Hari pertama penerapan skema komisi 8% untuk layanan transportasi daring roda dua memunculkan respons yang berbeda dari para pengemudi. Sejumlah pengemudi Gojek mengaku mulai merasakan manfaat berupa potongan komisi yang lebih kecil untuk perjalanan jarak jauh.

Sebaliknya, pengemudi ojek online alias ojol di platform Grab justru menilai skema baru belum membuat pendapatan mereka membaik karena diikuti perubahan sistem insentif.

Mansur, pengemudi Gojek, mengatakan kebijakan komisi 8% sudah mulai berlaku untuk layanan GoRide. Namun, menurutnya, dampaknya belum terasa pada seluruh jenis perjalanan.

"Pendapatannya sama saja. Kalau perjalanan dekat masih tetap sama. Tapi kalau jarak jauh, potongannya lebih kecil," kata Mansur kepada Katadata.co.id, Rabu (1/7).

Ia mencontohkan, untuk perjalanan yang dibayar penumpang Rp 50 ribu, sebelumnya dipotong sekitar Rp 11 ribu. Kini untuk perjalanan jauh kisaran Rp 50 ribu, potongannya hanya 8% atau sekitar Rp 4 ribu-Rp 5 ribu.

Begitu pula jika memperoleh order senilai Rp 100 ribu, potongan yang dikenakan kini sekitar Rp ribu hingga Rp 10 ribu. Potongan ini jauh lebih rendah dibanding skema sebelumnya.

Meski demikian, Mansur mengatakan perubahan tersebut belum berdampak pada tarif perjalanan jarak pendek.

Meski begitu, Mansur mengatakan saat ini memang tidak semua pengemudi bisa mendapatkan pesanan layanan hemat dari penumpang. Sebal sistem tersebut ditentukan oleh aplikasi langsung.

Meski begitu ia bersyukur karena masih bisa mendapatkan pesanan layanan hemar. “Sekaran gada akses sendiri pakai tombol. Jadi kita dikasih tombol, kalau nggak mau ya tinggal nggak hidupin (pesanan hemat),” ujarnya.

Yosep, salah seorang pengemudi Gojek lainnya justru heran dengan skema komisi sekarang. Sebab, ia mengatakan justru ada perbedaan tarif, khususnya untuk jarak dekat atau flat.

Menurutnya, saat potongan komisi masih mencapai 20%, pendapatan bersih yang ia dapatkan sebesar Rp 10.400. Namun saat penerapan komisi 8%, dari total perjalanan jarak dekat Rp 11.100, pendapatan bersih yang ia dapatkan lebih kecil.

“Harusnya ada kenaikan, mungkin di atas Rp 11 ribu. Ternyata argonya jadi Rp 10.200. Kok lebih kecil ya?” katanya.

Berbeda dengan pengalaman para pengemdui Gojek. Ahmad, pengemudi Grab, justru mengaku belum merasakan manfaat dari skema komisi baru. Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini membuat penghasilan bersihnya berpotensi lebih kecil dibanding sebelumnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya pengemudi hanya dikenakan biaya langganan harian sebesar Rp 20 ribu, berapa pun besaran pendapatan yang diperoleh. Selain itu, masih tersedia bonus atau insentif yang dapat menutup biaya tersebut.

Kini, biaya langganan tetap telah diganti menjadi potongan sebesar 8% dari total pendapatan. Ahmad menilai skema tersebut justru lebih memberatkan bagi pengemudi yang mampu memperoleh pendapatan harian lebih tinggi.

"Kalau pendapatan Rp 300 ribu, potongannya jadi Rp 24 ribu. Dulu mau Rp 300 ribu atau Rp 400 ribu tetap dipotong Rp 20 ribu dan masih ada bonus. Sekarang bonusnya juga dihilangkan," ujarnya.

Ahmad juga mengaku belum melihat adanya peningkatan jumlah penumpang setelah penerapan kebijakan baru. Menurutnya, tarif yang dibayar pelanggan juga relatif tidak berubah.

Ia mengatakan dirinya baru mengetahui detail skema tersebut setelah mulai menarik penumpang pada hari pertama penerapan. "Baru hari ini ketahuan ternyata skemanya begini. Kelihatannya malah lebih kecil," katanya.

Perbedaan pengalaman pengemudi Gojek dan Grab tersebut menunjukkan bahwa dampak penerapan komisi 8% belum dirasakan sama oleh seluruh mitra pengemudi. Bagi sebagian pengemudi Gojek, manfaatnya mulai terasa terutama pada perjalanan bernilai besar. Namun bagi sebagian pengemudi Grab, perubahan skema komisi yang disertai penghapusan bonus justru dinilai membuat pendapatan bersih tidak lebih baik dibanding sebelumnya.

Implementasi 8% Masih Dipantau

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan masih terus memonitor hari pertama dan pada pekan pertama implementasi potongan aplikasi 8%.

“Saat ini sudah mulai menampung laporan-laporan dari rekan pengemudi ojol dari seluruh platform serta notifikasi yang diterbitkan secara digital oleh seluruh platform mengenai implementasi potongan aplikasi 8% per 1 Juli 2026,” kata Igun kepada Katadata.co.id.

Igun mengatakan, berbagai variasi formula perhitungan implementasi potongan aplikasi 8% yang diterbitkan saat ini merupakan bentuk penyesuaian bisnis masing-masing platform. Ini termasuk adanya penurunan tarif dari salah satu perusahaan aplikasi.

“Kami memonitornya apakah akan meningkatkan pendapatan pengemudi ojol atau akan merugikan menurunkan pendapatan pengemudi ojol,” ujarnya.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia juga telah mengaktifkan Pusat Pelaporan Implementasi 8% melalui kanal website resmi gardaindonedia.or.id. Igun mengatakan setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Perpres Nomor 27 tahun 2026 dan Satgas Khusus 8%.

Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI mengkritik penerapan potongan aplikasi yang dilakukan perusahaan platform. Hal ini karena tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianti yang menyatakan bahwa potongan aplikasi adalah sebesar persen berdasar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8%, yaitu berkisar 16-24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati.

Lily mencontohkan, konsumen membayar Rp 34 ribu. Lalu platform langsung mengambil biaya aplikasi Rp 5 ribu dan biaya asuransi perjalanan Rp 1.000 ke keuntungan aplikator dengan total sebesar Rp 6 ribu.

Kemudian sisanya Rp 28 ribu dipotong lagi 8% untuk platform senilai Rp 2.240. “Maka pengemudi hanya memperoleh pendapatan Rp 25.760. Itu artinya potongan aplikasi sebesar 24% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen,” ujar Lily.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform ride-hailing atau ojek online (ojol) Grab, Gojek, dan Maxim Indonesia mulai menerapkan penurunan potongan komisi aplikasi menjadi 8% untuk layanan roda dua secara serentak pada Selasa (1/7/2026).

Salah satu pengemudi GrabBike, Susanto, mengaku belum merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Hingga sekitar pukul 15.56 WIB, dia baru menyelesaikan dua perjalanan karena baru mulai bekerja pada siang hari.

“Masih dua orang belum bisa tahu, pastinya harapannya pendapatan nambah,” kata Susanto saat ditemuiBisnisdi kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Susanto kemudian menunjukkan salah satu transaksi yang baru diselesaikannya. Dalam transaksi tersebut, penumpang membayar tarif sebesar Rp15.600, sementara biaya platform yang tertera sebesar Rp1.000. Dengan demikian, pendapatan kotor yang diterimanya mencapai Rp14.600.

Sebagai perbandingan, 8% dari tarif Rp15.600 setara dengan Rp1.248. Namun, angka tersebut masih merupakan pendapatan kotor. Dia juga mengatakan belum bisa memastikan apakah kebijakan baru tersebut benar-benar meningkatkan pendapatannya.

Selama ini, Susanto mengaku rata-rata memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp300.000 per hari, dengan pendapatan bersih berkisar Rp200.000 hingga Rp250.000.

“Mungkin nanti waktu udah pulang [kerja] baru kelihatan totalnya [naik atau enggak pendapatan],” katanya.

Selain itu, Susanto mengaku telah menerima pemberitahuan dari Grab program Slot Pilihan GASPOL akan dihentikan mulai 1 Juli 2026. Berdasarkan pemberitahuan yang diterimanya, program tersebut akan digantikan dengan Slot Pilihan GrabBike yang tidak lagi dikenakan biaya.

“Diinformasikan, mulai 1 Juli 2026, Slot Pilihan GASPOL akan dihentikan dan berganti menjadi Slot Pilihan GrabBike, dengan ketentuan baru di bawah ini GRATIS & tidak berbayar. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk mengambil/mengikuti Slot Pilihan GrabBike ini,” demikian isi pemberitahuan yang diterimanya.

Pengemudi ojol roda dua lainnya, Bambang, juga mengakui potongan komisi 8% mulai berlaku hari ini. Dia menjelaskan, sebelumnya pengemudi yang mengikuti program GrabBike Hemat dikenakan biaya tertentu.

“Tapi Grab meng-update udah enggak ada potongan untuk GrabBike Hemat. Kalau reguler belum tahu karena kan kebanyakan Hemat [GrabBike Hemat],” katanya.

Meski demikian, Bambang juga belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatannya. Menurutnya, hasil implementasi aturan baru bisa terlihat setelah satu hari penuh bekerja.

“Sekarang belum ketahuan dapetnya,” katanya.

Sementara itu, pengemudi layanan pesan-antar makanan, Komar, mengatakan kebijakan penurunan potongan komisi tersebut belum berlaku untuk layanan pengantaran makanan.

“Saya berharapnya bisa semua ya, jadi ada kelebihannya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkap sejumlah driver ojol saat ini masih dikenakan biaya aplikasi di atas 8%, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang seharusnya berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan struktur tarif yang dibebankan kepada pengemudi Gojek-Grab saat ini masih jauh dari kata adil karena adanya manipulasi komponen biaya tambahan di luar potongan komisi utama.

Biaya aplikasi yang dibebankan kepada para pengemudi pun, kata Lily, masih tinggi.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8% yaitu berkisar 16% - 24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua (motor). Contohnya konsumen membayar Rp 34.000,” ujar Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dalam rincian perhitungannya, ketika konsumen membayar Rp34.000, platform langsung mengambil Biaya Aplikasi Rp5.000 dan Biaya Asuransi Perjalanan Rp1.000 ke keuntungan mereka dengan total sebesar Rp6.000. Kemudian sisanya senilai Rp28.000 dipotong lagi 8% untuk platform sebesar Rp2.240. Alhasil, pengemudi hanya memperoleh pendapatan bersih Rp25.760, yang mengindikasikan akumulasi potongan aplikasi mencapai 24% dari uang pembayaran konsumen.

Di sisi lain, SPAI konsisten menolak bila potongan aplikasi 8% yang diterapkan platform hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan motor. Berdasarkan ketentuan hukum, Peraturan Presiden jelas berbunyi untuk melindungi Pekerja Transportasi Online.

Artinya, relaksasi tarif ini wajib berlaku universal untuk semua ojol, taksi online, dan kurir kargo yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang, termasuk makanan, dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih.

Pembatasan sepihak oleh aplikator diklaim sebagai praktik diskriminatif karena membeda-bedakan sesama pekerja transportasi berbasis aplikasi. Padahal, risiko dan kondisi kerja yang dialami di lapangan serupa, yakni berada di bawah standar hukum ketenagakerjaan akibat ketidakpastian upah, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari, serta tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi di jalan raya.

SPAI mencermati ketidakpastian kebijakan pemerintah selama ini terhadap pengemudi disebabkan karena pemerintah dan platform belum mengakui status pekerja bagi pekerja transportasi online. Dampak regulasi yang menggantung ini membuat pendapatan riil pengemudi merosot hingga ke kisaran Rp100.000 per hari, jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,7 juta.

Ketiadaan payung hukum hubungan kerja formal juga membuat para pengemudi kehilangan akses terhadap fasilitas perlindungan mendasar yang menjadi hak normatif kaum buruh.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Melihat rantai persoalan kesejahteraan yang terus berulang, SPAI mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu telah disetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan didesak segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja resmi pada pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru demi kepastian iklim usaha yang berkeadilan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring (ojol) sepakat menjaga ekosistem transportasi online secara berkeadilan dan proporsional seiring implementasi kebijakan baru bagi pengemudi.

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah memberlakukan ketentuan baru tentang skema bagi hasil ojol bahwa mitra pengemudi berhak menerima 92 persen dari pendapatan tarif, sementara potongan untuk perusahaan aplikasi (aplikator) dibatasi maksimal 8 persen.

"Ini kepentingan semua yang ada dalam ekosistem itu. Maka dari itu pemerintah hadir dengan prinsip proporsionalitas dan berkeadilan untuk menjaga ekosistem ini,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Pada saat yang sama, Maman mengatakan pemerintah juga akan memperlakukan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online agar memperoleh pelindungan dan pemberdayaan yang lebih luas.

Menurut dia, dengan status tersebut, pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Menurut dia, dengan status tersebut pengemudi ojol nantinya dapat mengakses berbagai program pembiayaan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang Rp100 juta ke bawah tanpa agunan. Yang Rp100 juta ke atas sampai Rp500 juta pakai agunan," katanya.

Di tengah implementasi kebijakan tersebut, Maman menegaskan pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi telah memiliki kesepahaman untuk menjaga ekosistem transportasi daring tetap kondusif.

Maman mengatakan ekosistem transportasi daring melibatkan jutaan pengemudi, jutaan pelaku UMKM yang menjadi mitra platform digital, serta perusahaan aplikator sehingga setiap kebijakan harus disiapkan secara hati-hati.

Ia menambahkan pemerintah akan segera menindaklanjuti kebijakan yang menempatkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Ia menegaskan implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu keberlangsungan ekosistem transportasi daring.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan seluruh ekosistem transportasi online.

"Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan," ucap Maman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia membuka kanal aduan khusus bagi para mitra pengemudi yang belum merasakan penyesuaian biaya aplikasi sebesar 8% pada hari pertama pemberlakuan aturan baru tersebut hari ini, Rabu (1/7/2026).

Implementasi kebijakan potongan tarif secara terpusat sekaligus memastikan seluruh perusahaan aplikasi pelaksana mematuhi ketentuan batas maksimal biaya layanan demi melindungi kesejahteraan pendapatan para pekerja digital.

Posko pengaduan virtual ini disiapkan sebagai respons langsung terhadap masa transisi perubahan tarif per 1 Juli 2026.

Otoritas asosiasi bergerak cepat mengumpulkan data dari lapangan untuk memitigasi potensi pelanggaran atau keterlambatan penyesuaian sistem algoritma pemotongan pendapatan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi daring.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pergerakan data pada awal pemberlakuan regulasi ini akan menjadi basis evaluasi organisasi dalam menentukan langkah advokasi selanjutnya.

“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia juga telah mengaktifkan Pusat Pelaporan Implementasi 8% melalui kanal website resmi gardaindonedia.or.id setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Perpres No.27 tahun 2026 dan Satgas Khusus 8%,” ujar Igun kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Garda Indonesia mengonfirmasi tim internal mereka masih terus memonitor pelaksanaan hari pertama dan sepanjang minggu pertama implementasi potongan aplikasi 8%.

Saat ini pusat data organisasi sudah mulai menampung laporan-laporan teknis dari para pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh platform, termasuk mengompilasi notifikasi-notifikasi resmi yang diterbitkan secara digital oleh korporasi aplikasi mengenai pemberlakuan pemotongan pendapatan baru tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR. Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikasi layanan transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia dan Maxim mulai memberlakukan potongan komisi untuk layanan ride hailing atau ojek online sebesar 8% secara serentak mulai hari ini, Senin 1 Juli 2026.

Maxim Indonesia telah mengumumkan pemberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Senada, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) juga sebelumnya telah mengumumkan terkait dengan penyesuaian potongan komisi 8% yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Langsung Berlaku Serentak

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

Grab Indonesia menghadirkan GrabKeluarga Fitur Remaja. Layanan ini dirancang untuk mendukung mobilitas remaja usia 13-18 tahun agar dapat bepergian lebih mandiri tanpa mengurangi rasa aman bagi orang tua.

Melalui fitur ini, orang tua dapat memantau perjalanan anak secara real time dan tetap berkomunikasi selama perjalanan. Selain itu ornag tua juga mendapatkan akses terhadap berbagai fitur keamanan.

Peluncuran fitur tersebut berangkat dari kenyataan bahwa banyak orang tua masih merasa khawatir melepas anak bepergian sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sekitar 63% remaja Indonesia berusia 13-18 tahun masih berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi atau diantar orang tua.

Sementara itu, hanya sekitar 7,7% yang menggunakan transportasi umum secara mandiri, termasuk layanan ride-hailing.

Head of Strategy, Integrated Marketing Communication, Transport, OVO and Bank Grab Indonesia Asep Haekal mengatakan kemandirian remaja merupakan proses yang perlu dibangun secara bertahap. Hal ini dengan dukungan teknologi yang mampu menjembatani kebutuhan anak dan orang tua.

"Melalui GrabKeluarga Fitur Remaja, kami ingin membantu keluarga memberi ruang bagi anak untuk belajar bepergian mandiri, dengan tetap menghadirkan lapisan keamanan, pemantauan, dan komunikasi yang membuat orang tua lebih tenang," kata Asep dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (1/7).

Menurut Grab, layanan tersebut menjadi inovasi pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan perlindungan keamanan menyeluruh bagi mobilitas remaja dalam layanan ride-hailing.

Sejumlah fitur disematkan untuk meningkatkan keamanan perjalanan. Orang tua dapat memastikan anak menaiki kendaraan yang benar melalui PIN Verification, memantau perjalanan secara langsung lewat Trip Monitoring, serta berkomunikasi bersama anak dan mitra pengemudi melalui Three-Way Chat.

Selain itu, tersedia pula fitur Emergency Help dan Always-on AudioProtect khusus layanan GrabCar sebagai lapisan perlindungan tambahan selama perjalanan. Orang tua juga dapat memesan perjalanan untuk anak melalui fitur Book on Behalf dan mengatur pembayaran menggunakan Family Payment Method.

Pendampingan dengan Memanfaatkan Teknologi

Psikolog keluarga Pritta Tyas menilai kekhawatiran orang tua saat anak mulai bepergian sendiri merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pendampingan tetap diperlukan, namun dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga anak tetap memiliki ruang untuk belajar mandiri.

"Dengan teknologi, orang tua tetap bisa terinformasi tanpa mengurangi kesempatan remaja untuk belajar mengambil tanggung jawab atas mobilitasnya," ujarnya.

Senada, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Titi Eko Rahayu, mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, platform digital dapat berkontribusi membangun ekosistem mobilitas yang lebih aman bagi anak, remaja, keluarga, dan masyarakat luas.

Sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2025, layanan GrabKeluarga telah digunakan lebih dari 70 ribu pengguna untuk memesan dan memantau perjalanan anggota keluarga melalui satu aplikasi. Melalui penambahan fitur khusus remaja ini, Grab berharap semakin banyak keluarga yang merasa lebih percaya diri memberikan ruang bagi anak untuk bepergian secara mandiri, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pengawasan.

Jakarta: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan sebagian besar perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi telah menyatakan kesiapan untuk menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen.

Ketentuan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudy, sejumlah perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada dasarnya telah menyetujui kebijakan tersebut. Meski demikian, masing-masing perusahaan masih perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem dan model bisnis internal agar implementasinya berjalan lancar.

"Grab, GoTo, maupun Maxim pada prinsipnya sudah siap. Tentu akan ada penyesuaian di masing-masing perusahaan untuk menyesuaikan dengan skema yang baru," ujar Dudy dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menggelar pertemuan dengan para penyedia layanan transportasi daring pada Jumat (26/6). Dalam pertemuan tersebut, para operator menyampaikan dukungan terhadap rencana penerapan batas komisi baru meskipun regulasi revisinya masih dalam proses penyelesaian.

Dukungan tersebut, kata Dudy, mencerminkan komitmen perusahaan untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah sekaligus merespons aspirasi para mitra pengemudi, terutama pengemudi roda dua yang selama ini menginginkan potongan komisi lebih rendah.

Meski demikian, tidak semua perusahaan berada pada tahap kesiapan yang sama. Dudy mengungkapkan bahwa InDrive masih melakukan kajian terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap operasional dan keberlanjutan bisnisnya.

Ia menjelaskan, InDrive selama ini menerapkan komisi sekitar 10 persen untuk layanan ride hailing. Penurunan batas komisi menjadi maksimal 8 persen membuat perusahaan perlu menghitung kembali keseimbangan antara pendapatan perusahaan dan layanan yang diberikan kepada pengguna.

"Kami memahami setiap aplikator memiliki model bisnis dan kondisi pasar yang berbeda, sehingga proses penyesuaiannya juga tidak sama," kata Dudy.

Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan kebijakan baru ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan usaha perusahaan aplikasi serta kenyamanan pelanggan.

Menurut Dudy, keseimbangan antara kepentingan pengemudi, operator, dan konsumen menjadi faktor penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

"Tentu perusahaan akan mencari titik keseimbangan baru dengan adanya komisi 8 persen. Di satu sisi ada harapan para mitra pengemudi, namun di sisi lain kita juga harus memperhatikan keberlanjutan bisnis aplikator serta kepentingan pelanggan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memastikan kebijakan pembatasan potongan komisi ojol maksimal 8 persen akan langsung diberlakukan mulai 1 Juli 2026 tanpa melalui tahap uji coba.

Dudy menegaskan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring.

"Tidak ada masa uji coba. Mulai 1 Juli langsung diberlakukan dan nanti akan kita evaluasi pelaksanaannya," kata Dudy.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia sebagai wujud nyata dukungan dunia usaha dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah emisi. Menko AHY menegaskan, keberhasilan transisi tersebut harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, terutama ekosistem kendaraan listrik di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan saat peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia: Komitmen Nyata Mendukung Mobilitas Masa Depan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam sambutannya, AHY menegaskan pemerintah menyambut baik inisiatif sektor swasta yang ikut mengambil peran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan kendaraan listrik.

"Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya menyambut dengan sangat baik, sekaligus mendorong dan mengapresiasi Grab Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir terus berupaya menghadirkan solusi dan menjadi bagian dari solusi bagi masa depan transportasi Indonesia," ujar AHY.



Menurut AHY, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang semakin efisien, baik di darat, laut, maupun udara. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim dan emisi karbon menuntut pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.



"Kita ingin terus tumbuh ekonominya, terus membangun termasuk infrastrukturnya, tetapi tetap ramah terhadap lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian bumi ini untuk anak cucu dan generasi penerus kita," katanya.

AHY menjelaskan sektor energi masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon nasional, yakni sekitar 55 persen. Dari jumlah tersebut, sektor transportasi menyumbang sekitar 22 persen, sementara hampir 89 persen emisi transportasi berasal dari transportasi darat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui percepatan elektrifikasi kendaraan.

"Semangat kita adalah bagaimana mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan. Kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil, apalagi di tengah dinamika geopolitik global yang sering memicu lonjakan harga minyak dunia," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengapresiasi capaian Grab Indonesia yang secara konsisten meningkatkan jumlah armada kendaraan listrik. Menurutnya, target yang ditetapkan perusahaan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung bersama.

"Tahun lalu jumlah kendaraan listrik Grab sekitar 14 ribu unit. Pada Juni tahun ini telah mencapai 28 ribu unit, dan mudah-mudahan pada akhir tahun dapat menembus 42 ribu unit. Ini merupakan target yang sangat baik dan layak kita dukung bersama," ungkap AHY.

Lebih lanjut, AHY menegaskan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, mulai dari pemberian insentif bagi industri dan investor, pengembangan rantai pasok baterai, kendaraan listrik nasional, hingga peningkatan investasi di sektor tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), agar masyarakat semakin percaya diri beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Ketersediaan SPKLU menjadi salah satu harapan masyarakat. Pemerintah ingin terus mendorong agar jumlah titik pengisian semakin banyak dan penyebarannya semakin merata. Jawa tentu menjadi prioritas karena jumlah penduduknya besar, tetapi wilayah di luar Jawa juga harus terus diperluas sehingga pengguna kendaraan listrik semakin nyaman bepergian tanpa khawatir kehabisan daya," tuturnya.

AHY berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, seperti yang ditunjukkan Grab Indonesia melalui Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia, dapat semakin mempercepat transformasi menuju sistem transportasi nasional yang modern, efisien, berdaya saing, sekaligus ramah lingkungan.

"Mudah-mudahan Indonesia terus tumbuh, terus maju, dan mampu menghadirkan sistem transportasi yang semakin ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik (EV) dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

“Selain berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Menko AHY dalam keterangan bersama Grab Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tetapi juga keterlibatan langsung masyarakat, termasuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik.

“Bagi kami, transisi energi yang merangkul masyarakat membutuhkan partisipasi seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan para pelaku mobilitas di lapangan,” kata Menko AHY.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

“Langkah ini sejalan dengan target pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” ujar dia.

“Inovasi, ketika dijalankan bersama masyarakat, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mendorong efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” kata Menko AHY menambahkan.

Adapun Grab memperluas solusi mobilitas rendah emisi yang tetap mudah diakses oleh masyarakat melalui penambahan armada kendaraan listrik.

Melalui kombinasi pengembangan armada EV, fitur layanan yang lebih hemat energi, serta dukungan bagi mitra pengemudi, Grab ingin memastikan keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen korporasi, tetapi juga menjadi bagian dari pilihan sehari-hari pengguna.

“Sebagai operator armada EV terbesar di Indonesia, per Mei 2026, armada EV Grab telah mencapai lebih dari 28.000 unit, atau dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah armada EV lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan industri ojek online alias ojol telah berkembang menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi digital nasional.

Tak hanya membuka lapangan kerja, ekosistem ojol juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Mengutip hasil survei Institute for Development of Economics and Finance dan Paramadina Public Policy Institute pada 2026, AHY menyebut industri ojol secara keseluruhan mempekerjakan hampir tiga juta mitra pengemudi. Selain itu, ekosistem ojol juga menciptakan sekitar 2,6 juta lapangan kerja turunan di sektor ekonomi digital.

"Jadi banyak sekali turunannya dan menyumbang lebih dari Rp 565 triliun kepada GDP atau PDB ekonomi Indonesia," kata AHY saat menghadiri acara peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (29/6).

Menurut AHY, besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa industri ojol kini tidak lagi hanya berperan sebagai layanan transportasi berbasis aplikasi. Industri ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda ekonomi digital nasional.

Ia menjelaskan, keberadaan layanan transportasi online memperlancar mobilitas masyarakat, baik untuk perpindahan orang, barang, maupun jasa. {latform digital juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar.

"Karena ada ojol, karena ada Grab Indonesia, UMKM kita tumbuh dan berkembang di mana-mana. Dan yang tidak kalah penting, ini juga mendorong ekonomi digital,” ujarnya.

AHY menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan ekonomi digital mengingat jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 280 juta jiwa. Menurutnya, penetrasi teknologi digital yang semakin luas akan semakin memperkuat peran industri transportasi online dalam perekonomian.

Meski demikian, AHY mengingatkan bahwa industri transportasi digital juga menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global. Ini mulai dari krisis iklim, gejolak geopolitik, hingga percepatan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI.

Karena itu, pemerintah mendorong transformasi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan melalui percepatan elektrifikasi kendaraan. Menurut AHY, langkah tersebut bukan hanya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya transportasi, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Ia pun mengapresiasi komitmen Grab Indonesia yang mulai memperluas penggunaan kendaraan listrik di ekosistemnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya mendukung target pengurangan emisi nasional. "Tentu kami ingin kontribusi ini terus kita kawal dan tingkatkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Penurunan komisi aplikator menjadi 8% akan berlaku besok tanpa uji coba terlebih dahulu. Kebijakan ini diperkirakan menekan pendapatan Gojek, Grab, dan Maxim sehingga mendorong perusahaan melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai persaingan industri tidak akan banyak berubah meski dua pemain terbesar, Gojek dan Grab, mengalami penurunan pendapatan akibat kebijakan tersebut.

Menurutnya, platform seperti Maxim yang selama ini unggul karena menawarkan komisi lebih rendah akan kehilangan salah satu keunggulan kompetitifnya. Di sisi lain, penurunan komisi akan berdampak langsung terhadap pendapatan platform.

“Baik Gojek maupun Grab pasti mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Kekuatan untuk bakar uang pun akan berkurang secara signifikan,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Huda memperkirakan perusahaan akan mulai mengurangi berbagai benefit non-tunai yang selama ini diberikan kepada mitra pengemudi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi yang wajar ketika pendapatan perusahaan menurun.

Dia juga menilai apabila perusahaan justru membebankan penurunan pendapatan melalui kenaikan tarif kepada konsumen, permintaan layanan berpotensi ikut menurun. “Maka, secara logis, menurunkan benefit non pendapatan ke mitra itu lebih masuk akal dilakukan oleh platform,” katanya.

Meski demikian, Huda memperkirakan tarif layanan tidak akan mengalami kenaikan karena Grab dan Gojek masih harus menjaga daya saing di tengah persaingan dengan platform lain.

“Penurunan komisi tidak akan diteruskan sebagai beban ke konsumen menurut saya karena berat untuk bersaing dengan tarif yang lebih rendah misalkan Maxim. Mereka tetap berkepentingan untuk menjaga pasarnya,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura. Menurutnya, kebijakan komisi 8% memang mengurangi salah satu keunggulan utama Maxim dan inDrive, tetapi persaingan tidak hanya ditentukan oleh besaran komisi.

Volume order, jumlah pengguna, kualitas layanan, hingga program insentif dinilai tetap menjadi faktor yang lebih menentukan.

“Jika Grab dan Gojek mampu menggabungkan komisi rendah dengan ekosistem yang besar, maka posisi mereka berpotensi semakin kuat,” kata Tesar saat dihubungi Bisnis, Senin (29/6/2026).

Tesar mengatakan pengemudi pada akhirnya akan mengejar pendapatan bersih, bukan sekadar besaran komisi. Karena itu, apabila komisi turun tetapi volume order tetap tinggi, Grab dan Gojek berpotensi kembali menjadi pilihan utama para mitra.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa penurunan komisi akan menekan pendapatan platform sehingga kemungkinan diimbangi melalui efisiensi, penyesuaian insentif, maupun strategi tarif.

“Kenaikan tarif dalam waktu dekat saya nilai kecil kemungkinannya, karena persaingan masih sangat ketat dan konsumen sensitif terhadap harga,” katanya.

Strategi Maxim dan inDrive

Maxim Indonesia menyusul Grab dan Gojek dengan menerapkan komisi aplikasi sebesar 8% mulai 1 Juli 2026 bagi seluruh mitra pengemudi Maxim Bike. Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Meski komisi diturunkan menjadi 8%, Maxim menyatakan tetap mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan perusahaan mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

“Bagi kami, daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besaran komisi aplikasi, tetapi juga oleh keseluruhan ekosistem yang memberikan manfaat bagi mitra pengemudi,” kata Dirhamsyah.

Dia menjelaskan Maxim tetap menawarkan berbagai program bagi mitra, mulai dari komisi rendah untuk mitra prioritas, insentif bagi pengemudi produktif, komisi 0% dan BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi mitra disabilitas, hingga berbagai program sosial lainnya.

Selain itu, perusahaan juga memberikan perlindungan melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI), yang menyediakan santunan bagi mitra pengemudi maupun pengguna apabila mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan meyakini setiap pengemudi akan memilih platform yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, Maxim akan terus berfokus menghadirkan sistem yang adil, peluang memperoleh penghasilan optimal, serta perlindungan bagi mitra pengemudi.

Dia menambahkan perusahaan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional, kesejahteraan mitra pengemudi, dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Maxim juga mempertahankan tarif yang terjangkau untuk menjaga tingginya permintaan sehingga peluang order mitra tetap optimal.

Selain melalui YPSSI, perlindungan bagi mitra juga diperkuat melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan sejumlah pihak lainnya.

Sementara itu, Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan persaingan yang sehat pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pengemudi maupun pengguna. Perusahaan juga menghargai setiap langkah pelaku industri dalam menghadirkan layanan yang lebih baik.

“Namun demikian, daya saing inDrive tidak semata-mata ditentukan oleh besaran komisi. Sejak awal, kami hadir dengan misi untuk menantang ketidakadilan [challenge injustice] melalui model platform yang mengedepankan transparansi, kebebasan, dan pilihan bagi pengguna maupun pengemudi,” kata Rio kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Rio mengatakan fitur negosiasi tarif memungkinkan pengemudi dan penumpang menyepakati tarif yang dinilai adil oleh kedua belah pihak sehingga memberikan fleksibilitas yang belum banyak dimiliki platform lain.

Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan pemberdayaan akan tetap menjadi pembeda inDrive di pasar Indonesia.

Rio menambahkan fokus perusahaan saat ini adalah terus memberikan nilai tambah bagi pengemudi dan pengguna melalui model penentuan tarif yang transparan, komisi yang kompetitif, serta berbagai inovasi produk dan fitur yang mendukung pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan fleksibel.

Perusahaan juga akan terus menyerap masukan dari pengemudi maupun pengguna agar layanan tetap relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

Terkait kemungkinan penyesuaian skema komisi, tarif, maupun program insentif, Rio mengatakan perusahaan belum dapat berspekulasi.

“Komisi, tarif, maupun program insentif, kami tidak berspekulasi mengenai kebijakan yang akan datang,” kata Rio.

Dia menegaskan inDrive akan terus mengevaluasi kondisi pasar dan kebutuhan pengguna maupun pengemudi dengan tetap berpegang pada komitmen menghadirkan platform yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Gojek dan Grab Siap Menanggung Dampak

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan GoRide mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine.

Di sisi lain, Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengakui kebijakan tersebut akan menurunkan pendapatan bisnis GoRide. Meski demikian, perusahaan akan mengoptimalkan lini bisnis lain dalam ekosistem GoTo untuk menjaga kinerja.

Pada kuartal I/2026, segmen On-Demand Services (ODS) menyumbang sekitar 63,4% dari total pendapatan Grup GoTo. Pendapatan bersih ODS mencapai Rp3,36 triliun atau tumbuh 12% secara tahunan, ditopang pertumbuhan bisnis delivery sebesar 13% menjadi Rp2,545 triliun dan bisnis mobility sebesar 8% menjadi Rp815 miliar.

“Perubahan ini akan memiliki dampak penurunan pendapatan Gojek di bisnis GoRide. Kami akan mengoptimalkan lini-lini bisnis kami yang lain untuk men-support perubahan ini,” kata Hans.

Hans mengatakan kekuatan ekosistem GoTo menjadi fondasi penting untuk menjaga pertumbuhan perusahaan sekaligus mempertahankan kualitas layanan.

“Kalau kami melihat Gojek dan GoTo itu adalah ekosistem yang cukup kuat dan ada cukup banyak lini bisnis yang kalau kami saling menopang, kalau kami sinergi, sebenarnya mungkin kami juga bisa menjalankan dan bisa mengatasi masalah atau penyesuaian ini,” kata Hans.

Dia juga optimistis penyesuaian komisi belum akan memengaruhi kondisi keuangan perusahaan pada kuartal II/2026.

“Jadi pada singkat kata sampai saat ini kelihatannya Q2 masih oke, tapi kita akan tetap mengevaluasi dan mengkaji terus,” katanya.

Sementara itu, Grab Indonesia juga akan menerapkan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan GrabBike mulai 1 Juli 2026.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan.

“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Neneng mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak mudah sehingga perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian agar layanan tetap terjangkau, ekosistem tetap berkelanjutan, dan peluang pendapatan mitra tidak terganggu.

Dia juga menegaskan Grab akan terus memperkuat komitmennya di Indonesia melalui pengembangan layanan transportasi online yang inklusif, andal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.