Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri mengatur soal kepastian izin bagi investor yang akan mendirikan usahanya.

Selain soal banyaknya jenis perizinan seperti infrastruktur, lingkungan hidup hingga tata ruang, menurut dia, selama ini tidak ada waktu yang pasti terkait terbitnya izin tersebut bagi pelaku industri. Oleh karena itu, RUU tersebut perlu memastikan berapa lama waktu penerbitan izin itu.

"Ada investor yang ingin menginvestasi untuk bahan baku, 2 tahun izinnya enggak keluar, akhirnya dia hengkang lari ke negara lain. Nah, bagaimana? Apa yang kita harus proteksi di RUU ke depan ini," kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan investor membutuhkan kepastian seluruh proses perizinan itu bisa selesai dengan waktu yang jelas, tidak hanya sekadar melalui sistem perizinan (online single submission/OSS).

Maka dari itu, dia pun mengusulkan RUU tersebut mengatur standar pelayanan atau service legal agreement (SLA) bagi seluruh proses perizinan di kawasan industri.

"Kalau kita RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan stakeholder terkait dan pelaku industri, kita turun ke lapangan, persoalan itu (perizinan) selalu muncul," ujar Evita.

Selain perizinan, dia pun menginginkan agar RUU itu juga memastikan keamanan di kawasan industri, terutama guna menghindari gangguan keamanan hingga pungutan-pungutan liar.

Dia mengatakan berbagai hambatan nonteknis itu kerap membuat kepercayaan investor menurun. Untuk itu, RUU Kawasan Industri juga perlu menjamin perlindungan investasi.

"Belum ada nih di draf RUU ini, jaminan perlindungan investasi bukan hanya mengatur keamanan kawasan secara administratif saja," kata Evita.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mempercepat proses perizinan rumah susun subsidi di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto berkaitan pemenuhan 3 juta unit rumah.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional yang sedang dijalankan pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut melalui akselerasi proses perizinan agar pembangunan fisiknya segera terealisasi.

"Program penanganan backlog perumahan melalui rusun subsidi ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian nyaman dan strategis. Penerima manfaatnya juga warga Kabupaten Bekasi maka kami tentu harus mendukung," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan tahapan perizinan pembangunan rusun subsidi dimaksud saat ini sedang diproses di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, izin akan segera diterbitkan.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya akan kami keluarkan surat perizinannya agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro melanjutkan akselerasi proses perizinan merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

"Karena pelayanan publik menjadi salah satu prioritas selain pembangunan itu sendiri. Sehingga proses perizinan, dari rekomendasi kami, kami pastikan seluruhnya dalam proses. Untuk program pusat, tentu sesuai arahan pimpinan, ini menjadi bagian dari bentuk dukungan pemerintah daerah," katanya.

Dia menjelaskan sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, program pembangunan rusun subsidi ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Rusun tersebut menjadi inovasi hunian vertikal terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta, sekaligus solusi atas backlog perumahan dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan," katanya.

Proyek rusun subsidi ini diproyeksikan mampu menyediakan sedikitnya 141.000 unit hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan dimana masing-masing lokasi memiliki luas sekitar 10 hektare.

Program pembangunan rusun bersubsidi ini dibiayai oleh Danantara sedangkan lahannya diperoleh dari hibah pengembang kawasan industri di wilayah setempat. Nilai investasi pembangunan rusun tersebut ditaksir mencapai Rp39 triliun.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah dapat melakukan penyeragaman mekanisme perizinan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis mengatakan perizinan industri AMDK saat ini masih melibatkan sejumlah instansi sehingga perlu dilakukan harmonisasi untuk memperjelas kewenangan pengawasan.

"Kita juga tahu bahwa perizinan AMDK itu tidak hanya satu. Ada yang izinnya dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum), ada yang dari ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan ada juga dari pemerintah daerah," kata Evita

Menurut dia, keberadaan berbagai lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

"Nah, ini harus dibicarakan lagi dan diseragamkan terkait siapa yang mengeluarkan izin," ujarnya.

Evita menilai penyeragaman mekanisme perizinan akan mempermudah koordinasi antarinstansi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap industri AMDK yang produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Ia mengatakan instansi yang menerbitkan izin juga perlu memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek keamanan dan kualitas produk.

"Sehingga pihak yang mengeluarkan izin juga wajib melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang mereka beri izin, agar konsumen bisa terlindungi sepenuhnya," ucap Evita.

Menurut Evita, kejelasan mekanisme perizinan menjadi penting agar tata kelola perizinan dapat berjalan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Ia menyampaikan harmonisasi perizinan juga diperlukan untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memastikan setiap instansi yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengawasan industri AMDK.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons keluhan seller terkait kesulitan mengurus Nomor Induk berusaha (NIB). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), seluruh pedagang yang berjualan di platform digital diwajibkan memiliki NIB sebagai legalitas usaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal S. Shofwan mengakui pemenuhan kewajiban NIB bukan perkara mudah, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menetapkan kewajiban tanpa memberikan dukungan kepada para pelaku usaha.

“Di sisi lain, kami juga punya kewajiban memfasilitasi pelaku usaha,” kata Iqbal dalam webinar Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026, Kamis (25/6/2026).

Iqbal menjelaskan Kemendag telah bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekitar dua pekan lalu untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, termasuk persoalan teknis dalam sistem perizinan di Online Single Submission (OSS). Kemendag juga menggandeng marketplace dan asosiasi terkait guna mempersiapkan program pendampingan bagi para pedagang.

“Kami prioritaskan dulu kepada para pedagang-pedagang atau seller-seller yang sudah ada di dalam setiap platform,” imbuhnya.

Dia mengatakan Kemendag akan memfasilitasi proses pendaftaran melalui OSS dengan melibatkan BKPM. Pendampingan tersebut mencakup penjelasan persyaratan, tata cara pengunggahan dokumen, hingga penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

“Agar pelaku usaha di Indonesia itu mulai bonafide dengan memiliki NIB,” katanya.

Iqbal juga mengakui proses pengurusan NIB tidak selalu mudah dan cepat. Karena itu, pemerintah memberikan masa transisi bagi para pedagang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Bagi pedagang yang telah berjualan sebelum aturan berlaku tetapi belum memiliki NIB, pemerintah memberikan waktu selama 18 bulan untuk mengurus perizinan.

Sementara itu, calon pedagang atau seller baru yang belum memiliki NIB diberikan masa tenggang selama enam bulan sejak mendaftarkan akun di platform e-commerce. Menurut Iqbal, masa enam bulan tersebut merupakan skema “3 bulan plus”, yakni tiga bulan pertama digunakan untuk menguji pasar dan tiga bulan berikutnya untuk mengurus legalitas usaha apabila aktivitas dagang dinilai berpotensi berkembang.

“Nah ini kami berikan waktu 6 bulan bagi para pedagang atau merchant atau seller untuk mengurus NIB-nya bagi yang baru ya, yang belum yang belum memiliki akun di platform e-commerce sebelumnya, 6 bulan sejak tanggal mendaftar di akun tersebut bukan bukan sejak tanggal 8 Juni [aturan berlaku],” kata Iqbal.

Dia menjelaskan perhitungan masa enam bulan dimulai sejak tanggal pendaftaran akun e-commerce. Adapun bagi pedagang lama, masa tenggang 18 bulan dihitung sejak 8 Juni 2026, atau sejak aturan mulai berlaku.

“Kami beri waktu agar kita bersama-sama bisa memenuhi kewajiban kita dalam konteks pemenuhan NIB,” ungkapnya.

Dalam Permendag 19/2026, Kemendag mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui sistem elektronik memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB. Iqbal menjelaskan ketentuan tersebut berlaku bagi pedagang dalam negeri maupun luar negeri, sementara platform penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) juga diwajibkan memiliki izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kewajiban perizinan tidak hanya berlaku bagi perusahaan swasta, tetapi juga marketplace yang dimiliki badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun lembaga semi-pemerintah.

Selain memiliki NIB, pedagang yang menjual barang wajib sertifikasi juga harus dapat membuktikan bahwa produknya telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, penjual lampu tidak hanya wajib memiliki NIB, tetapi juga harus menyertakan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) karena produk tersebut termasuk kategori yang wajib memenuhi standar.

Dia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Menurutnya, pelaku usaha luar negeri tetap diperbolehkan berjualan di Indonesia sepanjang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Yang pedagang di dalam negeri saja kita minta tunduk, apalagi yang di luar negeri, enggak adil rasanya kalau misalnya pedagang di dalam negeri kita wajibkan nomor induk berusaha dan kewajiban lainnya, sementara pedagang di luar negeri kita bebaskan,” katanya.

Iqbal menilai penyamaan perlakuan antara pedagang dalam negeri dan luar negeri diperlukan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, Permendag 19/2026 juga memuat sejumlah kewajiban bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), baik platform e-commerce, daily deals, maupun social commerce. PPMSE diwajibkan memfasilitasi pengurusan perizinan berusaha bagi pedagang, menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha, serta menolak pedagang luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli merespons ketentuan legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan terkait ketentuan legalitas pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai pemenuhan persyaratan usaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta proses adaptasi pelaku usaha.

“Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah berlaku serta sinkronisasi kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi, termasuk pada area yang memiliki irisan antarsektor,” kata Nazrya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nazrya, koordinasi tersebut diperlukan agar pengaturan dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Secara keseluruhan, Blibli memahami pengaturan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan digital, perlindungan konsumen, transparansi pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, mengingat ekosistem digital terdiri atas berbagai model bisnis dan layanan dengan karakteristik yang berbeda, penting untuk memperhatikan konteks masing-masing platform agar penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsi setiap pelaku dalam ekosistem.

“Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan yang tepercaya, kami memandang kejelasan regulasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong standar layanan yang lebih baik, serta menciptakan level playing field yang setara bagi pelaku usaha digital,” ungkapnya.

Dalam implementasinya, Blibli berharap pengaturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keragaman pelaku usaha dan skala kegiatan usaha, termasuk UMKM dan penjual individu. Dengan demikian, tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif tanpa menghambat inovasi.

Senada, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai arah kebijakan yang disampaikan pemerintah pada prinsipnya cukup positif karena berfokus pada penguatan UMKM, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan tantangan utama akan berada pada tahap implementasi. Menurutnya, sejumlah ketentuan seperti kewajiban perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), transparansi platform, insentif promosi bagi UMKM, hingga tata kelola artificial intelligence (AI) masih membutuhkan penjelasan teknis yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif.

Karena itu, Budi menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menjadi penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diinginkan.

Terkait dampaknya terhadap perdagangan digital, dia menilai regulasi yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang.

“Perlindungan konsumen tentu penting,” kata Budi kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Menurut Budi, tantangan di lapangan tidak hanya berasal dari oknum penjual, tetapi juga melibatkan oknum pembeli. Oleh karena itu, upaya menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan akuntabel patut didukung dengan tetap menjaga keseimbangan agar mayoritas pelaku usaha maupun konsumen yang patuh tidak terbebani.

Mengenai kewajiban perizinan usaha, dia menilai NIB bukan hal baru karena telah menjadi bagian dari upaya formalisasi pelaku usaha. Namun, keberhasilan implementasinya akan ditentukan oleh kemudahan proses, masa transisi yang memadai, serta pendampingan kepada UMKM dan penjual individu yang baru memulai usaha.

“Mudah-mudahan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses dapat membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan pengembangan usaha,” kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaku usaha PMSE wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dalam praktiknya aturan tersebut dinilai belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan kewajiban legalitas maupun konsekuensi operasional bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Kondisi tersebut membuat masih banyak pelaku usaha yang beroperasi di platform digital tanpa legalitas usaha yang memadai.

Melalui Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah mempertegas kewajiban tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (4), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace diwajibkan menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa bentuk minimal perizinan yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor perdagangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi standar dan persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan guna menjamin perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli merespons ketentuan legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan terkait ketentuan legalitas pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai pemenuhan persyaratan usaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta proses adaptasi pelaku usaha.

“Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah berlaku serta sinkronisasi kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi, termasuk pada area yang memiliki irisan antarsektor,” kata Nazrya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nazrya, koordinasi tersebut diperlukan agar pengaturan dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Secara keseluruhan, Blibli memahami pengaturan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan digital, perlindungan konsumen, transparansi pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, mengingat ekosistem digital terdiri atas berbagai model bisnis dan layanan dengan karakteristik yang berbeda, penting untuk memperhatikan konteks masing-masing platform agar penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsi setiap pelaku dalam ekosistem.

“Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan yang tepercaya, kami memandang kejelasan regulasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong standar layanan yang lebih baik, serta menciptakan level playing field yang setara bagi pelaku usaha digital,” ungkapnya.

Dalam implementasinya, Blibli berharap pengaturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keragaman pelaku usaha dan skala kegiatan usaha, termasuk UMKM dan penjual individu. Dengan demikian, tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif tanpa menghambat inovasi.

Senada, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai arah kebijakan yang disampaikan pemerintah pada prinsipnya cukup positif karena berfokus pada penguatan UMKM, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan tantangan utama akan berada pada tahap implementasi. Menurutnya, sejumlah ketentuan seperti kewajiban perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), transparansi platform, insentif promosi bagi UMKM, hingga tata kelola artificial intelligence (AI) masih membutuhkan penjelasan teknis yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif.

Karena itu, Budi menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menjadi penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diinginkan.

Terkait dampaknya terhadap perdagangan digital, dia menilai regulasi yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang.

“Perlindungan konsumen tentu penting,” kata Budi kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Menurut Budi, tantangan di lapangan tidak hanya berasal dari oknum penjual, tetapi juga melibatkan oknum pembeli. Oleh karena itu, upaya menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan akuntabel patut didukung dengan tetap menjaga keseimbangan agar mayoritas pelaku usaha maupun konsumen yang patuh tidak terbebani.

Mengenai kewajiban perizinan usaha, dia menilai NIB bukan hal baru karena telah menjadi bagian dari upaya formalisasi pelaku usaha. Namun, keberhasilan implementasinya akan ditentukan oleh kemudahan proses, masa transisi yang memadai, serta pendampingan kepada UMKM dan penjual individu yang baru memulai usaha.

“Mudah-mudahan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses dapat membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan pengembangan usaha,” kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaku usaha PMSE wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dalam praktiknya aturan tersebut dinilai belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan kewajiban legalitas maupun konsekuensi operasional bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Kondisi tersebut membuat masih banyak pelaku usaha yang beroperasi di platform digital tanpa legalitas usaha yang memadai.

Melalui Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah mempertegas kewajiban tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (4), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace diwajibkan menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa bentuk minimal perizinan yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor perdagangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi standar dan persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan guna menjamin perlindungan konsumen.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Untuk memperkuat tata kelola sektor minerba, Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja.

Setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya.

"Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ujar Tri di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan dokumen wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pasca tambang. Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," kata Tri.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban PNBP, penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

"Matrik lain yang tidak digunakan lagi, dipindahkan ke dalam matrik pelaporan realiasi yang secara berkala harus disampaikan,” ujar Tri.

Bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," kata Tri.

Ratusan pendampingan sudah dilakukan, berdasarkan hasil evaluasi, beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.

(NIA DEVIYANA)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap sebanyak 57 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) mendapat lampu hijau untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas hingga akhir April 2026.

Langkah itu ditempuh untuk memperkuat ketahanan industri di tengah tantangan ekonomi dan persaingan sektor perbankan yang semakin ketat.

Dalam keterangan resminya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsolidasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat struktur industri BPR dan BPRS agar mampu menghadapi dinamika ekonomi serta tuntutan industri jasa keuangan.

"Sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 18 BPR dan BPRS serta lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK," ujar Dian, Selasa (2/6).

Selain konsolidasi, OJK juga terus mendorong pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar bagi BPR dan BPRS.

Menurut Dian, sebagian besar pelaku industri telah memenuhi ketentuan tersebut, sementara sisanya melakukan berbagai aksi korporasi, mulai dari penambahan modal hingga merger.

Dian menilai penguatan permodalan dan konsolidasi diperlukan agar industri BPR dan BPRS memiliki daya tahan lebih baik menghadapi gejolak ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM.

Hingga Maret 2026, total aset industri BPR dan BPRS tercatat Rp236,69 triliun atau tumbuh 3,70 persen secara tahunan. Penyaluran kredit dan pembiayaan naik 2,83 persen menjadi Rp176,96 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 3,16 persen menjadi Rp165,49 triliun.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) agregat industri tercatat sebesar 27,20 persen atau jauh di atas ketentuan minimum regulator.

Lebih lanjut, OJK mendorong sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya untuk BPR dan BPRS milik pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan sektor mikro dan meningkatkan kualitas tata kelola industri perbankan daerah.

Puluhan gerai minimarket waralaba seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali beroperasi setelah sempat ditutup pemerintah daerah karena melanggar aturan zonasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin membenarkan penutupan tersebut dilakukan lantaran gerai-gerai terkait melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

"Pertama, benar ditutup. Kedua, memang toko-toko tersebut melanggar Perda 7 tahun 2021 mengenai jarak antar pasar dan antar minimarket," ujar Solihin, Selasa (26/5) mengutip detikfinance.

Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya mengizinkan seluruh gerai kembali beroperasi dengan mempertimbangkan nasib para pekerja di toko-toko tersebut.

"Sehingga atas hal tersebut, di samping juga ada karyawan yang tadi meluapkan kegelisahannya kalau terjadi tutup, akhirnya seluruh toko minggu lalu sudah dibuka kembali," katanya.

Solihin menegaskan penutupan gerai minimarket tersebut tidak berkaitan dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meski begitu, ia mengatakan relokasi gerai dimungkinkan dilakukan setelah masa kontrak sewa habis agar sesuai dengan aturan daerah.

[Gambas:Youtube]

"Ke depannya nanti setelah masa kontrak habis, tolong disesuaikan lah. Bisa aja (buka gerai baru), tergantung potensinya. Kalau masih ada kita buka," tuturnya.

Ia juga memastikan seluruh gerai yang sempat ditutup kini telah kembali beroperasi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

"Semua, saya pastikan sudah dibuka semuanya. Nggak ada sama sekali, tidak ada (PHK)," ujar Solihin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut persoalan penutupan minimarket di Lombok Tengah murni berkaitan dengan perizinan dan penataan wilayah.

"Nah, saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali mungkin ya. Jadi, tadi kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai supermarket waralaba karena dinilai melanggar ketentuan daerah. Mayoritas gerai tersebut berada kurang dari 1 kilometer dari pasar tradisional.

Kepala Satpol PP Lombok Tengah Zaenal Mustakim mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan hasil kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2021.

"Jadi, itu adalah hasil tim kajian dari lintas OPD. Yang terdiri dari Dinas Perizinan, Perdagangan, Pol PP, PUPR," ujar Zaenal kepada detikBali beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik investasi sektor industri yang dinilai mampu membuka lapangan kerja lebih luas sekaligus mendorong Indonesia masuk ke rantai pasok global.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan pemerintah saat ini mengedepankan pelayanan end-to-end, mulai dari promosi, perizinan, hingga pendekatan ke sektor perbankan untuk pendanaan.

“Kalau ada hambatan-hambatan, baik ketika dalam proses perizinannya atau bahkan nanti setelah beroperasi, kami akan memfasilitasi,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan proses investasi berjalan lebih efisien dan memberikan kepastian kepada investor.

Riyatno menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah saat ini ialah reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut dirancang untuk meminimalkan tatap muka langsung antara pelaku usaha dan aparatur guna menekan praktik rent-seeking.

“Bagaimana kami menciptakan perizinan berusaha yang tidak perlu ketemu orang, dan jam kerjanya adalah 24 jam karena pakai sistem. Bahkan sudah memikirkan mengurus izin itu pakai handphone,” jelasnya.

Riyatno mengakui implementasi OSS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena sistem tersebut harus terintegrasi dengan platform kementerian lain seperti Gistaru milik ATR/BPN dan Amdalnet milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Namun demikian, pemerintah disebut terus melakukan penyempurnaan, termasuk melalui penerapan mekanisme fiktif positif. Melalui skema tersebut, izin usaha dapat terbit otomatis apabila kementerian/lembaga tidak memberikan respons hingga batas waktu layanan berakhir.

“Kalau memang tidak lengkap dikembalikan lewat sistem dan ada catatan kekurangannya apa. Tapi kalau sudah melebihi SLA, sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis,” terangnya.

Dia menuturkan, skema perizinan berbasis risiko juga menjadi bagian dari reformasi investasi. Untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar berbasis pernyataan mandiri. Sementara itu, usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi tetap diverifikasi kementerian teknis terkait.

Selain reformasi perizinan, BKPM juga mengintensifkan promosi investasi melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Saat ini, pemerintah katanya memiliki sembilan kantor perwakilan investasi di luar negeri yang bertugas melakukan pendekatan langsung kepada investor global.

Adapun sektor hilirisasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menarik penanaman modal asing. Riyatno mengatakan strategi promosi investasi akan difokuskan pada sektor berbasis sumber daya alam domestik yang dinilai memiliki nilai tambah besar.

“Jadi kami menawarkan atau mempromosikan hilirisasi sesuai resource yang paling banyak kita miliki. Mulai dari nikel, bauksit, kelapa sawit, kemudian juga kelapa, dan seterusnya,” tutur Riyatno.

Adapun pemerintah mencatat realisasi investasi pada semester I/2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 24,4% secara tahunan. Angka tersebut setara hampir seperempat target investasi nasional tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun.

Riyatno menyebut kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,51%. Selain itu, komposisi investasi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga relatif seimbang. PMA tercatat mencapai 50,1%, sedangkan PMDN sebesar 49,9%.

Dia menambahkan, investasi di luar Pulau Jawa juga mulai meningkat seiring pengembangan hilirisasi dan pembangunan kawasan industri di berbagai daerah. “Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi bukan hanya terpusat di Jawa,” ujarnya.

Dari sisi sektoral, realisasi PMDN sektor manufaktur pada periode 2020–2025 meningkat sekitar 2,6 kali lipat dari Rp19 triliun menjadi Rp48,7 triliun. Sementara itu, total realisasi investasi nasional meningkat lebih dari 2,3 kali lipat dari Rp826 triliun pada 2020 menjadi Rp1.901 triliun pada 2025.

Adapun sektor manufaktur yang mendominasi investasi meliputi logam dasar dan barang logam, makanan dan minuman, kimia dan farmasi, serta kendaraan bermotor dan transportasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong dan meningkatkan penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), salah satunya melalui implementasi konsolidasi guna memperkuat permodalan dan daya saing industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, sepanjang 2026, pihaknya telah menyetujui konsolidasi 57 BPR/S menjadi 18 BPR/S. Selain itu, lebih dari dari 200 BPR/S masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

“Proses penguatan BPR/S terus berproses sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Sejalan dengan langkah tersebut, Dian menyebut bahwa jumlah BPR/S akan berkurang sehingga diharapkan industri BPR/S dapat semakin efisien dan kompetitif dalam menjalankan operasional usahanya.

Adapun implementasi konsolidasi BPR/BPRS telah diatur dalam POJK No. 7/2024 tentang BPR dan BPRS, terutama terhadap BPR/S dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (BPR/S grup).

Konsolidasi ini bertujuan memperkuat permodalan dan daya saing BPR/S melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, serta pengelolaan yang efisien.

“Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/S yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/S Tahun 2023—2027,” ujarnya.

Selain proses konsolidasi, pemenuhan modal inti minimum (MIM) merupakan salah satu upaya dalam memperkuat BPR/S, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2023—2027.

Dian mengungkapkan, saat ini sebagian besar BPR/S telah memenuhi kewajiban pemenuhan MIM sebesar Rp6 miliar.

Bagi beberapa BPR/S yang belum memenuhi, lanjut Dian, OJK senantiasa melakukan pengawasan yang intensif melalui langkah-langkah pembinaan, pengenaan sanksi administratif, hingga memerintahkan BPR/S untuk aksi korporasi berupa konsolidasi dengan BPR/S lain.

“OJK akan terus senantiasa melakukan langkah yang dapat mendorong penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR/S yang lebih kuat,” pungkasnya.

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan regulasi yang terlalu berlebihan atau overregulated sehingga menyebabkan biaya ekonomi menjadi mahal dan menghambat masuknya investasi. Menurut Didik, kondisi tersebut membuat daya saing Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Vietnam yang dinilai lebih agresif melakukan reformasi birokrasi dan deregulasi ekonomi.

"Indonesia sudah terlalu overregulated, sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat," ujar Didik dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan persoalan utama ekonomi nasional saat ini bukan hanya soal perlambatan investasi, tetapi juga lemahnya institusi dan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit. Proses perizinan investasi di Indonesia bahkan disebut dapat memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Prabowo Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Perizinan



Padahal, menurut dia, negara lain mampu menyelesaikan proses serupa hanya dalam hitungan dua minggu. Kondisi tersebut membuat investor asing lebih memilih negara lain yang menawarkan kepastian dan kemudahan usaha.

Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah rasional dan memang dibutuhkan untuk mempercepat reformasi ekonomi nasional. Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi juga menggunakan pendekatan serupa melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.

"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.

Prabowo Tak Segan Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Regulasi



Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.

"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya.