Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan alasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia belum merilis laporan keuangan kepada publik.

Menurutnya, proses penyusunan laporan keuangan masih berlangsung karena Danantara tengah mengonsolidasikan lebih dari 1.000 perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya.

Rosan mengatakan penyampaian laporan keuangan Danantara tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

"Ini kan kita mengkonsolidasikan itu seribu perusahaan lebih, itu yang pertama," kata Rosan saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan, berbeda dengan perusahaan terbuka (Tbk) yang wajib menyampaikan laporan keuangan pada akhir Maret, perusahaan non-Tbk memiliki batas waktu hingga akhir Juni untuk menerbitkan laporan keuangan.

"Nah, sesuai undang-undang PT bahwa laporan keuangan itu, kalau itu bukan perusahaan Tbk, itu adalah sampai akhir Juni," ujarnya.

Selain proses konsolidasi, Rosan menyebut seluruh data keuangan Danantara telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit terhadap lembaga tersebut.

"Kemudian ini kita juga sudah serahkan datanya semua ke BPK karena BPK adalah yang akan melakukan audit di kami," katanya.

Rosan menegaskan keterlambatan publikasi laporan keuangan bukan berarti Danantara menutup diri dari investor.

Menurutnya, dalam berbagai kegiatan promosi investasi atau roadshow, pihaknya tetap membuka data dan informasi keuangan kepada calon investor.

"Nah tapi ini kan pada saat kita melakukan roadshow, data-data kita kasih tahu mereka. Mereka juga nggak mungkin investasi tanpa melihat keuangan kita," ujarnya.

Dia mengatakan para investor memahami bahwa proses audit laporan keuangan Danantara masih berlangsung dan dilakukan oleh BPK. Karena itu, mereka tetap dapat menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data yang telah disampaikan.

"Tapi mereka juga memahami sekali bahwa ini untuk Danantara dilakukan oleh BPK," lanjutnya.

Rosan menegaskan transparansi tetap menjadi prinsip utama yang dijalankan Danantara. Menurutnya, seluruh data keuangan yang tersedia telah dibuka kepada para calon investor sehingga mereka dapat melakukan analisis secara independen.

"Sekali lagi kami justru selama ini yang saya tekankan itu apa sih? Transparansi kok," kata Rosan.

Dia menjelaskan laporan keuangan yang disampaikan kepada investor merupakan data aktual yang belum diaudit oleh BPK, namun tetap menggambarkan kondisi keuangan Danantara secara apa adanya.

"Kita tampilkan data-data kita dan mereka juga bisa melihat, mereka bisa menghitung, mereka bisa menganalisa mengenai laporan keuangan yang kita keluarkan, yang kita laporkan walaupun itu belum diaudit oleh BPK," ujarnya.

Menurut Rosan, keterbukaan tersebut mendapat respons positif dari para investor yang mengikuti perkembangan Danantara sejak awal pembentukannya.

"Kita kasih tahu apa adanya kok. Dan kita lihat responsnya ternyata positif karena kita memberikan laporan keuangan juga apa adanya. Mereka juga bisa mengikuti semua perkembangan yang ada di sini," tandas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik investasi sektor industri yang dinilai mampu membuka lapangan kerja lebih luas sekaligus mendorong Indonesia masuk ke rantai pasok global.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan pemerintah saat ini mengedepankan pelayanan end-to-end, mulai dari promosi, perizinan, hingga pendekatan ke sektor perbankan untuk pendanaan.

“Kalau ada hambatan-hambatan, baik ketika dalam proses perizinannya atau bahkan nanti setelah beroperasi, kami akan memfasilitasi,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan proses investasi berjalan lebih efisien dan memberikan kepastian kepada investor.

Riyatno menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah saat ini ialah reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut dirancang untuk meminimalkan tatap muka langsung antara pelaku usaha dan aparatur guna menekan praktik rent-seeking.

“Bagaimana kami menciptakan perizinan berusaha yang tidak perlu ketemu orang, dan jam kerjanya adalah 24 jam karena pakai sistem. Bahkan sudah memikirkan mengurus izin itu pakai handphone,” jelasnya.

Riyatno mengakui implementasi OSS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena sistem tersebut harus terintegrasi dengan platform kementerian lain seperti Gistaru milik ATR/BPN dan Amdalnet milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Namun demikian, pemerintah disebut terus melakukan penyempurnaan, termasuk melalui penerapan mekanisme fiktif positif. Melalui skema tersebut, izin usaha dapat terbit otomatis apabila kementerian/lembaga tidak memberikan respons hingga batas waktu layanan berakhir.

“Kalau memang tidak lengkap dikembalikan lewat sistem dan ada catatan kekurangannya apa. Tapi kalau sudah melebihi SLA, sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis,” terangnya.

Dia menuturkan, skema perizinan berbasis risiko juga menjadi bagian dari reformasi investasi. Untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar berbasis pernyataan mandiri. Sementara itu, usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi tetap diverifikasi kementerian teknis terkait.

Selain reformasi perizinan, BKPM juga mengintensifkan promosi investasi melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Saat ini, pemerintah katanya memiliki sembilan kantor perwakilan investasi di luar negeri yang bertugas melakukan pendekatan langsung kepada investor global.

Adapun sektor hilirisasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menarik penanaman modal asing. Riyatno mengatakan strategi promosi investasi akan difokuskan pada sektor berbasis sumber daya alam domestik yang dinilai memiliki nilai tambah besar.

“Jadi kami menawarkan atau mempromosikan hilirisasi sesuai resource yang paling banyak kita miliki. Mulai dari nikel, bauksit, kelapa sawit, kemudian juga kelapa, dan seterusnya,” tutur Riyatno.

Adapun pemerintah mencatat realisasi investasi pada semester I/2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 24,4% secara tahunan. Angka tersebut setara hampir seperempat target investasi nasional tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun.

Riyatno menyebut kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,51%. Selain itu, komposisi investasi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga relatif seimbang. PMA tercatat mencapai 50,1%, sedangkan PMDN sebesar 49,9%.

Dia menambahkan, investasi di luar Pulau Jawa juga mulai meningkat seiring pengembangan hilirisasi dan pembangunan kawasan industri di berbagai daerah. “Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi bukan hanya terpusat di Jawa,” ujarnya.

Dari sisi sektoral, realisasi PMDN sektor manufaktur pada periode 2020–2025 meningkat sekitar 2,6 kali lipat dari Rp19 triliun menjadi Rp48,7 triliun. Sementara itu, total realisasi investasi nasional meningkat lebih dari 2,3 kali lipat dari Rp826 triliun pada 2020 menjadi Rp1.901 triliun pada 2025.

Adapun sektor manufaktur yang mendominasi investasi meliputi logam dasar dan barang logam, makanan dan minuman, kimia dan farmasi, serta kendaraan bermotor dan transportasi.

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah bakal menggelar dua agenda ekonomi strategis, yaitu Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan UMKM Grande 2026 pada bulan Mei mendatang. Perhelatan tersebut menjadi strategi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa momentum penyelenggaraan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi lintas sektor. Terlebih, pelaksanaan tahun ini bertepatan dengan agenda Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) yang dihadiri oleh 10 kepala daerah dari berbagai provinsi.

"Sudah bagus. Itu kan bareng dengan acara Gubernur MPU, coba diatur sekalian agar bisa diajak ke acara CJIBF. Nah, kalau ada gala dinner juga ya bisa digabungkan,” ujar Ahmad Luthfi saat memberikan arahan koordinasi di Semarang pada Kamis (30/4/2026).

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi investasi Jawa Tengah kepada para pengambil kebijakan dari daerah lain. Dengan kehadiran para gubernur MPU, peluang kerja sama antardaerah dan pertukaran potensi investasi menjadi lebih terbuka lebar. Agenda ini sekaligus menjadi panggung untuk memperkenalkan produk-produk unggulan lokal kepada skala nasional yang lebih luas.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kurasi ketat terhadap profil investasi yang akan ditawarkan. Fokus utama adalah menarik minat puluhan investor yang telah menunjukkan ketertarikan awal.

“Untuk investornya sudah terdata sekitar 30, dan ini akan kami tindak lanjuti melalui one-on-one meeting. Kami sudah melakukan verifikasi dan sebagian sudah menunjukkan kepeminatan,” kata Sakina. Ia menambahkan bahwa target utama dari pertemuan ini adalah terciptanya komitmen investasi awal yang dituangkan secara formal dalam Letter of Interest (LoI).

Kepala KPwBI Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Noor Nugroho, menekankan bahwa melalui tema “Central Java Thriving: Strengthening Investment and Empowering SMEs for Green and Sustainable Growth”, Jawa Tengah berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang diusung adalah konsep GRANDE (Green, Kerakyatan, Digital, Export) yang diterapkan pada 75 UMKM unggulan hasil kurasi. Pelaku usaha ini mencakup sektor fesyen, wastra, kerajinan, furnitur, hingga kopi yang siap menembus pasar internasional.

“CJIBF tahun 2026 ini akan heavy tentang investasi. Kita berupaya mengundang investor asing dan domestik untuk melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Investasi ini menjadi penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027,” pungkas Nugroho. Dengan target pertumbuhan investasi di atas 7% pada tahun 2026, sinergi ini diharapkan menjadi katalisator bagi perekonomian Jawa Tengah.

Sebagai informasi, berdasarkan data makroekonomi, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat mampu tumbuh sebesar 5,37%. Investasi menjadi kontributor terbesar kedua bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setelah konsumsi rumah tangga, dengan realisasi mencapai Rp88 triliun atau tumbuh 6,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Provinsi Riau menempuh langkah diplomasi investasi dengan menggandeng jaringan internasional guna memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Abdullah, Ketua Pansus PAD DPRD Riau melakukan pertemuan tertutup dengan Agustaviano Sofjan, diplomat senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang memiliki pengalaman sebagai Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup serta pernah menjabat Konsul Jenderal di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Seperti diketahui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tengah mengalami tekanan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Defisit anggaran yang berulang dari tahun ke tahun mulai berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, serta tertundanya sejumlah proyek strategis daerah.

Abdullah menilai peningkatan pajak daerah semata tidak cukup untuk menutup defisit anggaran. Menurut dia, daerah membutuhkan tambahan sumber pembiayaan baru melalui arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan tradisional. Daerah membutuhkan arus investasi baru untuk memperkuat fiskal dan mempercepat pembangunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemetaan potensi investasi unggulan di Riau. Diversifikasi sumber pendanaan melalui investasi dinilai menjadi strategi krusial untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif agar mampu menghasilkan proyek industri baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Abdullah menegaskan pemerintah daerah tidak dapat lagi menunggu investor datang secara pasif, melainkan harus aktif menawarkan peluang investasi secara profesional dan terukur. Upaya tersebut diharapkan menjadi titik awal pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Riau dalam jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, Agustaviano menyebut pentingnya perubahan pendekatan promosi investasi, dari sekadar menjual komoditas mentah menuju pengembangan industri berbasis hilirisasi dan keberlanjutan.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi besar antara lain hilirisasi industri kelapa sawit, pengembangan industri kehutanan berbasis pulp and paper dan viscose rayon ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) dan biomassa, serta pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat logistik dan transshipment regional.

Selain itu, gagasan kerja sama kawasan ekonomi regional yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Riau (Sijori) kembali dipandang relevan sebagai salah satu opsi penguatan daya saing investasi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pansus PAD berencana mengusulkan pembentukan Tim Percepatan Investasi Riau kepada gubernur. Tim tersebut dirancang sebagai unit khusus untuk mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi investor.

Dalam kerangka awal, tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Fokus utama tim adalah penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan industri yang berstatus bersih dan jelas, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sesuai kebutuhan investor.

IDXChannel - Pemerintah akan mengandalkan promosi investasi dengan kekuatan budaya dalam ajang World Economic Forum (WEF) Davos 2026. Konsep ini tak hanya menawarkan proyek dan regulasi ramah investasi, tetapi juga menampilkan wajah kebudayaan sebagai bagian dari strategi menarik mitra global.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani menjelaskan, pendekatan ini akan terlihat dalam gelaran Indonesia Night, agenda khusus diplomasi ekonomi yang dikemas dengan pertunjukan seni dan budaya khas Nusantara.

Acara ini menjadi ruang pertemuan informal antara pejabat tinggi, investor global, dan pimpinan korporasi dunia, yang dinilai efektif membangun kepercayaan di luar forum-forum resmi.

"WEF ini tentunya menjadi momentum yang sangat baik untuk Indonesia, untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana-rencana ke depan Indonesia kepada masyarakat global, termasuk kebijakan dan regulasi baru yang sudah dikeluarkan, sebagai pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (18/1/2026).

Rosan mengatakan, di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik, pendekatan dialog berbasis budaya menjadi jembatan penting untuk memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang. Indonesia memosisikan diri bukan hanya sebagai pasar besar dan tujuan investasi, tetapi juga sebagai mitra global yang stabil, terbuka, dan memiliki identitas kuat.

Selain diplomasi budaya, Indonesia juga menampilkan konsolidasi kekuatan nasional lewat konsep Indonesia Incorporated.

Pada forum WEF, pemerintah, pengelola aset negara, dan dunia usaha hadir dalam satu narasi terpadu melalui Indonesia Pavilion bertema Indonesia Endless Horizons. Paviliun ini menjadi etalase arah pembangunan nasional, peluang investasi, hingga agenda hilirisasi dan ekonomi hijau.

Forum WEF Davos 2026 yang mengusung tema 'A Spirit of Dialogue' dinilai sejalan dengan posisi Indonesia yang mengedepankan dialog, stabilitas, dan kolaborasi sebagai strategi menghadapi perlambatan ekonomi global.

Lewat kombinasi promosi investasi, konsistensi kehadiran di forum global, dan pendekatan budaya, Indonesia berharap mampu menarik investasi berkualitas yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta transformasi industri dalam negeri.

"Davos menjadi panggung penting untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan dan perbaikan iklim usaha," kata Rosan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang sukses mendatangkan investor asal Uni Emirat Arab (UEA) yang kepincut potensi investasi sektor pertanian berbasis integrated farming circular economy di Desa Cikirubuk, Kecamatan Buahdua.

Hal ini merupakan buah dari promosi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang melalui pelbagai gelaran promosi investasi.

“Ini sangat luar biasa. Berkat upaya promosi tersebut, Duta Besar Uni Emirat Arab datang ke Sumedang dan saya pun diberikan kesempatan untuk memaparkan potensi pertanian Sumedang dalam sebuah forum strategis,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dony berharap capaian promosi tidak berhenti, melainkan berlanjut hingga realisasi investasi. Menurutnya, indikator keberhasilan DPKP adalah ketika investor benar-benar datang dan siap merealisasikan proyek di kawasan Cikirubuk, Buahdua.

Ia juga menekankan bahwa prestasi yang telah diraih harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui kerja yang konsisten, berkelanjutan, serta inovatif.

Bupati menambahkan pelaksanaan SAKIP menjadi momentum refleksi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan DPKP berdampak nyata bagi masyarakat, terutama petani.

Tugas DPKP, lanjut Bupati, sangat strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan dan stabilitas pangan daerah. Ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah gejolak sosial.

Oleh karena itu, kehadiran DPKP harus benar-benar menjamin kesejahteraan dan memberikan harapan bagi para petani di Sumedang.

Dony pun menjelaskan daerahnya memang memiliki potensi besar di sektor ketahanan pangan sehingga hal ini harus menjadi modal besar bagi daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

"Kita harus bisa mengemas, mengelola dan membuka akses pemasaran yang besar. Sehingga mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani bisa merasakan langsung dampaknya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029," jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

"Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif," tegas Rosan.

Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

"Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504," paparnya.

Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

"Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan," tambahnya.

Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

Bisnis.com, BATAM — Realisasi investasi di Kota Batam hingga kuartal III/2025 menunjukkan tren baru. Data dari Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kini mendominasi, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perlambatan.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad melihat kondisi ini sebagai sinyal positif yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha lokal terhadap potensi ekonomi Batam.

Hingga September 2025, total realisasi investasi di Batam berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) telah mencapai Rp33,6 triliun, atau sekitar 91% dari target tahunan Rp36,9 triliun. Dari capaian itu, PMDN mencatat lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dari Rp 5,99 triliun menjadi Rp 14,85 triliun atau meningkat 147,85%.

Di tingkat provinsi, data serupa juga terlihat. Realisasi PMDN di Kepulauan Riau (Kepri), dengan Batam sebagai kontributor utama, mencapai Rp3,69 triliun pada kuartal I/2025, tumbuh 79,6% secara tahunan (yoy). Sebaliknya, nilai investasi PMA tercatat sebesar US$595,65 juta, menunjukkan tren melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amsakar, dominasi PMDN tidak perlu dipandang sebagai tanda melemahnya minat investor asing. "Tak ada masalah dengan penurunan PMA. Setiap investasi yang masuk tetap berkontribusi positif terhadap ekonomi daerah dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kenaikan PMDN justru menggambarkan penguatan struktur ekonomi domestik. Pelaku usaha dalam negeri, kata dia, kini semakin percaya diri untuk menanamkan modal di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, logistik, hingga properti industri.

"Konsep awal memang ditujukan bagi PMA. Namun jika PMDN kini semakin kuat, tentu itu hal positif," tambahnya.

Meski tren investasi lokal meningkat, BP Batam tetap berupaya menjaga keseimbangan. Pemerintah menyediakan insentif fiskal seperti pembebasan bea masuk dan kemudahan ekspor-impor untuk tetap menarik investor asing.

"Kami tidak ingin ada dikotomi antara PMA dan PMDN. Keduanya justru saling melengkapi dalam memperkuat fondasi ekonomi Batam," ujarnya.

Terkait isu penurunan PMA akibat penutupan kantor cabang promosi BP Batam di luar negeri, Amsakar menepis anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa promosi investasi kini tidak lagi mengandalkan keberadaan kantor fisik, melainkan dilakukan secara digital dan melalui kolaborasi lintas lembaga.

"Kantor fisik hanya salah satu cara. Kini ada banyak kanal digital untuk memperkenalkan potensi Batam kepada dunia," ucapnya.

Ke depan, BP Batam berkomitmen memperkuat strategi promosi investasi global dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern, memperluas jejaring internasional, dan menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif bagi investor domestik maupun asing.

"Batam memiliki daya saing yang kuat dari sisi infrastruktur, logistik, dan kebijakan fiskal. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan investasi ini agar berkelanjutan," pungkasnya.