Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Transformasi transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Yang kita bangun adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat memimpin diskusi bersama para guru besar dari 10 perguruan tinggi mitra Program Tim Ekspedisi Patriot pada Selasa (30/6).

Menurut dia, kawasan transmigrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi permukiman, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan potensi sumber daya alam, riset, inovasi perguruan tinggi, dunia usaha, investasi, dan akses pasar.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot akan menjadi penghubung antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Tim tersebut disiapkan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, mendorong pengembangan industri pengolahan, memperkuat sumber daya manusia, serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Program Transmigrasi Patriot akan difokuskan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua dengan melibatkan perguruan tinggi mitra, ujar dia.

Kementerian Transmigrasi menargetkan potensi lokal di kawasan transmigrasi tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Menurut Iftitah, pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi berbasis potensi lokal.

"Ada gula, ada semut. Kita bangun dulu ekonominya. Ketika peluang kerja dan usaha tumbuh, masyarakat akan datang karena melihat masa depan yang lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan masukan para akademisi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan indikator keberhasilan Tim Ekspedisi Patriot.

Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah kajian atau pemetaan yang dihasilkan, tetapi juga dari tumbuhnya industri lokal, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Sjarief Widjaja menilai keberhasilan industrialisasi kawasan transmigrasi sangat ditentukan oleh kepastian pasar.

"Yang paling penting adalah offtaker. Produk masyarakat harus sejak awal dihubungkan dengan pasar sehingga industrialisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan," kata Sjarief.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof Tommy Perdana mengatakan Tim Ekspedisi Patriot perlu berperan sebagai konsolidator yang menghubungkan sistem produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, industrialisasi kawasan hanya dapat berjalan apabila rantai pasok dibangun secara utuh, mulai dari penguatan petani, pengolahan hasil, pembiayaan, hingga akses ke pasar modern dan ekspor.

"Patriot perlu menjadi konsolidator yang memahami sistem produksi sekaligus sistem pasar sehingga masyarakat mampu bertransformasi dari pola produksi tradisional menuju pertanian dan agroindustri yang berorientasi pasar," ujar Tommy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem industri baterai di Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri nasional serta mewujudkan swasembada energi.

“BPKP akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, penyediaan investasi, perizinan, konstruksi, hingga penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo dalam gelaran koordinasi finalisasi kerangka acuan pengawasan atas topik percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, hadir kementerian/lembaga, BUMN, dan para pemangku kepentingan terkait guna menyamakan persepsi dalam penyusunan desain pengawasan, memetakan peran masing-masing instansi, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung percepatan hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem industri baterai sebagai salah satu program prioritas Presiden.

Aryanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nikel untuk mendorong transisi energi bersih, memperkuat kemandirian industri nasional, serta mewujudkan swasembada energi.

Arahan tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN) dengan menekankan perubahan orientasi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan di dalam negeri.

Sebagai auditor internal pemerintah, lanjutnya, BPKP memiliki tugas mengawal pelaksanaan program nasional dan memastikan program prioritas Presiden berjalan secara efektif.

Ia menjelaskan, salah satu fokus pengawasan yang dilakukan adalah percepatan pembangunan ekosistem industri baterai yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, termasuk target kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,20 persen.

Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan sekitar 50 persen produksi global, dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai nasional.

“Melalui forum ini, BPKP mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi mengenai pengembangan ekosistem industri baterai dari hulu hingga hilir. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, seperti koordinasi antar instansi, kejelasan pembagian tugas, hingga penyempurnaan kebijakan,” ungkap Aryanto.

Pihaknya juga berharap seluruh peserta memiliki kesamaan pandangan mengenai percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, aktif berpartisipasi dalam diskusi, memperkuat komitmen lintas sektor, serta mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas demi mewujudkan arahan Presiden.

“BPKP menargetkan pelaksanaan pengawasan pada triwulan III tahun ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya mendukung keberhasilan program hilirisasi dan percepatan pembangunan ekosistem industri baterai nasional,” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mendorong percepatan hilirisasi produk unggulan kawasan transmigrasi melalui pembangunan industri pengolahan guna meningkatkan daya saing, nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat transmigran.

"Sehingga produk unggulan di kawasan transmigrasi pangan pertanian, hortikultura, perikanan bisa bersaing dengan pasar global," kata Wamentrans pada acara pelepasan 16 ton rajungan yang merupakan produk transmigran dari sejumlah wilayah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin.

Viva Yoga mengatakan pemerintah menginginkan kawasan transmigrasi memiliki pabrik pengolahan agar hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi bernilai tambah lebih tinggi.

Menurut dia, Kementerian Transmigrasi telah memiliki data potensi produk unggulan dari berbagai kawasan melalui Program Ekspedisi Patriot yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.

Ia menjelaskan hasil riset tersebut menjadi dasar pemerintah merealisasikan proyek perintisan hilirisasi industri di kawasan transmigrasi.

Wamentrans menyebutkan salah satu contoh kawasan transmigrasi yang telah memiliki industri pengolahan adalah pabrik gula Sumba Manis di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah, lanjutnya, menginginkan pembangunan industri serupa juga berkembang di kawasan transmigrasi lainnya, termasuk di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut dia, proses hilirisasi akan disesuaikan dengan produk unggulan yang dimiliki masing-masing kawasan transmigrasi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Ia juga mengungkapkan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara beberapa waktu lalu telah melepas ekspor durian asal Parigi Moutong di wilayah Sigi, Palu, Sulawesi Tengah dengan negara tujuan China.

Langkah tersebut, katanya, menjadi bukti perhatian Kementerian Transmigrasi dalam mendukung pengembangan berbagai komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi hingga menembus pasar ekspor.

Dia menegaskan Kementerian Transmigrasi terbuka membantu pengembangan produk unggulan tanaman pangan, hortikultura, maupun perikanan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

Ia menambahkan pemerintah akan melakukan komunikasi lebih lanjut secara serius untuk membahas proses teknis pengembangan hilirisasi bersama pihak terkait, termasuk dengan Nirwan.

Menurut dia, potensi produk unggulan kawasan transmigrasi sangat besar dan hanya perlu dihubungkan dengan pasar global agar mampu bersaing serta memperluas peluang ekspor Indonesia.

"Sesungguhnya potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi itu sangat banyak, tinggal di-connecting-kan dengan pasar global, sehingga sebagian besar produk unggulan di kawasan transmigrasi itu bisa bersaing dengan pasar global," katanya.

Adapun Wamentrans melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton dengan nilai Rp15 miliar, produk transmigran di sejumlah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi menembus pasar global.

Ia mengatakan rajungan yang diekspor berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua; Pasangkayu, Sulawesi Barat; Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan eksportir swasta PT Aruna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong peningkatan hilirisasi komoditas perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani mengatakan perhutanan sosial kini memasuki babak baru, yakni tidak lagi hanya memperluas akses kelola, tetapi memastikan akses tersebut berkembang menjadi usaha produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.

"Transformasi yang sedang kita dorong adalah akses menuju usaha, dari produktif menuju nilai tambah, dan dari pengelolaan kawasan menuju pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat," kata Endah dalam acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat" di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hilirisasi menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi masyarakat hutan karena dapat mengubah hasil komoditas dari bahan baku menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan. Kemenhut saat ini memfokuskan pengembangan 10 komoditas unggulan perhutanan sosial, yakni kopi, kakao, aren, vanili, kelapa, lada, pala, jambu mete, kemiri, dan cengkeh.

"Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas," ujarnya.

Berdasarkan paparan Kemenhut, hilirisasi komoditas perhutanan sosial diarahkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, sertifikasi, pemasaran, hingga kemitraan.

Dengan pola tersebut, kelompok perhutanan sosial diharapkan tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga produsen produk bernilai tambah dengan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Data Kemenhut mencatat HHBK Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari 850 ribu ton dengan nilai provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp36,52 miliar.

Endah menjelaskan pengembangan komoditas tersebut diperkuat melalui pendekatan Smart Agroforestry, yakni pengelolaan agroforestri atau wanatani yang mengintegrasikan tanaman kehutanan, perkebunan, pertanian, inovasi teknologi, dan adaptasi perubahan iklim.

Pendekatan itu diharapkan mendorong diversifikasi usaha masyarakat sehingga sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, sekaligus menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan kelestarian hutan.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga sejalan dengan pengembangan multiusaha kehutanan yang mengoptimalkan berbagai potensi kawasan perhutanan sosial menjadi sumber usaha yang saling mendukung.

Ia menekankan keberhasilan hilirisasi membutuhkan kemitraan multipihak yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan, teknologi, pembiayaan, investasi, dan pasar.

"Kemitraan multipihak bukan lagi sekadar pilihan, melainkan persyaratan untuk keberhasilan perhutanan sosial," ucapnya.

Hingga Mei 2026, capaian perhutanan sosial mencapai 8,35 juta hektare melalui 11.226 surat keputusan yang memberikan akses kelola kepada 1,43 juta kepala keluarga.

Program tersebut juga didukung 3.052 pendamping perhutanan sosial di seluruh Indonesia, sedangkan kelompok usaha perhutanan sosial diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni Blue 52,79 persen, Silver 37,67 persen, Gold 8,75 persen, dan Platinum 0,79 persen.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ungkap dia.

Selain itu, Kemenhut mencatat terdapat 36.095 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan 36,7 persen penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan.

Endah menyebutkan bahwa kondisi tersebut antara lain dipengaruhi keterbatasan akses legal terhadap kawasan hutan, minimnya lahan usaha produktif, serta keterbatasan akses modal dan pasar.

Senada, Kepala Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Kemenhut Dodi Sumardi juga menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan penciptaan nilai tambah melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Kesejahteraan membutuhkan nilai tambah, dan nilai tambah membutuhkan kolaborasi," kata Dodi.

Ia mengatakan pemerintah mendorong pengembangan ekonomi kawasan melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) yang mengintegrasikan kawasan, aktor, rantai nilai hulu-hilir, serta program pembangunan lintas sektor.

Pemerintah daerah dinilai berperan penting sebagai orkestrator dalam menyinergikan pendanaan, program lintas sektor, pengembangan usaha, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Dengan penguatan hilirisasi dan pengembangan kawasan terpadu, Kemenhut berharap perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan akses lahan, tetapi juga instrumen penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan ekologi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat kolaborasi percepatan inovasi, riset, dan hilirisasi pertanian sehingga mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

“Kita membutuhkan kampus, pemerintah, dan dunia usaha berjalan bersama. Hasil penelitian harus turun ke masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” kata Mentan di Jakarta, Senin.

Pertemuan yang digelar sejak pagi pukul 06.00 WIB di kediamannya, di Jakarta, turut dihadiri Rektor UGM Prof. Ova Emilia, wakil rektor, dekan, guru besar, peneliti, kepala pusat studi, dosen, hingga mahasiswa klaster agro itu difokuskan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat inovasi dan hilirisasi pertanian menuju swasembada pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan menegaskan perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam melahirkan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor pertanian nasional.

“Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa,” ujar Mentan.

Menurutnya, pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha melalui pendekatan triple helix agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Amran mengajak UGM memperluas kolaborasi di berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan.

Secara khusus, ia mendorong pengembangan komoditas strategis seperti kedelai dan bawang putih untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk penguatan riset bawang putih di Temanggung yang merupakan salah satu sentra produksi nasional.

Di sektor peternakan, Mentan juga mendorong pengembangan teknologi semen beku dan persilangan sapi Belgian Blue dengan Brahman guna menghasilkan ternak berproduktivitas tinggi.

“Kembangkan semen beku dan persilangan sapi agar menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini akan menjadi lompatan besar bagi peternakan Indonesia,” katanya.

Mentan menekankan hilirisasi hasil riset harus menjadi prioritas perguruan tinggi. Menurutnya, penelitian tidak boleh berhenti menjadi publikasi ilmiah, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Lakukan penelitian yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian jangan hanya menjadi Scopus, tetapi harus memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Ia menegaskan visi besar Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan produksi protein nasional, serta mengembangkan biodiesel dan bioetanol hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Mentan Amran yang menghadirkan seluruh unsur universitas dalam satu forum diskusi strategis.

“Selama saya menjabat, ini merupakan diskusi yang sangat lengkap bersama seorang menteri. Peneliti, pusat studi, dosen, hingga mahasiswa hadir bersama membahas masa depan pertanian Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan UGM siap mendukung agenda pembangunan pertanian nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas disiplin.

“Kami siap mendukung apa yang telah disampaikan Bapak Menteri. Apa yang menjadi visi Kementerian Pertanian sejalan dengan semangat UGM untuk menghadirkan riset yang berdampak bagi masyarakat,” kata Rektor UGM.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia riset dan industri sebagai kunci mempercepat hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Rosan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu, investasi dan hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya industri nasional yang produktif, transparan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.

Ia menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia harus mampu menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Investasi yang masuk tidak hanya diukur dari besaran nilai modal, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat penguasaan teknologi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Adapun hal tersebut disampaikan Rosan saat menyampaikan keynote speech dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri (KSTI) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (27/6).

"Kami meyakini keberadaan dari Bapak, Ibu, Mahasiswa, dan Mahasiswi di universitas terutama di bidang riset dan development-nya tentunya memberikan kontribusi yang sangat sangat positif. Oleh sebab itu kita tinggal memikirkan kolaborasi ke depannya supaya hal-hal positif yang sudah dilahirkan dari investasi dan hilirisasi ini bisa diimplementasikan ke dalam industri-industri yang ada dan bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa ke depannya,” ujar Rosan.

Rosan mengungkapkan, kebijakan hilirisasi telah menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun atau tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year-on-year), sekaligus melampaui target pemerintah dengan capaian 101,3 persen.

Realisasi tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja langsung atau meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, keterhubungan antara kegiatan riset dan kebutuhan industri menjadi faktor penting dalam membangun industri nasional yang sehat dan berkelanjutan.

“Riset yang terhubung dengan industri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun industri yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi, good governance, serta kemudahan berusaha akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan persaingan usaha yang adil,” imbuhnya.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional, pemerintah telah menyiapkan insentif Super Tax Deduction hingga 300 persen bagi kegiatan riset dan pengembangan, serta hingga 200 persen untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Rosan, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat optimal apabila diiringi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi guna menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan di sektor industri.

Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda hilirisasi nasional.

Pembangunan industri, kata dia, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, riset, penguatan keterampilan, keselamatan kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Kita selesaikan persoalan yang ada sehingga BUMN pangan semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan sektor pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan menjadi motor hilirisasi komoditas pertanian untuk memperkuat industri, meningkatkan nilai tambah dan ketahanan pangan nasional.

"Intinya bagaimana restrukturisasi benar-benar tertata. Kita selesaikan persoalan yang ada sehingga BUMN pangan semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan sektor pangan nasional," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Amran menekankan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Khusus kepada BUMN Pangan di Jakarta, Jumat (26/6).

Kementerian Pertanian (Kementan) sedang membangun fondasi baru penguatan sektor pangan nasional melalui percepatan hilirisasi komoditas pertanian strategis.

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat peran BUMN pangan sebagai penggerak ekosistem pangan nasional, serta menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kementan mematangkan rancangan regulasi yang diproyeksikan menjadi instrumen untuk memperjelas pembagian peran masing-masing BUMN dalam membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan percepatan transformasi BUMN pangan melalui penguatan tata kelola, restrukturisasi perusahaan, optimalisasi aset, dukungan pembiayaan, serta penugasan yang lebih terintegrasi dalam mendukung program strategis pemerintah.

Amran menegaskan keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga komitmen seluruh BUMN pangan dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini mengurangi efektivitas pelaksanaan program.

"Jangan nanti ada lagi hambatan. Semua persoalan strategis harus segera diselesaikan agar program dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, Kementan telah memberikan berbagai dukungan kebijakan untuk memperkuat BUMN pangan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta memanfaatkan momentum tersebut dengan mempercepat pembenahan internal serta meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah membahas berbagai substansi strategis, antara lain penyelesaian restrukturisasi aset, penguatan struktur pembiayaan, penyempurnaan mekanisme penugasan kepada BUMN pangan, serta sinkronisasi program hilirisasi komoditas pertanian agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, setiap BUMN pangan diminta menyusun target pelaksanaan program yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Amran, seluruh dukungan pemerintah harus diikuti dengan komitmen pencapaian kinerja yang jelas.

"Jangan membuat rencana yang tidak masuk akal. Semua harus dihitung secara realistis, memiliki target yang jelas, dan bisa dieksekusi," tegas Amran.

Amran menekankan transformasi BUMN pangan tidak boleh berhenti pada penyelesaian persoalan administratif semata, tetapi harus menghasilkan sistem yang mampu menopang pembangunan sektor pangan dalam jangka panjang.

"Saya ingin sistem ini sudah terbangun dengan baik sebelum saya berhenti menjadi menteri. Yang kita bangun bukan hanya program, tetapi sistem yang membuat BUMN pangan semakin kuat, profesional, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian nasional," ujarnya.

Ia menambahkan seluruh pimpinan BUMN pangan harus mempercepat realisasi program prioritas sesuai target yang telah disepakati.

Pelaksanaan program harus dilakukan secara disiplin, terukur, dan berorientasi pada hasil sehingga mampu mempercepat hilirisasi komoditas pertanian, memperkuat industri pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Melalui Rancangan Inpres tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis dan SKB tentang Penugasan Khusus kepada BUMN Pangan, Kementan menargetkan terbentuknya ekosistem pangan nasional yang lebih kuat.

"Yang mana BUMN pangan menjadi motor penggerak hilirisasi, meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, memperluas nilai tambah di dalam negeri, serta memperbesar manfaat ekonomi yang diterima petani Indonesia," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi tersebut mendorong naiknya aktivitas impor barang modal dan bahan penunjang industri

Jayapura (ANTARA) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jayapura menyebut kebijakan hilirisasi mineral dan meningkatnya impor peralatan tambang menjadi faktor utama yang mempengaruhi neraca perdagangan Papua hingga Mei 2026.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Jayapura Eston Erlangga di Jayapura Jumat, mengatakan neraca perdagangan Papua masih mencatat defisit karena nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor pada periode tersebut.

"Defisit perdagangan terjadi karena meningkatnya nilai impor, sementara nilai ekspor mengalami penurunan akibat perubahan pola ekspor konsentrat tembaga," katanya.

Menurut Eston, peningkatan impor dipicu oleh kebutuhan material dan peralatan berat untuk mendukung perbaikan area tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia pasca kejadian longsoran material basah.

"Kondisi tersebut mendorong naiknya aktivitas impor barang modal dan bahan penunjang industri," ujarnya.

Dia menjelaskan di sisi lain, devisa ekspor menurun karena PT Freeport Indonesia tidak lagi mengekspor konsentrat tembaga secara langsung ke luar negeri. Seluruh produksi konsentrat kini dikirim ke fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur, sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan pemerintah.

"Meski begitu kondisi tersebut menekan kinerja ekspor regional dalam jangka pendek, hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk mineral di dalam negeri sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang," katanya lagi.

Dia menambahkan, selain itu juga komoditas ekspor Papua saat ini didominasi kayu olahan, kayu semi olahan, serta sejumlah produk kebutuhan rumah tangga dari kawasan yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Jayapura.

"Sementara itu, komoditas impor terbesar hingga Mei 2026 masih didominasi minyak dan turunannya, peralatan berat untuk sektor pertambangan, serta mesin industri. Dan menurut kami, struktur impor tersebut menunjukkan sebagian besar barang yang masuk merupakan bahan baku dan barang modal yang mendukung kegiatan produksi," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Yang penting itu jangan sampai ada hasil panen yang terbuang. Semuanya harus bisa dimanfaatkan

Banyuwangi (ANTARA) - Kelompok Tani Sinar Cabe di Desa Sumbermulyo Kecamatan Pasanggaran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengolah buah naga afkir menjadi berbagai produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen sekaligus mengurangi kerugian petani.

Ketua Kelompok Tani Sinar Cabe Sumartini mengatakan buah naga yang mengalami cacat fisik ringan sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi karena tidak memenuhi standar pasar buah segar.

"(Produk buah naga) yang belum menghasilkan uang itu adalah yang reject. Reject itu yang pecah sedikit, tapi masih bagus. Kena benturan, pecah, itu sudah tidak laku di pasaran," kata Sumartini di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, hasil panen buah naga terlebih dahulu disortir berdasarkan ukuran, bobot, kadar gula dan kondisi fisik. Buah berkualitas terbaik dikelompokkan ke dalam grade A untuk dipasarkan ke pasar modern, sedangkan grade B dan C dipasarkan ke segmen pasar lain dengan harga berbeda.

Adapun buah kategori afkir merupakan buah yang mengalami cacat fisik ringan akibat benturan atau pecah saat panen maupun distribusi dimanfaatkan menjadi produk olahan maupun bahan baku pupuk organik.

"Yang penting itu jangan sampai ada hasil panen yang terbuang. Semuanya harus bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Sumartini mengatakan buah naga afkir tersebut diolah menjadi sale buah naga melalui kemitraan usaha. Kelompok tani melakukan proses pengeringan, sedangkan proses pengolahan lanjutan dilakukan oleh mitra usaha.

Produksi sale buah naga dimulai pada Maret 2024 dan hingga Juni 2026 dan telah mencapai 19.125 kemasan yang seluruhnya terserap pasar.

Produk tersebut dipasarkan dengan harga Rp24.000 per kemasan melalui gerai ritel modern, pusat oleh-oleh di Jawa Timur, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta melalui lokapasar.

Berdasarkan jumlah produksi dan harga jual tersebut, total nilai penjualan sale buah naga kelompok tani diperkirakan mencapai sekitar Rp459 juta sejak mulai diproduksi pada Maret 2024.

Selain sale buah naga, kelompok tani juga mengembangkan dodol buah naga yang diproduksi berdasarkan pesanan, sedangkan bolu buah naga masih dalam tahap pengembangan.

Pada 2025, kelompok tersebut juga mengirim sampel produk buah naga kering ke Belanda sebagai bagian dari penjajakan pasar, meski belum dipasarkan secara komersial.

Selain menjadi bahan baku produk olahan, buah naga yang tidak terserap pasar juga dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair sehingga limbah hasil panen dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung budidaya buah naga organik.

"Kita sekelompok punya inisiatif, buah-buah yang tidak laku itu kita bikin pupuk organik cair untuk diaplikasikan lagi ke buah naga," ungkap dia.

Pengembangan produk olahan tersebut didukung melalui pendampingan Yayasan Astra–Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) agar petani tidak hanya memiliki akses pasar yang lebih luas, tetapi juga mampu meningkatkan standar budidaya dan pengelolaan usaha.

Koordinator Yayasan Astra–YDBA Banyuwangi Azzuhri Tri Ahara mengatakan pendampingan terhadap Kelompok Tani Sinar Cabe berawal dari Program Desa Sejahtera Astra (DSA) yang masuk ke Desa Sumbermulyo untuk membantu memperluas akses pasar saat harga buah naga mengalami tekanan.

Seiring perjalanan program, persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan pemasaran, tetapi juga budidaya, pengelolaan usaha, dan penanganan pascapanen sehingga YDBA mendirikan cabang di Banyuwangi pada November 2021 untuk memperkuat pendampingan.

"Pendampingan kemudian diperluas mulai dari penguatan budidaya, administrasi kelompok, kelembagaan, legalitas usaha, penanganan pascapanen, hingga pengembangan produk olahan," ucap Azzuhri.

Melalui pendampingan tersebut, kelompok tani telah memperoleh sertifikasi budidaya organik, menerapkan standar operasional prosedur (SOP) budidaya, sortir, grading, dan penanganan pascapanen, serta memperoleh dukungan pemenuhan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Pendampingan juga mendorong petani memproduksi pupuk organik dan agen hayati secara mandiri, memperkuat pengendalian hama dan penyakit, serta menerapkan sistem 5R di area produksi dan gudang.

Hasilnya, buah naga organik yang dihasilkan kelompok tani tersebut memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan buah naga konvensional.

Untuk buah grade A1, harga jual di tingkat petani mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram (kg), atau sekitar Rp5.000 lebih tinggi dibandingkan buah naga konvensional yang berada di kisaran Rp17.000 per kg.

Saat ini Kelompok Tani Sinar Cabe memiliki 30 anggota aktif yang mengelola lahan seluas 9,2 hektare dengan produksi sekitar 300 ton buah naga per tahun dan omzet sekitar Rp30 juta per bulan dari penjualan buah naga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat promosi komoditas perkebunan Indonesia, terutama kakao, melalui pengembangan produk yang bernilai tambah dan penguatan industri hilir.

Analis Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP Dinda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyatakan komoditas kakao Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, BPDP berkomitmen mendorong terciptanya produk-produk olahan kakao yang mampu bersaing di pasar global dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi seluruh pelaku dalam rantai industri.

"BPDP ingin mendorong ini melalui dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, promosi, serta penguatan ekosistem industri," ujarnya .

Salah satu upaya yang dilakukan BPDP dalam memperkuat promosi dan mendorong hilirisasi produk kakao yakni melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran EastFood Indonesia 2026 di Surabaya, Jawa Timur.

Pada pameran industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia Timur itu, BPDP membagikan berbagai informasi tentang program pengembangan komoditas perkebunan dan menampilkan beberapa produk olahan kakao yang menunjukkan potensi besar industri kakao Indonesia.

"Produk-produk ini adalah contoh nyata bahwa komoditas perkebunan dapat diolah menjadi produk pangan berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar nasional maupun global," ujar Dinda.

Partisipasi BPDP di EastFood Indonesia 2026 juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, salah satunya kakao.

Dengan demikian, lanjut dia petani, pelaku usaha, dan industri dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus memperkuat ketahanan industri pangan nasional.

Selama pameran, stan BPDP mengadakan berbagai aktivitas edukatif dan interaktif, seperti sesi pengenalan produk olahan kakao, diskusi tentang peluang industri kakao Indonesia, serta aktivitas menarik yang mengajak pengunjung mengenal lebih dekat proses transformasi kakao dari komoditas perkebunan menjadi produk siap konsumsi.

"Kami berharap industri kakao Indonesia dapat terus berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Dinda.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang dikembangkan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah meningkatkan efisiensi investasi.

Hal itu tercermin dari nilai IncrementalCapital Output Ratio (ICOR) di kawasan hilirisasi yang hanya sekitar 3, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata ICOR nasional yang berada di level 6.

Menurut Airlangga, hilirisasi yang terintegrasi di kawasan industri dan KEK berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas investasi.

“Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan di berbagai kawasan ini nilai ICOR-nya 3, jadi di bawah rata-rata ICOR yang 6. Jadi, itu relatif cukup baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan, industri pengolahan kini menjadi motor utama pertumbuhan di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi melalui hilirisasi mulai memberikan dampak yang lebih merata di berbagai daerah.

Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara anggota G20.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi pemerintah yang kuat, permintaan rumah tangga yang tetap terjaga, serta aktivitas investasi yang terus berlanjut.

Ia memandang capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap solid menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator makroekonomi juga berada dalam kondisi positif. Tingkat inflasi tercatat sebesar 3,08 persen, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS, realisasi investasi menembus Rp498,8 triliun, penyaluran kredit tumbuh 11,51 persen, serta neraca perdagangan membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara relatif merata di berbagai wilayah. Beberapa kawasan di luar Jawa bahkan mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional, antara lain Sulawesi sebesar 6,95 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 7,93 persen.

Menurut Airlangga, capaian tersebut memperlihatkan bahwa strategi hilirisasi dan pengembangan kawasan industri mulai menjadi sumber pertumbuhan baru di berbagai daerah.

“Seluruh indikator ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang sehat, resilien, dan siap melanjutkan momentum pertumbuhan. Namun, kita tetap harus menggenjot sektor-sektor yang menghasilkan devisa, misalnya sektor pariwisata,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Holding Pangan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD untuk menjajaki ekspor produk gambir ke pasar internasional.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Selasa.

Kerja sama ini membidik potensi pasar di India dan Pakistan dengan estimasi nilai mencapai 732.831 dolar AS (sekitar Rp11,72 miliar) dan target pengiriman 20 ton gambir per bulan.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menegaskan pemerintah mendorong kerja sama tersebut tidak berhenti pada tahap kesepakatan, tetapi segera masuk ke implementasi bisnis.

"Saya berharap sebelum tiga bulan langsung terjadi transaksi kontrak bisnis dan barang sudah dikirim dalam bentuk hilirisasi," ujar Destry dalam siaran pers Kemenkop.

Ia juga menyoroti tantangan utama dalam pengembangan ekspor koperasi, terutama terkait konsistensi pasokan dan kualitas produk ketika permintaan meningkat.

Menurut dia, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan standar mutu internasional dapat dipenuhi, termasuk standar keamanan pangan seperti HACCP.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan regulasi perdagangan luar negeri agar pembeli asing tidak dapat membeli bahan baku langsung dari tingkat desa, yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas harga di tingkat petani.

Direktur Komersial ID FOOD Dwi Sutoro menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem ekspor komoditas unggulan daerah melalui jaringan distribusi dan perdagangan yang dimiliki perusahaan.

Ia menjelaskan terdapat tiga pilar utama dalam membangun ekosistem ekspor berkelanjutan, yakni keberlanjutan pasokan, konsistensi kualitas, dan daya saing harga di pasar global.

"Ke depan, ID FOOD akan mengoptimalkan kantor-kantor cabangnya di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai sourcing development dalam mengidentifikasi produk unggulan daerah yang siap dibawa ke pasar internasional," kata Dwi.

Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri Eriyanto menyebut kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani gambir di Sumatera Barat.

Koperasi yang berdiri sejak 2021 itu saat ini telah menghimpun sekitar 190 petani gambir dan delapan kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 450 hektare. Dari konsolidasi tersebut, koperasi memiliki kapasitas produksi sekitar 30 hingga 50 ton gambir per bulan.

"MoU ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hilirisasi gambir serta meningkatkan daya saing produk di pasar ekspor," ujarnya.

Ia menambahkan koperasinya berkomitmen menjaga kontinuitas pasokan serta meningkatkan tata kelola usaha agar lebih profesional dan transparan guna mendukung ekspor berkelanjutan.

Komoditas gambir memiliki beragam manfaat dan diversifikasi olahan produk, mulai dari bahan campuran industri makanan dan minuman, bahan baku industri kesehatan dan farmasi, hingga bahan baku industri kosmetik seperti produk antipenuaan dan antioksidan.

Pemerintah mencatat Indonesia merupakan pemasok sekitar 80 persen komoditas gambir di pasar dunia. Selain India dan Pakistan, pasar ekspor gambir Indonesia juga mencakup Jepang, Filipina, Bangladesh, dan Malaysia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026