Grab Indonesia mengumumkan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi mitra ojek online (ojol) atau pengemudi GrabBike. Tujuannya, agar ojol menerima penghasilan lebih baik.

"Penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi. Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," tulis Grab dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5).

Sementara itu, layanan GrabBike Hemat bagi konsumen tetap ada, tetapi dengan tarif yang berbeda. Akan ada kenaikan tapi dipastikan tetap lebih terjangkau bagi pelanggan.

"Penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat," imbuh Grab.

Kemudian, untuk layanan perjalanan lain seperti GrabBike Standar dipastikan tidak ada perubahan, terutama dari sisi tarif bagi konsumen.

"Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga," kata Grab melanjutkan.

Dalam keterangan tersebut, Grab Indonesia memastikan kesejahteraan pengemudi ojol merupakan prioritas utama. Salah satunya dengan terus mengupayakan pendapatan pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, Grab Indonesia memastikan akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, serta asuransi kecelakaan tambahan.

Kemudian, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).

"Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

PT GoToGojek Tokopedia Tbk membenarkan adanya pembelian saham perseroan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) senilai kurang dari 1 persen.

Melalui surat keterbukaan informasi yang ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 5 Mei 2026, GoTo menyambut baik masuknya Danantara.

"Sesuai dengan pemberitaan di media, kami memahami bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membeli sejumlah saham perseroan melalui Bursa dalam jumlah kurang dari 1 persen dari saham yang diterbitkan oleh perseroan," kata Sekretaris Perusahaan GoTo R.A. Koesoemohadiani.

GoTo menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan.

"Kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, dan terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik," tulis surat tersebut.

GoTo menyatakan senantiasa mematuhi ketentuan kewajiban pelaporan atas kepemilikan saham perseroan.

Sejak Maret 2026, GoTo telah menyampaikan Laporan Kepemilikan Saham yang sudah memuat informasi soal pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 1 persen - 5 persen kepada BEI. Sesuai dengan ketentuan, informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat privat dan disampaikan secara terbatas kepada BEI.

Namun, informasi mengenai pemegang saham di atas 1 persen sampai dengan 5 persen tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui pengumuman yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang tersedia pada situs BEI.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani juga telah membenarkan informasi pembelian saham GoTo tersebut. Ia menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana.

"Ya, kita sudah masuk kok sebetulnya. Sudah mulai masuk (posisi sebagai pemegang saham)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Meski belum mengungkap secara rinci porsi kepemilikan Danantara di GoTo, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di startup itu mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran Danantara.

"Ya perubahan-perubahan itu mulai terjadi kan di Januari, ya kan? Itu aja kodenya," katanya.

Rosan menuturkan tujuan utama Danantara masuk ke GoTo bukan semata urusan investasi finansial, melainkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis aplikator.

"Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraan ojol. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol termasuk adanya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah kebijakan yang belakangan muncul untuk pengemudi, mulai dari pemberian perlindungan jaminan sosial hingga bonus hari raya (BHR) yang nilainya dilipatgandakan, tak lepas dari pembicaraan Danantara dengan manajemen perusahaan.

"Itu kan tadinya sebelumnya enggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang bicara agar THR-nya itu dilipatgandakan, di-double-kan. Itu juga dari kami sebetulnya," tutur Rosan.

Ia menjelaskan Danantara juga mendorong perubahan strategi bisnis di industri ride hailing. Selama ini, kata Rosan, perusahaan aplikator banyak menghabiskan dana untuk perang promosi dan pemasaran atau burning cash. Dana itu, menurut dia, lebih baik dialihkan untuk kepentingan mitra pengemudi.

"Tadinya kan perusahaan ojol ini mereka saling marketing, saling burning cash sampai ratusan juta dolar hanya untuk marketing. Ya udah, kita ajak ngomong aja yang lain, enggak usah kita burning cash seperti ini, mendingan dana ini kita pakai sepakat untuk kepentingan ojol," katanya.

Rosan juga menegaskan peran Danantara dalam GoTo belum berhenti. Ia menyebut masih ada sejumlah agenda lanjutan yang sedang disiapkan, termasuk pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan aplikasi maksimal 8 persen.

"Nanti masih ada lagi kesejahteraan kita yang akan kita jalankan dan sudah ada arahan Bapak Presiden (Prabowo) 8 persen maksimal dan itu segera dilaksanakan sehingga kesejahteraan ojol bisa meningkat ke depannya," ucapnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) telah menerima sebanyak 2.000 pertanyaan konsultasi dari para pekerja selama periode 14-17 Maret 2026.

"Ada hampir 2.000 pertanyaan konsultasi kepada kami, dan Alhamdulillah itu sudah di respons dengan baik dari tim yang stand by di posko THR dan BHR kami. Mereka stand by setiap hari, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan nanti hari Lebaran mereka stand by di sini," ujar Yassierli di sela acara pelepasan peserta mudik gratis di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa.

Yassierli mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka Pokso THR sejak H-14 Lebaran, yang menerima konsultasi dari para pekerja.

"Ada orang bertanya, saya kondisinya seperti ini, saya berhak nggak dapat THR? Saya baru bekerja sekian lama, saya berapa sih dapat THR? Itu salah satu konsultasinya," ujar Yassierli.

Memasuki H-7 Lebaran, ia menjelaskan jenisnya bukan lagi konsultasi, melainkan pengaduan karena periode tersebut merupakan tenggat waktu pembayaran THR kepada pekerja.

"Sekarang sudah masuk H-7, temanya bukan lagi konsultasi, tapi temanya mendengarkan pengaduan. Kalau ada perusahaan yang tidak membayar THR bagi pekerjanya, padahal secara regulasi itu wajib, kita membuka posko layanan pengaduan, dan itu akan ditindaklanjuti oleh pengawas Ketenagakerjaan," ujar Yassierli.

Yassierli memastikan bahwa Posko THR akan menindaklanjuti aduan yang disampaikan para pekerja, termasuk yang lokasinya berada di daerah.

"H-7 adalah batas pemberian THR, dan sekarang posko-posko kami dijaga oleh para pengawas yang akan menindak lanjuti aduan. Jadi, silahkan sampaikan aduan kalau merasa seharusnya mendapatkan THR atau tidak. Dan posko ini juga ada di daerah," ujar Yassierli.

Berdasarkan pantauan di Posko THR di Kantor Kemnaker, Jakarta, terdapat total sebanyak 1.655 aduan periode 14-17 Maret 2026.

Rinciannya, aduan berupa THR yang tidak dibayarkan oleh pengusaha mencapai 975, THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 378, dan THR terlambat sebanyak 302.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia menyatakan telah menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada lebih dari 400.000 mitra pengemudi ojek online (online) menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan bahwa pemberian BHR kepada mitra pengemudi yang memenuhi kriteria itu telah tuntas pada Senin (9/3/2026) lalu.

“Lebih dari 400.000-an mitra pengemudi Grab menerima BHR tahun ini, dengan OVO Cash sebagai kanal utama penyaluran,” kata Neneng melalui keterangannya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Dia menjelaskan, Grab telah mengalokasikan anggaran hingga Rp110 miliar untuk penyaluran BHR kepada mitra yang memenuhi kriteria, meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Neneng juga menggarisbawahi peningkatan besaran nominal BHR yang diterima mitra pengemudi Grab tahun ini, yakni Rp150.000 hingga Rp850.000 untuk mitra roda dua, serta Rp200.000 hingga Rp1.600.000 untuk roda empat.

“Dalam menentukan penerima, Grab menerapkan pendekatan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan mitra, jumlah order selesai, tingkat penyelesaian order, jumlah hari dan jam online, rating pengemudi, serta kepatuhan terhadap standar layanan dan kode etik Grab,” terangnya.

Menurut Neneng, Grab ingin memastikan BHR diberikan secara objektif, proporsional, dan tepat sasaran kepada mitra yang berkontribusi aktif menjaga kualitas layanan di ekosistem Grab.

Namun, pihaknya tak memberikan tanggapan terkait klaim bahwa jutaan pengemudi ojol dan kurir online lainnya tak menerima BHR pada tahun ini.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mencatat sekitar 6 juta pengemudi ojek online tidak mendapatkan bonus hari raya alias BHR ojol menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan bahwa pemberian BHR oleh aplikator yang disertai sejumlah kriteria tidak sesuai dengan imbauan pemerintah, serta jauh dari nilai tunjangan hari raya (THR) pekerja pada umumnya.

Sejumlah kriteria itu mencakup syarat minimal pengantaran yang diselesaikan sebanyak 90%, minimal 100–300 jam aktif, hingga batas minimal 200-300 order yang harus dipenuhi dalam sebulan.

“Akibatnya, sekitar 6 juta pengemudi ojol tidak mendapat BHR. Kalaupun mendapat BHR, terjadi selisih nilai dengan imbauan pemerintah yang akhirnya merugikan pendapatan pengemudi ojol,” kata Lily kepada Bisnis, Sabtu (14/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara menyampaikan bahwa Bonus Hari Raya (BHR) harus dipastikan diterima oleh pekerja transportasi online yang meliputi pengemudi ojek dan kurir online.

Prabowo menyampaikan rasa syukurnya bahwa pekerja di sektor transportasi online mendapatkan BHR mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,6 juta baru terjadi pada era pemerintahannya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo awalnya meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Investasi memastikan tunjangan hari raya bagi semua aparatur sipil negara (ASN) agar tepat waktu serta tidak ada kendala. Presiden kemudian menyinggung BHR untuk mitra transportasi online.

"Yakinkan yang kita tentukan harus sampai ke mereka. Antara Rp400.000 sampai Rp1,6 juta per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita, pengemudi online dapat tunjangan hari raya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). SKP tersebut membahas terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi Lebaran.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait dengan pemberian BHR Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi ojek online dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian BHR ojek online senilai total Rp220 miliar pada tahun ini. Pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 lebaran Idulfitri 2026.

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar, dan ini [nilainya] dua kali dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan.

Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.

Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi. “Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat ini, mulai membuka layanan aduan di Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026.

“Jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki dua layanan yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun Posko THR dan BHR Kemnaker telah dibuka per 2 Maret 2026. Sejak peluncurannya, Kemnaker telah menerima 1.134 konsultasi.

Menaker menjelaskan layanan konsultasi melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara melalui layanan pengaduan, pekerja/buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.

“Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di posko. Jadi kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR silahkan lakukan pengaduan di posko,” ujar Yassierli.

Berdasarkan laporan harian Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 pada Kamis (12/3), tercatat konsultasi THR Online sebanyak 306, konsultasi BHR Online sebanyak 100, konsultasi THR Tatap Muka sebanyak 1, konsultasi BHR Tatap Muka sebanyak 0, serta konsultasi melalui Pusat Bantuan sebanyak 7. Total konsultasi pada hari tersebut berjumlah 414 konsultasi.

Sementara akumulasi total konsultasi periode dua sampai dengan 12 Maret, tercatat total THR Online sebanyak 673 konsultasi, total BHR Online sebanyak 382 konsultasi, total THR Tatap Muka sebanyak 10 konsultasi, total BHR Tatap Muka sebanyak 1 konsultasi, serta total konsultasi melalui Pusat Bantuan sebanyak 68 konsultasi. Total konsultasi yang tercatat selama periode tersebut mencapai 1.134 konsultasi.

“Kemnaker sudah menyediakan akses konsultasi dan pengaduan secara online melalui website poskothr.kemnaker.go.id dan layanan WhatsApp Chat di nomor 081280001112,” kata Menaker.

“Kami berharap, akses ini mempermudah seluruh lapisan pekerja/buruh, ojek online (ojol), dan kurir online dapat memanfaatkan layanan Posko tanpa harus datang secara langsung,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto meminta bonus hari raya (BHR) bagi pekerja sektor transportasi online diberikan tepat waktu.

Ia menyampaikan itu dalam sidang kabinet merah putih di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

"Juga bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online, yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400 ribu sampai dengan 1,6 juta rupiah per orang," ujar Prabowo.

Prabowo menyampaikan bahwa baru di pemerintahannya, pengemudi ojek online (ojol) mendapatkan bonus hari raya.

Selain BHR, Prabowo juga meminta kementerian terkait memastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu.

Grab Indonesia, salah satu aplikator, mengaku telah menuntaskan penyaluran BHR 2026 ke lebih dari 400 ribu mitra pengemudi pada 9 Maret 2026 lalu.

Perusahaan menyebut penyaluran BHR tahun ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian bonus hari raya bagi pengemudi transportasi daring.

Kebijakan tersebut sebelumnya diumumkan pada 3 Maret 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan perusahaan menggandakan alokasi anggaran BHR tahun ini menjadi sekitar Rp100 miliar hingga Rp110 miliar.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut bertujuan memperluas manfaat bagi mitra pengemudi yang aktif dan produktif di platform.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek mengungkapkan sejumlah faktor penyebab lonjakan tingkat permintaan, khususnya di Jakarta, sehingga pelanggan sulit mendapatkan mitra pengemudi di jam-jam tertentu pada periode akhir Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini.

Head of Driver Operations Gojek Bambang Adi Wirawan, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan jam sibuk dimulai lebih awal dibanding hari-hari lainnya di luar bulan Ramadhan, yakni sejak pukul 15.30, hingga mencapai puncaknya pada pukul 16.00-18.00 WIB.

"Di sisi lain, pada periode akhir Ramadan, kami memahami bahwa sebagian dari mitra driver Gojek, khususnya yang beroperasi di kota-kota besar, ada yang telah pulang kampung atau mudik dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya," kata Bambang.

Data internal Gojek pada tahun 2025 menunjukkan bahwa para mitra kembali beraktivitas secara bertahap dalam minggu pertama hingga kedua setelah Hari Raya Idul Fitri, seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat usai masa libur.

Di luar hal-hal tersebut, Bambang mengatakan faktor eksternal seperti cuaca hujan yang menyebabkan genangan di beberapa titik serta berakibat pada kepadatan lalu lintas turut mempengaruhi ketersediaan mitra pengemudi.

"Dengan demikian, orderan pelanggan di periode ini seringkali membutuhkan waktu tambahan agar dapat diterima oleh mitra," ujar dia.

Untuk mengantisipasi hal ini, Gojek mengimbau pengguna dapat mengalokasikan waktu lebih lama dalam melakukan proses pemesanan maupun perencanaan perjalanan.

Sementara, dari sisi mitra pengemudi, Gojek akan mengimplementasikan skema tarif khusus yang berlaku di periode libur Hari Raya Idul Fitri untuk meningkatkan peluang pendapatan mitra.

"Terdapat pula insentif atau bonus pendapatan tambahan untuk mitra driver yang telah menyelesaikan jumlah order tertentu. Langkah ini penting kami jalankan untuk mengapresiasi mitra driver yang tetap memilih melayani masyarakat di periode libur Hari Raya Idul Fitri," kata Bambang.

"Gojek senantiasa berkomitmen untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan pengguna saat menggunakan layanan kami, serta di saat yang sama menawarkan ekosistem yang memberikan kesempatan bagi mitra driver mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada lebih dari 50.000 mitra pengemudi ojek online (ojol) yang tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan penyerahan BHR tahun ini merupakan salah satu langkah perusahaan dalam mendukung kesejahteraan pengemudi dalam menyambut Lebaran.

Dia menambahkan BHR tahun ini meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan Maxim serta bertambahnya jumlah mitra pengemudi aktif yang kini telah hadir di lebih dari 350 kota di Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan penyaluran BHR ini merupakan wujud apresiasi kepada mitra pengemudi yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan dan pertumbuhan Maxim di Indonesia.

“Sekaligus diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi serta memperkuat hubungan baik yang telah terjalin selama ini,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi pada Kamis (12/3/2026).

Adapun, pemberian BHR ditentukan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni tingkat produktivitas dalam aplikasi, kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna, serta kepatuhan terhadap peraturan perusahaan.

Dirhamsyah mengatakan pendekatan tersebut dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kinerja dan tingkat aktivitas masing-masing pengemudi, sehingga proses penyaluran dapat berjalan secara objektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, untuk mekanisme penyaluran, BHR akan diberikan ke saldo akun mitra pengemudi Maxim yang terdapat di aplikasi Taxsee Driver (aplikasi pengemudi). Saldo tersebut dapat dicairkan oleh mitra pengemudi untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri.

Selain pemberian BHR, Maxim juga menjalankan berbagai program dukungan bagi mitra pengemudi selama bulan Ramadan. Perusahaan menghadirkan program potongan aplikator sebesar nol persen bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan terhadap kesempatan kerja yang lebih inklusif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri menyampaikan BHR merupakan salah satu bentuk inisiasi sosial untuk membantu para pekerja digital. Pihaknya melihat langkah tersebut sebagai bentuk perhatian yang baik dari sektor swasta terhadap mitra pengemudi yang berperan penting dalam mendukung layanan transportasi berbasis aplikasi.

“Kami berharap inisiatif seperti ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pekerja di sektor ekonomi digital,” katanya.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Chairul Saleh, menilai pemerintah akan terus mendukung berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan pekerja ojek online.

“Pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi Grab Indonesia menuntaskan proses penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) 2026 bagi setidaknya 400 ribu mitra pengemudi yang memenuhi kriteria.

“Melalui BHR 2026, kami ingin menghadirkan apresiasi yang benar-benar terasa, berdampak langsung, dan diterima tepat waktu oleh mitra yang telah menunjukkan performa baik dan kontribusi nyata bagi ekosistem Grab, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan,” kata CEO Grab Indonesia Neneg Goenadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun proses distribusi BHR 2026 oleh Grab telah rampung pada Senin (9/3). Neneng mengatakan, Grab menggandakan alokasi anggaran menjadi Rp100-110 miliar untuk BHR 2026.

Peningkatan ini, lanjutnya, memperkuat kapasitas program sekaligus memperluas manfaat bagi mitra pengemudi yang aktif dan produktif di platform.

“Bagi Grab, BHR bukan hanya dukungan finansial menjelang Hari Raya, tetapi juga wujud penghargaan tulus dan semangat kebersamaan yang kami bangun bersama mitra pengemudi,” ujar Neneng.

Selain memperbesar alokasi, Grab juga menyempurnakan struktur nominal pada berbagai kategori penerima.

Untuk mitra roda dua, BHR diberikan mulai dari Rp150.000 hingga Rp850.000, sedangkan untuk mitra roda empat nilainya mulai dari Rp200.000hingga Rp1.600.000.

Pada kategori nominal terendah, nilai untuk GrabBike naik tiga kali lipat menjadi Rp150.000. Program ini dibagi ke dalam tujuh kategori untuk masing-masing segmen roda dua dan roda empat, dengan struktur yang disusun berdasarkan tingkat produktivitas dan aktivitas mitra selama periode penilaian.

Grab menetapkan kategori penerima BHR ke dalam kelompok Jawara, Kesatria, Pejuang, dan Anggota.

Dalam menentukan penerima, Grab menerapkan pendekatan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan mitra, jumlah order selesai, tingkat penyelesaian order, jumlah hari dan jam online, rating pengemudi, serta kepatuhan terhadap standar layanan dan Kode Etik Grab.

Melalui pendekatan ini, Grab ingin memastikan BHR diberikan secara objektif, proporsional, dan tepat sasaran kepada mitra yang berkontribusi aktif menjaga kualitas layanan di ekosistem Grab.

Untuk penyaluran, Grab menggunakan OVO Cash sebagai kanal utama bagi mitra yang telah memiliki akun OVO dengan nomor handphone yang sama seperti yang terdaftar di aplikasi GrabDriver.

Pendekatan ini memungkinkan distribusi tetap berjalan tuntas sambil menjaga kemudahan akses bagi mitra penerima.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta industri untuk mematuhi ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja atau bonus hari raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online (ojol).

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2026 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

“Pemerintah mengimbau, tentu kita berharap setiap industri bisa kemudian mendengarnya. Sama misalnya seperti BHR, atau bonus hari raya buat teman-teman ojol. Kita mengimbau, presiden juga mengimbau dengan surat edaran dan diikuti,” kata Yassierli saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Besaran nominal THR keagamaan kepada pekerja pun wajib diberikan melalui ketentuan yang sudah diatur dalam regulasi, dan tidak boleh dicicil.

THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan, tapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Sementara itu, ia mengatakan BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Lebih lanjut, BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

“Perusahaan aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR Keagamaan kepada pengemudi dan kurir online,” kata Yassierli.

Sama seperti pemberian THR bagi pekerja, BHR untuk ojol dan kurir online diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.

“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker di sela-sela pengambilan siniar (podcast) ANTARA, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu.

“Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, salah satu aspek penting dalam pembahasan regulasi tersebut adalah soal hak dan perlindungan para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojek daring/online (ojol).

Hal ini juga menyikapi aturan pemberian bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi ojol dari perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) yang sudah berjalan sejak tahun lalu, yang masih berbentuk surat edaran (SE) Menaker.

“Nanti salah satu bagian dalam undang-undang tentu kita berharap bentuk kepedulian kepada mereka, atau bentuk bagaimana teman-teman ojol, pengemudi online ini juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya secara transparan,” katanya.

Selain itu, Menaker mengatakan, akan menyiapkan pula aturan terkait perlindungan pekerja informal lain seperti pekerja di perkebunan, perikanan, dan lainnya.

“Misalnya teman-teman yang bekerja sebagai anak buah kapal, bagaimana (pengaturan) jam kerja, dan seterusnya. Nah ini harus kita sisir satu per satu,” ujar Yassierli.

Namun, ia mengakui tantangannya adalah peraturan tersebut harus melibatkan kementerian-kementerian terkait, karena kemungkinan besar akan dirangkum dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).

“Karena itu harus diharmonisasikan dengan kementerian terkait. Jadi contohnya, kalau perlindungan pekerja perkebunan nanti harus (berkoordinasi) dengan Menteri Pertanian, (soal perlindungan) anak buah kapal harus (melibatkan) Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, dan seterusnya,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026