Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap insentif perpajakan berupa penurunan tarif bea masuk hingga 0% untuk sejumlah barang kebutuhan industri seperti LPG dan bahan baku plastik bisa meringankan beban industri dan menekan inflasi.

Keringanan bea masuk ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II/2026. Namun, keringanan bea masuk impor kebutuhan industri ini sejatinya sudah diumumkan oleh pemerintah sejak akhir April 2026 dan berlaku untuk enam bulan.

Pada semester II/2026 ini, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat.

Bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar meski negara harus kehilangan pendapatan kepabeanan sebesar Rp360 miliar per tahun.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek pengganda yang bisa didorong," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, bea masuk 0% untuk impor bahan baku plastik diharapkan bisa menekan potensi inflasi. Sebab, pemerintah mengkhawatirkan adanya efek rambatan inflasi ke berbagai produk atau barang lainnya yang membutuhkan kemasan plastik.

Pemerintah juga memberikan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk impor suku cadang pesawat. Insentif ini diharapkan bisa turut mendukung industri penerbangan.

"Ini untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO [maintenance, repair and operations] agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan," terang Airlangga.

Secara terperinci, berikut paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua 2026 yang dianggarkan total sebesar Rp26,34 triliun:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait.

“Dengan ini, (Bea Masuk 0 persen) diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” kata dia.

Tarif Bea Masuk impor LPG diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen guna membantu menekan harga komoditas tersebut. Sebab, harga LPG mengalami kenaikan akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain LPG, Bea Masuk 0 persen untuk bahan baku plastik juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga, mengingat plastik masih menjadi bahan utama kemasan berbagai produk makanan.

Menko Airlangga memandang kebijakan tersebut diperlukan untuk menekan harga jual produk plastik di dalam negeri yang belakangan ikut terdampak kenaikan harga nafta, salah satu produk turunan minyak yang menjadi bahan baku industri plastik.

"Pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 persen ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi," jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat sebagai bagian dari paket stimulus yang sama.

“Pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0 persen. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO (maintenance, repair, and operations) agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan,” jelas Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah menetapkan kebijakan bea masuk 0 persen untuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus bagi industri petrokimia dan bahan baku plastik. Kebijakan ini digadang-gadang untuk memaksimalkan nilai manfaat ekonomi nasional sekaligus menghindari potensi kehilangan pendapatan negara akibat penurunan produktivitas di sektor industri hulu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif ini dirancang di tengah situasi pasar dunia yang tidak menentu.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam mengantisipasi dinamika pasar global yang terus berubah. Kebijakan keringanan tarif tersebut diharapkan mampu menjaga daya saing industri dalam negeri agar tetap tangguh menghadapi tantangan perekonomian ke depan.

"Dengan ketidakpastian situasi maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah pemerintah menetapkan bea masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai bahan baku utama dalam industri petrokimia, ketersediaan LPG dengan harga kompetitif sangat menentukan keberlangsungan rantai produksi berbagai produk turunan kimia.

Jika biaya operasional di tingkat hulu terlalu tinggi akibat beban tarif impor, hal tersebut berisiko melemahkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.

Sehingga, ujar Airlangga, stimulus fiskal berupa pembebasan bea masuk ini menjadi instrumen penting untuk memitigasi risiko stagnasi industri.

Selain meringankan beban operasional pelaku usaha, pembebasan tarif impor ini diproyeksikan memberikan dampak positif yang signifikan pada perekonomian makro. Keuntungan finansial dari efisiensi biaya produksi tersebut nantinya akan dialokasikan untuk memicu investasi baru yang lebih produktif.

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Dan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun," kata Airlangga.

(Dhera Arizona)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut impor bahan baku plastik berupa nafta dari Amerika Serikat (AS) dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Pasokan tersebut disiapkan pemerintah sebagai alternatif di tengah terganggunya impor nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga plastik di dalam negeri.

"Kemarin kan memang dari industrinya, pelaku industrinya kan pertengahan Mei nyampe. Nanti saya update lagi," ujar Budi dalam konferensi pers di 86 Coffee Bakery, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia memastikan industri dalam negeri masih tetap berproduksi meski pasokan bahan baku sempat terganggu.

"Tapi saya pikir produksi kita, produksi dalam negeri tetap berjalan dan impor juga tidak masalah," ujarnya.

Budi mengatakan pemerintah sebelumnya juga mencari alternatif pasokan nafta dari India dan sejumlah negara di Afrika. Namun, pasokan yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei ini berasal dari AS.

"Kemudian kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu dari Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, Budi menjelaskan Indonesia selama ini masih bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah.

Nafta merupakan bahan baku utama industri petrokimia yang berasal dari hasil olahan minyak bumi dan digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia industri lainnya.

Gangguan pasokan nafta membuat harga plastik di dalam negeri melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu konflik di Timur Tengah yang menghambat rantai pasok global.

"Harga plastik mahal itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah," kata Budi beberapa waktu silam.

Pemerintah kemudian mulai mencari sumber pasokan alternatif dari sejumlah negara lain seperti India, Afrika, hingga AS untuk menjaga pasokan bahan baku industri tetap aman.

Selain itu, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai substitusi nafta untuk kebutuhan industri petrokimia. Pasokan LPG alternatif disebut tengah dicari dari kawasan Eurasia dan negara-negara sekitar Rusia.

Menurut Budi, langkah diversifikasi pasokan dilakukan agar industri dalam negeri tetap bisa berproduksi di tengah tekanan global dan lonjakan harga energi.

Kenaikan harga plastik sendiri mulai dirasakan di berbagai sektor industri. Harga plastik kantong dilaporkan naik dari sekitar Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu per pak, sedangkan plastik kemasan melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam sebelumnya mengingatkan gangguan rantai pasok bahan baku plastik mulai menekan dunia usaha, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik impor.

Dari Amerika (asal impor). Kemudian kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu, ya dari Amerika,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan impor bahan baku utama biji plastik berupa nafta akan masuk pada pertengahan Mei 2026.

Ia menjelaskan, kedatangan bahan baku tersebut merupakan tindak lanjut dari kebutuhan pelaku industri yang sebelumnya mengalami keterbatasan pasokan.

"Pertengahan Mei sampai ya, nanti saya update lagi ya," kata Budi di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan pasokan bahan baku guna menjaga keberlanjutan produksi sektor manufaktur plastik di dalam negeri.

Budi mengatakan, bahan baku plastik yang tiba pada pertengahan Mei tersebut berasal dari Amerika Serikat.

Pemerintah sebelumnya juga sempat mencari alternatif sumber pasokan dari negara lain guna mengantisipasi kebutuhan industri.

"Dari Amerika (asal impor). Kemudian kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu, ya dari Amerika," ujarnya.

Budi menegaskan, kebijakan impor dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas rantai pasok industri sekaligus memastikan kegiatan produksi nasional tidak terganggu.

Pemerintah, lanjutnya, tetap mendorong peningkatan produksi dalam negeri sambil membuka opsi impor secara terukur untuk memenuhi kebutuhan industri.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pembaruan informasi terkait realisasi impor serta perkembangan pasokan bahan baku plastik dalam waktu mendatang.

Pemerintah sebelumnya mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.

Selama ini, bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah. Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses ke pemasok bahan baku plastik yang baru.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor 0% untuk bahan baku plastik, termasuk bijih plastik mulai Mei 2026, memunculkan dilema baru bagi industri. Di tengah tekanan pasokan global dan kenaikan biaya produksi, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut bisa menjadi penolong sekaligus ancaman bagi industri domestik.

Industri hilir seperti kemasan membutuhkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan stabil. Namun, produsen dalam negeri khawatir pembukaan keran impor justru memicu banjir produk murah yang menekan daya saing industri hulu nasional.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak memicu praktik dumping dari luar negeri.

“Kita hati-hati kalau mungkin harganya ter-dumping. Kalau misalnya nondumping ya pasti kita bisa fight bareng-bareng,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Edi yang juga menjabat Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group itu menyarankan agar fasilitas impor tarif nol persen dibatasi hanya untuk produsen yang benar-benar membutuhkan bahan baku, bukan trader.

Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mencegah distorsi harga di pasar domestik.

“Kita harapkan memang yang boleh mengimpor hanya produsen. Terus kemudian diimpor memang sesuai kebutuhannya,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono. Dia menilai kebijakan tarif impor 0% perlu diharmonisasi dengan kebijakan lain, termasuk pembebasan bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia.

Menurutnya, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan kontradiksi baru di pasar domestik.

“Kalau tidak bisa memanage dengan baik antara supply dan demand ini nanti saling kontradiksi,” katanya ketika dihubungi.

Fajar menjelaskan industri saat ini masih menghadapi tekanan biaya akibat terganggunya rantai pasok global. Dalam situasi tersebut, masuknya bahan baku impor dengan harga murah berpotensi membuat produk lokal makin sulit bersaing.

Di sisi lain, asosiasi industri tekstil dan serat sintetis justru melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman yang lebih serius. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai tarif impor 0% dapat membuka arus masuk produk asing secara besar-besaran.

“Kalau misalnya bea masuk 0% ini semua negara bisa datangkan produknya ke Indonesia. Dengan biaya nol ini jadi malapetaka,” kata Farhan.

Dia mengkhawatirkan kebijakan sementara tersebut berubah menjadi permanen dan memperbesar tekanan terhadap industri domestik dalam jangka panjang.

“Kami harap ini hanya sementara. Bahkan jangan sampai ada 0% sih,” katanya.

Hilir Butuh Pasokan

Di tengah kekhawatiran industri hulu, sektor hilir justru menghadapi persoalan berbeda. Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan industri kemasan saat ini mengalami keterbatasan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi nafta.

Situasi tersebut diperparah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor bahan baku. Kombinasi faktor tersebut dinilai tidak kondusif bagi keberlangsungan industri kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Henky mengungkapkan pasokan domestik juga makin terbatas setelah produsen petrokimia dalam negeri menerapkan force majeure. Kondisi itu membuat industri kemasan makin bergantung pada impor.

Menurutnya, China menjadi salah satu alternatif utama karena memiliki kapasitas produksi besar dan harga yang lebih kompetitif.

“Harga juga dapat lebih bersaing atau lebih murah,” katanya ketika dihubungi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bahan baku plastik yang dilakukan Indonesia mencapai US$2,55 miliar atau sekitar Rp44,11 triliun (kurs asumsi Rp17.300) secara kumulatif pada Januari–Maret 2026. Komoditas plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu komoditas utama impor nonmigas sepanjang kuartal I/2026, bersama dengan mesin peralatan mekanik dan mesin perlengkapan elektrik.

Volume impor plastik dan barang dari plastik itu naik 7,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Terkait negara asal impor bahan baku plastik tersebut, BPS mencatat China masih bertengger di posisi teratas dengan kontribusi mencapai 34,79%.

Lebih lanjut, Henky berpandangan aspek regulasi perlu dibuat lebih kondusif dan adil, khususnya dalam hal membantu industri hilir, seperti industri kemasan dan industri pengguna kemasannya, yang mayoritas saat ini lebih ke usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mulai membatasi pemakaian plastik.

“Untuk itu juga perlu kolaborasi antara hulu dan hilir dalam hal mencari keuntungan dan jangan bersifat egois, mau menang sendiri,” tambahnya.

Dia pun mengkritisi kebijakan perlindungan industri hulu yang dinilai justru membebani sektor hilir. Selama ini, asosiasi industri hulu mengajukan penerapan bea masuk anti-dumping dan tindak pengamanan (safeguard) untuk bahan baku plastik, padahal kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Sudah saatnya mereka harus mencabut petisi ini, bukan makin membebani situasi dan kondisi saat ini bagi eksistensi dari industri hilir selanjutnya,” harap Henky.

Henky menambahkan kebijakan pembebasan bea masuk untuk bahan baku awal seperti nafta justru lebih menguntungkan industri hulu. Sementara itu, industri hilir yang didominasi usaha kecil dan menengah masih menghadapi tekanan biaya yang tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri mulai mencari alternatif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Salah satunya melalui penggunaan material pengganti seperti kertas, plastik daur ulang, hingga bahan alami dan bioplastik.

Kendati demikian, penggunaan bahan alternatif tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek fungsi, higienitas, serta biaya produksi. Oleh karena itu, Henky menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Yang penting saat ini inovasi, kolaborasi dan akselerasi segala hambatan dalam mengembangkan solusi yang tepat guna,” pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan tidak adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri petrokimia dan plastik.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan PHK dari anggota asosiasi, meskipun kinerja industri sempat tertekan akibat gejolak global dan penurunan aktivitas manufaktur.

“Dengan demikian, Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik’, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai menjelaskan bahwa karakter industri petrokimia yang bersifat siklikal membuat pelaku usaha lebih memilih bertahan melalui penyesuaian operasional ketimbang melakukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, struktur biaya industri yang didominasi bahan baku juga membuat efisiensi lebih difokuskan pada aspek produksi, bukan tenaga kerja.

“Karena itu, kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK,” tegasnya.

Edi menyampaikan bahwa sepanjang pengalamannya di industri kimia dan plastik, belum pernah terjadi PHK secara masif, bahkan hingga saat ini. Menurutnya, fluktuasi kinerja merupakan hal yang lazim terjadi dalam industri tersebut.

Kendati demikian, dia mengakui tekanan terhadap industri saat ini cukup besar, terutama dari sisi pasokan dan harga bahan baku. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk mencari solusi strategis guna menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut Edi yang juga Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk., diperlukan waktu untuk keluar dari tekanan yang ada, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi, mulai dari faktor global hingga domestik.

“Jadi titik-titik mana yang perlu kita lakukan solusi. Nah ini memang semua perlu waktu tidak perlu ada tidak bisa instan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah menjadi krusial, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hulu. Pasalnya, selama ini industri hilir relatif lebih fleksibel karena terbiasa mengakses bahan baku impor dengan tarif yang kompetitif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Namun, dalam situasi krisis, ketergantungan terhadap impor justru menjadi tantangan. Edi menilai ketahanan industri nasional menjadi faktor penting, terutama ketika pasokan global terganggu.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok domestik, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Kepastian suplai dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas industri di tengah gejolak.

Di sisi lain, Edy menyebut bahwa pelaku industri mulai mengamankan pasokan bahan baku melalui berbagai jalur. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan masuknya pasokan baru pada periode Mei hingga Juni, meskipun dengan biaya yang relatif lebih tinggi.

“Nah untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure, kuantitas, sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan cost yang cukup tinggi,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku plastik turun pada Maret 2026, dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan impor bahan baku plastik yang mencakup kode HS 3901 hingga 3914 tercatat sebesar US$338,1 juta pada Maret 2026.

"Pada kondisi Maret 2026 ini untuk yang impor plastik itu sebesar US$338,1 juta atau turun secara month to month impor plastik itu 14,96 persen," ujar Ateng dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia merinci impor bahan baku plastik tersebut didominasi dari China dengan porsi 34,79 persen.

Selain itu, pasokan juga berasal dari Singapura sebesar 12,35 persen dan Thailand sebesar 11,65 persen.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (pmk) dan peraturan menteri perindustrian (permenperin).

IDXChannel – Sejumlah saham emiten plastik menguat pada perdagangan Rabu (29/4/2026), di tengah sentimen kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk bahan baku menjadi 0 persen.

Sejumlah saham berkapitalisasi kecil mencatatkan penguatan signifikan. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) melonjak 25,16 persen ke Rp199 per saham, dengan nilai transaksi hingga Rp232,5 miliar.

PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL) naik 21,14 persen ke Rp149 per unit, disusul PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) yang menguat 10,88 persen.

Selain itu, PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) naik 6,09 persen, PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (EPAC) meningkat 7,14 persen, dan PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) menguat tipis 0,83 persen.

Sebaliknya, saham emiten berkapitalisasi lebih besar cenderung bergerak terbatas. PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) turun 0,95 persen dan PT Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP) stagnan di Rp360.

Tekanan juga terlihat pada duo emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT).

Kenaikan saham lapis ketiga dinilai tidak lepas dari faktor likuiditas yang relatif terbatas, sehingga pergerakannya lebih sensitif terhadap sentimen jangka pendek.

Di sisi lain, faktor spesifik emiten turut menopang pergerakan. ESIPmenunjukkan lonjakan signifikan pada kuartal I-2026. Laba tahun berjalan tercatat melonjak sekitar 241 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp1,72 miliar, dari Rp502,99 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi top line, penjualan perseroan tumbuh lebih moderat, naik sekitar 4,03 persen menjadi Rp14,72 miliar, dibandingkan Rp14,15 miliar pada kuartal I-2025.

Sementara itu, perbaikan kinerja terutama ditopang efisiensi biaya. Beban pokok penjualan tercatat turun sekitar 7,75 persen menjadi Rp11,92 miliar, dari Rp12,92 miliar pada periode sebelumnya.

Saham ESIP pun telah terbang tinggi dalam tiga hari terakhir.

Sementara itu, FPNI dinilai memiliki keunggulan dari sisi pasokan bahan baku karena akses nafta dari jaringan grup, sehingga relatif lebih siap menghadapi gangguan distribusi global.

Di sisi lain, pergerakan saham seperti TPIA dan BRPT lebih dipengaruhi sentimen indeks global.

Keduanya merupakan bagian dari kelompok Barito yang sensitif terhadap dinamika indeks MSCI, terutama terkait isu free float dan komposisi indeks, sehingga pergerakannya tidak sepenuhnya mencerminkan sentimen sektoral.

Pemerintah sebelumnya bergerak cepat mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz.

Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, diputuskan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan biaya masuk untuk komoditas LPG dan bahan baku plastik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk menggantikan nafta, bahan baku utama industri petrokimia, yang sulit diperoleh dan harganya melonjak akibat situasi geopolitik.

"Hasil rapat tadi diambil keputusan beberapa hal yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin, yaitu pertama insentif untuk LPG, di mana intervensi kebijakan untuk biaya masuk LPG utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus di perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2026).

Untuk menjaga operasional kilang, pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5 persen menjadi 0 persen. Langkah ini memungkinkan industri beralih ke bahan baku alternatif guna menjaga pasokan bahan baku plastik nasional.

Selain LPG, pemerintah juga membebaskan bea masuk untuk berbagai jenis bahan baku plastik seperti polipropilen, polietilen, LLDPE, hingga HDPE menjadi 0 persen untuk periode enam bulan.

Airlangga menyebut harga plastik telah melonjak 50 hingga 100 persen, yang berpotensi mendorong kenaikan harga makanan dan minuman melalui biaya kemasan.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," tuturnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menekan biaya produksi industri petrokimia sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi.

Meski demikian, pelaku pasar tetap perlu mencermati volatilitas saham berkapitalisasi kecil yang cenderung tinggi. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik mulai Mei mendatang untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini akan berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Mei 2026. Ketentuan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik antara laim polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Namun, kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis bahan baku plastik di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis plastik kemasan di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.