Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita mobil mewah Lamborghini Aventador dalam kasus dugaan korupsi tata kelola IUP bauksit PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2017-2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan mobil yang disita itu milik Beneficial Owner PT QSS sekaligus tersangka Sudianto alias Aseng.

"Ada beberapa di antaranya ada mobil, kendaraan berupa Lamborghini Aventador," ujar Anang di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Selain Lamborghini, penyidik Jampidsus juga turut menyita mobil Toyota Fortuner dan Camry, alat berat pertambangan berupa ekskavator dan dump truck hingga aset rumah dan tanah milik tersangka Aseng.

Anang menyampaikan penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat kasus tata kelola bauksit tersebut.

"Nilainya masih dalam dihitung. Yang penting kami kumpulkan, nanti dibawa lagi ke Jakarta diusahakan," tuturnya.

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus ini. Selain Sudianto alias Aseng, tiga pejabat PT QSS ditetapkan sebagai tersangka mulai dari YA selaku Komisaris PT QSS; IA selaku Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU; dan AP selaku Direktur PT QSS.

Sementara, satu tersangka lainnya berinisial HSFD selaku Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM.

Duduk perkara kasus ini pada intinya, QSS dinilai telah melakukan pelanggaran lantaran melakukan aktivitas penambangan di luar IUP.

Kemudian, PT QSS juga telah mengekspor hasil tambang bauksit itu melalui dokumen IUP OP, RKAB dan Rekomendasi Persetujuan Ekspor milik PT QSS.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat tata kelola sektor pertambangan batu bara dengan mewajibkan badan usaha memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan kewajiban administratif sebelum memulai kegiatan operasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno menegaskan, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta memberikan hak kepada perusahaan untuk langsung melakukan aktivitas pertambangan.

Setiap pemegang izin wajib menyusun perencanaan yang komprehensif, mulai dari aspek teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga kewajiban penerimaan negara.

"Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ujar Tri dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Mengacu pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi syarat utama bagi pemegang IUP maupun IUP Khusus (IUPK). Dokumen tersebut memuat rencana teknis, keuangan, serta pengelolaan lingkungan yang menjadi pedoman operasional perusahaan mulai dari tahap eksplorasi, produksi, hingga pascatambang.

Seluruh proses pengajuan dan evaluasi RKAB kini dilakukan secara digital melalui sistem MinerbaOne. Dalam proses verifikasi, Direktorat Jenderal Minerba menilai berbagai aspek, termasuk legalitas perusahaan, penerapan kaidah Good Mining Practice, ketersediaan jaminan reklamasi, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," kata Tri.

Upaya modernisasi tata kelola pertambangan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Salah satu terobosan yang diterapkan adalah sistem e-RKAB yang menyederhanakan dokumen menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Meski struktur dokumen dibuat lebih ringkas, pemerintah tetap memperketat pengawasan terhadap aspek keselamatan kerja, penggunaan jasa pertambangan, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta reklamasi dan pascatambang.

"Matriks lain yang tidak digunakan lagi dipindahkan ke dalam matriks pelaporan realisasi yang secara berkala harus disampaikan," ujar Tri.

ESDM juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dokumen apabila masih ditemukan kekurangan dalam proses evaluasi. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen Minerba menyediakan layanan coaching clinic guna membantu pelaku usaha memahami aspek teknis dan administratif yang perlu disesuaikan.

"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," tutur Tri.

Hingga saat ini, Ditjen Minerba telah melaksanakan ratusan sesi pendampingan. Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah kendala yang masih kerap ditemukan dalam dokumen perusahaan antara lain terkait data sumber daya dan cadangan, skema penimbunan overburden, rincian rencana pemasaran, hingga kelengkapan aspek legalitas administrasi perusahaan.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Untuk memperkuat tata kelola sektor minerba, Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja.

Setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya.

"Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ujar Tri di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan dokumen wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pasca tambang. Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," kata Tri.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban PNBP, penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

"Matrik lain yang tidak digunakan lagi, dipindahkan ke dalam matrik pelaporan realiasi yang secara berkala harus disampaikan,” ujar Tri.

Bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," kata Tri.

Ratusan pendampingan sudah dilakukan, berdasarkan hasil evaluasi, beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan pemenuhan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi untuk memperkuat tata kelola sektor minerba.

"Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja," ujar Tri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Tri mengatakan setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya. Ia menyampaikan setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ucapnya.

Tri menjelaskan, sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan dokumen wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Ia mengatakan dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pascatambang.

"Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi, hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne," lanjut dia.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ungkap Tri.

Tri menyampaikan pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, lanjut Tri, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan 10 matriks untuk tahap operasi produksi.

Ia mengatakan penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

“Matriks lain yang tidak digunakan lagi dipindahkan ke dalam matriks pelaporan realisasi yang secara berkala harus disampaikan," sambung Tri.

Bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” lanjut Tri.

Tri menyampaikan ratusan pendampingan telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.

Hingga 12 Juni 2026, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan terhadap 664 RKAB tahun 2026. Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai dengan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

"Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan," kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola IUP PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017-2025.

Empat tersangka itu yakni tiga pejabat PT QSS mulai dari YA selaku Komisaris PT QSS; IA selaku Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU; dan AP selaku Direktur PT QSS.

Sementara, satu tersangka lainnya berinisial HSFD selaku Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka.

"Penyidik pada Jampidsus menetapkan dan melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran penambangan bauksit yang dilakukan PT QSS. Pada intinya, PT QSS telah melakukan aktivitas tambang di luar IUP yang telah diberikan.

Kemudian, PT QSS juga telah mengekspor hasil tambang bauksit itu melalui dokumen IUP OP, RKAB dan Rekomendasi Persetujuan Ekspor milik PT QSS. Berdasarkan perannya, pemilik manfaat PT QSS Sudianto yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka telah meminta bantuan IA selaku Konsultan PT QSS dan tersangka lainnya untuk menghubungi penyelenggara negara.

Penyelenggara negara ini adalah HSF selaku analis tambang pada Kementerian ESDM. Dia diduga menerima suap untuk memuluskan persyaratan dari tata kelola tambang PT QSS yang dinilai telah menyimpang.

"[Tersangka] berkomunikasi dan memberikan sejumlah uang kepada Penyelenggara Negara yaitu Tersangka HSF sehingga pada saat dokumen tidak memenuhi persyaratan tetap diterbitkan perizinan secara melawan hukum," imbuhnya.

Perbuatan yang dilakukan para tersangka ini dinilai telah mengakibatkan kerugian negara lantaran menyalahgunakan dokumen perizinan secara ilegal.

"Akibat dari penjualan bauksit yang bukan berasal dari penambangan di IUP PT QSS dan adanya penyalahgunaan dokumen perizinan untuk mengirim bauksit secara ilegal telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP subsidair Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No./2023 tentang KUHP.

Adapun kini AP, YA dan IA telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sementara itu, Tersangka SDT dan Tersangka HSFD ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan bos tambang Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi tata kelola IUP PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI,Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Sudianto sebagai tersangka.

"Kami menetapkan satu orang tersangka, baru satu ya, atas nama SDT. Atas nama SDT. Ini merupakan beneficial owner dari PT QSS," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (21/5/2026) malam.

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pelanggaran aktivitas tambang bauksit yang dilakukan oleh PT QSS. Sebab, Sudianto melakukan penambangan di luar IUP yang telah diberikan.

Selanjutnya, hasil tambang itu diekspor dengan dokumen milik PT QSS. Untuk memuluskan pengiriman hasil tambang itu, Sudianto diduga melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggara negara.

"Perannya adalah tersangka melakukan penambangan bauksit di luar IUP yang diberikan, ya, dan bekerja sama dengan, tentu saja, penyelenggara negara," imbuhnya.

Adapun, Syarief menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan penggeledahan di lima lokasi, mulai dari dua tempat di Kalimantan Barat dan tiga tempat di Jakarta. Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara detail penggeledahan itu lantaran masih berlangsung.

"Kami masih melakukan pemeriksaan sampai dengan saat ini dan penggeledahan juga masih berlangsung saat ini di beberapa tempat di Kalimantan Barat dan di Jakarta," pungkasnya.

Palu (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut baru tujuh perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C yang telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Pewarta: Fauzi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kesiapan stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia berada di atas standar minimum nasional.

Ia menyampaikan itu usai menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5).

"Semua di atas standar minimum nasional. Jadi, Insyaallah nggak ada masalah," ucap Bahlil.

Dalam pertemuan itu, Bahlil melaporkan ke Prabowo bahwa stok BBM, LPG, hingga minyak mentah (crude oil) RI aman.

Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan itu, ia juga melapor ke Prabowo ihwal penataan izin pertambangan di Indonesia.

Ia menyampaikan pertambangan di kawasan-kawasan hutan dan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya kini sudah memiliki IUP.

"Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan terkait dengan evaluasi izin tambang yang siap dijalankan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah memang tengah mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diketahui tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa banyak IUP yang sudah diberikan, izinnya pun sudah lengkap. Namun, operasional tambang tidak kunjung dijalankan.

Bahlil juga menjelaskan bahwa evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada bulan lalu. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.

"Ini sudah, Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.

Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada bulan lalu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) di daerah terlarang seperti pada kawasan perhutanan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, evaluasi IUP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat kerja pemerintah pada awal bulan ini. Pemerintah diberi tenggat waktu singkat untuk memetakan dan menindaklanjuti seluruh izin bermasalah.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mengevaluasi IUP yang ada di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Bahlil menambahlan, evaluasi juga mencakup wilayah tambang yang belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta izin yang tidak dapat dikonversi secara hukum. Kondisi ini selama ini menjadi celah yang memicu ketidakpastian regulasi sekaligus potensi pelanggaran.

Bahlil menyebut proses identifikasi telah dilakukan dan peta sebaran IUP bermasalah sudah tersedia. Dia mengatakan, langkah eksekusi sebagai bagian dari penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.

Meski demikian, Bahlil tidak memperinci total luas wilayah maupun jumlah izin yang akan ditindak.

“Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan ilegal yang ada saat ini.

LHal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

"Saya memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang gak jelas atau IUP gak jelas di hutan lindung," ujar Prabowo di hadapan 800 Menteri, Wakil Menteri, Kepala Kementerian/Lembaga, dan pejabat setara eselon I.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).

Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Dia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menempuh strategi pengendalian produksi dan penataan izin usaha pertambangan untuk menjaga stabilitas industri di tengah tekanan global yang semakin tidak menentu.

Sektor mineral dan batu bara saat ini bergerak dalam lanskap yang dipengaruhi konflik geopolitik dan perebutan mineral kritis, sehingga arah kebijakan bergeser dari sekadar mengejar volume produksi menjadi menjaga keseimbangan pasar.

“Kita tahu bahwa saat ini kita berada di dunia yang ritmenya itu sudah kita tidak ketahui dan tidak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati dalam diskusi di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Kita berada pada kondisi di mana critical mineral menjadi sangat penting, semua saling berebut,” ujar Rita.

Menurut dia, ketahanan energi menjadi kunci di tengah gangguan rantai pasok global. Untuk itu, pemerintah menerapkan pengendalian produksi melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,” kata Rita.

Pendekatan value over volume digunakan karena peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan negara.

“Volume ketika kita memproduksi banyak itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan negara yang bisa kita hasilkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mengubah skema RKAB menjadi tahunan agar pengendalian pasokan lebih fleksibel, serta memastikan kewajiban domestic market obligation (DMO) tetap dipenuhi.

“Untuk domestic market obligation, kita semua harus taat. Kita harus penuhi, dengan jalan itu kita bisa bertahan,” tegas Rita.

Penataan Izin Tambang

Di tengah kebijakan pengendalian produksi, DPR menilai penataan izin usaha pertambangan menjadi kunci menjaga stabilitas industri dan kualitas investasi.

Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah, terutama di kawasan hutan lindung dan konservasi.

“Langkah Presiden untuk mencabut IUP bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan lindung, merupakan langkah tegas yang perlu didukung bersama,” ujar Jamaludin di Jakarta, melalui keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Ia menilai, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan agar lebih tertib dan berkelanjutan.

Menurut Jamaludin, penataan IUP menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan perizinan, mulai dari aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, hingga kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

“Langkah yang dilakukan Menteri ESDM menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata kembali perizinan pertambangan agar lebih akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha,” tambahnya.

Ia menegaskan, penertiban IUP bermasalah akan berdampak positif terhadap kualitas investasi karena hanya pelaku usaha yang patuh yang dapat melanjutkan operasionalnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara IUP dan RKAB agar produksi tetap terkendali, menjaga stabilitas harga, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Selanjutnya, kata dia, sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi XII DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar proses evaluasi IUP berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Industri Nikel Hadapi Risiko Pasokan dan Teknologi

Dari sisi pelaku usaha, tantangan tidak hanya berasal dari kebijakan, tetapi juga dari ketersediaan bahan baku dan teknologi.

“Masalahnya kalau pun punya uang untuk membeli, tapi kalau barangnya tidak ada, bagaimana?” ujar Wakil Ketua IMA Bidang Komunikasi yang juga Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk Bernandus Irmanto terkait pasokan sulfur untuk proses High Pressure Acid Leach (HPAL), dalam diskusi tersebut.

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk melakukan diversifikasi bahan baku, termasuk memanfaatkan alternatif seperti pirit dan limbah industri phosphogypsum.

Selain itu, industri nikel juga menghadapi tantangan keberlanjutan akibat ketergantungan pada bahan bakar minyak seperti Marine Fuel Oil (MFO) dan diesel. Upaya elektrifikasi mulai dikaji, meski masih menghadapi kendala produktivitas.

Di sisi lain, hilirisasi tetap menjadi arah utama, tetapi masih bergantung pada investasi dan teknologi dari luar negeri, khususnya China, yang turut menambah kompleksitas risiko geopolitik.

“Kami berharap bisa terpenuhi sesuai kapasitas, saat ini baru diberikan kuota 30 persen,” ungkap dia.

Bernandus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengendalian pasokan dan permintaan agar harga tetap sehat.

“Kalau kita mengendalikan supply, kan harapannya demand tetap, sehingga harga naik. Tapi begitu supply kita kendalikan, demand turun, harga juga tidak akan baik,” ujarnya.

“Jangan sampai kita berharap naik, tapi malah membunuh mimpi bahwa nikel itu akan jadi motor besar penggerak transisi energi,” kata Bernandus.

Dampak Sosial-Ekonomi dari Kebijakan Produksi

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Priyadi Sutarso mengingatkan bahwa kebijakan pengendalian produksi harus dilakukan secara terukur karena berdampak luas terhadap perekonomian.

“Multiplier effect-nya besar sekali. Tidak hanya sekadar hitung-hitungan penerimaan negara melalui PNBP saja,” ujar Priyadi.

Ia menyoroti potensi dampak terhadap tenaga kerja, terutama di perusahaan kontraktor tambang yang selama ini menopang operasional industri.

“Pada umumnya kan industri batu bara ini menggunakan jasa kontraktor. Ini sharing risiko,” kata dia.

Menurut Priyadi, industri tambang juga berperan membuka akses ekonomi di daerah terpencil, termasuk melalui pembangunan infrastruktur seperti bandara.

Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan tidak diambil secara mendadak tanpa mempertimbangkan dampak ke daerah.

“Karena itu, yang mungkin belum dihitung adalah multiplier effect-nya di daerah. Saya khawatirnya terjadi ketidakstabilan,” ujarnya.