JAKARTA, iNews.id –  PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam memperkuat keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui aksi Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Launching REHAB 3.0, PASTI JKN, dan Seremoni Penyerahan Donasi Mitra CSR Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, MNC Bank berpartisipasi melalui program Mitra CSR bersama BPJS Kesehatan untuk membantu pelunasan tunggakan iurantunggakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) khususnya bagi masyarakat kurang mampu. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan status kepesertaan JKN sehingga tetap memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang berkesinambungan.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan partisipasi MNC Bank dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

"MNC Bank berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap Program JKN, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam melunasi tunggakan iuran dan masyarakat kembali memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal," ujar Rita.

Rita percaya kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. “Dengan partisipasi MNC Bank sebagai Mitra CSR BPJS Kesehatan, kami berharap dapat turut mendorong peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Rita. 

Rencananya, MNC Bank akan terus menghadirkan berbagai program CSR yang selaras dengan prinsip keberlanjutan perusahaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata atas komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Editor: Puti Aini Yasmin

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan halal kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu agama, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas yang diterima secara global.

Pernyataan itu disampaikan Haikal saat menghadiri perayaan Matariki atau Tahun Baru Māori, yang diselenggarakan Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta, Selasa.

Selandia Baru telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang skema saling pengakuan dengan lembaga yang dipimpinnya pada tahun lalu.

"Halal sekarang bukan lagi berbicara soal agama. Halal adalah simbol kesehatan. Halal bukan hanya untuk Muslim, halal adalah untuk semua karena halal merupakan simbol kesehatan, simbol kebersihan, dan simbol kualitas," katanya.

Haikal mengatakan cara pandang tersebut merupakan transformasi definisi halal yang juga ia pelajari dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, konsep halal kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan umat Islam.

Ia mencontohkan saat berkunjung ke Amerika Serikat, kalangan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebut halal sebagai simbol kesehatan.

Sementara di Korea Selatan, salah satu perusahaan farmasi menyebut halal sebagai kebersihan ganda.

Sedangkan, bagi Australia, sebut Haikal, halal dimaknai sebagai kepuasan pelanggan dan di Eropa produk halal dilihat sebagai pangan berkualitas tinggi (elite food) karena diproses dengan standar kebersihan yang lebih tinggi. Lalu, China memandang halal sebagai penggerak ekonomi (economic engine).

"China kini menjadi negara produsen produk halal nomor satu di dunia," ujar Haikal seraya menambahkan bahwa China memproduksi produk halal senilai lebih dari 21 miliar dolar AS setiap tahun.

Haikal mengatakan Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun bukan produsen produk halal terbesar.

Ia menyebut produsen halal terbesar adalah China, disusul Brasil dan Amerika Serikat, sehingga menurutnya halal kini telah menjadi milik semua orang.

"Mulai hari ini, terimalah bahwa halal adalah bagian dari kemakmuran hidup dan merupakan bagian dari peradaban modern," katanya.

Ia menambahkan di Indonesia pengembangan halal mengedepankan tiga prinsip, yakni transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan.

"Seiring kita melangkah ke masa depan, marilah kita merayakan kemitraan yang telah terjalin dan terus memperkuat Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Selandia Baru," kata Haikal menambahkan.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal menjadi instrumen penting dalam perluasan akses pasar usaha mikro dan kecil (UMK).

“Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan halal kini telah berkembang menjadi instrumen bagi UMK untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

“Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27 persen PDB nasional. Angkanya itu sama dengan sekitar Rp4.900 triliun,” kata Haikal.

Adapun pemerintah melalui BPJPH turut memfasilitasi para pelaku UMK di berbagai daerah untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

“Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka,” ujar Haikal.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat, sekaligus instrumen pemberdayaan pemilik usaha termasuk UMKM untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Ia menilai sertifikat halal membuka peluang lebih luas untuk memasuki pasar nasional bahkan ekspor, khususnya ke negara-negara berpenduduk Muslim.

“Karena itulah Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bukan untuk mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi justru memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” kata Jazuli.

“Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah,” imbuhnya.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Suryono menambahkan sertifikasi halal adalah investasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar.

Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, ekosistem halal nasional akan semakin kuat dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama BPJPH, pemerintah daerah, Halal Center, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku usaha untuk mempercepat lahirnya lebih banyak produk halal yang berdaya saing,” kata Suryono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) . Meski belum menerima surat resmi, namun Purbaya memastikan akan mengkaji mendalam regulasi perpajakan yang ada serta melakukan komparasi.

"Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek Itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar diatas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran. Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki maki lagi gua," ungkap Purbaya.

Adapun hal ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai, tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca-terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Sebelum mengeluarkan pernyataan investigasi terbarunya, Purbaya pada Jumat (26/6/2026) lalu juga sempat menyatakan akan melakukan pengecekan ulang regulasi ini bersama Direktur Jenderal Pajak.

JAKARTA - Upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus ditempuh BPJS Kesehatan, salah satunya dengan memperkuat langkah strategis bersama Kejaksaan Agung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memperlancar penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan segenap pihak dalam mendukung implementasi Program JKN.

“Guna menjaga keberlanjutan Program JKN, kami telah melakukan beragam upaya peningkatan kolektibilitas iuran JKN. Di sisi lain, kami juga mengharap dukungan Kejaksaan Agung RI, khususnya dalam memperkuat ekosistem pencegahan kecurangan, penegakan hukum penanganan kecurangan, maupun pendampingan hukum dalam pengelolaan Program JKN,” kata Pujo usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Jumat (26/6/2026).

Pujo menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membangun sistem anti kecurangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga strategis lainnya.

“Tata kelola yang baik menjadi fondasi kami dalam menjalankan Program JKN. Kami selalu berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mengelola DJS, sebagaimana ketentuan yang diatur regulasi. Setiap tahun kami juga diaudit oleh banyak pihak, mulai auditor internal, auditor independen, hingga auditor pemerintah, untuk memastikan pengelolaan DJS berjalan sesuai koridor regulasi,” katanya.

Selain membangun ekosistem anti kecurangan melalui kolaborasi lintas instansi, BPJS Kesehatan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian kecurangan, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. Edukasi budaya pencegahan kecurangan juga terus digencarkan kepada pegawai BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan whistleblowing system sebagai ruang aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk melaporkan indikasi pelanggaran. “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang telah konsisten memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan dalam upaya penegakan kepatuhan stakeholders sesuai masing-masing kewajibannya, serta upaya pencegahan dan penanganan kecurangan yang mungkin terjadi dalam Program JKN. Harapan kami, Kejaksaan Agung dapat terus memberikan perlindungan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Pujo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat juga meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menegakkan kepatuhan badan usaha sebagai pemberi kerja dalam memastikan seluruh pekerjanya terlindungi jaminan kesehatan. Apalagi jaminan kesehatan merupakan salah satu hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.

“Badan usaha bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya. Jika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka produktivitas perusahaan dapat meningkat. Kami berharap ke depannya Kejaksaan Agung dapat mendukung upaya penegakan aturan bagi para pemberi kerja, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pemberi kerja yang melanggar aturan, sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait ramainya sorotan publik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian skema pemotongan pajak yang tengah memantik diskusi hangat di kalangan pekerja tersebut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas perpajakan untuk meninjau kembali implementasi teknis di lapangan.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto)," ujar Purbaya singkat saat ditemui di Kemenkeu, Jumat (26/6/2026).

Begini Perbedaan JHT dan JP, Dua Program Jamsostek yang Saling Melengkapi



Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah regulasi baru. Langkah tersebut merupakan pelaksanaan dari aturan yang sudah lama sah diundangkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," tulis keterangan resmi akun Instagram @ditjenpajakri.

Usia Pensiun 59 Tahun Bisa Berbahaya: Jadi Beban Ekonomi hingga Stagnasi Karir Anak Muda



DJP menekankan bahwa dana JHT tidak pernah dipotong pajak setiap bulan dari upah atau gajian rutin karyawan, melainkan baru dikenakan pajak pada saat dana tersebut ditarik atau dicairkan oleh kepesertaan yang bersangkutan.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," sambung unggahan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas JHT dibagi ke dalam dua kategori lini waktu:

1. Pencairan Maksimal Dua Tahun (Bersifat Final):

Tarif 0% untuk nominal klaim pencairan sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 5% untuk nominal klaim pencairan di atas Rp50 juta.

2. Pencairan Melewati Jangka Waktu Dua Tahun (Tarif Progresif non-Final):

Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif progresif diterapkan berdasarkan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Tarif 5% untuk lapisan PKP sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 15% untuk lapisan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta.

Tarif 25% untuk lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.

Tarif 30% untuk lapisan PKP di atas Rp500 juta.

Adapun kebijakan penarikan pajak ini menuai penolakan keras dari elemen buruh. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai pemotongan fiskal terhadap dana jaminan sosial tersebut sangat tidak berpihak pada nasib kaum pekerja, terutama bagi mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi harian.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menegaskan bahwa dana JHT murni merupakan simpanan mandiri para buruh yang disisihkan dari potongan upah bulanan mereka selama bertahun-tahun, bukan dana hibah atau bantuan dari kas negara.

“JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” ungkap Mirah.

Mirah menambahkan, kebijakan ini mencederai rasa keadilan sosial. Selama berstatus sebagai karyawan aktif, buruh dinilai telah patuh menunaikan kewajiban perpajakan negara lewat setoran PPh 21 bulanan, di samping beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi harian mereka.

Oleh sebab itu, serikat pekerja mendesak pemerintah untuk mengevaluasi aturan pemotongan pajak saat pencairan JHT demi menyelamatkan daya beli masyarakat di level akar rumput.

Sebenarnya itu aturannya bukan ada di permen itu, kami hanya menguatkan saja peraturan sebelumnya. Yang pasti kami ingin semua pekerja terlindungi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha di markeplace, agar memperoleh fasilitas dan insentif pemerintah dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik.

Insentif tersebut, di antaranya potongan biaya layanan markeplace hingga 50 persen.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, mengatakan ketentuan mengenai kepesertaan BPJS itu bukan aturan baru yang muncul dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Ia menyebut kewajiban tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi sebelumnya, sementara Permen UMKM hanya memperkuat implementasinya dalam konteks pelindungan pelaku usaha dan pekerja dalam ekosistem perdagangan digital.

"Sebenarnya itu aturannya bukan ada di permen itu, kami hanya menguatkan saja peraturan sebelumnya. Yang pasti kami ingin semua pekerja terlindungi," kata Temmy.

Kewajiban kepesertaan BPJS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dalam aturan tersebut, kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Pemberi kerja juga diwajibkan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Menurut Temmy, perlindungan jaminan sosial penting diterapkan bagi seluruh pekerja tanpa memandang skala usaha tempat mereka bekerja karena risiko kecelakaan kerja dapat terjadi di berbagai sektor usaha.

Ia mencontohkan pekerja usaha makanan kecil seperti penjual gorengan tetap menghadapi risiko kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas usahanya, sehingga memerlukan perlindungan jaminan sosial.

Meski demikian, Temmy memastikan penerapan ketentuan tersebut tidak akan dilakukan secara kaku terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.

Kementerian UMKM, kata dia, tengah menyusun mekanisme yang memberikan fleksibilitas atau diskresi bagi kelompok usaha mikro dan kecil, termasuk dalam pelaksanaan berbagai insentif yang diatur dalam Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

"Kalau bicara mikro kecil akan ada diskresi nanti. Kami sedang susun, termasuk nanti insentif 50 persen itu. Enggak se-detail itu kok, enggak serumit," katanya.

Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 yang diundangkan pada 17 Juni 2026 diterbitkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memasarkan produknya melalui platform digital.

Selain mengatur pemberian insentif berupa pengurangan biaya layanan hingga 50 persen bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri, regulasi tersebut juga memuat sejumlah ketentuan untuk memperkuat pelindungan dan daya saing pelaku usaha di ekosistem perdagangan digital.

Ketentuan tersebut antara lain mewajibkan marketplace lebih transparan dalam menetapkan biaya layanan, melarang perubahan biaya secara sepihak, mendorong pemberian ruang promosi yang adil bagi produk lokal, serta memberikan pelindungan terhadap praktik diskriminasi algoritma atau kebijakan promosi yang berpotensi menghambat akses pasar UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500.000 pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya membantu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional 2026 di Jakarta, Sabtu, dikutip dari keterangan pers, mengatakan program tersebut disiapkan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

Maman mengatakan pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM, termasuk melalui kemudahan akses legalitas usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi produk.

Ia menilai kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM.

Selain program sertifikasi halal, Kementerian UMKM juga terus memperkuat ekosistem kewirausahaan guna mendukung pemanfaatan bonus demografi Indonesia.

Maman menyebut saat ini sekitar 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mencetak lebih banyak wirausaha yang produktif dan berdaya saing.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,20 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029.

“Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah,” ujarnya.

Untuk mendukung target tersebut, Maman menyebut Kementerian UMKM juga mengembangkan aplikasi Sapa UMKM yang dirancang sebagai platform layanan terpadu bagi pelaku usaha, yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, ia menyebut pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan seperti pembiayaan, sertifikasi, perizinan berusaha, pelatihan, hingga informasi pengembangan usaha.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng 754 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada calon wirausaha, wirausaha pemula, startup, hingga pelaku UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Memang sesuai dengan progres per Juni, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas nantinya yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan sekitar 10 ruas tol yang dapat difungsionalkan untuk mendukung lalu lintas (lalin) Natal-Tahun Baru.

"Memang sesuai dengan progres per Juni, sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas nantinya yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Natal-Tahun Baru," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, kemungkinan salah satunya yakni ruas tol di Sigli-Banda Aceh seksi 1, kemudian juga ruas Palembang-Betung seksi 1 dari Kramasan-Pulau Rimau.

Lalu ruas di Jawa Timur yaitu ruas Probolinggo-Banyuwangi seksi 3 dari Paiton-Besuki, kemudian ruas Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 6 Kutanegara-Sadang.

"Itu antara lain mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026, sehingga dapat difungsionalkan untuk periode Natal-Tahun Baru," kata Ni Komang Rasminiati.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di seluruh ruas jalan tol Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.

Jalan tol diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.

Kementerian PU terus mendorong peningkatan kualitas layanan melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pemenuhan SPM di lapangan.

Pemenuhan SPM jalan tol diukur melalui 8 substansi yang diturunkan ke dalam 54 indikator sebagai tolok ukur kepatuhan BUJT dalam penyelenggaraan layanan jalan tol, meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kendaraan layanan jalan tol, lingkungan, serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

Delapan substansi tersebut menjadi acuan evaluasi kepatuhan SPM yang dilakukan secara berkala. Pada substansi kondisi jalan tol, terdapat 15 indikator yang wajib dipenuhi oleh BUJT, antara lain memastikan kondisi perkerasan jalan utama yang stabil dan rata, bebas dari lubang, rutting, maupun retak yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna.

Selain itu, indikator juga mencakup fungsi drainase yang baik, termasuk tidak terdapat endapan dan tetap terjaganya penampang saluran, serta terpenuhinya kelengkapan perlengkapan median sesuai ketentuan, seperti pengaman jalan dan perangkat keselamatan lainnya.

Pemenuhan indikator kondisi bahu jalan juga menjadi perhatian untuk memastikan tidak terdapat kerusakan yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyatakan untuk jembatan dan jalan kawasan Enang-enang Kabupaten Bener Meriah, Aceh bakal dibangun permanen pada 2027 mendatang, dan sementara ini sudah ada jalan alternatif yang dapat dilintasi masyarakat.

"Jadi infrastruktur di Enang-enang itu sebenarnya kita sudah programkan di 2027," kata Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, di Aceh Barat, Senin.

Sebagai informasi, jembatan Enang-enang yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Bireuen belum diperbaiki pascabencana banjir bandang dan tanah longsor Aceh.

Akibatnya, masyarakat setempat mulai memperbaiki jembatan dan jalan di sana secara mandiri untuk dapat dilintasi, minimal untuk digunakan kendaraan roda dua.

"Jadi kemarin memang kita melihat viral di mana-mana itu (masyarakat bangun jembatan mandiri). Kami dari BPJN sudah bertemu dengan Bupati Bener Meriah dan masyarakat, dan akan dibangun tahun 2027," ujarnya.

Zulkarnaini menyampaikan, alternatif masyarakat membangun mandiri jembatan tersebut karena mereka ingin memiliki akses ke kebun masing-masing menggunakan sepeda motor. Sedangkan untuk mobil tidak direkomendasikan.

"Sudah tanya ke masyarakat kenapa mau membangun sendiri, itu karena mereka mau lebih cepat daripada mereka harus berputar. Kalau untuk dilewati sepeda motor, mungkin bisa. Roda empat belum bisa kita rekomendasikan untuk melewati," katanya.

Ia menuturkan, untuk akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, pemerintah telah menyiapkan alternatif dari Enang-enang tersebut, yaitu melawati jalan kabupaten melewati Desa Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo, dan masih terus digunakan, serta sudah dilebarkan.

"Kita juga sudah meningkatkan jalan tersebut dengan kita melebarkan satu kiri dan satu kanan, jalan dari empat menjadi enam meter," ujarnya.

Ia menambahkan, jembatan Enang-enang ini lama dibangun karena prosesnya sedikit lebih sulit, harus melihat atau melakukan kajian teknis secara khusus terlebih dahulu karena terletak diantara lerengan gunung.

Dalam kesempatan ini, BPJN Aceh mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan bermuatan melewati jembatan Enang-enang. "Karena kita belum ada jaminan untuk bisa melewati jembatan yang roboh tersebut," demikian Zulkarnaini.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyatakan bahwa pembangunan jembatan permanen Kutablang dan Teupin Mane Kabupaten Bireuen, Aceh yang sebelumnya ambruk dihantam banjir bandang ditargetkan rampung atau fungsional pada Agustus 2026 mendatang.

"Untuk saat ini untuk Kutablang sudah berprogres 46 persen. Insya Allah untuk kita bisa selesai di Juli, paling lambat Agustus 2026 fungsional," kata Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, di Aceh Barat, Senin.

Jembatan Kutablang merupakan akses jalan nasional dari wilayah timur Aceh menuju Sumatera Utara. Pasca ambruk dihantam banjir bandang akhir November 2025 lalu. Kementerian PU langsung membangun kembali secara permanen sejak awal 2026.

Sementara ini, akses jembatan tersebut masih memanfaatkan jembatan darurat (bailey), lalu lintas di sana diterapkan sistem satu arah selama 30-60 menit dari masing-masing arah (Banda Aceh - Medan dan sebaliknya).

"Jembatan Kutablang berada lintas timur, dan itu adalah lintas logistik, yaitu untuk masyarakat Aceh itu dengan Sumut," ujarnya.

Selain Kutablang, lanjut Zulkarnaini, Kementerian PU juga sedang membangun permanen jembatan Teupin Mane yang hancur pascabencana hidrometeorologi lalu, dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

"Sekarang juga sedang dikerjakan, Insya Allah untuk Teupin Mane nanti kita usahakan di bulan Agustus 2026," kata Zulkarnaini.

Sebagai informasi, jembatan Teupin Mane merupakan akses dari Kabupaten Bireuen menuju empat kabupaten di wilayah tengah Aceh yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues hingga Aceh Tenggara.

Pascabencana, akses di sana masih dibantu dengan jembatan darurat (bailey). Lokasi itu juga sudah pernah ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sewaktu awal bencana Aceh.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program JKN agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang menjadi fokus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKMKB Tahun 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa Program JKN tidak hanya berperan sebagai penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen keadilan sosial yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan.

“Per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285,4 juta peserta JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia,” ujar Pujo, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, dalam ekosistem JKN yang besar dan kompleks, TKMKB memiliki posisi yang sangat strategis. “TKMKB menjadi salah satu pilar pengendali yang menjaga agar Program JKN tetap berada pada jalur yang benar, yaitu mutu layanan yang terjaga, pembiayaan yang efisien, serta kepentingan peserta yang tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Menurut Pujo, tantangan penyelenggaraan jaminan kesehatan ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta perubahan pola penyakit. Oleh karena itu, TKMKB dituntut tidak hanya melakukan evaluasi terhadap layanan yang telah berjalan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang bersifat sistemik, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

“Melalui tema Mengawal Mutu, Menjaga Keberlanjutan JKN, kami ingin memastikan seluruh unsur TKMKB bergerak dalam visi yang sama untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” kata Pujo.

Pujo menambahkan bahwa TKMKB berperan menjembatani perspektif klinis dan pembiayaan untuk memastikan mutu layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, keberadaan TKMKB penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara rasional, sesuai kebutuhan medis, berbasis standar profesi, dan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan Dana Jaminan Sosial.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, bertambahnya kepercayaan terhadap Program JKN, perluasan akses layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, hingga perubahan pola demografi dan epidemiologi masyarakat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan utilisasi dan pembiayaan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun.

“Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan peserta sejak dini,” ujar Abdi.

Dia melanjutkan, penguatan peran FKTP menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini penyakit, mengurangi risiko komplikasi, serta memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. “Dalam konteks tersebut, TKMKB memiliki peran strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, berbasis kebutuhan medis, dan mendukung keberlanjutan Program JKN,” jelasnya.

Menurut Abdi, dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diwujudkan melalui perluasan akses layanan kesehatan, tetapi juga dengan memastikan setiap peserta memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, TKMKB memiliki peran penting untuk menjaga agar pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, kebutuhan medis, dan prinsip keadilan bagi seluruh peserta JKN di mana pun mereka berada.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TKMKB Pusat Akmal Taher, menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi kendali mutu dan kendali biaya Program JKN.

"TKMKB memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien dalam ekosistem JKN. Tidak hanya berfokus pada pengendalian pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara tepat indikasi, tepat prosedur, tepat manfaat, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Akmal Taher.

Akmal Taher menambahkan, sinergi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN harus terus diperkuat agar setiap rekomendasi yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi peserta JKN. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, berkeadilan, serta keberlanjutan Program JKN dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.