani perjanjian awal pasokan dengan salah satu dari mereka. Kami siap memulai pengiriman secepatnya,” ujarnya kepada penyiar negara Russia-24, tanpa menyebutkan nama pembeli.

Rusia dan Vietnam juga menandatangani kesepakatan kerja sama produksi minyak dan gas di kedua negara, menurut laporan kantor berita pemerintah TASS yang mengutip Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, meskipun tidak merinci detail kesepakatan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia disebut bisa "ambil untung besar" dari perang yang terjadi antara AS-Israel vs Iran.

Dilansir dari ABC Australia, para ahli mengatakan bahwa Rusia akan menjadi "pemenang besar" dari krisis minyak yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah.

Presiden Vladimir Putin mengakui bahwa harga minyak sedang naik dan mempromosikan Rusia sebagai "pemasok yang dapat diandalkan".

Ia juga mengancam akan menarik pasokan gas Rusia ke Eropa dan menyalahkan Uni Eropa atas krisis apa pun yang mungkin dihadapi kawasan itu akibat kekurangan gas.

Bisa dikatakan, semakin lama krisis minyak yang dipicu oleh perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz berlangsung, semakin menguntungkan bagi Vladimir Putin dan Rusia.

Sebagaimana diketahui, perang di Timur Tengah telah mengganggu pasokan minyak dan gas di seluruh dunia, dan kenaikan harga yang pesat memperkuat kemampuan Rusia untuk memperoleh keuntungan dari ekspor energinya.

Pendapatan dari minyak dan gas merupakan pilar utama anggaran Kremlin dan secara langsung membantu membiayai perang di Ukraina.

Data dari pemerintah Rusia menunjukkan bahwa 30 persen dari anggaran federal Rusia berasal dari pendapatan pajak minyak dan gas, dan 40 persen dari anggaran tersebut dihabiskan untuk militer dan keamanan.

"Rusia adalah pemenang besar dari kekacauan energi yang terkait dengan perang," kata Simone Tagliapietra, pakar energi di lembaga think tank Bruegel, seperti dilansir dari laporan itu.

"Harga minyak yang lebih tinggi berarti pendapatan yang lebih tinggi bagi pemerintah dan karenanya kemampuan yang lebih kuat untuk membiayai perang di Ukraina."

Berapa Harga Minyak Rusia? lanjut halaman 2...

Harga Minyak di Rusia

Masih menurut laporan ABC Ausrtralia, harga minyak mentah Urals Rusia telah naik menjadi US$72 (US$102) per barel, naik dari US$40 pada Desember tahun lalu.

Harga minyak mentah dari luar Rusia tetap lebih tinggi, naik menjadi lebih dari US$100 per barel.

Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh terputusnya hampir seluruh lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa harga minyak naik sebagai akibat dari "agresi terhadap Iran" dan pembatasan Barat terhadap minyak Rusia.

Uni Eropa (UE) akan segera memberlakukan sanksi ke-20 terhadap ekspor minyak Rusia untuk membatasi kemampuan Moskow dalam mendanai upaya perangnya.

Berbicara di televisi Rusia, Putin memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikan Rusia sebagai pemasok minyak dan mengeluarkan ancaman kepada Uni Eropa.

"Rusia selalu dan tetap menjadi pemasok sumber daya energi yang andal bagi semua mitra kami," katanya.

"Mungkin akan lebih menguntungkan bagi kita untuk menghentikan pasokan [gas] ke pasar Eropa sekarang dan pergi."

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) telah mencapai kesepakatan untuk mempercepat penghentian impor gas Rusia yang ditargetkan selesai pada tahun 2026.

Rencana ini lebih cepat dari semula dan dianggap sebagai langkah memutus ketergantungan kawasan terhadap pemasok energi yang sebelumnya menjadi mitra utama.

Melansir Bloomberg pada Rabu (3/12/2025), kesepakatan tersebut dicapai dalam perundingan antara perwakilan negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa pada Rabu dini hari waktu setempat.

Dalam kesepakatan itu, UE sepakat melarang impor gas alam cair (LNG) dari Rusia secara bertahap hingga sepenuhnya dihentikan pada akhir 2026, lebih cepat satu tahun dari usulan awal Komisi Eropa.

Kebijakan tersebut sekaligus sejalan dengan sanksi terbaru UE terhadap Rusia yang telah menyetujui pelarangan pengiriman LNG via jalur laut.

Untuk gas pipa (pipeline gas) yang masih terikat kontrak jangka panjang, impor wajib dihentikan paling lambat pada 30 September 2027, dengan peluang perpanjangan hingga 1 November 2027 bergantung pada capaian target cadangan gas yang ditetapkan Uni Eropa.

Batas waktu ini juga lebih cepat dibandingkan rencana awal yang menargetkan penghentian kontrak hingga akhir 2027.

“Untuk pertama kalinya dan selamanya, kita mematikan keran gas Rusia. Eropa memilih keamanan dan kemandirian energi. Kami tidak akan kembali pada pasokan yang tidak stabil dan manipulasi pasar," ujar Komisaris Energi UE Dan Jorgensen melalui akun media sosial X.

Langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif RePowerEU yang telah diusulkan sejak Juni lalu guna memperkuat keamanan energi pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, serta menyusul pembatasan aliran gas yang diberlakukan Moskow ke negara-negara Eropa.

Meski UE telah memangkas pembelian gas dari Rusia hingga setengah sejak perang dimulai, pasokan asal negara tersebut masih menyumbang sekitar 20% dari total impor gas Eropa. Sekitar 15% kebutuhan LNG UE saat ini masih dipasok Rusia, menjadikannya pemasok terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dengan nilai impor bulanan berkisar €500 juta hingga €700 juta.

“Ini kemenangan besar bagi kami dan bagi seluruh Eropa,” kata Menteri Energi Denmark Lars Aagaard, yang mewakili negara anggota dalam perundingan serta memegang presidensi bergilir UE.

Dia menambahkan, ketergantungan Eropa pada gas Rusia harus diakhiri, dan pelarangan permanen merupakan langkah besar ke arah yang benar.

Upaya percepatan pemutusan hubungan energi dengan Rusia juga dilakukan di tengah kondisi suplai gas global yang relatif longgar. Pasar gas dunia diperkirakan memasuki fase surplus pada paruh kedua 2026, sehingga risiko keketatan pasokan dan lonjakan harga akibat penghentian gas Rusia dinilai terbatas. Situasi ini ikut memperkuat dukungan politik di kawasan untuk melakukan pemutusan secara menyeluruh dan permanen.

Selain itu, Eropa juga menghadapi dorongan dari Amerika Serikat untuk mempercepat pemutusan hubungan energi dengan Moskow sekaligus meningkatkan pembelian LNG dari AS. Dalam kesepakatan dagang UE–AS yang dicapai awal tahun ini, Eropa berkomitmen membeli energi dari AS senilai US$750 miliar hingga 2028.

Berdasarkan skema RePowerEU, fase awal penghentian impor dimulai dengan larangan pembelian baru gas Rusia mulai awal 2026, dengan pengecualian bagi kontrak-kontrak yang telah berjalan.

Untuk LNG, kontrak jangka pendek yang ditandatangani sebelum 17 Juni 2025 akan dilarang mulai 25 April 2026, bertepatan dengan pemberlakuan sanksi UE terhadap pengiriman LNG via jalur laut. Sementara itu, gas pipa dari Rusia berdasarkan kontrak jangka pendek akan dilarang mulai 17 Juni 2026.

Untuk mencegah penghindaran kebijakan, UE menerapkan mekanisme izin awal (prior authorization) terhadap impor gas. Seluruh permohonan impor gas Rusia selama masa transisi wajib diajukan minimal satu bulan sebelum masuk wilayah UE. Adapun impor gas non-Rusia diwajibkan mengajukan izin minimal lima hari sebelum masuk, atau tujuh hari khusus untuk pengiriman melalui titik interkoneksi Strandzha 1.

Pengecualian aturan ini berlaku bagi negara produsen gas utama yang mengekspor lebih dari 5 miliar meter kubik ke UE pada 2024 serta memiliki pembatasan impor gas Rusia atau tidak memiliki infrastruktur impor dari Rusia.

Selain gas, kesepakatan ini juga mengamanatkan negara anggota UE menyiapkan rencana diversifikasi pasokan minyak guna menghentikan impor minyak mentah dari Rusia. Komisi Eropa berencana mengajukan regulasi resmi untuk penghapusan total impor minyak Rusia paling lambat akhir 2027.

Kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme trilogue tersebut masih memerlukan persetujuan formal negara anggota dan Parlemen Eropa serta pengundangan dalam buletin resmi UE agar dapat berlaku sebagai hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia terpantau melemah lebih dari 1% setelah Ukraina memberi sinyal bahwa upaya diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia–Ukraina mulai menunjukkan hasil.

Potensi berakhirnya perang Ukraina berpeluang membuka jalan bagi pencabutan sanksi negara Barat terhadap perdagangan energi Moskow, yang dapat menambah pasokan minyak pada saat pasar komoditas sudah tertekan oleh ekspektasi kelebihan suplai tahun depan.

Melansir Reuters pada Rabu (26/11/2025), harga minyak berjangka jenis Brent turun US$1,03 atau 1,6% menjadi US$62,34 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) melemah 99 sen atau 1,7% ke posisi US$57,85 per barel.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut bakal berkunjung ke AS dalam beberapa hari mendatang untuk merampungkan kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump guna mengakhiri perang, menurut Kepala Keamanan Nasional Ukraina Rustem Umerov.

Namun, Rusia menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan yang melenceng dari tujuan strategisnya. Sikap tersebut membantu menahan pelemahan harga minyak karena menimbulkan keraguan apakah perjanjian damai benar-benar dapat dicapai, ujar analis Onyx Capital Group Ed Hayden-Briffett.

Ketidakpastian itu semakin diperkuat oleh serangan rudal Rusia ke Ibu Kota Ukraina, Kyiv, pada Selasa, yang menewaskan enam orang, melukai 13 warga, serta mengganggu sistem listrik dan pemanas.

“Butuh kesediaan kedua belah pihak, dan hingga kini belum jelas apakah Rusia juga setuju,” kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Sejumlah analis memperkirakan pertumbuhan pasokan minyak pada 2026 akan melampaui permintaan. Deutsche Bank memproyeksikan surplus sedikitnya 2 juta barel per hari pada tahun depan dan tidak melihat adanya jalan menuju defisit hingga 2027.

Kesepakatan damai dapat memungkinkan Rusia meningkatkan produksi minyaknya hingga kembali ke level kesepakatan OPEC+, menurut analis Commerzbank Research.

Sanksi terhadap raksasa minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil, serta aturan pelarangan minyak olahan Rusia di Eropa, telah memaksa beberapa kilang India mengurangi pembelian. Kondisi ini menyebabkan ekspor minyak Rusia turun dan volume minyak yang disimpan di tanker meningkat—yang dapat kembali dilepas ke pasar apabila sanksi dicabut.

Rusia juga tengah membahas opsi memperluas ekspor minyak ke China, ujar Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Selasa.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (16/11/2025) mengumumkan bahwa Partai Republik sedang menyusun undang-undang baru yang sangat keras, yang bertujuan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun di dunia yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Rusia.

Pengumuman ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya AS untuk menekan Kremlin di tengah konflik yang berlarut-larut di Ukraina.

Trump, ketika ditanya apakah sudah waktunya Kongres bertindak lebih keras terhadap Rusia, memberikan persetujuannya terhadap inisiatif dari anggota parlemen Republik.

"Saya dengar mereka sedang melakukannya, dan itu tidak masalah bagi saya," ujar Trump, dilansir Newsweek, Senin (17/11/2025).

Langkah ini diambil setelah upaya Trump yang memposisikan dirinya sebagai "pembuat perdamaian" dalam konflik Ukraina-Rusia tidak membuahkan hasil, dan Presiden Rusia Vladimir Putin justru meningkatkan serangan. Desakan dari Ukraina dan sekutu-sekutu Eropa agar Trump mengambil tindakan yang lebih tegas kian meningkat.

Trump menekankan bahwa undang-undang yang sedang dipersiapkan di Kongres AS ini akan memiliki cakupan yang sangat luas dan tegas. Sanksi ini tidak hanya menargetkan negara-negara yang membeli energi Rusia, tetapi juga negara-negara yang terlibat dalam perdagangan militer dan komoditas lainnya.

"Mereka sedang mengesahkan undang-undang, Partai Republik sedang mengajukan undang-undang yang sangat keras, memberi sanksi dan lain-lain pada negara mana pun yang berbisnis dengan Rusia," tegas Trump.

"Negara manapun yang berbisnis dengan Rusia akan dikenakan sanksi yang sangat berat."

Sanksi baru ini diperkirakan akan menimbulkan dampak luas, bahkan mencakup beberapa sekutu AS sendiri. Data menunjukkan bahwa pelanggan energi utama Rusia adalah China (pembeli batu bara dan minyak mentah dominan), Turki (pembeli produk minyak utama), dan Uni Eropa (pembeli gas alam cair/LNG terbesar).

Selain itu, sekutu AS di Asia seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan juga tercatat membeli sejumlah kecil energi Rusia.

Selain energi, negara-negara seperti India, Iran, China, Vietnam, dan Mesir juga diketahui membeli senjata dari Rusia, yang membuat mereka berpotensi menjadi target sanksi AS.

Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, sebelumnya pada Oktober telah bereaksi terhadap sanksi AS dengan menegaskan bahwa AS adalah musuh Rusia, dan upaya damai yang dilakukan oleh Trump kini telah sepenuhnya mengambil jalur perang.

Sementara itu, China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, selalu menekankan bahwa penyelesaian krisis Ukraina hanya dapat dicapai melalui "dialog dan negosiasi, bukan paksaan dan tekanan."

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]