Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan lebih banyak membangun hunian vertikal dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan.

Maruarar mengatakan backlog kepemilikan rumah secara nasional berkisar 9,4 juta unit berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Menurutnya, penyediaan perumahan di wilayah perkotaan tak lagi bisa hanya mengandalkan rumah tapak sehingga pembangunan rumah susun akan diperbanyak.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata Maruarar dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6).

Sebagai langkah awal, pemerintah menggandeng PT Lippo Cikarang Tbk yang berkomitmen menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada negara. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Maruarar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang.

Maruarar mengatakan hibah lahan itu telah melalui proses verifikasi bersama sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[Gambas:Youtube]

"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan sudah dinyatakan tanahnya clear and clean. Dalam proses itu juga diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP sehingga kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Ia mengatakan kawasan seluas 30 hektare tersebut akan dikembangkan menjadi rumah susun bersubsidi dengan berbagai tipe unit, termasuk tipe seluas 45 meter persegi yang dinilai lebih layak bagi keluarga.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lahan hibah tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan sekitar 141 ribu unit hunian vertikal.

"Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan karena ini dampaknya akan sangat-sangat besar kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Menurut Rosan, pembangunan 141 ribu unit rumah susun itu berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang apabila dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat.

"141 ribu unit. Itu luar biasa. Kalau kita kali dengan anak, kali dengan istrinya, paling tidak bisa 500 ribu atau 600 ribu. Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ia memastikan Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan lahan hingga pembangunan rumah susun dapat berjalan sesuai rencana.

"Sehingga pembangunan ini akan memberikan asas manfaat yang luar biasa, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," katanya.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan perumahan nasional.

Ia mengaku menyetujui usulan tersebut setelah mendengar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar.

Mochtar berharap langkah Lippo Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut mendukung penyediaan perumahan rakyat.

"Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut menyumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare (Ha).

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara (PMN) untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menyambut hal itu, pemerintah memastikan bahwa penyelesaian administrasi hibah lahan tersebut akan dipercepat agar optimalisasi aset bisa dilaksanakan secepat mungkin.

Purbaya menyebut, pihaknya juga berencana memberikan insentif berupa pembebasan pengenaan pajak terhadap Lippo Group atas aset yang dihibahkan.

“Tadi saya ditanya, bisa enggak ngasih insentif kepada Lippo? Saya bingung insentif apa? Ternyata, pajak tanah yang diserahkan diharapkan untuk jangan dipajakin. Oh, itu mah gampang. Masa orang mau ngasih kita pajakin?” tambahnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa proses hibah tersebut akan tetap dijalankan secara penuh hati-hati dengan tata kelola yang baik.

“Ditegaskan bahwa seluruh proses hibah akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian atau prudent,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi.

Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi yang digelontorkan Lippo Group untuk mendukung pengadaan lahan seluas 30 Ha yang bakal dibangun rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memberikan klarifikasi terkait dengan lahan yang dihibahkan kepada pemerintah untuk proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Presiden Direktur LPCK Agus Arismunandar menyampaikan bahwa lahan yang dihibahkan tersebut dimiliki langsung oleh perseroan dan entitas anak. Lahan itu juga tercatat sebagai persediaan dan tanah untuk pengembangan dari LPCK dan entitas anaknya.

"Nilai buku atas lahan yang akan dihibahkan adalah sekitar Rp291 miliar," tulis Agus dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Adapun, hibah lahan ini akan menyebabkan penurunan aset dan ekuitas emiten berkode saham LPCK itu senilai Rp291 miliar karena beban hibah tanah sekitar Rp291 miliar.

Adapun, hibah ini disebut tidak termasuk transaksi material, transaksi afiliasi, maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Awal tahun ini, pemerintah telah memulai proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lokasi pembangunan mencakup 30 hektar tanah yang akan dibangun secara bertahap dengan total unit yang akan dibangun total mencapai 14.000 unit apartemen.

"Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," kata Rosan kala itu.

Rosan mengatakan Danantara akan mengambil peran sebagai penyedia pendanaan sedangkan untuk eksekutor proyek Danantara bisa mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN Karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Proyek Meikarta merupakan garapan dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Tanah seluas 30 hektare itu merupakan tanah hibah yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini lebih mudah dan efisien karena bisa dicicil melalui koperasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre berjam-jam lagi di kantor Samsat wilayah setempat.

"Melalui inovasi program Samsat Koperasi Industri (Samkopi) dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih (Samkopdes), pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha di Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan inovasi layanan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terlebih program ini memungkinkan wajib pajak membayar kewajiban secara dicicil sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran setiap bulan.

Menurut dia Samkopi merupakan inovasi yang tepat diterapkan di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar. Saat ini, sejumlah koperasi perusahaan besar telah bergabung dalam program tersebut.

Sementara Samkopdes sendiri saat ini telah hadir di sejumlah wilayah seperti Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru; Desa Sukaresmi dan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara.

Kemudian di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat serta Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

Sementara Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menyatakan menyambut baik inovasi itu sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan pada waktunya.

"Ini bagian yang menurut saya paling manusiawi. Wajib pajak bisa membayar dengan cara diangsur. Tidak harus sekaligus. Tidak harus menunggu uang terkumpul utuh baru berani datang. Negara lebih baik menerima pajak yang dicicil dan lunas daripada menunggu pajak penuh yang tak kunjung dibayar," kata Eko.

Eko menilai loket di koperasi desa mampu menjawab persoalan jarak sekaligus kemampuan keuangan masyarakat melalui sistem cicilan. Titik layanan di koperasi perusahaan maupun desa juga disebut akan memberikan multiplier effect seperti meningkatkan kunjungan maupun transaksi di koperasi.

"Buruh tidak kehilangan jam kerja, pengusaha pabrik senang karena produktivitas terjaga, pemerintah daerah senang karena penerimaan naik. Jasa Raharja menjalankan misi melindungi pengguna jalan, kepolisian memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan dilaksanakan dengan baik dan yang paling penting masyarakat merasa dilayani bukan dipersulit," ujarnya.

Ia pun memastikan sistem terintegrasi melalui inovasi yang menguntungkan semua pihak ini akan membuat masyarakat lebih terlindungi sekaligus membantu mewujudkan tertib administrasi negara.

Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha mengatakan berdasarkan data hingga Mei 2026, total potensi penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor mencapai lebih dari 1,6 juta unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang taat membayar pajak baru mencapai 918.152 unit atau 56,01 persen.

Melalui skema opsen Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berlaku sejak Januari 2025, setiap rupiah pajak yang dibayarkan kini mengalir lebih besar ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mempercepat proses perizinan rumah susun subsidi di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto berkaitan pemenuhan 3 juta unit rumah.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional yang sedang dijalankan pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut melalui akselerasi proses perizinan agar pembangunan fisiknya segera terealisasi.

"Program penanganan backlog perumahan melalui rusun subsidi ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian nyaman dan strategis. Penerima manfaatnya juga warga Kabupaten Bekasi maka kami tentu harus mendukung," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan tahapan perizinan pembangunan rusun subsidi dimaksud saat ini sedang diproses di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, izin akan segera diterbitkan.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya akan kami keluarkan surat perizinannya agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro melanjutkan akselerasi proses perizinan merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

"Karena pelayanan publik menjadi salah satu prioritas selain pembangunan itu sendiri. Sehingga proses perizinan, dari rekomendasi kami, kami pastikan seluruhnya dalam proses. Untuk program pusat, tentu sesuai arahan pimpinan, ini menjadi bagian dari bentuk dukungan pemerintah daerah," katanya.

Dia menjelaskan sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, program pembangunan rusun subsidi ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Rusun tersebut menjadi inovasi hunian vertikal terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta, sekaligus solusi atas backlog perumahan dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan," katanya.

Proyek rusun subsidi ini diproyeksikan mampu menyediakan sedikitnya 141.000 unit hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan dimana masing-masing lokasi memiliki luas sekitar 10 hektare.

Program pembangunan rusun bersubsidi ini dibiayai oleh Danantara sedangkan lahannya diperoleh dari hibah pengembang kawasan industri di wilayah setempat. Nilai investasi pembangunan rusun tersebut ditaksir mencapai Rp39 triliun.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lawan arah atau contraflow atas diskresi Kepolisian pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Cikampek sejak Km 23-28 sebagai upaya mendukung kelancaran lalu lintas para pengguna jalan.

"Penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional berdasarkan kondisi volume kendaraan di lapangan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas," kata Pgs Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Dary Achmad Budi di Bekasi, Kamis.

Penerapan contraflow dilakukan sekaligus sebagai upaya mendukung kelancaran lalu lintas pada area sekitar lokasi pekerjaan pemeliharaan jalan yang sedang berlangsung di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, katanya menjelaskan.

Rekayasa lalu lintas itu bertujuan menjaga kelancaran perjalanan pengguna jalan selama pekerjaan pemeliharaan berlangsung, khususnya di sekitar titik Km 26 Tol Japek arah Cikampek yang saat ini sedang dilakukan perbaikan dan ditargetkan selesai pada Jumat (26/6).

Pihaknya bersama Kepolisian terus melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut sesuai perkembangan kondisi lalu lintas.

"Seluruh petugas operasional juga terus disiagakan di lapangan untuk memastikan keamanan pengguna jalan serta kelancaran arus kendaraan selama penerapan contraflow berlangsung," katanya.

Pihaknya memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pengguna jalan selama pelaksanaan pekerjaan dan rekayasa lalu lintas berlangsung sekaligus mengapresiasi kesabaran dan pengertian pengguna jalan dalam mendukung upaya peningkatan keandalan infrastruktur Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pengguna jalan turut diimbau untuk mengatur waktu perjalanan, memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, memastikan kecukupan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

"Informasi lalu lintas terkini dapat diakses melalui aplikasi Travoy atau One Call Center Jasa Marga 133," kata Dary.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi mulai memperketat pengawasan jaringan distribusi air melalui sistem digital guna mendeteksi kebocoran sejak dini, bahkan sebelum dikeluhkan pelanggan. Hal itu diantisipasi dengan teknologi canggih.

Kepala Bagian Pengendalian Kehilangan Air (PKA) Perumda Tirta Bhagasasi Hendry mengatakan kerusakan pada pipa bawah tanah sering kali sulit diketahui karena tidak tampak di permukaan.

Akibatnya, masyarakat baru menyadari adanya masalah ketika tekanan air menurun atau aliran air berhenti.

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan sistem District Meter Area (DMA) yang mampu mempersempit area pencarian titik kebocoran sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat dan efisien.

“Dengan sistem DMA, zona pencarian kebocoran di bawah tanah menjadi lebih kecil sehingga tim teknis dapat lebih mudah menemukan lokasi kerusakan dan segera melakukan perbaikan,” kata Hendry, Selasa (23/6/2026).

Teknologi ini bekerja dengan memantau volume distribusi air secara real time. Data dari meter induk di Instalasi Pengolahan Air (IPA) kemudian dibandingkan dengan total penggunaan pelanggan.

Apabila ditemukan selisih yang signifikan, hal tersebut menjadi indikasi adanya kehilangan air akibat kebocoran pada jaringan.

Menurut Hendry, penerapan DMA terbukti membantu mendeteksi potensi gangguan lebih cepat sehingga dampaknya terhadap pelanggan dapat diminimalkan. Namun, implementasi sistem tersebut belum menjangkau seluruh wilayah layanan karena membutuhkan investasi yang besar.

Ia menjelaskan, perangkat utama yang digunakan berupa water meter elektromagnetik memiliki harga relatif mahal sehingga pembangunan sistem dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran perusahaan.

Tak hanya mengawasi jaringan pipa utama, Perumda Tirta Bhagasasi juga melakukan pemantauan terhadap penggunaan air di sisi pelanggan. Tim PKA secara rutin menganalisis grafik konsumsi air dan nilai tagihan bulanan untuk mengidentifikasi kemungkinan kebocoran di instalasi pelanggan.

Langkah ini dilakukan agar pelanggan tidak mengalami lonjakan tagihan yang disebabkan kebocoran yang tidak disadari.

Dalam kegiatan inspeksi lapangan, petugas dibekali alat penguji akurasi meter air dan leak detector yang mampu mendeteksi kebocoran tanpa harus membongkar jalan atau merusak fasilitas umum di sekitar lokasi.

“Dari data yang kami analisis setiap bulan, kami juga bisa mengetahui apakah terjadi kebocoran air atau tidak sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” kata Hendry.

Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, Perumda Tirta Bhagasasi berharap kualitas layanan air bersih di Kabupaten Bekasi semakin meningkat sekaligus meminimalkan kehilangan air akibat kebocoran jaringan bawah tanah.

BEKASI - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan hingga saat ini akibat ketiadaan hujan selama satu bulan terakhir hingga Senin (15/6/2026). Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.

"Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Dia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak.

Perlahan namun pasti, hingga saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat terdampak telah mulai terpenuhi dan akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Adapun kekeringan di Bekasi menjadi salah satu bencana berdasarkan rangkuman sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode pemantauan 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam kurun waktu tersebut, kejadian baru didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah dan kering, seperti banjir dan kekeringan hingga kebakaran hutan serta lahan. "Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selama bulan Juni dan masih berlangsung hingga kemarin, Senin (15/6). Wilayah yang terdampak kekeringan ini meliputi tiga desa yakni; Kendalsari, Tegalmulyo dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang," tuturnya.

Dia menerangkan, BNPB mencatat sedikitnya 393 KK atau 1.445 jiwa kesulitan mendapat air bersih sebagai dampak kekeringan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Sementara itu, kata dia, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (15/6), yang mengakibatkan 44 KK atau 278 jiwa terdampak, dengan 36 jiwa dilaporkan mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin di Kecamatan Uut Murung, Kelurahan Beriwit dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung, Desa Muara Joloi II di Kecamatan Seribu Riam dan Kelurahan Tumbang Lahung di Kecamatan Permata Intan.

"Pendataan dan penanganan banjir masih terus dilakukan oleh BPBD setempat bersama instansi terkait di lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut," katanya.

Dia menjabarkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Bukit Silvia, Labuan Bajo, pada Kamis (11/6) sekitar pukul 12.14 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca yang panas disertai vegetasi rumput yang kering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar lahan di area perbukitan.

"Setelah menerima laporan kejadian, tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api di lokasi terdampak. Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur terkait di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan pukul 15.03 Wita sehingga tidak meluas ke area lainnya," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 19 hektar. Menyusul adanya rangkaian bencana yang berpotensi terjadi akibat faktor cuaca, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memulai tahapan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah terdampak proyek strategis nasional pengendalian banjir melalui kegiatan normalisasi aliran Kali Bekasi guna meminimalkan risiko banjir di wilayah tersebut.

"Proses pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir Kali Bekasi memasuki tahap pelaksanaan. Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah yang tersebar di lima desa mulai 15 Juni 2026," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Rahman di Cikarang, Rabu.

Dia menyatakan normalisasi Kali Bekasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ancaman banjir akibat perkembangan kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk serta penurunan kapasitas maupun kualitas sungai akibat pendangkalan.

"Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir," katanya.

Pelaksanaan proyek tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hingga Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Ia menyebut kebutuhan lahan proyek ini mencapai 161.237 meter persegi yang tersebar di lima desa yakni Desa Babelan Kota, Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan. Kemudian Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi serta Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

Sedangkan rincian bidang tanahnya mencakup 72 bidang di Desa Babelan Kota, 707 bidang di Desa Kedung Pengawas, 136 bidang di Desa Muarabakti, 764 bidang di Desa Sukamekar serta 168 bidang di Desa Sriamur.

Menurut dia, identifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak proyek normalisasi Kali Bekasi menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan pengukuran lahan oleh Satgas A yang dijadwalkan mulai berlangsung 15 Juni 2026.

Pemilik lahan saat proses pengukuran nanti diminta hadir serta menyiapkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan bukti sah kepemilikan tanah. Masyarakat juga diminta memasang tanda batas bidang tanah guna mempermudah tahapan pengadaan lahan.

Rahman berharap seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat maupun para pemilik lahan terdampak proyek mengingat keberhasilan normalisasi Kali Bekasi tidak hanya berperan meminimalisir banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

"Normalisasi ini turut memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kawasan Bekasi. Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan warga," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta organisasi Kamar dagang dan industri (Kadin) daerah setempat untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi.

"Pemkab Bekasi menaruh harapan besar agar Kadin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha guna mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah," kata Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) VII Kadin Bekasi, Senin.

Endin menilai keberadaan Kadin strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terlebih posisi Kabupaten Bekasi selaku kawasan industri terbesar di Indonesia sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Menurut dia keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah namun perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kadin menjadi mitra penting menghadirkan serta membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Dia menekankan agenda Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan perkembangan dunia usaha ke depan.

Ia berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan kepemimpinan Kadin yang amanah, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, transformasi digital, penguatan industri hijau hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami berharap Mukab ini menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi," katanya.

Sekda turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang musyawarah demokratis, sejuk dan penuh semangat kebersamaan. Perbedaan pandangan dinilai hal wajar dalam proses organisasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama demi kemajuan daerah.

Ketua Kadin Kabupaten Bekasi periode 2021-2026 Heri Noviar mengatakan Mukab VIII merupakan momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang.

Dia menegaskan selama masa menjabat, Kadin Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia industri, asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di Kabupaten Bekasi.

"Melalui Mukab VIII ini kami berharap lahir kepemimpinan yang mampu melanjutkan program-program organisasi, menjaga soliditas anggota serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan Kabupaten Bekasi," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing...

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjalin sinergi secara pentahelix melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menggali potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Di Pemerintahan Kabupaten Bekasi ini tidak ada Superman, tetapi yang ingin kita bangun adalah super team. Karena itu kami melibatkan seluruh unsur pentahelix untuk bekerja bersama mengoptimalkan potensi pendapatan daerah," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Minggu.

Ia menerangkan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai episentrum kawasan industri di Asia Tenggara memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar hanya saja perlu mendapat dukungan maupun pengawasan penuh dari segenap unsur masyarakat agar dapat digali lebih optimal.

Salah satu potensi itu yakni pajak air tanah mengingat ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menjalankan proses produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun pajak kendaraan bermotor melalui skema bagi hasil atau opsen pajak juga dilirik sebagai penghasil penerimaan daerah menjanjikan. Penguatan sinergi kelima unsur ini diyakini mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

"Tujuannya adalah bagaimana seluruh elemen bisa bersama-sama menyuarakan dan menjalankan kewajiban demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi serta mewujudkan Bekasi bangkit, maju dan sejahtera," ucap dia.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan melanjutkan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan karena masih terdapat berbagai potensi yang perlu digali serta diawasi bersama.

Pihaknya turut mendorong kolaborasi pentahelix dalam pengawasan pendapatan daerah melalui keterlibatan unsur guna mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Pemkab Bekasi telah menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 tentang tim pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pada 11 Mei 2026 lalu.

"Akademisi memberikan kajian dan rekomendasi berbasis data, masyarakat membantu pengawasan sosial, media mendukung edukasi publik, pelaku usaha menjadi subjek pajak sekaligus mitra pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan, sementara pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan masing-masing," ucapnya.

Menurut ia keterlibatan pelaku usaha dalam kolaborasi pentahelix menjadi faktor penting karena selain sebagai wajib pajak, mereka juga berperan mendukung tercipta kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, sinergi seluruh unsur yang terlibat diharapkan mampu memperkuat transparansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penting kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

"Pendapatan daerah yang optimal pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Karena itu, dukungan seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan upaya ini," kata dia.

Berdasarkan pembaruan data realisasi pendapatan sektor pajak tahun ini hingga Jumat (5/6/2026), penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,257 triliun dari total target tahun 2026 senilai Rp3,8 triliun.

Pajak sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi primadona pendapatan daerah dengan membukukan realisasi Rp363,18 miliar sementara PBB baru diterima sebesar Rp242,71 miliar mengingat masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan.

Dari sektor bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan bagi hasil PKB sejauh ini sudah mencapai Rp156,6 miliar sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp102,63 miliar.

Selanjutnya pendapatan daerah dari sektor pajak reklame yang menyumbang Rp13,13 miliar, pajak air tanah Rp6,28 miliar, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp250,72 juta serta pajak sarang burung walet senilai Rp1.400.000.

Terakhir pendapatan sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) senilai total Rp372,55 miliar dengan rincian PBJT tenaga listrik Rp216,15 miliar, makanan dan minuman Rp124,1 miliar, perhotelan Rp14,77 miliar, kesenian dan hiburan Rp11,42 miliar serta PBJT parkir sebesar Rp6,11 miliar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI -

Dinamika industri kreatif di kawasan aglomerasi Jakarta terus menunjukkan tren positif pasca pemulihan ekonomi. Salah satu pelaku usaha yang mencatatkan pertumbuhan eksponensial di sektor ini adalah Dyputu Studio. Bergerak di bidang layanan fotografi mandiri, entitas bisnis yang berawal dari skala industri rumahan ini kini telah berkembang menjadi unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan empat cabang operasional serta berhasil menyerap puluhan tenaga kerja lokal di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Didirikan pada 23 Januari 2023 oleh kreator konten Putra Barel bersama Diah Fadillah, Dyputu Studio memulai kegiatan operasionalnya dari sebuah ruang berkapasitas terbatas di Perumahan Graha Melasti, Jalan Melati Raya Blok ED3 Nomor 9, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada awal berdirinya, studio ini hanya mengoperasikan satu ruangan khusus untuk layanan foto mandiri.

Namun, respons pasar yang sangat masif membuat manajemen mempercepat ekspansi fasilitas hanya dalam kurun waktu tiga bulan. Pada April 2023, operasional diperluas dengan kapasitas tiga ruangan, mencakup dua area foto mandiri dan satu area kotak foto lebar yang dilengkapi empat latar belakang tematik.

Model bisnis yang diusung mengadaptasi tren global berupa studio foto mandiri tanpa kehadiran fotografer di dalam ruangan. Konsumen diberikan kendali penuh atas proses pengambilan gambar menggunakan teknologi remote nirkabel yang terhubung melalui koneksi Bluetooth.

Pendekatan ini dinilai secara presisi menjawab kebutuhan privasi dan kenyamanan masyarakat modern dalam berekspresi. Manajemen juga berinovasi dengan menyediakan berbagai perangkat pendukung visual serta fasilitas penyewaan kostum khusus secara terintegrasi untuk memaksimalkan hasil dokumentasi para klien.

Keberhasilan ekspansi bisnis ini terbukti tidak terlepas dari strategi pemasaran digital yang sangat terukur. Langkah taktis Dyputu Studio dalam memanfaatkan platform media sosial bahkan telah mendapat pengakuan resmi di ranah akademis.

Berdasarkan publikasi ilmiah di International Journal of Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia pada akhir 2024, strategi interaksi konsumen yang diterapkan Putra Barel dan timnya dijadikan subjek penelitian utama mengenai optimalisasi platform digital untuk membangun loyalitas merek. ”Pengakuan dari literatur akademis ini mengukuhkan posisi usaha tersebut bukan sekadar entitas komersial biasa, melainkan model tata kelola bisnis kreatif yang diakui secara saintifik di tingkat UMKM,” demikian pernyataan dari Dyputu Studio, Sabtu (6/6/2026).

Pertumbuhan skala usaha ini juga terkonfirmasi secara jelas dari rekam jejak portofolio klien institusional. Unit usaha ini kini tidak hanya melayani konsumen individu, melainkan telah merambah sektor kelembagaan dan kemitraan strategis.

Ratusan sekolah tingkat menengah hingga universitas yang tersebar di Jabodetabek telah memberikan kepercayaan kepada entitas ini untuk menangani dokumentasi berbagai agenda internal maupun eksternal. Kemitraan strategis berskala besar dengan berbagai institusi pendidikan tersebut memperlihatkan tingkat kredibilitas publik yang sangat tinggi terhadap standar teknis yang ditawarkan oleh pelaku UMKM ini.

Sebagai bagian dari peta jalan jangka panjang, manajemen Dyputu Studio berpegang pada visi untuk menjadi penyedia jasa terkemuka di industri fotografi nasional. Hal ini diimplementasikan melalui pengelolaan aset yang terukur dan penerapan prinsip tata kelola usaha yang baik secara ketat.

Perekrutan sumber daya manusia yang profesional menjadi pilar fundamental untuk memastikan setiap standar layanan terpenuhi. Langkah nyata dari komitmen ekspansi berkelanjutan tersebut dibuktikan dengan peresmian cabang operasional terbarunya yang berlokasi di Jalan Walet, Tambun Selatan, guna mengakomodasi volume permintaan pasar institusi maupun retail yang terus meningkat setiap kuartalnya.