KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat untuk memastikan apakah masih tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah.

Pengecekan kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online lewat HP. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status penerima bansos terbaru.

Penyaluran bansos Juli 2026 merupakan bagian dari pencairan triwulan III, yakni periode penyaluran bantuan yang mencakup Juli, Agustus, dan September 2026.

Pada tahap ini, pemerintah melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan untuk masing-masing program.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat dapat melihat apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan, mengetahui jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Perlu diketahui, data penerima bansos terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, status penerima bisa berubah sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data sehingga pengecekan secara berkala sangat disarankan.

Lalu, bagaimana cara cek penerima bansos Juli 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos Juli 2026 lewat HP

- Cara cek penerima bansos Juli 2026 di cekbansos kemensos go id

Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima bansos Juli 2026 tanpa perlu mengunduh aplikasi. Berikut langkah-langkah cek bansos Juli 2026:

• Buka browser di HP
• Kunjungi situs resmi cek bansos kemensos go id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan, hingga periode pencairannya.

- Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs resmi, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bantuan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos Juli 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi Cek Bansos
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, meliputi nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada Juli 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program yang masih disalurkan pada 2026 meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Seluruh penetapan penerima bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK.

Oleh sebab itu, status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda sesuai program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

Penerima BPNT memperoleh bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Bantuan beras pangan

Penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras setiap bulan.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH dibedakan berdasarkan kategori penerima, yaitu:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Di sejumlah daerah, pencairan bansos juga masih dilakukan melalui kantor pos agar masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan tetap dapat menerima bantuan.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan, cara cek penerima bansos Juli 2026 dapat dilakukan kapan saja melalui HP menggunakan NIK KTP.

Mengingat data penerima terus diperbarui, pengecekan secara berkala menjadi langkah penting agar tidak ketinggalan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial terbaru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Cara cek penerima BPJS Kesehatan gratis secara online lewat HP menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya ditanggung negara.

Program BPJS Kesehatan gratis dikenal sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) atau BPJS PBI. Melalui program ini, peserta tidak perlu membayar iuran bulanan karena seluruh biaya kepesertaan dibayarkan oleh pemerintah.

Pengecekan status penerima BPJS PBI kini dapat dilakukan secara online menggunakan ponsel. Masyarakat cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Lalu, bagaimana cara cek penerima BPJS Kesehatan gratis secara online lewat HP? Simak penjelasannya berikut ini.

Apa itu BPJS PBI atau BPJS Kesehatan gratis?

BPJS PBI adalah program bantuan iuran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Peserta yang masuk dalam kategori PBI tetap mendapatkan manfaat layanan kesehatan seperti peserta JKN lainnya. Bedanya, iuran kepesertaan dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah melalui anggaran negara.

Penetapan penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah sebagai basis berbagai program bantuan sosial.

Karena itu, saat masyarakat mencari cara cek penerima BPJS Kesehatan gratis, yang dimaksud sebenarnya adalah pengecekan status peserta BPJS PBI atau PBI-JK yang iurannya ditanggung pemerintah.

Cara cek penerima BPJS Kesehatan gratis secara online lewat HP

Masyarakat dapat mengecek status penerima BPJS PBI melalui layanan resmi Kementerian Sosial tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau dinas sosial.

Berikut cara cek penerima BPJS Kesehatan gratis atau cara cek penerima BPJS PBI secara online:

1. Cara cek penerima PBI JK lewat situs cekbansos.kemensos.go.id

• Buka situs resmi cek bansos Kemensos, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Ketik kode captcha yang muncul di layar
• Klik tombol "Cari Data"

Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi penerima, kelompok desil, status bantuan PBI-JKN, serta periode penyaluran.

2. Cara cek penerima BPJS Kesehatan gratis lewat Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK KTP
• Isi kode verifikasi atau hasil perhitungan yang ditampilkan
• Klik "Cari Data".

Apabila terdaftar sebagai penerima BPJS gratis pemerintah, akan muncul status bantuan PBI-JK beserta periode penyalurannya.

Jika status PBI-JK tercantum aktif, berarti peserta terdaftar sebagai penerima BPJS Kesehatan gratis dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Syarat menjadi penerima BPJS gratis

Tidak semua peserta BPJS Kesehatan otomatis masuk dalam kategori PBI. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki NIK yang valid dan terdaftar di Dukcapil
• Termasuk kategori fakir miskin atau masyarakat tidak mampu
• Terdaftar dalam DTSEN Kemensos
• Diprioritaskan masuk kelompok desil 1 sampai desil 5.

Peserta yang memenuhi kriteria tersebut berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan JKN tanpa membayar iuran bulanan.

Jika setelah melakukan cara cek penerima BPJS gratis pemerintah secara online lewat HP nama Anda tidak ditemukan, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh:

• Mengajukan pembaruan data ke dinas sosial setempat
• Melaporkan perubahan kondisi ekonomi keluarga untuk proses verifikasi ulang
• Mengajukan reaktivasi kepesertaan apabila sebelumnya pernah terdaftar sebagai penerima PBI
• Mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan melalui aplikasi Cek Bansos sesuai prosedur yang berlaku

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk secara berkala mengecek status kepesertaan guna memastikan bantuan tetap aktif dan dapat digunakan saat membutuhkan layanan kesehatan.

Dengan mengetahui cara cek penerima BPJS gratis pemerintah secara online lewat HP, masyarakat dapat memastikan status kepesertaan PBI-JK dan tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani iuran bulanan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan biaya operasional mal membengkak imbas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Ketua UMUM APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan efek gejolak global, termasuk pelemahan rupiah, semakin terasa di pusat perbelanjaan. Ia menilai biaya operasional seperti logistik dan gas terus meningkat setiap bulannya.

"Terutama dari sisi biaya logistik, kemudian harga gas, karena CNG itu ada unsur nilai USD-nya, dolar AS-nya, sehingga kami mengalami biaya gas naik setiap bulan," ujar Alphonzus dalam acara Peluncuran Program BINA Holiday & Back to School di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Selain itu, sambung Alphonzus, biaya operasional juga naik karena kenaikan pajak di sejumlah pemerintah daerah. Hal ini dampak dari alokasi dana pemerintah daerah tersebut dikurangi.

Di sisi lain, Alphonzus menyebutkan pusat perbelanjaan tak bisa menaikkan biaya sewa kepada penyewa karena saat ini aktivitas belanja sedang rendah (low season).

Menurut Alphonsuz, menaikkan harga sewa adalah langkah terakhir di tengah situasi daya beli masyarakat yang tertekan.

"Jadi opsinya apa? Opsinya adalah meningkatkan penjualan, itulah yang dilakukan, kenapa kita menyelenggarakan banyak program-program termasuk Bina Holiday ini," ungkapnya.

Kendati demikian, Alphonzus menerangkan banyak masyarakat yang tetap mengunjungi pusat perbelanjaan. Hanya saja, terdapat perubahan tren dalam berbelanja, yaitu membeli produk dengan harga satuan yang lebih murah.

"Yang terjadi itu adalah tren belanjanya yang berubah. Begitu kan sudah ada satu dua tahun terakhir ini kan tren belanjanya berubah begitu, karena mereka cenderung membeli barang-barang produk yang harga satuannya unit price-nya itu kan murah, kecil begitu," ujar Alphonzus.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat sekitar 10%—15% selama libur panjang akhir pekan lalu, memberikan sinyal positif terhadap aktivitas konsumsi rumah tangga di tengah periode low season industri ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsuz Widjaja mengatakan pusat perbelanjaan masih menjadi salah satu destinasi utama masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Kondisi tersebut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dibandingkan akhir pekan biasa.

“Libur panjang ini sangat membantu sektor ritel. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu destinasi utama masyarakat untuk mengisi waktu liburan sehingga terjadi peningkatan kunjungan dibandingkan akhir pekan normal,” ujar Alphonsuz dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan menunjukkan aktivitas konsumsi domestik masih berjalan meski sektor ritel saat ini memasuki periode musiman yang cenderung melambat (low season) setelah Ramadan dan Idulfitri.

Dia menjelaskan sektor kuliner dan hiburan menjadi kontributor utama peningkatan kunjungan selama masa liburan. Masyarakat tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga menikmati berbagai aktivitas rekreasi dan hiburan.

“Yang paling mendominasi adalah kuliner dan hiburan. Masyarakat tetap datang ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja sekaligus menikmati berbagai aktivitas rekreasi bersama keluarga,” katanya.

APPBI menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi domestik masih terjaga.

Menurut Alphonsuz, pusat perbelanjaan saat ini telah berkembang menjadi ruang sosial yang menawarkan pengalaman, hiburan, dan interaksi langsung yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh platform belanja daring.

“Orang datang ke pusat perbelanjaan bukan hanya untuk belanja. Mereka mencari pengalaman, hiburan, dan interaksi sosial yang tidak bisa diperoleh secara online,” ujarnya.

Meski demikian, Alphonsuz mengakui bahwa kuartal II dan kuartal III secara historis merupakan periode low season bagi industri ritel. Untuk menjaga momentum konsumsi, pelaku usaha telah menyiapkan berbagai program promosi, festival belanja, dan kegiatan tematik sepanjang tahun.

Dalam waktu dekat, sektor ritel diperkirakan kembali mendapat dorongan dari momentum liburan sekolah yang biasanya meningkatkan lalu lintas pengunjung ke pusat perbelanjaan. Selain itu, berbagai program belanja dalam rangka Hari Kemerdekaan hingga festival ritel daerah juga akan digelar pada semester II/2026.

“Banyak program yang disiapkan sepanjang tahun, mulai dari liburan sekolah, perayaan Hari Kemerdekaan hingga berbagai festival belanja daerah. Ini menjadi cara untuk menjaga aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat tetap berjalan,” kata Alphonsuz.

Dia menambahkan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor ritel dan ekonomi domestik secara keseluruhan.

“Kalau masyarakat tetap berbelanja, ekonomi akan terus bergerak. Karena itu yang paling penting adalah menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Optimisme APPBI tersebut sejalan dengan pandangan pemerintah yang menilai aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Purbaya, pemerintah lebih berfokus menjaga pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga fundamental ekonomi tetap kuat di tengah tekanan eksternal.

“Prospek ekonomi kita kuat, dan pelemahan rupiah belum menimbulkan dampak yang menghambat aktivitas ekonomi kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Dengan dukungan momentum libur panjang, liburan sekolah, serta berbagai program promosi hingga akhir tahun, APPBI optimistis aktivitas pusat perbelanjaan tetap ramai dan mampu menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi nasional.

JAKARTA - Aktivitas pusat perbelanjaan (mal) di Indonesia tetap menunjukkan geliat positif meski sektor ritel saat ini memasuki periode low season pasca-Ramadan dan Idulfitri. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai tingginya kunjungan masyarakat ke mal selama libur panjang menjadi indikasi bahwa konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi masih terus berjalan.

Ketua Umum APPBI, Alphonsuz Widjaja mengatakan, libur panjang akhir pekan lalu memberikan dorongan signifikan terhadap aktivitas pusat perbelanjaan. APPBI memperkirakan jumlah pengunjung mal meningkat sekitar 10-15 persen dibandingkan akhir pekan biasa.

“Libur panjang ini sangat membantu sektor ritel. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu destinasi utama masyarakat untuk mengisi waktu liburan sehingga terjadi peningkatan kunjungan dibandingkan akhir pekan normal,” ujar Alphonsuz dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi tetap berlangsung meski industri ritel sedang berada dalam siklus musiman yang biasanya lebih lambat setelah Ramadan dan Idulfitri.

Kondisi tersebut terlihat dari ramainya aktivitas di berbagai pusat perbelanjaan, terutama pada sektor kuliner dan hiburan yang menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan.

“Yang paling mendominasi adalah kuliner dan hiburan. Masyarakat tetap datang ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja sekaligus menikmati berbagai aktivitas rekreasi bersama keluarga,” katanya.

Alphonsuz menjelaskan bahwa periode triwulan II dan III memang secara historis merupakan masa low season bagi industri ritel. Namun, tahun ini pelaku usaha menyiapkan berbagai program promosi dan kegiatan untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tetap bergerak.

Dalam waktu dekat, misalnya, sektor ritel akan ditopang oleh momentum liburan sekolah yang diperkirakan kembali meningkatkan kunjungan ke pusat perbelanjaan. Setelah itu, berbagai program belanja dan festival ritel akan digelar di sejumlah daerah hingga menjelang akhir tahun.

“Banyak program yang disiapkan sepanjang tahun, mulai dari liburan sekolah, perayaan Hari Kemerdekaan hingga berbagai festival belanja daerah. Ini menjadi cara untuk menjaga aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

APPBI juga melihat bahwa pusat perbelanjaan kini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi transaksi jual beli, tetapi telah berkembang menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat. Faktor tersebut membuat mal tetap menjadi tujuan utama masyarakat untuk berkumpul, bersantai, dan menikmati berbagai hiburan.

Menurut Alphonsuz, tren tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pusat perbelanjaan masih mampu mempertahankan tingkat kunjungan yang baik meski di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan dengan platform belanja daring.

“Orang datang ke pusat perbelanjaan bukan hanya untuk belanja. Mereka mencari pengalaman, hiburan, dan interaksi sosial yang tidak bisa diperoleh secara online,” katanya.

Ia menambahkan, selama daya beli masyarakat tetap terjaga, sektor ritel akan terus menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Karena itu, berbagai program stimulus yang mendorong konsumsi masyarakat dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Kalau masyarakat tetap berbelanja, ekonomi akan terus bergerak. Karena itu yang paling penting adalah menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Alphonsuz.

Dengan meningkatnya kunjungan selama libur panjang, serta rangkaian program promosi dan festival belanja yang akan berlangsung hingga akhir tahun, APPBI optimistis aktivitas pusat perbelanjaan tetap ramai dan mampu menopang pergerakan ekonomi domestik di tengah periode low season industri ritel.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim nilai tukar rupiah yang kian merosot tidak memberikan dampak signifikan kepada aktivitas ekonomi tanah air.

Ia menyatakan pemerintah telah mengantongi perhitungan terkait depresiasi rupiah yang terus terjadi. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2026 telah disiapkan untuk menjinakkan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi.

"Secara teori, ketika Anda memiliki ekonomi yang kuat, mata uang Anda pada akhirnya juga akan menguat, bukan? Saat ini saya fokus memastikan bahwa ekonomi domestik akan terus tumbuh kuat dalam jangka menengah, jangka pendek, maupun jangka panjang," ujarnya pada Minggu 31 Mei 2026.

"Jadi, prospek ekonomi kita (RI) kuat, dan pelemahan rupiah belum menimbulkan dampak yang menghambat aktivitas ekonomi kita," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kalangan pelaku usaha mendukung langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Namun, dunia usaha meminta implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu arus ekspor dan kepastian bisnis.

Communication Specialist Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Septiyan Listiya mengatakan pelaku usaha memahami tujuan pembentukan DSI untuk meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

“Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah,” ujar Septiyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/5/2026).

Dukungan tersebut disampaikan APINDO bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Menurut Septiyan, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Komoditas seperti batu bara, nikel, ferro alloy, hingga kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang berbeda.

“Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI,” katanya.

Asosiasi juga meminta kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan, termasuk mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), hingga keterkaitan dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional.

“Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global,” ujar Septiyan.

Selain itu, dunia usaha menilai tata kelola DSI harus dijalankan secara transparan dan efisien tanpa menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional juga perlu diperjelas untuk menjaga kepercayaan pasar.

Septiyan mengatakan penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing perlu dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dan didukung teknologi informasi modern.

“Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri,” ujarnya.

APINDO dan asosiasi sektor lainnya juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan pelaku usaha. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pembahasan berbagai aspek teknis, mulai dari cakupan komoditas, mekanisme harga, standar layanan, penyelesaian pembayaran, hingga tahapan transisi.

Selain itu, asosiasi mendorong pemerintah melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional agar kebijakan baru tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar global.

Menurut Septiyan, APINDO, IMA, APBI-ICMA, FINI, dan GAPKI siap mendukung implementasi kebijakan melalui masukan teknis, sosialisasi kepada anggota, serta pengawalan masa transisi agar tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

“Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” kata Septiyan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah terkait kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Tahap awal skema baru yang berlaku 1 Juni 2026 itu, mencakup ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy).
Sejatinya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI–ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan dukungan atas langkah pemerintah tersebut.
Dalam pernyataan bersama, para pelaku usaha memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah," kata para pelaku usaha melalui keterangan resmi dikutip Selasa (2/6/2026).
Namun, demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, pelaku usaha memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis.
Pertama, implementasi ekspor satu pintu perlu dilakukan bertahap dan berbasis karakteristik sektor. Menurut pengusaha, pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor.
Komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.
"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT DSI," tutur pengusaha.
Kedua, kepastian hukum dan mekanisme bisnis. Pelaku usaha menilai, diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi.
Mereka menilai, kejelasan mengenai kewajiban DHE, domestic market obligation (DMO), dan perlakuan terhadap skema perdagangan
internasional (FTA, perjanjian bilateral, ketentuan WTO) juga mendesak untuk ditetapkan.
"Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," katanya.
Ketiga, tata kelola PT DSI yang transparan dan efisien. Pelaku usaha berharap operasional PT DSI dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.
Keempat, platform digital yang transparan, kredibel, dan menjamin kerahasiaan data.
Para pelaku usaha mengingatkan bahwa penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik.
Menurut pelaku usaha, platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri.
Kelima, pembentukan forum teknis sektoral. Pelaku usaha juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI,
otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha.
"Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, service level agreement [SLA], penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," ujar pelaku usaha.
Keenam, sosialisasi kepada pembeli atau importir. Pelaku usaha juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor.
"Ini perlu segera dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun DSI. Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai masa transisi implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas strategis tidak akan menimbulkan gangguan berarti bagi industri sawit. Namun, kesiapan sistem dan mekanisme operasional DSI dinilai menjadi faktor kunci sebelum skema tersebut diterapkan penuh pada 2027.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan selama periode transisi, kegiatan ekspor masih dijalankan oleh perusahaan seperti biasa. Perbedaannya hanya pada kewajiban pelaporan kepada PT DSI sebagai badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perdagangan ekspor komoditas strategis.

Di sisi lain, menurutnya, pelaksanaan masa transisi hingga akhir 2026 akan menjadi periode penting untuk menguji kesiapan kelembagaan dan sistem yang dibangun DSI sebelum mengambil alih seluruh aktivitas ekspor komoditas yang ditugaskan pemerintah.

“Januari 2027 baru seluruhnya akan dilakukan oleh DSI, dalam masa transisi seharusnya semuanya mekanisme sudah jelas dan bisa diketahui apakah DSI sudah benar-benar siap, kalau belum, memang sebaiknya bertahap,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/6/2026)

Eddy menilai kekhawatiran terkait potensi terganggunya hubungan dagang dengan pembeli luar negeri semestinya tidak terjadi apabila DSI mampu menyiapkan sistem perdagangan yang kredibel dan berjalan sesuai kebutuhan pasar internasional.

Dia juga menyampaikan tujuan utama pembentukan DSI adalah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam sekaligus menutup berbagai potensi kebocoran yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

Dari sektor batu bara, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memandang fokus utama pelaku usaha saat ini bukan lagi pada perdebatan kebijakan pembentukan PT DSI, melainkan kesiapan implementasi di lapangan menjelang berjalannya skema ekspor satu pintu komoditas strategis.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan kebijakan tersebut kini telah memasuki tahap transisi sehingga perhatian industri beralih pada kesiapan sistem dan mekanisme operasional yang akan diterapkan.

“Per hari ini [Senin, 1 Juni 2026], kebijakan tersebut sudah mulai masuk tahap transisi, sehingga bagi pelaku usaha isu utamanya bukan lagi pada tataran rencana, tetapi pada kesiapan implementasi di lapangan,” kata Gita kepada Bisnis.

Menurut dia, pelaku usaha saat ini lebih mencermati aspek teknis pelaksanaan dibandingkan substansi kebijakan yang telah diputuskan pemerintah. Adapun, salah satu perhatian utama industri adalah kepastian terhadap kontrak ekspor yang telah berjalan dengan pembeli luar negeri. Meskipun pemerintah menyatakan kontrak eksisting tetap dihormati, dunia usaha masih membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya.

“Untuk kontrak yang sudah berjalan, kami mencatat pemerintah menyampaikan bahwa kontrak eksisting tetap dihormati. Namun pelaku usaha tetap membutuhkan kepastian teknis, dan bagaimana proses ini tidak mengubah substansi kontrak yang sudah disepakati dengan buyer,” ujarnya.

APBI menilai kepastian tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap pasokan komoditas Indonesia, khususnya batu bara yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor nasional.

Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi risiko hilangnya pembeli apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian selama masa transisi.

“Risiko buyer beralih ke negara pesaing tentu perlu diantisipasi, khususnya apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian,” pungkasnya.

KOMPAS.com – Cara cek bansos Kemensos kembali banyak dicari masyarakat pada Mei 2026. Pengecekan ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah nama terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Kini, proses cek bansos bisa dilakukan secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP. Masyarakat dapat mengeceknya melalui aplikasi resmi maupun situs milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Layanan cek bansos Kemensos tersebut digunakan untuk melihat status penerima berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, hingga PBI-JKN.

Selain itu, pengecekan secara berkala juga disarankan karena data penerima bantuan dapat berubah mengikuti pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lalu, bagaimana cara cek bansos Kemensos Mei 2026?

Cara cek bansos Kemensos lewat HP

- Cara cek penerima bansos Kemensos di aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos”
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Klik tombol “Cari Data”

Setelah pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, jenis bantuan, kategori desil, hingga periode pencairan bansos.

- Cara cek bansos Kemensos lewat situs resmi cekbansos.kemensos.go.id

• Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha atau kode verifikasi
• Klik “Cari Data”

Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi terkait jenis bansos yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui status pencairan BPNT dan PKH Mei 2026 tanpa perlu datang langsung ke kantor desa atau kelurahan.

Daftar bansos yang cair Mei 2026

Pemerintah melalui Kemensos masih menyalurkan sejumlah bantuan sosial reguler tahap 2 pada Mei 2026. Berikut daftar bansos yang cair Mei 2026:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• PBI-JKN atau BPJS PBI

Penyaluran bansos kini mengacu pada data DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil pemutakhiran data terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda tergantung jenis program bansos yang didapatkan. Berikut besaran bansos 2026:

• BPNT: Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap
• PKH: disesuaikan dengan kategori penerima
• Bantuan beras pangan: 20 kilogram per bulan
• PBI-JKN/BPJS PBI: iuran Rp 42.000 per orang per bulan (dibayarkan pemerintah ke BPJS Kesehatan)

Pencairan bantuan sosial dilakukan melalui bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta kantor pos di sejumlah daerah.

Masyarakat disarankan rutin memantau layanan cek bansos Kemensos agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pencairan PKH, BPNT, maupun bantuan sosial lainnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menilai implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) di sektor batu bara menghadapi trilema antara ketahanan energi, perlindungan lingkungan dan biaya ekonomi.

Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG dan Good Mining Practice Ignatius Wurwanto mengatakan industri batu bara masih harus menjaga pasokan energi nasional, memenuhi tuntutan pengurangan emisi, serta menanggung biaya penerapan ESG yang tidak kecil.

“Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung,” kata Wurwanto berdasarkan keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam diskusi bertema “Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia”, ia menjelaskan tiga tantangan tersebut harus dijalankan secara bersamaan oleh perusahaan batu bara.

Menurut dia, industri batu bara tidak hanya dituntut mengurangi emisi dan menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan pasokan energi tetap tersedia dengan biaya terjangkau.

Ia menilai implementasi ESG di sektor tambang tidak dapat disamakan dengan industri lain karena kompleksitas operasional, teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang harus dipenuhi perusahaan tambang.

Karena itu, menurut Wurwanto, banyak perusahaan masih memandang ESG sebagai kewajiban kepatuhan (compliance) dibanding strategi bisnis jangka panjang berbasis risiko dan peluang.

“Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan peluang,” ujarnya.

APBI saat ini memiliki 93 anggota perusahaan tambang batu bara aktif yang menyumbang sekitar 66 persen produksi batu bara nasional.

Sementara itu, dari total hampir 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, tingkat pemahaman dan implementasi ESG dinilai Wurwanto masih sangat beragam.

Untuk mendorong implementasi ESG, APBI menggunakan pendekatan Good Mining Practice (GMP) melalui penguatan praktik operasional, seperti konservasi, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, dan standardisasi teknis.

Wurwanto mengatakan tantangan lain yang dihadapi sektor batu bara adalah ketidakpastian regulasi yang membuat perusahaan harus terus menyesuaikan strategi investasi dan operasional.

“Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Nur Hikmat yang menilai implementasi ESG pada tahap awal akan menjadi tambahan tekanan biaya bagi perusahaan tambang.

“Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar bagi perusahaan,” ujar Nur Hikmat.

Ia menjelaskan sekitar 65 persen produksi batu bara Indonesia masih ditujukan untuk pasar ekspor, sementara pasar domestik hanya menyerap sekitar 35 persen produksi nasional.

Menurut dia, pasar utama ekspor batu bara Indonesia seperti China dan India saat ini juga belum menjadikan standar ESG sebagai tuntutan utama seperti pasar Eropa dan negara maju lainnya.

Sementara itu, sejumlah perusahaan mulai melakukan transformasi menuju bisnis rendah karbon. Salah satunya TBS Energi Utama yang telah melakukan divestasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada 2025 sehingga emisi perusahaan turun sekitar 85 persen.

SVP Public Affairs TBS Energi Utama Josefhine Chitra mengatakan perusahaan juga menyiapkan investasi sekitar 600 juta dolar AS untuk pengembangan bisnis ekonomi hijau melalui rencana transisi iklim atau climate transition plan.

“Secara finansial, batu bara mulai dipandang memiliki keterbatasan prospek. Sementara sektor ekonomi hijau justru tumbuh sangat cepat,” kata Josefhine.

Josefhine mengatakan transisi bisnis tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen kuat dari manajemen perusahaan.

Ia menambahkan TBS sejak 2021 telah membentuk tim keberlanjutan untuk menjalankan agenda dekarbonisasi dan pengembangan bisnis rendah karbon.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah memperjelas sejumlah aspek teknis dalam implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), khususnya terkait kontrak ekspor batu bara yang sudah berjalan dengan pembeli luar negeri.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan ekspor batu bara selama ini umumnya dilakukan melalui kontrak jangka panjang yang memuat berbagai ketentuan terperinci, mulai dari harga, spesifikasi kualitas, jadwal pengapalan atau laycan, penalti keterlambatan, mekanisme pembayaran, hingga forum penyelesaian sengketa.

“Dari sisi teknis, ada banyak aspek yang perlu diperjelas, seperti status kontrak jual beli yang sudah berjalan,” ujar Gita kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme transisi apabila skema baru nantinya mengubah pihak penjual maupun alur transaksi ekspor.

“Apabila skema baru mengubah pihak penjual atau alur transaksi, maka perlu dijelaskan apakah diperlukan novasi kontrak, bagaimana jika buyer tidak menyetujui perubahan tersebut, dan bagaimana perlindungan terhadap kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi platform satu pintu dokumentasi dan transaksi ekspor SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap awal mulai 1 Juni 2026, dokumentasi ekspor akan dilakukan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis ditargetkan dilakukan sepenuhnya melalui perusahaan tersebut.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktikunder invoicingdantransfer pricing, serta meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) buka suara terkait kabar pembentukan badan ekspor terpusat untuk komoditas strategis, seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan mineral, yang beredar di kalangan pelaku pasar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah mengenai isu tersebut.

Rumor pasar yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pengumuman pembentukan badan ekspor baru yang terafiliasi dengan negara. Dalam skema yang beredar, eksportir diwajibkan menjual komoditasnya kepada entitas tersebut, sebelum diekspor kembali ke pasar global oleh badan yang sama.

Wacana itu langsung memantik kekhawatiran pasar terhadap potensi pengendalian harga dan meningkatnya intervensi negara dalam perdagangan komoditas ekspor nasional. Pelaku usaha menilai perubahan skema tersebut tidak sekadar menyentuh prosedur administrasi, tetapi juga menyangkut keseluruhan ekosistem bisnis yang selama ini berjalan.

Menurut Gita, rencana tersebut perlu dikaji dengan sangat hati-hati mengingat rantai bisnis ekspor batu bara melibatkan banyak pihak dengan kontrak dan kewajiban yang sudah berjalan.

“Kalau benar seluruh kegiatan ekspor dari berbagai sektor akan melalui satu badan, maka ini bukan sekadar perubahan prosedur, tetapi dapat mengubah sistem dan tatanan bisnis ekspor yang selama ini berjalan,” katanya kepadaBisnis, Selasa (19/5/2026)

Menurutnya, selama ini kegiatan ekspor batu bara melibatkan produsen,buyer,trader, perbankan, surveyor hingga perusahaan pelayaran. Masing-masing pihak memiliki kontrak komersial, jadwal pengiriman, hingga profil risiko yang berbeda-beda.

“Jadi jika memang wacana ini akan dijalankan, perlu dikaji dengan sangat hati-hati,” ujar Gita.

Kekhawatiran pelaku usaha terutama muncul karena perubahan pola transaksi berpotensi mengganggu fleksibilitas perdagangan dan mekanisme harga yang selama ini terbentuk secara langsung antara eksportir dan pembeli global. Selain itu, ketidakjelasan skema operasional badan tersebut juga memunculkan risiko baru terhadap kepastian kontrak ekspor.

Di sisi lain, Indonesia selama ini merupakan salah satu eksportir utama batu bara termal, CPO, dan sejumlah mineral strategis di pasar global. Perubahan tata niaga ekspor dinilai berpotensi memengaruhi persepsi buyer internasional terhadap kepastian pasokan dan fleksibilitas perdagangan komoditas Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak tahu-menahu mengenai rencana pembentukan badan ekspor.

"Wah, saya enggak tahu, nanti Presiden [Prabowo Subianto] yang ngumumin itu," kata Purbaya ketika ditanya wartawan mengenai rencana pembentukan badan ekspor, Selasa (19/5/2026).

Senada, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno juga mengaku belum mengetahui informasi terkait pembentukan badan ekspor khusus tersebut.

“Saya enggak tahu,” ujar Tri saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

IHSG pada perdagangan hari ini, Selasa (19/5/2026), sempat melemah tajam ke level 6.323,26 di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap dinamika global dan sentimen domestik. Pelaku pasar menilai ketidakjelasan arah kebijakan berpotensi memengaruhi iklim investasi dan arus modal di pasar keuangan nasional.

Indeks sedikit membalik menjadi 6.369,58 pada perdagangan pukul 15.28 WIB.

"IHSG melemah akibat tekanan jual setelah beredarnya rumor bahwa pemerintah berencana untuk mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (19/5/2026), dikutip dari Antara.

Menurut Ratna, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran investor bahwa akan ada potensi pengendalian harga jual yang dapat berdampak pada penurunan margin laba perusahaan.

Ratna menjelaskan, rumor ini juga dikaitkan dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR, yang akan menyampaikan pidato tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (20/5). (Surya Dua Artha Simanjuntak & M Ryan Hidayatullah)