Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/3).

Pembangunan rusun ini merupakan bagian percepatan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan untuk menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kerja keras tim dalam waktu sekitar dua bulan mempersiapkan proyek ini hingga dapat dimulai hari ini," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (10/3).

Maruarar mengungkapkan, sebelum proyek ini dimulai, pemerintah telah memastikan kepastian hukum dengan berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan kebijakan.

"Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membeli, bagi perbankan, serta bagi para pengembang," jelasnya.

Menurut Menteri PKP, pembangunan rusun secara vertikal menjadi solusi efisien untuk menghemat penggunaan lahan sekaligus meningkatkan jumlah unit hunian yang dapat dibangun. Dari lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian.

"Jika dibangun rumah tapak, mungkin membutuhkan sekitar 1.200 hektare lahan. Dengan pembangunan vertikal, lahan yang digunakan jauh lebih efisien," ujarnya.

Selain di Bekasi, Menteri Ara mengungkapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan proyek serupa di Kota Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pembiayaan proyek pembangunan rusun ini.

"Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mendukung penuh proyek ini karena kami melihat ini sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar. Selain itu, BUMN karya juga dapat berkolaborasi bersama kontraktor swasta dalam pembangunan," kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait artificial intelligence (AI) masih dalam proses.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum).

“Dan nantinya dengan Setneg [Sektetariat negara] untuk bisa masuk dalam list untuk diproses di tandatangani oleh Presiden [Prabowo Subianto menjadi Perpres,” kata Nezar saat ditemui usai Peluncuran Aplikasi Sahabat AI di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Nezar belum dapat memastikan kapan tepatnya Perpres tersebut akan diresmikan. Namun demikian, dia menegaskan regulasi tersebut sudah berada dalam rentang target yang ditetapkan. Meski begitu, proses penandatanganan masih harus menyesuaikan dengan antrean Perpres lainnya.

“Jadi kami tunggu antrean,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, telah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan draf kedua regulasi tersebut telah diserahkan ke Kementerian Hukum untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut kini telah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja Presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sekitar dua bulan sebelumnya.

“Belum [ditandatangani]. Sudah ditanda-tangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres terkait AI tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan dua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur kecerdasan buatan secara sektoral.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektornya masing-masing. Terdapat 10 sektor prioritas yang telah dirumuskan dalam rancangan peta jalan AI, yakni ketahanan pangan; kesehatan; pendidikan; ekonomi dan keuangan; reformasi birokrasi; politik, hukum, dan keamanan; energi, sumber daya, dan lingkungan; perumahan; transportasi, logistik, dan infrastruktur; serta ekonomi kreatif.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pengemudi ojek online (ojol) bakal kembali mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR) di Lebaran 2026. Pihak operator pun sudah menyetujui hal tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan sudah melakukan diskusi dengan operator ojol dan mereka sepakat untuk memberikan bonus untuk pengumudinya seperti tahun lalu.

"Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemenaker, Rabu (25/2).

Menurut Yassierli saat ini pemerintah tengah menyusun aturan atau surat edaran untuk kepastian penyaluran BHR tersebut. Diharapkan bisa segera selesai dan diumumkan.

"Tinggal nanti dalam bentuk SE (surat ederan)-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya, yang tadi, kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama-sama," jelasnya.

Pada Lebaran 2025, BHR diberikan pertama kali untuk pengemudi ojol. Sayangnya, bonus tidak diberikan kepada semua pengemudi, melainkan hanya mereka yang memenuhi kriteria.

Misalnya, tahun lalu Grab menetapkan kriteria penerima bonus BHR berdasarkan keaktifan Mitra Pengemudi. Itu dilihat dari jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.

Program bonus kinerja khusus ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para Mitra dalam menyambut Hari Idulfitri. Bonus ini merupakan bentuk dukungan tambahan, yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti mitra pengemudi platform digital (gig worker).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Ia memastikan kewajiban tersebut sudah diatur dalam regulasi yang berlaku.

"Kalau secara wajibnya kan memang H-7 (harus sudah dibayarkan)," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kemenaker, Rabu (25/2).

Ia menekankan ketentuan pembayaran THR telah memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai aturan.

"Kalau THR kan sudah ada regulasinya. THR sudah ada regulasinya. Kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya, sesuai dengan regulasi," katanya.

Terkait pengumuman resmi dan detail kebijakan, Yassierli menyebut pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian. Salah satunya dengan Kementerian Sekretariat Negara.

"Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setneg. Nanti diumumkan secara bersama nanti," jelasnya.

Penguman THR rencananya akan diumumkan bersamaan dengan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol). Sebab, operator sudah menyetujui kembali memberikan bonus tersebut di tahun ini.

"Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen. Tinggal nanti dalam bentuk SE-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya, yang tadi, kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama-sama," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pemutihan piutang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sudah disetujui. Bahkan, dia mengklaim sudah mengirimkan Rp20 triliun untuk eksekusi skema tersebut.

Menkeu menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dirilis.

"Itu sudah disetujui, tinggal detail peraturan Presiden kalau ngga salah," kata Purbaya mengutik DetikFinance, Kamis (12/2).

Untuk memastikan skema pemutihan bisa diterapkan kapan saja, Purbaya juga menekankan bahwa sejumlah dana sudah ditransfer ke BPJS Kesehatan.

"Uangnya sudah saya kirim ke BPJS, jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau ngga salah Rp20 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran Rp26,47 triliun untuk mengeksekusi skema pemutihan piutang JKN BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan prosesnya saat ini ada di Kementerian Sekretaris Negera (Kemensesneg) dan akan segera ditandatangani.

"Nah ini prosesnya ada, sekarang sudah ada di Setneg sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangan," ujar Menkes Budi dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Rabu (11/2).

Budi menjelaskan piutang atau iuranBPJS yang tak tertagih disebabkan beberapa hal, terutama karena peserta yang tidak aktif. Per 2026, ujar dia, jumlahnya telah mencapai 63 juta peserta naik sekitar 14 juta dari 2025.

Kepesertaan yang tidak aktif dibagi menjadi dua kategori. Pertama, tidak aktif karena menunggak iuran. Kedua, nonaktif karena mutasi atau pindah kategori.

Untuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) misalnya, jumlahnya mencapai 16,9 juta. Selain itu, ada pula kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang jumlahnya mencapai 13,8 juta peserta nonaktif.

Sedangkan, dihitung berdasarkan tunggakan, jumlah terbanyak berada di kategori PBI sebanyak 6,9 juta peserta. Namun, berdasarkan nilai rupiah, tunggakan terbanyak untuk kategori PBPU Mandiri senilai Rp22,2 triliun.

"Nah kalau kita lihat menarik, kalau PBI yang menunggak paling banyak yang ada di kategori PBI, 6,9 juta, itu dari sisi jumlah orang. Tapi dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar adalah yang PBPU Mandiri sebesar Rp22,2 triliun," papar Budi Gunadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap menerbitkan regulasi atau payung hukum untuk menghapus piutang tidak tertagih alias tunggakan iuranBPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan kementeriannya bersama pihak terkait telah merampungkan aturannya dan saat ini sedang proses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi, sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebelum itu, Budi menjelaskan kebijakan ini diambil di tengah melonjaknya peserta nonaktif BPJS Kesehatan. Hingga Februari 2026, ada 63,4 juta peserta nonaktif. Jumlah ini melonjak dari 49,3 juta jiwa selama 2025 lalu.

Sementara itu, lanjutnya, selama 2025 total piutang tidak tertagih atau jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp26,47 triliun.

“Nah total piutangnya, kalau di perbankan kita ini bilangnya utang yang tidak tertagih itu ada Rp26,47 triliun,” sebutnya.

Budi menjelaskan, bila ditilik secara dalam dari sisi jumlah peserta, kategori yang menunggak paling banyak terletak di peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 16,9 juta jiwa atau sebesar Rp84 miliar.

“Dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar yang PBPU mandiri sebesar Rp22,29 triliun. Jadi kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat, pasti yang enggak bayar tuh banyak yang kelas-kelasnya tinggi ya,” jelasnya.

Menilik timeline yang disampaikan Budi mengenai pembahasan rancangan Perpres Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN, proses sudah dimulai pada Oktober-Desember 2025 untuk penyusunan naskah, kemudian pada minggu perta Desember 2025 prosesnya arahan Presiden ke Menko PM untuk inisiasi penghapusan.

Kemudian pada minggu kedua dan ketiga Desember 2025 prosesnya adalah pembahasan panitia antar kementerian (PAK). Selanjutnya, pada minggu keempat Desember 2025 hingga Januari 2026 proses harmonisasi rancangan Perpres. Akhirnya, pada Februari 2026, Perpres telah dikirimkan ke Setneg.

Pada kesempatan yang sama, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Karena latar belakang banyak peserta tidak aktif karena tidak mampu membayar iuran.

“Nah, oleh karena itu prinsip pelaksanaannya peserta tidak mampu bayar tunggakan, terutama masyarakat yang kurang mampu atau miskin ini diberikan penghapusan tunggakan iuran sesuai ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Dia melanjutkan, persiapan BPJS Kesehatan dalam menghapuskan tunggakan iuran ini adalah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) internal, menyiapkan data peserta yang menunggak sesuai ketentuan, hingga menyiapkan sistem IT.

“Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan yang sekarang jumlahnya payment channel itu sudah lebih dari 1 juta. Lalu penyiapan mekanisme informasinya kepada peserta bahwa ‘Anda punya tunggakan sekian lalu mau dihapusin’. ‘Kalau Anda harus lunasin’, kayak gitu. Nah itu disiapkan,” ujarnya.

PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan masih menawarkan sewa kamar hingga unit apartemen kepada masyarakat jelang eksekusi.

Pantauan CNNIndonesia.com per hari ini (9/2), iklan penyewaan kamar hotel dan unit apartemen The Sultan Hotel & Residence Jakarta masih dijumpai di berbagai platform Online Travel Agent (OTA), dengan rentang harga Rp1 juta hingga Rp3,6 juta per hari.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat agar mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi dengan manajemen hotel saat ini. Eksekusi dilakukan sebagai upaya pengembalian aset negara dari Indobuildco yang mengelola selama 50 tahun.

"Kami hanya ingin mengayomi dan memastikan agar masyarakat tidak terjebak dalam risiko hukum di kemudian hari. Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara. Bagi publik yang merasa khawatir atau terlanjur melakukan transaksi dan ingin mengadukan persoalannya, kami sudah menyiapkan Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK yang telah dibuka sejak Rabu," ujar Rakhmadi dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Rakhmadi mengatakan tanah dan bangunan Hotel Sultan bakal diambil alih menyusul terbitnya teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco.

Pemerintah menegaskan Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan sudah lama tidak memiliki perizinan memanfaatkan ruang di atas lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Sejak Oktober 2023, sudah terbit tiga surat keputusan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua, diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, Gubernur DKI Jakarta juga membatalkan seluruh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) milik PT Indobuildco.

Dalam surat tersebut, Indobuildco diwajibkan melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha mereka karena sudah tidak lagi berlaku.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto menjelaskan operasional sebuah hotel dan apartemen wajib berpijak pada izin pemanfaatan ruang serta perizinan berusaha yang valid. Kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang oleh PT Indobuildco adalah perintah hukum yang wajib ditaati, bukan sekadar imbauan administratif.

"Legalitas adalah nafas dari setiap entitas bisnis. Dengan izin pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan, seluruh legitimasi usaha Hotel Sultan otomatis sudah hilang secara hukum. Apakah kegiatan bisnis dapat dianggap sah jika surat-surat dasarnya seperti KKKPR untuk Hotel Bintang, Apartemen Hotel, hingga Real Estat sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia?" ujar Kharis.

Ia menambahkan sejak 2023, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco di lokasi berdirinya Hotel Sultan telah berakhir demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atas eks-HGB tersebut. Bahkan pada Desember 2023, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa pembaruan HGB PT Indobuildco tidak dapat ditindaklanjuti.

Kharis mengatakan Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, tetapi hingga kini masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Pengelola bahkan belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun sebesar US$45,3 juta atau setara Rp763,6 miliar (kurs Rp16.856).

"Jika dana yang semestinya masuk ke kas negara itu dibayarkan, tentu bisa dimanfaatkan untuk berbagai program kesejahteraan, pendidikan, atau berbagai fasilitas kesehatan," imbuhnya.

Pemerintah mengimbau para mitra bisnis, vendor dan korporasi lainnya untuk lebih selektif dalam bertransaksi dengan Hotel Sultan.

"Menjalankan transaksi dengan pihak yang mengkomersialisasi Barang Milik Negara tanpa izin atau tanpa hak adalah tindakan yang melawan hukum," pungkasnya.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan jauh sebelum terbit Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst telah ada Putusan Provisi Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024, yang amar putusannya memerintahkan Kemensetneg dan PPK GBK menghentikan seluruh aktivitas di kawasan Hotel Sultan, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, Hamdan menyebut putusan provisi tidak dijalankan selama berbulan-bulan. Bahkan pada 29 Oktober 2024, PN Jakarta Pusat menolak melaksanakan putusan provisi dengan alasan belum ada izin Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, putusan provisi yang bersifat eksekutorial menurut hukum wajib dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan Buku II Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Ia menyoroti perlakuan hukum berbeda ketika pihak Kemensetneg dan PPK GBK mengajukan permohonan eksekusi atas putusan serta merta Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 November 2025, izin diberikan dengan cepat. Hasilnya, terbit Penetapan Eksekusi dan aanmaning pertama pada 26 Januari 2026 serta aanmaning kedua yang dijadwalkan 9 Februari 2026.

"Ini menunjukkan perlakuan yang berbeda. Putusan provisi yang menguntungkan klien kami tidak dijalankan, sementara permohonan eksekusi dari pihak lawan diproses sangat cepat," kata Hamdan dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Menurut Hamdan, rencana eksekusi tersebut didasarkan pada putusan serta merta dan aanmaning yang cacat hukum, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menekankan pentingnya konsistensi aparat peradilan dalam menerapkan hukum.

"Kalau putusan provisi yang bersifat eksekutorial saja tidak dijalankan, tetapi putusan serta merta yang cacat hukum justru dipaksakan, ini jelas mencederai prinsip persamaan di muka hukum," ujarnya.

Hamdan menegaskan Indobuildco tidak sedang melawan negara, melainkan melawan praktik ketidakadilan. Ia juga menolak anggapan bahwa tanah Hak Pengelolaan (HPL) adalah milik Kemensetneg atau PPKGBK.

"Kewenangan atas tanah HPL itu bukan sebagai pemilik, melainkan hanya delegasi untuk mengelola dan mengurus. Negara tidak pernah menjadi pemilik tanah. Lebih keliru lagi jika kemudian merasa berhak atas HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora milik PT Indobuildco tanpa mekanisme pembebasan hak, tanpa ganti rugi, dan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan masih menawarkan sewa kamar hingga unit apartemen kepada masyarakat jelang eksekusi.

Pantauan CNNIndonesia.com per hari ini (9/2), iklan penyewaan kamar hotel dan unit apartemen The Sultan Hotel & Residence Jakarta masih dijumpai di berbagai platform Online Travel Agent (OTA), dengan rentang harga Rp1 juta hingga Rp3,6 juta per hari.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat agar mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi dengan manajemen hotel saat ini. Eksekusi dilakukan sebagai upaya pengembalian aset negara dari Indobuildco yang mengelola selama 50 tahun.

"Kami hanya ingin mengayomi dan memastikan agar masyarakat tidak terjebak dalam risiko hukum di kemudian hari. Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan, di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara," kata Rakhmadi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2) dikutip Detik Finance.

Rakhmadi mengatakan tanah dan bangunan Hotel Sultan bakal diambil alih menyusul terbitnya teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco.

Pemerintah menegaskan Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan sudah lama tidak memiliki perizinan memanfaatkan ruang di atas lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Sejak Oktober 2023, sudah terbit tiga surat keputusan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua, diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, Gubernur DKI Jakarta juga membatalkan seluruh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) milik PT Indobuildco.

Dalam surat tersebut, Indobuildco diwajibkan melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha mereka karena sudah tidak lagi berlaku.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto menjelaskan operasional sebuah hotel dan apartemen wajib berpijak pada izin pemanfaatan ruang serta perizinan berusaha yang valid. Kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang oleh PT Indobuildco adalah perintah hukum yang wajib ditaati, bukan sekadar imbauan administratif.

"Legalitas adalah nafas dari setiap entitas bisnis. Dengan izin pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan, seluruh legitimasi usaha Hotel Sultan otomatis sudah hilang secara hukum. Apakah kegiatan bisnis dapat dianggap sah jika surat-surat dasarnya seperti KKKPR untuk Hotel Bintang, Apartemen Hotel, hingga Real Estat sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia?" ujar Kharis.

Ia menambahkan sejak 2023, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco di lokasi berdirinya Hotel Sultan telah berakhir demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atas eks-HGB tersebut. Bahkan pada Desember 2023, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa pembaruan HGB PT Indobuildco tidak dapat ditindaklanjuti.

Kharis mengatakan Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, tetapi hingga kini masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Pengelola bahkan belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun sebesar US$45,3 juta atau setara Rp763,6 miliar (kurs Rp16.856).

"Jika dana yang semestinya masuk ke kas negara itu dibayarkan, tentu bisa dimanfaatkan untuk berbagai program kesejahteraan, pendidikan, atau berbagai fasilitas kesehatan," imbuhnya.

Pemerintah mengimbau para mitra bisnis, vendor dan korporasi lainnya untuk lebih selektif dalam bertransaksi dengan Hotel Sultan.

"Menjalankan transaksi dengan pihak yang mengkomersialisasi Barang Milik Negara tanpa izin atau tanpa hak adalah tindakan yang melawan hukum," pungkasnya.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan jauh sebelum terbit Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst telah ada Putusan Provisi Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024, yang amar putusannya memerintahkan Kemensetneg dan PPK GBK menghentikan seluruh aktivitas di kawasan Hotel Sultan, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, Hamdan menyebut putusan provisi tidak dijalankan selama berbulan-bulan. Bahkan pada 29 Oktober 2024, PN Jakarta Pusat menolak melaksanakan putusan provisi dengan alasan belum ada izin Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, putusan provisi yang bersifat eksekutorial menurut hukum wajib dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan Buku II Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Ia menyoroti perlakuan hukum berbeda ketika pihak Kemensetneg dan PPK GBK mengajukan permohonan eksekusi atas putusan serta merta Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 November 2025, izin diberikan dengan cepat. Hasilnya, terbit Penetapan Eksekusi dan aanmaning pertama pada 26 Januari 2026 serta aanmaning kedua yang dijadwalkan 9 Februari 2026.

"Ini menunjukkan perlakuan yang berbeda. Putusan provisi yang menguntungkan klien kami tidak dijalankan, sementara permohonan eksekusi dari pihak lawan diproses sangat cepat," kata Hamdan dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Menurut Hamdan, rencana eksekusi tersebut didasarkan pada putusan serta merta dan aanmaning yang cacat hukum, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menekankan pentingnya konsistensi aparat peradilan dalam menerapkan hukum.

"Kalau putusan provisi yang bersifat eksekutorial saja tidak dijalankan, tetapi putusan serta merta yang cacat hukum justru dipaksakan, ini jelas mencederai prinsip persamaan di muka hukum," ujarnya.

Hamdan menegaskan Indobuildco tidak sedang melawan negara, melainkan melawan praktik ketidakadilan. Ia juga menolak anggapan bahwa tanah Hak Pengelolaan (HPL) adalah milik Kemensetneg atau PPKGBK.

"Kewenangan atas tanah HPL itu bukan sebagai pemilik, melainkan hanya delegasi untuk mengelola dan mengurus. Negara tidak pernah menjadi pemilik tanah. Lebih keliru lagi jika kemudian merasa berhak atas HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora milik PT Indobuildco tanpa mekanisme pembebasan hak, tanpa ganti rugi, dan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan regulasi ojek online (ojol) masih dalam pembahasan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Perpres ojol sekarang ini sedang dibahas di (Kementerian) Sekretariat Negara. Jadi nanti mungkin dari Menteri Sekretaris Negara yang akan melakukan update kepada kita," ujar Dudy di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, Perpres terkait ojol tersebut melibatkan berbagai pihak, sehingga kemungkinan target kapan Perpres itu terbit akan ditentukan oleh Menteri Sekretaris Negara sebagai koordinatornya.

"Kita ingin mengatur sebaik mungkin. Jadi kita tidak ingin terburu-buru. Karena melibatkan banyak pihak jadi mungkin itu yang membuat kita agak sedikit memerlukan waktu. Memerlukan waktu untuk mematangkan sedemikian rupa supaya apa yang menjadi harapan dari teman-teman ojol dapat kita penuhi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah masih terus membahas Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan regulasi ojek online (ojol) guna menjamin perlindungan hak mitra pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perusahaan aplikator.

Namun demikian, Prasetyo belum bisa memastikan diterbitkannya Perpres ojol tersebut. Menurutnya, saat ini pemerintah masih mencari titik temu yang adil bagi seluruh pihak terkait.

Prasetyo menjelaskan bahwa penyusunan Perpres tersebut dilandasi semangat agar para mitra ojol dapat bekerja dengan memperoleh hak-hak yang semestinya.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap mempertimbangkan agar Perpres ini nantinya tidak menghambat operasional perusahaan penyedia layanan aplikasi.

Perpres ojol mendatang akan mengatur sektor ojek daring, salah satunya perlindungan terhadap mitra pengemudi berupa jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK) hingga jaminan kematian (JKM).

Aturan tersebut diharapkan bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dan mitra pengemudi.

Pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Gugatan Rekonvensi Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap PT Indobuildco dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, PT Indobuildco sebelumnya menggugat agar pembaruan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora dinyatakan sah, sekaligus menuntut ganti rugi kurang lebih Rp28,2 triliun.

Seluruh gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Sebaliknya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK agar PT Indobuildco mengosongkan dan mengembalikan tanah eks HGB No. 26/Gelora dan eks HGB No. 27/Gelora berikut seluruh bangunan yang berdiri di atasnya kepada negara sebagai pemegang HPL No. 1/Gelora.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa putusan ini berlaku serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun PT Indobuildco mengajukan upaya hukum lanjutan.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, menyampaikan apresiasi atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Tanah eks HGB No. 26 dan 27/Gelora, tempat Hotel Sultan berdiri, adalah aset negara yang dibebaskan pemerintah untuk Asian Games IV tahun 1962. Tanah ini memiliki nilai sejarah dan kebanggaan bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan saksama,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Hal ini juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan penyelamatan aset negara. “Tanah dan bangunan yang kembali ke negara ini akan dikelola secara maksimal agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara,” kata Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo.

Putusan ini memperkuat legalitas negara sebagai pemilik sah atas tanah eks HGB tersebut. “Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum. Putusan ini juga selaras dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan HGB 26 dan 27 telah berakhir sejak Maret dan April 2023.”

Selama persidangan, pemerintah membuktikan bahwa tanah eks HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora beserta bangunan di atasnya merupakan Barang Milik Negara. Kemensetneg dan PPKGBK akan terus mendorong kawasan GBK menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional dalam rangka memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Tentang Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK)

GBK merupakan kompleks olahraga terbesar yang berada di jantung ibu kota Republik Indonesia. Memiliki visi menjadi kawasan olahraga terintegrasi yang modern, ramah lingkungan dan mendunia.

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi membuka program magang bagi siswa SMK dan mahasiswa aktif untuk periode Januari hingga Maret 2026.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Kemensetneg, @kemensetneg.ri, pada Jumat (21/11/2025). Dalam pengumuman itu, dipaparkan sejumlah ketentuan terkait pendaftaran dan pelaksanaan program magang.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform OLIMPUS di alamat olimpus.setneg.go.id. Pelaksanaan magang sendiri dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2026.

Seluruh peserta yang lolos maupun tidak lolos seleksi program magang di Kemensetneg ini akan mendapatkan email konfirmasi pada hari pengumuman hasil.

Syarat Pendaftaran

1. Terbuka untuk siswa SMK serta mahasiswa aktif jenjang D-III, D-IV, dan S-1 (belum lulus).

2. Periode pendaftaran berlangsung pada 20 November hingga 5 Desember 2025.

3. Peserta wajib mengikuti magang minimal selama dua bulan pada periode Januari–Maret 2026.

Manfaat Magang

1. Peserta memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan Kemensetneg.

2. Kesempatan mengasah keterampilan dan kompetensi melalui penerapan teori yang telah dipelajari di bangku pendidikan.

Alur Pendaftaran dan Pelaksanaan Magang

1. Calon peserta membuat akun di OLIMPUS melalui laman olimpus.setneg.go.id.

2. Mengisi biodata dan mengunggah dokumen pendukung.

3. Mendaftar pada lowongan posisi magang yang tersedia selama periode 20 November–5 Desember 2025.

4. Seleksi dilakukan oleh Unit Kerja dan PPKASN Kemensetneg.

5. Peserta yang lolos akan menerima pemberitahuan melalui email. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 26–31 Desember 2025.

6. Peserta yang diterima melaksanakan kegiatan magang minimal dua bulan, dalam periode 1 Januari–31 Maret 2026.

7. Mengisi formulir evaluasi setelah program selesai.

8. PPKASN kemudian mengirimkan sertifikat magang melalui OLIMPUS.

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan mutasi jabatan sebanyak 286 perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI.

Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1334/IX/2025 tanggal 30 September 2025 yang diteken Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dalam surat ini, Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana ditunjuk menjadi Sesmilpres Kemensetneg. Posisi kosong yang ditinggalkan oleh Wahyu kemudian diisi oleh Kolonel Inf Donny Pramono.

Selanjutnya, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Windiyatno diangkat menjadi menjadi Wadankodiklatad. Sementara itu, jabatan Pangdam XIV/Hasanuddin diisi oleh Mayjen Bangun Nawoko yang sebelumnya Pangdivif 3 Kostrad

Adapun, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang yang dikenal sebagai Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan, kini diangkat menjadi Direktur Kebijakan Strahan Kemhan.

Kemudian, jabatan Kabiro Infohan yang ditinggalkan Freka diisi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait yang sebelumnya menjabat perwira menengah (pamen) Denmabesad.

Tak hanya itu, Mayjen Yunianto selaku Staf Khusus Panglima TNI, saat ini ditunjuk menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).