Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) menegaskan status kepemilikan tanah Blok 15 atau eks Hotel Sultan sepenuhnya milik negara dan tidak pernah dialihkan ke pihak swasta.

Manajemen PPK GBK menyatakan bahwa tanah eks Hotel Sultan merupakan bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora yang sah secara hukum. Seiring hal itu, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara merupakan pemegang kendali hak atas lahan tersebut.

"Pemerintah tidak pernah melepaskan, menjual, ataupun mengalihkan hak atas tanah eks Hotel-hotel terbaik Sultan kepada pihak mana pun, termasuk kepada PT Indobuildco," tulis manajemen PPK GBK dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dalam edaran yang dibagikan, lahan seluas 13,6 hektare tersebut dilaporkan telah dibebaskan dan diganti rugi oleh pemerintah sejak periode 1959 sampai 1962. Pembebasan lahan kala itu dilakukan secara masif demi suksesi pembangunan infrastruktur penunjang gelaran olahraga internasional Asian Games IV.

Kemudian, duduk perkara sengketa ini bermula ketika pemerintah membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta nasional pada awal 1970-an untuk memenuhi kebutuhan hotel bertaraf internasional.

Pada 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin membangun hotel dan menggunakan tanah seluas sekitar ±13 hektare kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Indobuildco pertama kali mengantongi HGB Hotel Sultan lada 1973 dan habis pada 2003. Kemudian, HGB nya kembali diperpanjang selama 20 tahun dan habus pada 2023.

"Izin tersebut kemudian digunakan oleh PT Indobuildco untuk memperoleh HGB Nomor 20/Gelora atas nama PT Indobuildco. HGB itu kemudian dipecah menjadi HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora," imbuhnya.

Eksekusi Berujung Ricuh

Adapun, pemerintah mulai melakukan eksekusi Hotel Sultan pada hari ini, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para petugas Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) hingga Kepolisian sidah berjaga sejak pukul 07.00 WIB. Di waktu yang sama, para massa aksi mengaku aliansi pekerja PT Indobuildco sudah berjaga di depan lobi.

Pihak Kepolisian mulai melakukan negosiasi pada pukul 09.00 WIB dengan aliansi pekerja. Akan tetapi, tidak membuahkan hasil. Hingga pada pukul 09.30 personel gabungan mulai mendorong mundur massa aksi yang menolak pengosongan.

Kericuhan sempat terjadi selama setengah jam, massa aksi tampak mulai melempar batu hingga bambu untuk mengimbangi dorongan dari aparat penegak hukum (APH).

Adapun, APH terpantau baru dapat merangsek masuk ke dalam Hotel Sultan pada pukul 10.10 WIB. Dalam laporannya, PPK GBK akan mengamankan sejumlah aset hotel yang ada. Nantinya, aset-aset tersebut dibuka opsi untuk dapat dikembalikan kepada PT Indobuildco.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menetapkan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, menegaskan bahwa penetapan tanggal tersebut bersifat mengikat.

“Ini sudah menjadi ketetapan final. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan,” ujar Kharis dalam ke Senin (25/5/2026).

Kharis menambahkan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026 yang telah dikirimkan kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.

Dia menilai jeda waktu yang diberikan oleh pihak pengadilan sudah cukup bagi PT Indobuildco untuk segera melakukan pengosongan atau meninggalkan objek sengketa secara sukarela.

Menurutnya, imbauan pengosongan sukarela tersebut juga berlaku bagi para penghuni atau pihak mana pun yang mendapatkan hak menempati tanah dan bangunan dari Indobuildco.

“Ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru. Kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan objek tersebut tanpa perlu adanya tindakan paksa,” tegas Kharis.

Lebih lanjut, Kharis menyebutkan bahwa penetapan jadwal ini menandai berakhirnya proses hukum panjang terkait penyelamatan aset negara di kawasan tersebut.

Dia menegaskan tidak ada lagi alasan hukum bagi pihak mana pun untuk menunda proses pengembalian aset negara kepada pemerintah setelah seluruh tahapan di pengadilan selesai.

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan pihaknya siap melakukan alih kelola aset secara profesional, transparan, dan memastikan pemanfaatannya kembali untuk kepentingan publik.

“Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik,” pungkas Rakhmadi.

Sepanjang tahun 2025, Gelora Bung Karno (GBK) mencatatkan pendapatan hingga Rp812 miliar. Ini merupakan pencapaian tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan kawasan GBK.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

"Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit," ujar Rakhmadi di Jakarta, Minggu (17/5), diberitakan Antara.

Menurut Rakhmadi, pencapaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran PPKGBK, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan, hingga masyarakat.

"Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik," ucap Rakhmadi.

Pencapaian pendapatan ini juga dipandang sebagai momentum untuk makin mengoptimalkan aset negara. Salah satunya, penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar.

Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi, menambahkan pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode pascapandemi COVID-19.

"Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun," tutur Hendry.

Pada 2025 lalu, kawasan GBK banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan olahraga, budaya, rekreasi, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), hingga berbagai agenda publik berskala nasional ataupun internasional.

PPKGBK berharap kinerja positif ini dapat diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15, yang menjadi bagian penting dalam agenda pengelolaan aset negara di kawasan GBK.

Dalam pelaksanaan penataan tersebut, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya.

Koordinasi lintas sektor ini dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun kawasan Blok 15 GBK merupakan lahan yang menjadi lokasi berdirinya Hotel Sultan. PPKGBK hendak menata ulang area ini untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai area publik hijau.

PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan masih menawarkan sewa kamar hingga unit apartemen kepada masyarakat jelang eksekusi.

Pantauan CNNIndonesia.com per hari ini (9/2), iklan penyewaan kamar hotel dan unit apartemen The Sultan Hotel & Residence Jakarta masih dijumpai di berbagai platform Online Travel Agent (OTA), dengan rentang harga Rp1 juta hingga Rp3,6 juta per hari.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat agar mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi dengan manajemen hotel saat ini. Eksekusi dilakukan sebagai upaya pengembalian aset negara dari Indobuildco yang mengelola selama 50 tahun.

"Kami hanya ingin mengayomi dan memastikan agar masyarakat tidak terjebak dalam risiko hukum di kemudian hari. Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara. Bagi publik yang merasa khawatir atau terlanjur melakukan transaksi dan ingin mengadukan persoalannya, kami sudah menyiapkan Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK yang telah dibuka sejak Rabu," ujar Rakhmadi dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Rakhmadi mengatakan tanah dan bangunan Hotel Sultan bakal diambil alih menyusul terbitnya teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Indobuildco.

Pemerintah menegaskan Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan sudah lama tidak memiliki perizinan memanfaatkan ruang di atas lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Sejak Oktober 2023, sudah terbit tiga surat keputusan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua, diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, Gubernur DKI Jakarta juga membatalkan seluruh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) milik PT Indobuildco.

Dalam surat tersebut, Indobuildco diwajibkan melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha mereka karena sudah tidak lagi berlaku.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto menjelaskan operasional sebuah hotel dan apartemen wajib berpijak pada izin pemanfaatan ruang serta perizinan berusaha yang valid. Kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang oleh PT Indobuildco adalah perintah hukum yang wajib ditaati, bukan sekadar imbauan administratif.

"Legalitas adalah nafas dari setiap entitas bisnis. Dengan izin pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan, seluruh legitimasi usaha Hotel Sultan otomatis sudah hilang secara hukum. Apakah kegiatan bisnis dapat dianggap sah jika surat-surat dasarnya seperti KKKPR untuk Hotel Bintang, Apartemen Hotel, hingga Real Estat sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia?" ujar Kharis.

Ia menambahkan sejak 2023, Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco di lokasi berdirinya Hotel Sultan telah berakhir demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atas eks-HGB tersebut. Bahkan pada Desember 2023, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa pembaruan HGB PT Indobuildco tidak dapat ditindaklanjuti.

Kharis mengatakan Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, tetapi hingga kini masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Pengelola bahkan belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun sebesar US$45,3 juta atau setara Rp763,6 miliar (kurs Rp16.856).

"Jika dana yang semestinya masuk ke kas negara itu dibayarkan, tentu bisa dimanfaatkan untuk berbagai program kesejahteraan, pendidikan, atau berbagai fasilitas kesehatan," imbuhnya.

Pemerintah mengimbau para mitra bisnis, vendor dan korporasi lainnya untuk lebih selektif dalam bertransaksi dengan Hotel Sultan.

"Menjalankan transaksi dengan pihak yang mengkomersialisasi Barang Milik Negara tanpa izin atau tanpa hak adalah tindakan yang melawan hukum," pungkasnya.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan jauh sebelum terbit Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst telah ada Putusan Provisi Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024, yang amar putusannya memerintahkan Kemensetneg dan PPK GBK menghentikan seluruh aktivitas di kawasan Hotel Sultan, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, Hamdan menyebut putusan provisi tidak dijalankan selama berbulan-bulan. Bahkan pada 29 Oktober 2024, PN Jakarta Pusat menolak melaksanakan putusan provisi dengan alasan belum ada izin Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, putusan provisi yang bersifat eksekutorial menurut hukum wajib dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan Buku II Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Ia menyoroti perlakuan hukum berbeda ketika pihak Kemensetneg dan PPK GBK mengajukan permohonan eksekusi atas putusan serta merta Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 November 2025, izin diberikan dengan cepat. Hasilnya, terbit Penetapan Eksekusi dan aanmaning pertama pada 26 Januari 2026 serta aanmaning kedua yang dijadwalkan 9 Februari 2026.

"Ini menunjukkan perlakuan yang berbeda. Putusan provisi yang menguntungkan klien kami tidak dijalankan, sementara permohonan eksekusi dari pihak lawan diproses sangat cepat," kata Hamdan dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Menurut Hamdan, rencana eksekusi tersebut didasarkan pada putusan serta merta dan aanmaning yang cacat hukum, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menekankan pentingnya konsistensi aparat peradilan dalam menerapkan hukum.

"Kalau putusan provisi yang bersifat eksekutorial saja tidak dijalankan, tetapi putusan serta merta yang cacat hukum justru dipaksakan, ini jelas mencederai prinsip persamaan di muka hukum," ujarnya.

Hamdan menegaskan Indobuildco tidak sedang melawan negara, melainkan melawan praktik ketidakadilan. Ia juga menolak anggapan bahwa tanah Hak Pengelolaan (HPL) adalah milik Kemensetneg atau PPKGBK.

"Kewenangan atas tanah HPL itu bukan sebagai pemilik, melainkan hanya delegasi untuk mengelola dan mengurus. Negara tidak pernah menjadi pemilik tanah. Lebih keliru lagi jika kemudian merasa berhak atas HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora milik PT Indobuildco tanpa mekanisme pembebasan hak, tanpa ganti rugi, dan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tuturnya.