PT Indobuildco menjadi sorotan imbas dari eksekusi lahan Hotel Sultan, Jakarta Pusat yang berujung ricuh pada Kamis (18/6). Perseroan Terbatas ini bergerak di bidang pengembangan properti yang diketahui sebagai pengelola Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Indobuildco adalah perusahaan tertutup sehingga profil lengkap terkait visi-misi, struktur organisasi, dan informasi lainnya tidak disajikan secara umum. Bahkan, perusahaan ini tidak memiliki situs korporat khusus. Dengan begitu, CNNIndonesia.com merangkum dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh umum.

Perusahaan ini dibentuk oleh Ibnu Sutowo yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh pada era Orde Baru karena mempunyai banyak aset dan jaringan aset. Kini, Indobuildco dilanjutkan anaknya Pontjo Sutowo sebagai Direktur Utama.

Perusahaan didirikan pada 8 Februari 1970 saat pemerintah membuka peluang pembangunan hotel internasional di kawasan Senayan. Hotel ini dibangun untuk mendukung penyelenggaraan konferensi pariwisata internasional se-Asia Pasifik yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang.

Mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga konglomerat Sutowo yang pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dilansir dari CNBCIndonesia.

Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, tetapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu. Dengan demikian, Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengajukan surat izin pembangunan hotel kepada Pertamina untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

[Gambas:Youtube]

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan bergelimang uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuildco.

Dalam kesaksian Ali Sadikin berdasarkan arsip Detik (2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuildco milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Saat itu, pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Akhirnya, PT Indobuildco diberi Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan selama 30 tahun.

Awalnya, hotel tersebut bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Namun, kontroversi bermula ketika kontrak pengelolaan dengan Hilton International berakhir pada 2006. Setelah itu, hotel tidak lagi menggunakan merek Hilton dan berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya pemerintah berhasil memenangkan hak kelola hotel bintang lima tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengeksekusi kembali aset negara yang berlokasi di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) pada Kamis, (18/6/2026). Sebelumnya, lahan tempat berdirinya Hotel Sultan itu diduduki selama 50 tahun lamanya oleh PT Indobuildco yang terafiliasi keluarga Sutowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg I) Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa tindakan eksekusi tersebut dilakukan seiring dengan diputuskannya perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum dan perkara No. 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait wanprestasi.

Selain itu, Bambang juga menyebut, eksekusi tersebut sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki seluruh aset negara dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

“Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ujarnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Kamis (18/6/2026).

Bambang menjelaskan, aset seluas 13,6 hektare (ha) tersebut merupakan aset negara usai pemerintah mengakuisisi sejumlah lahan di Kawasan Gelora pada 1959 untuk keperluan ajang Asean Games IV.

Apabila ditarik ke belakang, pemerintah memang tercatat membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta nasional pada awal 1970-an untuk memenuhi kebutuhan hotel bertaraf internasional.

Kemudian, pada 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin membangun hotel dan menggunakan tanah seluas sekitar ±13 hektare kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Indobuildco pertama kali mengantongi HGB Hotel Sultan pada 1973 dan habis pada 2003. Kemudian, HGB-nya kembali diperpanjang selama 20 tahun dan habis pada 2023, pada titik inilah sengketa mulai membuncah.

PT Indobuildco menilai masih memiliki hak untuk kembali melakukan perpanjangan HGB meskipun upaya pengajuan telah ditolak pemerintah. Dengan demikian, alas hak blok 15 secara sah sepenuhnya kembali ke negara.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," ujar Bambang.

Sementara itu, Tim Bisnis telah berusaha menghubungi manajemen PT Indobuildco, akan tetapi hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hal ini.

Nasib Para Pekerja Hotel Sultan

Di balik proses eksekusi tersebut, nasib ratusan para pekerja eks Hotel Sultan banyak mendapat sorotan. Memastikan hal itu, pemerintah menekankan akan memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak karyawan.

Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg II) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan untuk dapat mempekerjakan kembali para karyawan eks Hotel Sultan tersebut.

Dia menuturkan, pihaknya akan melaksanakan upaya inventarisasi dan ruang komunikasi interaktif dengan para pekerja eks Hotel Sultan.

Adapun, prosesnya akan dilaksanakan langsung oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai badan layanan umum (BLU) yang mengelola aset tersebut.

"Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK," ujar Juri.

Pemerintah juga mengimbau agar para pekerja tidak perlu risau terkait kelanjutan mata pencaharian mereka seiring dengan dibukanya posko pengaduan resmi.

Kemensetneg memastikan operasional posko pengaduan akan berjalan transparan untuk menjembatani koordinasi teknis langsung antara eks karyawan dengan pihak manajemen PPKGBK.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendirikan posko khusus untuk memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi ulang basis data seluruh karyawan.

Rakhmadi menambahkan, pihaknya juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengawal hak para pekerja eks Hotel Sultan.

“Tentu kita juga sudah mengadakan rakor dengan Kemenaker, pastinya memastikan agar hak-hak mereka terpenuhi,” tuturnya.

Rencana Pengembangan Blok 15 GBK

Selain memastikan bakal menyelesaikan persoalan pemenuhan hak pekerja, pemerintah juga mengaku telah menginstruksikan PPKGBK untuk mulai menyusun peta perencanaan pengelolaan Blok 15 tersebut.

Juri menuturkan, belum dapat mengungkap seperti apa peta jalan pengembangan ke depan. Dia mengaku masih fokus pada suksesi eksekusi dan inventarisasi aset eks Hotel Sultan yang masih berlangsung.

Kendati demikian, Dirut PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menyebut, pengelolaan eks Hotel Sultan ke depan dipastikan akan dilaksanakan sesuai undang-undang yang ada, untuk nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

“Sesuai tadi yang diarahkan dari Pak Wamen bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetneg tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini,” ujar Rakhmadi.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, PPKGBK berencana menyiapkan rencana besar untuk merevitalisasi kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih luas dan modern pasca-eksekusi.

Transformasi ini dirancang untuk mengintegrasikan akses publik dengan stasiun MRT baru, sekaligus mengubah area yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi kawasan inklusif bagi warga Jakarta maupun wisatawan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai langkah alih fungsi ini menjadi momentum tepat untuk menata ulang kawasan Senayan sesuai dengan cetak biru awalnya.

Menurutnya, pemanfaatan lahan sebagai area Ruang Terbuka Hijau dinilai paling efektif untuk dijalankan. Selain guna menyeimbangkan komposisi ruang hijau, hal ini juga akan meminimalisir celah sengketa alas hak penggunaan bangunan.

"Kawasan Senayan itu kan ditetapkan sebagai kawasannya Gelora Senayan. Daerah itu kan daerah-daerah buat terbuka hijau yang di kawasan Gelora yang dikelola oleh Setneg, melalui BLU PPK GBK. Yang paling pas memang terbuka hijau atau itu perluasan dari kawasan olahraga Senayan," ujar Agus kepada Bisnis.

Agus menambahkan, jika ke depan pemerintah tetap ingin mengombinasikan area tersebut menjadi kawasan campuran (mixed-use) yang terintegrasi dengan transit cepat massal (MRT), maka kejelasan status hukum harus menjadi prioritas utama.

Badan usaha yang bekerja sama ke depan wajib mematuhi batasan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) milik negara. Oleh karena itu, tata kelola kontrak jangka panjang barang milik negara (BMN) ini harus dipertegas sejak awal sebelum lahan kembali dikerjasamakan.

“Pemerintah boleh menyewakan, nanti dikasih HGB 30 tahun atau berapa puluh tahun. Kan tidak ada tanah sewa seumur hidup. Nanti ketika pemerintah mau tidak memperpanjang ya harus dikembalikan itu aja prinsipnya,” pungkasnya.

Nama Pontjo Sutowo kembali menjadi sorotan setelah Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, resmi dikosongkan pada Kamis (18/6).

Pengosongan itu menjadi babak akhir sengketa panjang antara negara dan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo, terkait pengelolaan lahan Hotel Sultan yang telah berlangsung sejak awal 2000-an.

Perselisihan bermula dari perbedaan tafsir mengenai status hak atas lahan Hotel Sultan di kawasan GBK.

PT Indobuildco mengklaim telah memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) yang berakhir pada 2003, sementara pemerintah berpegang pada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki negara melalui Sekretariat Negara.

Konflik tersebut bahkan sempat dibawa Pontjo ke jalur hukum pada 2006 dengan menggugat sejumlah pihak, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Sekretaris Negara, hingga Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.

Lantas, siapa sebenarnya Pontjo Sutowo?

Pontjo Sutowo merupakan Presiden Direktur PT Indobuildco, perusahaan yang selama ini mengelola Hotel Sultan. Ia juga dikenal sebagai putra mendiang Ibnu Sutowo, tokoh militer sekaligus mantan petinggi Pertamina yang mendirikan perusahaan tersebut.

Pontjo lahir di Palembang pada 17 Agustus 1950. Ia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara pasangan Ibnu Sutowo dan Zaleha.

Saat masih kecil, Pontjo mengikuti sang ayah pindah ke Jakarta. Masa mudanya berlangsung ketika karier Ibnu Sutowo terus menanjak hingga menjadi salah satu figur paling berpengaruh di sektor minyak dan gas Indonesia pada era Orde Baru.

Pontjo sempat mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan teknik mesin. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya dan memilih terjun ke dunia usaha.

Karier bisnis Pontjo dimulai pada awal 1970-an saat mendirikan PT Adiguna Shipyard bersama kakaknya, Adiguna Sutowo. Perusahaan itu bergerak di bidang galangan kapal dan berkembang seiring meningkatnya aktivitas industri maritim nasional.

Usaha tersebut menjadi salah satu fondasi kerajaan bisnis keluarga Sutowo di luar sektor energi.

Nama Pontjo mulai erat dikaitkan dengan Hotel Sultan pada awal 1980-an. Saat itu, hotel yang sebelumnya bernama Jakarta Hilton International menghadapi berbagai tantangan operasional.

Pada 1982, Pontjo mengambil alih kepemimpinan PT Indobuildco dan mulai mengelola langsung bisnis perhotelan keluarga. Sejak saat itu, ia menjadi sosok utama di balik operasional Hotel Sultan.

Pengalamannya di sektor pariwisata juga membawanya aktif di berbagai organisasi industri. Ia pernah menjabat Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada periode 1989 hingga 2001.

Selain itu, Pontjo juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi bisnis dan kemasyarakatan, termasuk pernah memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan kini menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI).

Meski tidak terlibat langsung dalam pembangunan Hotel Sultan pada awal 1970-an, Pontjo menjadi figur yang paling identik dengan hotel tersebut selama lebih dari empat dekade terakhir.

Di bawah kepemimpinannya, PT Indobuildco terus mempertahankan klaim atas lahan Hotel Sultan yang berada di kawasan GBK. Sengketa dengan pemerintah terkait status hak atas lahan itu bergulir sejak awal 2000-an dan berujung pada serangkaian proses hukum.

Setelah berbagai putusan pengadilan memenangkan negara, Hotel Sultan akhirnya dikosongkan pada Kamis (18/6). Peristiwa itu menandai berakhirnya penguasaan PT Indobuildco atas aset yang selama ini menjadi salah satu simbol bisnis keluarga Sutowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap telah mengamankan 69 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan eksekusi eks Hotel Sultan pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto menjelaskan bahwa puluhan orang yang diamankan tersebut diduga dimobilisasi langsung oleh pihak tereksekusi dalam hal ini PT Indobuildco yang terafiliasi Pontjo Sutowo.

“Sementara ini yang diamankan adalah 69 orang dan ini bukan karyawan dari eks Hotel Sultan. Jadi mereka adalah massa yang dimobilisasi untuk mencoba menghalang-halangi proses penyitaan aset,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Senayan, Kamis (18/6/2026).

Budi melaporkan secara keseluruhan, massa yang diduga dimobilisasi untuk berjaga di area Hotel Sultan mencapai 500 orang.

Pada saat yang sama, Budi juga mengungkap bahwa terdapat sejumlah pengunjung yang juga telah diposisikan untuk tetap tinggal atau bermalam di Hotel Sultan maupun The Sultan Residence.

“Kami jelaskan juga, orang yang menghuni itu adalah orang yang dikondisikan untuk tetap menginap dari beberapa hari yang lalu. Karena, proses eksekusi ini sebenarnya sudah disosialisasikan sejak beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, eksekusi Eks Hotel Sultan pada hari ini dilaksanakan oleh sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Kesiapan pengamanan diawali dengan apel dan Tactical Wall Game (TWG) di Plaza Timur Senayan, sejak Rabu (17/6/2026) sore.

Adapun, pelaksanaan eksekusi pengosongan eks Hotel Sultan berlangsung sejak pukul 07.00 WIB dan rampung pada pukul 12.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) memastikan bakal tetap mengejar penarikan tunggakan royalti PT Indobuildco yang terafiliasi Pontjo Sutowo terkait pengelolaan eks-Hotel Sultan.

Direktur Utama PPK GBK, Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan bahwa upaya tersebut tetap dijalankan usai PPK GBK memenangkan gugatan di persidangan tingkat pertama. Di mana, pada hari ini proses eksekusi Hotal Sultan juga telah dilakukan.

"Oke, itu memang ada urusan perdata. Dan nanti lebih detail dari kuasa hukum, kita sudah menang di tingkatan yang pertama. Dan ini mau di-check ulang, bahwa kita akan jalankan juga [penarikan tunggakan royalti] tetap dijalankan," ujar Rakhmadi saat ditemui di Kompleks Hotel Sultan, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, PPK GBK menilai penarikan tunggakan royalti tersebut bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak Pontjo Sutowo.

Pasalnya, dana tersebut merupakan bagian dari kewajiban finansial yang harus disetorkan langsung kepada kas negara.

Hingga saat ini, tim kuasa hukum PPK GBK tengah melakukan pemeriksaan ulang terhadap detail perkara guna menyusun langkah hukum berikutnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengultimatum PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo beserta seluruh penghuni di Blok 15 eks Hotel Sultan untuk segera mengosongkan kawasan tersebut secara sukarela menjelang eksekusi besok.

Kuasa Hukum Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK Kharis Sucipto menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan tetap digelar pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kharis memastikan jadwal tersebut tidak mengalami perubahan ataupun penundaan, di mana seluruh persiapan teknis dan pengamanan terkait jalannya eksekusi kini telah dimatangkan.

"Apabila Indobuildco atau penghuni atau siapapun yang mendiami/menempati Blok 15 tidak bersedia meninggalkan atau mengosongkan objek eksekusi secara sukarela, maka eksekusi tetap berjalan," ujar Kharis kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, segala dampak hukum maupun risiko material yang timbul akibat penolakan pengosongan secara sukarela tersebut sepenuhnya bukan lagi menjadi tanggung jawab PN Jakarta Pusat.

Pihak PPKGBK juga mengingatkan bahwa surat pemberitahuan resmi dari pengadilan sejatinya telah dilayangkan dan memuat klausul imbauan pengosongan kepada manajemen Indobuildco maupun pihak terafiliasi.

Oleh karena itu, manajemen PPKGBK meminta komitmen dan kooperasi dari seluruh pihak yang saat ini masih menduduki aset negara tersebut untuk menghormati ketetapan hukum.

Langkah persuasif diharapkan dapat tercipta demi menjaga kondusivitas selama proses pengalihan fisik bangunan cagar budaya tersebut berlangsung besok.

Kharis berharap proses sterilisasi lahan di jantung bisnis Jakarta ini dapat diselesaikan secara tertib dan aman tanpa ada gesekan di lapangan.

"Hal inilah yang mendasari kami meminta agar seluruh pihak mendukung dan menghormati pelaksanaan eksekusi kawasan eks Hotel Sultan pada hari Kamis, 18 Juni 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau lahan Hotel Sultan yang sebelumnya dikuasai PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo, pada Kamis 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, mengatakan penetapan tersebut merupakan keputusan final yang harus dihormati seluruh pihak.

“Ini sudah menjadi ketetapan final. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan,” ujar Kharis melalui keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Kharis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026 kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.

Dia menilai tenggat waktu hampir satu bulan sebelum pelaksanaan eksekusi seharusnya cukup bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan area secara sukarela.

“Dengan adanya jeda waktu hampir satu bulan, kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan atau meninggalkan objek pengosongan secara sukarela,” katanya.

Kharis menjelaskan, pengadilan juga meminta seluruh pihak yang menempati kawasan tersebut berdasarkan hak dari PT Indobuildco agar segera meninggalkan lokasi secara sukarela guna menghindari persoalan baru saat eksekusi berlangsung.

Menurut dia, penetapan jadwal eksekusi ini menandai akhir dari proses hukum panjang terkait penyelamatan aset negara di kawasan Blok 15 GBK.

“Proses hukum penyelamatan aset negara ini sudah sampai pada ujungnya. Negara telah melalui berbagai jalur hukum, pengadilan telah menjatuhkan putusan, dan sekarang tinggal pelaksanaan,” ujar Kharis.

Dia menegaskan tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengembalian aset negara tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan pihaknya menghormati penetapan jadwal eksekusi oleh pengadilan.

Menurut Rakhmadi, pengembalian Blok 15 GBK menjadi momentum penting agar aset negara dapat kembali dikelola secara profesional dan transparan demi kepentingan publik.

“Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara bersama PPKGBK menegaskan telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola fasilitas dan aset di kawasan GBK. Dengan pengembalian Blok 15, negara memastikan kawasan strategis tersebut akan kembali dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

Sebelumnya, PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo menyesalkan pelaksanaan proses constatering atau pencocokan data fisik dan administratif objek eksekusi atas Hotel Sultan yang dilaksanakan oleh PN Jakarta Pusat pada Senin (16/3/2026).

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menuturkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengukuran terkait rencana eksekusi lahan yang dicanangkan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

"Kami sangat menyesalkan pelaksanaan constatering yang dilakukan secara sepihak oleh pengadilan bersama Pemohon [PPKGBK] padahal kami ada menunggu di lobby hotel," kata Hamdan kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Hamdan menilai, lahan yang disebut hendak dieksekusi hingga saat ini masih belum pasti keberadaannya. Di samping itu, pihak Pontjo Sutowo juga mempertanyakan peta Hak Pengelolaan (HPL) yang menegaskan bahwa lahan Hotel Sultan benar-benar masuk HPL 1 Gelora yang dikelola oleh PPK GBK.

Lebih lanjut, dia juga menekankan alas hak yang dimiliki yakni Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 Gelora hingga saat ini belum dilakukan pencabutan, sehingga diyakini masih memiliki kekuatan hukum yang sah.

"Bukti yang kami miliki HGB belum pernah dibatalkan karena itu eksis. Walaupun sudah berakhir hak-hak atas tanah tidak otomatis berakhir," tambah Hamdan.

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional dan ratusan orang lainnya menandatangani petisi keadilan Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/4/2026). Petisi itu menolak pengambilalihan Hotel Sultan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Beberapa tokoh nasional yang menandatangani petisi tersebut antara lain mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin; mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan; mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin; istri (alm) Nurcholis Madjid, Omie Komariah Madjid; dan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif.

Dalam orasinya, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada dua pihak yang sangat penting dalam memajukan bangsa dan negara. Pertama, pemerintah yang berperan menyelenggarakan pemerintahan yang adil, menegakkan hukum, dan menyediakan infrastuktur bagi masyarakat. Kedua, pengusaha yang berperan membangun industri dan sektor usaha lainnya.

"Tanpa keseimbangan itu, antara pemerintah yang adil dan menjalankan sistem yang baik, yang adil, yang bersih, kita tidak bisa menjalankan, pengusaha menjalankan pembangunan yang baik," kata JK.

Menurut JK, selama ini negara tidak bisa mengurus hotel yang besar. Hal itu bisa dibuktikan dengan Hotel Indonesia dan Hotel Borobudur yang kemudian dikelola oleh swasta.

"Kenapa ini (Hotel Sultan) tiba-tiba mau diambil? Jelas sekali pemerintah tidak bisa mengatur hotel yang besar," katanya.

JK mengatakan, pengambilalihan Hotel Sultan oleh Kemensetneg terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, ia yakin jika hal ini diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto, maka akan dibatalkan. "Saya yakin Pak Prabowo akan membela pengusaha pribumi," katanya.

Sementara itu, Din Syamsuddin menilai ada ketidakadilan dalam kasus pengambialihan Hotel Sultan oleh Kemensetneg. Selain dari sisi legal formal, pemerintah terlihat tidak mempertimbangkan kontribusi yang telah diberikan pemilik hotel terhadap bangsa dan negara. Din Syamsuddin juga mempertanyakan alasan di balik pengambialihan Hotel Sultan di saat banyak lahan negara juga dikuasai penguasa dan pengusaha lain.

"Saya yakin Pak Prabowo akan membela pengusaha yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Indobuilco milik pengusaha Pontjo Sutowo, Hamdan Zulfa menambahkan, petisi keadilan tolak perampasan Hotel Sultan akan terus bergulir. Ia mengajak masyarakat luas untuk ikut menandatangani petisi tersebut.

"Ini bukan hanya kepentingan Pak Pontjo tapi juga dunia usaha di Indonesia. Kami berharap petisi hari ini sampai ke presiden," kata Hamdan Zulfa.

Menurutnya, petisi keadilan yang diluncurkan tidak dimaksudkan untuk melawan negara tapi untuk mencari solusi dari persoalan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indobuildco yang terafiliasi dengan Pontjo Sutowo menyesalkan pelaksanaan proses constatering atau pencocokan data fisik dan administratif objek eksekusi atas Hotel Sultan yang dilaksanakan oleh PN Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (16/3/2026).

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menuturkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengukuran terkait rencana eksekusi lahan yang dicanangkan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

"Kami sangat menyesalkan pelaksanaan constatering yang dilakukan secara sepihak oleh pengadilan bersama Pemohon [PPKGBK] padahal kami ada menunggu di lobby hotel," kata Hamdan kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Hamdan menilai, lahan yang disebut hendak dieksekusi hingga saat ini masih belum pasti keberadaannya. Di samping itu, pihak Pontjo Sutowo juga mempertanyakan peta Hak Pengelolaan (HPL) yang menegaskan bahwa lahan Hotel Sultan benar-benar masuk HPL 1 Gelora yang dikelola oleh PPK GBK.

Lebih lanjut, dia juga menekankan alas hak yang dimiliki yakni Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 Gelora hingga saat ini belum dilakukan pencabutan, sehingga diyakini masih memiliki kekuatan hukum yang sah.

"Bukti yang kami miliki HGB belum pernah dibatalkan karena itu eksis. Walaupun sudah berakhir hak-hak atas tanah tidak otomatis berakhir," tambah Hamdan.

Sebagai informasi, pada hari ini, Senin (16/3/2026), PN Jakarta Pusat telah melakukan proses constatering atau pencocokan objek eksekusi terhadap lahan yang diduduki PT Indobuildco.

Proses constatering yang dilakukan oleh panitera serta tim juru sita PN Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (16/3/2026) mencakup peninjauan lapangan terhadap eks-HGB No. 26/Gelora dan eks-HGB No. 27/Gelora.

Nantinya, hasil laporan constatering kemudian akan menjadi dasar final bagi Ketua PN Jakarta Pusat untuk segera mengeluarkan perintah eksekusi pengosongan secara fisik dalam waktu dekat.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Chandra Hamzah memperingatkan bahwa status putusan pengadilan perdata saat ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau serta-merta.

Menurutnya, dalam butir 3 amar putusan pengadilan menyatakan memerintahkan tergugat rekonvensi untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan berikut bangunan serta segala sesuatu yang melekat di atasnya.

“Putusan ini bersifat serta-merta, sehingga meskipun ada upaya perlawanan atau gugatan baru dari pihak pengelola, proses menuju eksekusi pengosongan tetap berjalan dan tidak terhalangi," kata Chandra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersiap untuk mengeksekusi lahan yang diduduki PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo selaku pengelola Hotel Sultan.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Sesmensetneg) RI Setya Utama memastikan bahwa di balik ketegasan hukum terhadap korporasi, pemerintah tetap mengedepankan sisi kemanusiaan bagi para pekerja.

"Negara siap hadir dan akan merangkul karyawan. Sengketa ini adalah sengketa negara melawan korporasi yang sudah tidak memiliki hak pengelolaan, bukan dengan para pekerjanya," kata Setya dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3/2026).

Pemerintah pun mengundang para karyawan di Hotel Sultan untuk bergabung dalam manajemen transisi yang sedang dipersiapkan. Selain itu, pemerintah mengimbau publik, vendor dan tenant untuk tetap tenang dan memanfaatkan Posko Layanan Alih Kelola Blok 15 GBK untuk berkoordinasi.

Adapun, pada hari ini, Senin (16/3/2026), PN Jakarta Pusat telah melakukan proses constatering atau pencocokan objek eksekusi terhadap lahan yang diduduki PT Indobuildco.

Proses constatering yang dilakukan oleh panitera serta tim juru sita PN Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (16/3/2026) mencakup peninjauan lapangan terhadap eks-HGB No. 26/Gelora dan eks-HGB No. 27/Gelora.

Hasil laporan constatering kemudian akan menjadi dasar final bagi Ketua PN Jakarta Pusat untuk segera mengeluarkan perintah eksekusi pengosongan secara fisik dalam waktu dekat.

Kuasa Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Chandra Hamzah memperingatkan bahwa status putusan pengadilan perdata saat ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau serta-merta. Menurutnya, dalam butir 3 amar putusan pengadilan menyatakan memerintahkan tergugat rekonvensi untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan berikut bangunan serta segala sesuatu yang melekat di atasnya.

“Putusan ini bersifat serta-merta, sehingga meskipun ada upaya perlawanan atau gugatan baru dari pihak pengelola, proses menuju eksekusi pengosongan tetap berjalan dan tidak terhalangi," kata Chandra.

Pemerintah juga kembali mengingatkan PT Indobuildco atas kewajiban pembayaran royalti yang belum dipenuhi selama 17 tahun senilai US$45,3 Juta atau sekitar R754 miliar. Piutang negara ini harus segera dilunasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan negara tanpa izin sah sejak 2007.

Namun, kubu PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo menyatakan posisinya untuk tetap mempertahankan penguasaan lahan Hotel Sultan. Menurut Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva, status lahan Hotel Sultan masih dalam sengketa hukum yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Hamdan mengatakan, saat ini perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Pihaknya pun meminta PPKGBK untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," ujar Hamdan Zoelva kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Hamdan menilai langkah PPKGBK yang mendesak pengosongan lahan merupakan tindakan prematur. Menurutnya, pemaksaan pengosongan di tengah proses hukum yang berjalan justru berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi semua pihak.

Indobuildco turut menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya membatalkan surat perintah pengosongan dari PPKGBK. Dalam pertimbangan hukumnya, Hamdan mengklaim bahwa pengadilan menganggap tindakan sepihak otoritas GBK tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

"Di PTUN Jakarta tindakan dan surat GBK yang meminta Indobuildco untuk mengosongkan areal Hotel Sultan telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum. GBK pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena itu sebaiknya bersabar menunggu proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegas Hamdan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menegaskan proses eksekusi lahan Hotel Sultan di Blok 15 tetap berjalan meskipun Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco berencana kembali menempuh upaya hukum kasasi.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto menyatakan bahwa proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini tengah bergulir tidak memiliki keterkaitan hukum dengan eksekusi putusan perdata.

Oleh karena itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan PPKGBK memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi langkah hukum dari pihak lawan.

"Proses eksekusi tetap berjalan, tidak terpengaruh dengan adanya kasasi Indobuildco. Kami meminta agar proses TUN ini tidak dikait-kaitkan dengan eksekusi Putusan Perdata karena memang tidak berkaitan secara hukum," kata Kharis kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Kharis menekankan, pengajuan kasasi oleh Indobuildco merupakan hak hukum yang dijamin undang-undang. Namun, upaya tersebut secara legal formal tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat atau memperlambat jalannya eksekusi lahan negara tersebut.

Adapun, fokus PPKGBK saat ini adalah menuntaskan tahapan administratif dan teknis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pengadilan. Langkah ini diambil guna memastikan pengembalian aset negara di kawasan Senayan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan jadwal yang telah disusun, tahapan lanjutan dari proses eksekusi ini akan melibatkan pemeriksaan fisik objek secara langsung. Agenda ini bertujuan untuk menyinkronkan data legalitas dengan kondisi riil di lapangan sebelum pengosongan dilakukan.

"Untuk tahapan proses eksekusi, selanjutnya adalah pelaksanaan konstatering [pencocokan objek eksekusi] yang dijadwalkan dilaksanakan pada hari Senin, 16 Maret di Blok 15," pungkasnya.

Sebelumnya, Ponjto Sutowo melalui kuasa hukumnya menyatakan bakal mengajukan kasasi usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT.

Dalam putusan sebelumnya, PTUN mengabulkan permohonan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo untuk melakukan banding atas sengketa Hotel Sultan yang berdiri di area Gelora Bung Karno. Akan tetapi, pada 26 Februari 2026 PTUN membatalkan perkara nomor 221 yang dituangkan dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa pihaknya akan melayangkan kasasi sebagai respons dari pembatalan putusan perkara nomor 221.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi," jelas Hamdan kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai alasan pembatalan yang dilakukan PTUN, Hamdan tidak menjelaskan. Hanya saja, dia menekankan bahwa putusan pembatalan belum dapat dijadikan dasar kuat untuk pelaksanaan eksekusi.

"Karena itu, putusan ini [pembatalan perkara 221] belum belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Eskalasi konflik perebutan aset negara di Blok 15 kawasan Senayan terus meningkat dalam sepekan terakhir. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) kini menempuh jalur final dengan mengajukan permohonan eksekusi fisik Hotel Sultan ke pengadilan.

Di samping itu, langkah ini diambil setelah PT Indobuildco, entitas bisnis milik konglomerat Pontjo Sutowo, memilih untuk mengabaikan perintah pengosongan lahan. Padahal, pemerintah telah memberikan ruang untuk penyerahan aset secara sukarela hingga pertengahan Februari 2026.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto, menegaskan bahwa PT Indobuildco tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masa teguran atau aanmaning yang diberikan oleh pengadilan telah kedaluwarsa tanpa ada proses pengosongan sukarela yang dilakukan oleh Indobuildco.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum,” ujar Kharis Sucipto dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (7/3/2026).

Pemerintah mengaku telah mengajukan permohonan untuk segera melakukan konstatering atau pencocokan objek di lapangan oleh PN Jakarta Pusat. Tahapan ini merupakan prosedur tetap yang wajib dilalui sebelum juru sita melakukan pengosongan fisik terhadap bangunan di atas lahan seluas 13 hektare tersebut.

Meski sempat tertunda usai PT Indobuildco melayangkan manuver di ranah administratif untuk melakukan banding yang tertuang dalam Putusan Perkara nomor 221, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta mengeluarkan putusan terbaru yang mematahkan klaim Indobuildco.

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, PTTUN Jakarta resmi membatalkan Putusan perkara nomor 221 melalui Putusan Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 26 Februari 2026. Putusan ini menganulir kemenangan awal Pontjo Sutowo di tingkat pertama yang sempat menghambat proses penertiban.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2025 yang dimohonkan banding," bunyi amar putusan tersebut.

Kharis Sucipto menegaskan bahwa posisi tersebut memperlemah PT Indobuildco. Sehingga, celah administratif yang selama ini menjadi alasan ditundanya eksekusi dapat dirampungkan.

Dia juga menambahkan bahwa sengketa di ranah tata usaha negara tidak akan menggugurkan putusan perdata yang sudah memenangkan pemerintah. Baginya, proses eksekusi lahan merupakan tindak lanjut dari berakhirnya hak guna bangunan (HGB) Indobuildco yang tidak diperpanjang oleh negara.

“Sekalipun PT Indobuildco melayangkan Kasasi, saya tegaskan kembali bahwa proses eksekusi Putusan Perdata PN Jakarta Pusat tidak terpengaruh secara hukum dengan perkara TUN,” tegas Kharis.

Di sisi lain, kubu Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco belum memberikan sinyal untuk melepas kelolaan Hotel Sultan. Perlawanan hukum dipastikan berlanjut ke tingkat tertinggi di Mahkamah Agung sebagai bentuk pembelaan atas hak pengelolaan mereka.

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa putusan PTTUN yang membatalkan perkara nomor 221 tersebut belum bisa dianggap sebagai akhir dari perjuangan kliennya. Pihaknya berencana melayangkan permohonan kasasi guna membatalkan putusan banding tersebut.

Hamdan menekankan bahwa selama proses kasasi berlangsung, maka perkara administratif tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Oleh karena itu, dia menilai putusan tersebut belum dapat dijadikan dasar yang sah bagi pemerintah untuk melakukan eksekusi fisik.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi. Karena itu, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," jelas Hamdan Zoelva saat dikonfirmasi oleh Bisnis.

Kendati akan ada perlawanan kasasi, manajemen PPKGBK tetap optimistis bahwa pengadilan akan segera mengeluarkan perintah eksekusi fisik. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengembalikan aset negara Blok 15 Senayan ke dalam kendali Sekretariat Negara guna optimalisasi kawasan.

PPKGBK menjamin bahwa pengambilan paksa lahan akan dijalankan dengan sangat hati-hati untuk menghindari benturan fisik yang tidak perlu. Publik kini menunggu keberanian PN Jakarta Pusat untuk mengetuk palu eksekusi terhadap salah satu hotel paling bersejarah di Jakarta tersebut.

“Kami yakin bahwa semua proses eksekusi akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Untuk itu, kami memohon dukungan agar proses penyelamatan aset negara ini dapat berjalan segera," tutup Kharis.