Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pengemudi ojek online (ojol) bakal kembali mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR) di Lebaran 2026. Pihak operator pun sudah menyetujui hal tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan sudah melakukan diskusi dengan operator ojol dan mereka sepakat untuk memberikan bonus untuk pengumudinya seperti tahun lalu.

"Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemenaker, Rabu (25/2).

Menurut Yassierli saat ini pemerintah tengah menyusun aturan atau surat edaran untuk kepastian penyaluran BHR tersebut. Diharapkan bisa segera selesai dan diumumkan.

"Tinggal nanti dalam bentuk SE (surat ederan)-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya, yang tadi, kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama-sama," jelasnya.

Pada Lebaran 2025, BHR diberikan pertama kali untuk pengemudi ojol. Sayangnya, bonus tidak diberikan kepada semua pengemudi, melainkan hanya mereka yang memenuhi kriteria.

Misalnya, tahun lalu Grab menetapkan kriteria penerima bonus BHR berdasarkan keaktifan Mitra Pengemudi. Itu dilihat dari jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.

Program bonus kinerja khusus ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para Mitra dalam menyambut Hari Idulfitri. Bonus ini merupakan bentuk dukungan tambahan, yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti mitra pengemudi platform digital (gig worker).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Ia memastikan kewajiban tersebut sudah diatur dalam regulasi yang berlaku.

"Kalau secara wajibnya kan memang H-7 (harus sudah dibayarkan)," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kemenaker, Rabu (25/2).

Ia menekankan ketentuan pembayaran THR telah memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai aturan.

"Kalau THR kan sudah ada regulasinya. THR sudah ada regulasinya. Kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya, sesuai dengan regulasi," katanya.

Terkait pengumuman resmi dan detail kebijakan, Yassierli menyebut pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian. Salah satunya dengan Kementerian Sekretariat Negara.

"Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setneg. Nanti diumumkan secara bersama nanti," jelasnya.

Penguman THR rencananya akan diumumkan bersamaan dengan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol). Sebab, operator sudah menyetujui kembali memberikan bonus tersebut di tahun ini.

"Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen. Tinggal nanti dalam bentuk SE-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya, yang tadi, kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama-sama," pungkasnya.